Thursday, October 28, 2004

PRESS RELEASE

Jakarta, 28 Oktober 2004

Menyikapi pemberitaan Kompas halaman 8 hari Kamis 28 Oktober 2004 (Instruksi Menteri Dalam Negeri: Dilarang Bocorkan Rahasia Negara), Koalisi untuk Kebebasan Informasi menilai bahwa:

Penjelasan Kepala Pusat Penerangan Depdagri Ujang Sudirman yang menyatakan bahwa rahasia negara adalah berbagai dokumen yang tidak diketahui masyarakat sebelum waktunya sungguh tidak tepat.

Status rahasia negara haruslah diperlakukan secara ketat. Ini diperlukan agar status rahasia negara tidak disalahgunakan oleh segelintir orang hanya semata untuk kepentingan pribadi.

Penjelasan Kepala Pusat Penerangan Depdagri Ujang Sudirman yang menyatakan bahwa hanya dokumen yang sudah dijadikan keputusan atau sudah resmi yang bisa disampaikan ke masyarakat dan menjadi milik publik.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi meragukan hal ini karena pada kenyataan Surat Keputusan atau dokumen yang sudah diresmikan tetap saja sulit diakses oleh masyarakat.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi menilai status rahasia negara ini akan menghidupkan rezim rahasia dan ketertutupan yang akan memberi ruang pada korupsi.

Hal tersebut sangat bertentangan dengan tekad presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya yang ingin menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi meyakini bahwa publik berhak untuk mengetahui urusan-urusan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu Koalisi untuk Kebebasan Informasi menyerukan kepada seluruh jajaran birokrat untuk baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif di tingkat nasional maupun daerah untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, khususnya informasi publik.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi adalah gabungan dari 40 LSM dan individu yang peduli pada hak atas kebebasan informasi. Sejak berdiri di bulan Desember 2000, Koalisi ini melakukan kampanye, diskusi publik, kajian, analisa hukum yang memperjuangkan isu kebebasan informasi. Di bulan Maret 2002, draft RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik telah diterima sebagai RUU inisiatif oleh DPR. Bulan Juli 2004, Pansus Kebebasan Memperoleh Informasi Publik telah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. Kini RUU tersebut sedang menunggu Amanat Presiden untuk menunjuk menteri terkait yang akan membahas RUU tersebut dalam forum pemerintah-DPR.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi :

Hanif Suranto
Koordinator Umum Koalisi untuk Kebebasan Informasi
Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
Jl. Penjernihan I Kompleks Depkeu no 16 Pejompongan Jakarta 10210
Telp : (62-21) 574-6656
Fax : (62-21) 570-1656
Email : lspp@centrin.net.id
Web : http://kebebasan-informasi.blogspot.com

Sulastio
Koordinator Jaringan Koalisi untuk Kebebasan Informasi
HP : 08111-932-86






Monday, October 25, 2004

LSM anggota Koalisi untuk Kebebasan Informasi

AJI
Aliansi Jurnalis Independen
Jl. LANI no. 12A, Pejompongan Jakarta 10210
http://www.ajinews.or.id/
Tel: +62 21 5711044/5711056
Fax: +62 21 5711063
Email: ajioffice@aji-indonesia.or.id
AJI adalah satu di antara 30-an organisasi jurnalis di Indonesia. AJI lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Soeharto yang membredel tiga media berpengaruh yakni Tabloid DeTIK, Majalah Editor dan Majalah Tempo pada 21 Juni 1994 tanpa alasan yang jelas. Lahir sebgai organisasi terlarang pada 7 Agustus 1994, organisasi ini kemudian mendapat apreasi secara luas.

Di dalam negeri, AJI diakui sebagai salah satu elemen penting gerakan prodemokrasi di Indonesia. Sedang pengakuan dari masyarakat internasional, antara lain datang dari International Federation of Journalist (IFJ), Article XIX, International Freedom Expression Exchange (IFEX), International Press Institute (IPI), United National on Education and Cultural Organization (UNESCO) dan lain-lain.

ATVLI
Asosiasi TV Lokal Indonesia
Gedung Pers Bali K Nadha Jl. Kebo Iwa 63 A Denpasar-Bali
Telp : 0361-42-7372
Fax : 0361-426949
Email: atvli@yahoo.com
Gerakan otonomi daerah dan kebutuhan akan informasi yang menjawab kebutuhan daerah memicu munculnya inisiatif untuk mendirikan station televisi lokal. Tumbuh suburnya TV lokal di Indonesia membawa konsekuensi lahirnya kebutuhan untuk membentuk asosiasi. ATVLI ini bermisi mewujudkan spirit otonomi daerah yang bermartabat untuk persatuan Indonesia.

Dalam perjalanannya lembaga ini ikut serta dalam advokasi UU Penyiaran pada akhir tahun 2003 dan turut memberi masukan kepada DPR.

Bina Desa
Bina Desa
Jl. Saleh Abud 18-19, Otto Iskandardinata, Jakarta 13330
Telp: 8199749, 8519611
Fax: 8500052
Email: binadesa@indo.net.id
Sejak berdiri tahun 1975, Bina Desa bergerak di pengembangan sumber daya manusia terutama di pedesaan. Tujuan lembaga ini adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang manusiawi, adil dan makmur melalui proses demokratis dan bertujuan menguatkan peran rakyat dalam menentukan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Bidang kegiatan utama lembaga ini mencakup pertanian, air bersih dan sanitasi, gender, usaha kecil, lingkungan hidup, hak asasi manusai, demokrasi, sektor informal, pembangunan perkotaan, peternakan, anak, kelautan dan perikanan. Bidang-bidang ini dilaksanakan dalam bentuk studi, penelitian, survai, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan masyarakat, penerbitan, advokasi, seminar, dan perkreditan.

Lembaga ini pernah melakukan kegiatan-kegiatan evaluasi, pendampingan masyarakat monitoring, pendidikan dan pelatihan, advokasi, penerbitan, pelatihan manajemen, pertukaran petani Asia, workshop pertanian, pendampingan melalui jual beras murah dan program untuk pangan, dan lain-lain.

CETRO
Centre for Electoral Reform
Jl. Sungai Gerong No.19 , Jakarta 10230 – Indonesia
www.cetro.or.id
Telp: 3190 7468
Fax: 322442
Email: cetro@cetro.or.id, cetro@cbn.net.id, cetro@dnet.net.id
Sejak berdiri tahun 1999, lembaga ini memfokuskan pada reformasi di bidang pemilihan umum. Dalam Pemilu 2004 mendatang, CETRO banyak melakukan kajian, advokasi juga simulasi, survei dan pendidikan masyarakat mengenai pelaksanaan sistem yang baru.

Forum LSM DIY
Jl. Pandeyan Gg. Empu Sedah UH V/785 B 55161 DI Yogyakarta
0274-418202
0274-418202
forum@yogya.wasantara.net.id
Lembaga yang berdiri sejak tahun 1986 ini merupakan forum 74 lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di DI Yogyakarta. Lembaga ini memusatkan perhatian pada advokasi, penelitian dan penerbitan buku-buku tentang isu-isu lingkungan hidup, gender, anak dan kesehatan.

Forum Rektor-YPSDM
Jl. Dayang Sumbi No. 7 Bandung
Telp: 022 - 251 7415, 251 1365
Fax: 022 – 251 7416
Lembaga yang berbasis di Bandung ini ikut serta dalam advokasi untuk Konstitusi Baru, perubahan UU Politik. Lembaga ini juga menyikapi pemilu dan melakukan kajian tentang fungsi DPRD. Lembaga ini juga ikut serta dalam koalisi yang menyerukan agar batas sumbangan individu untuk partai dalam Pemilu 2004 sebesar 1 milyar.

GANDI
Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi
Jl. Raya Kebayoran Lama No.72, Jakarta Barat
Telp: 53678143
Fax: 53678143
Email: wisantara@yahoo.com
Sejak berdirinya di tahun 1999, lembaga yang memfokuskan pada gerakan anti diskriminasi ini memfokuskan perhatian pada promosi toleransi dan pluralisme, promosi hak asasi manusia dan penguatan masyarakat sipil dengan melakukan riset/analisa konflik serta advokasi/lobi. GANDI didirikan sebagai wadah bersama untuk menghapuskan diskriminasi di Indonesia dengan visi menjunjung tinggi kesetaraan, toleransi dan kemajemukanlah.

Saat ini GANDI lebih fokus kepada penguatan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, kemajemukan . Produk hukum yang sedang ditangani adalah RUU kewarganegaraan dan catatan sipil.

ICRP
Indonesian Conference in Religion and Peace



Sejak berdiri, lembaga ini menjalankan sederetan aktivitas seperti pelatihan resolusi konflik dan dialog antar agama di sejumlah kota seperti Malang, Banyuwangi dan Kediri; menyelenggarakan lokakarya untuk membangun dan memperkuat jaringan kelompok antar agama di Semarang dan Solo, mengadakan pelatihan untuk pelatih (TOT) untuk para pemimpin dari afiliasi agama yang berbeda, aksi rekonsiliasi di Ambon dan membangun jaringan antar kepercayaan. Selain resolusi konflik, ICRP juga melakukan pendidikan damai untuk anak-anak dan perempuan.

ICW
Indonesian Corruption Watch
Jl. Tulodong Bawah no. 9, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, INDONESIA
http://www.antikorupsi.org/
Telp: 9195974
Fax: 573 9448
Email: icw@antikorupsi.org
ICW lahir pada tahun 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang bersih dan bebas dari KKN. Misi ICW adalah memberdayakan masyarakat dalam memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

Dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian masyarakat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik, penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik, prakarsa masyarakat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta masyarakat luas untuk diadili dan mendapat sanksi sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi, menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi; dan memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.

ICEL
Indonesian Center for Environmental Law
Jl. Dempo II No.21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12120
Telp: 7262740/7233390
Fax: 7269331
Email: icel@indosat.net.id
Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) merupakan organisasi hukum lingkungan non-pemerintah (ornop) yang independen, bergerak dalam bidang advokasi dan pemberdayaan, yang berupaya mewujudkan hak dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Kegiatan ICEL antara lain: Environmental Law dan Enforcement Training, Training dan Workshop tentang Course of Environmental Law and Administration, Penyusunan Pedoman Penegakan dan Penataan Lingkungan, Training Mediasi Lingkungan, Pelatihan Paralegal, Memberian bantuan hukum dalam perkara-perkara lingkungan hidup (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan lain-lain. ICEL telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, LSM, dan lain-lain dalam upaya advokasi kebijakan, sehubungan dengan lingkungan hidup, maupun pengembangan wacana.

IICT
Indonesian Institute for Conflict Transformation


Email: iict@cbn.net.id
Lembaga ini bekerjasama dengan Mahkamah Agung dalam proyek percontohan mediasi di pengadilan. Lembaga ini juga turut mempersiapkan pedoman perilaku profesi (pedoman perilaku profesi) mediator dan akan melakukan evaluasi tentang efektivitas pelaksaannya.

ISAI
Institut Studi Arus Informasi
Jl. Utan Kayu 68H Jakarta 13120
http://www.isai.or.id/
Telp: 857-3388
Fax: 857-3387
Email: office@isai.or.id
ISAI adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang berbentuk yayasan dan berkedudukan di Jakarta. Organisasi ini bergerak di bidang-bidang riset media, jurnalisme bebas dan studi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada hubungannya dengan kebebasan berpendapat di Indonesia maupun Asia Tenggara sebagai negara-negara tetangganya. Program-programnya adalah: pelatihan jurnalistik (mengadakan pelatihan jurnalistik untuk radio dan media cetak.

Sejak 1995 hingga 2003 melatih kurang lebih 1.400 pekerja media), penerbitan buku (sebanyak 75 judul buku telah diterbitkan, diantaranya: Bayang-Bayang PKI, Golkar Punya ABRI, Peristiwa 27 Juli, Terbunuhnya Udin, Wartawan Terpasung, Insiden Balibo, Meliput Pemilu, Civil Islam, Kerusuhan Etnis di Kalbar, Amuk Makassar, Kerusuhan Tasikmalaya, Kerusuhan Kebumen dll.) dan Pemantauam Media (melakukan pemantauan media diberbagai kejadian, seperti pemilu, kerusuhan dan keadaan perang. Membangun jaringan pemantauan media dengan beberapa lembaga: Kippas (Medan), LSPS (Surabaya), LP3Y (Yogyakarta), Lespi (Semarang), and Elsim (Makassar)).

IMLPC
Indonesia Media Law and Policy Center
Plaza Bumi Daya 20th Floor Suite 19 Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Jakarta 10310
www.implc.or.id
Telp: 39838743
Fax: 39838744
Email: implc@implc.or.id
Pada awal mulanya IMLPC merupakan salah satu dari 5 Departemen bernama Media Law Department di Bawah Internews Indonesia yang merupakan salah satu organisasi non-pemerintah yang berasal dari Amerika Serikat. Dalam perjalannannya, Media Law Dept banyak berkomunikasi dengan berbagai pihak dengan latar belakang industri radio siaran, tv siaran, penyiar radio dan tv, organisasi media, organisasi jurnalis, organisasi periklanan, akademisi, organisasi lainnya, bahkan Pemerintah dan DPR. Dalam perjalanannya pula Media Law Department dipersiapkan untuk menjadi salah satu NGO Indonesia dengan berbadan hokum Yayasan dengan nama Indonesia Media Law and Policy, dan saat ini segala sesuatunya sedang dipersiapkan.

Oleh karena perkembangan di dunia media maka akhirnya IMLPC mencoba mengembangkan visi dan misinya sebagai pusat kajian tentang kebijakan dan hokum media untuk Indonesia, dengan tujuan: a. menjamin, menumbuhkembangkan, dan memajukan demokrasi, kemerdekaan pers, hak asasi manusia dan kebebasan mengakses informasi melalui media di Indonesia; b. membantu kreativitas industri media melalui pendekatan yurisprudensi, legal drafting dan penelitian, dan c. membangun semangat aliansi kerjasama semua elemen media, penikmat dan pengguna media.

KONTRAS
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Jl. Mendut no. 3 Menteng Jakarta 12510
Telp: 314 5940
Fax: 314 5940
Email:
Kontras dibentuk bulan Maret 1998 oleh koalisi 12 LSM pro-demokrasi seperti KIPP, AJI, YLBHI dan PMII serta gabungan aktivis menanggapi upaya pembungkaman oleh pemerintah Indonesia dengan cara penghilangan. Visi Kontras adalah demokrasi harus ditegakkan atas kekuatan rakyat dan prinsip-prinsip kebebasan dari rasa takut, tekanan, kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
Kegiatan KONTRAS antara lain melakukan perlawanan terhadap kekerasan politik dan mendorong proses hukum, menangani kondisi fisik maupun psikologis korban dan mendorong dialog seputar kekerasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia.

KPOD
Komisi Peduli Otonomi Daerah



Data tidak tersedia

KRHN
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional



Lembaga ini bergerak di bidang kajian hukum. Selain advokasi kebebasan informasi, lembaga ini turut serta dalam advokasi dan penelitian soal konstitusi baru, pemantau peradilan dan undang-undang pokok agraria.

Lakpesdam NU
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia-Nahdlatul Ulama



Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM-NU) didirikan dengan keputusan muktamar NU ke-30 di Lirboyo Kediri November 1999. Visinya adalah menuju tatanan masyarakat yang berkeadilan, dengan misi mengupayakan sistem perundang-undangan yang mempengaruhi kebijakan yang menjamin terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis serta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

Aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan sampai saat ini adalah: layanan pendidikan alternatif (Diknas), pembinaan pedagang informal dan peningkatan pendapatan wanita dalam mengatasi dampak kerusuhan di Pulau Ambon (CRP), pembinaan kelompok usaha pertanian di Kulur, Pulau Saparua (CRP), distribusi beras kepada pengungsi dan pelatihan pendampingan di daerah konflik dan penelitian/analisis pengungsi (ICMC).

LBH (Jakarta dan Medan)
Lembaga Bantuan Hukum (Jakarta dan Medan)
Jl. Diponegoro 74 Jakarta 10320 DKI Jakarta
Telp: 314 5518, 021 390 4226, 021 390 4227
Fax: 330 140
Lembaga yang berdiri sejak tahun 1983 ini memfokuskan perhatian pada advokasi bantuan hukum, informasi dan dokumentasi, pembangunan jaringan dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan perbaikan sumber-sumber hukum yang ada di masyarakat.

LKPSM
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Jalan Tampeyan Rt III/133, Yogyakarta 55244
Telp.: (0274) 516440
Fax.: (0274) 516440
Email: lkpsmnu_yk02@yahoo.com
Lembaga ini berdiri karena adanya keterbatasan sumber daya manusia Indonesia dalam menye­lenggarakan pembangunan nasional membuat pentingnya partisipasi segenap warga negara dalam mensukseskan pemba­ngunan, dan partisipasi ini dapat ditingkatkan dengan mening­katkan kualitas diri mereka. Tujuan lembaga yang berdiri pada tahun 1986 ini adalah mencerdaskan kehidupan umat/masyarakat dengan menyelenggarakan kajian keilmuan dalam bidang keagamaan dan pembangunan secara berencana; meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia ke arah terwu­judnya masyarakat yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia dalam suasana kehidupan yang adil sejahtera.

Bidang kegiatan utama lembaga ini adalah gender, hukum, dan kajian agama, yang ditun­jang demokrasi serta advokasi dan pendampingan. Semua kegiatan itu dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan: pendidikan dan pelatihan, penerbitan dan publikasi, serta seminar, diskusi dan lokakarya. Juga ditunjang pengembangan dan pendam­pingan masyarakat serta advokasi. Di antara program kegiatan yang menonjol adalah diskusi bulanan Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara, diskusi buku, workshop, pengembangan institusi dan staf, penerjemahan buku, serta pengembangan budidaya ulat sutera.

LeIP
Lembaga Kajian Advokasi untuk Independensi Peradilan



Konsorsium ini berdiri awal tahun 1999 dengan tujuan mendorong terwujudnya peradilan yang independen di Indonesia. LeIP telah membuat sejumlah draft undang-undang untuk mereformasi dan merestrukturisasi Mahkamah Agung. Dalam advokasinya, LeIP juga melakukan lobi ke para anggota parlemen.

LPDS
Lembaga Pers Dr Soetomo



Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) didirikan di Jakarta, Indonesia apada tanggal 23 Juli 1988 oleh sebuah kelompok yang terdiri dari pemimpin-pemimpin media. Lembaga ini didirikan dengan tujuan dapat meningkatkan profesionalisme para jurnalis yang bekerja pada organisasi berita di Indonesia.
LPDS adalah lembaga yang independen dalam akademik dan finansial yang didukung oleh Dewan Pers yang berperan dalam pembangunan pers nasional.

LSPP
Lembaga Studi Pers dan Pembangunan
Jl. Penjernihan I no 16 Kompleks Departmen Keuangan Pejompongan Jakarta Pusat
Telp: 570-1656
Fax: 570-1656
Email: lspp@centrin.net.id
LSPP merupakan organisasi nirlaba yang berpusat di Jakarta. Sejak berdiri pada 1994 LSPP telah bergerak di bidang studi dan kebudayaan. Kegiatan utama LSPP meliputi diskusi, penelitian, pelatihan dan penerbitan. Perhatian selama beberapa tahun mendatang mencakup jurnalisme perdamaian/strategi-strategi media, promosi toleransi dan pluralisme, promosi toleransi dan pluralisme riset/analisa konflik, demokratisasi, advokasi kebebasan informasi dan pengembangan jurnalisme berperspektif hak asasi manusia.

Awal mula Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) adalah sebuah kelompok diskusi yang memusatkan perhatiannya pada persoalan media dan kebudayaan. Dalam perkembangannya LSPP menjadi LSM yang terbagi atas beberapa divisi kerja. LSPP adalah lembaga non-profit yang memiliki visi membuka ruang publik dengan atau melalui budaya. Visi ini didukung dengan beberapa nilai yang sekaligus menjadi isu strategis LSPP, yaitu demokratisasi, HAM, dan multikulturisme.

ELSAM
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
Jl. Siaga II no 31 Pejaten Baret Pasar Minggu Jakarta Selatan
www.elsam.or.id
Telp: 797-2662, 791-9219, 791-92564
Fax: 791-92519
Email: elsam@nusa.or.id / advokasi@rad.net.id
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) adalah organisasi kebijakan yang berdiri di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak asasi manusia pada umumnya, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ELSAM memiliki empat kegiatan utama: studi kebijakan yang berdampak pada HAM, advokasi HAM dalam berbagai bentuknya, pendidikan dan pelatihan HAM dan penerbitan dan penyebaran informasi HAM.

MPPI
Masyarakat Penyiaran dan Pers Indonesia



Lembaga ini memfokuskan perhatian pada advokasi dan kajian UU yang terkait dengan penyiaran dan pers, seperti advokasi dan rancangan draft UU Penyiaran.

MTI
Masyarakat Transparansi Indonesia
Jl. Ciniru 2 No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180
http://www.transparansi.org/
722-2509
923-3778
mti@centrin.net.id
Transparansi adalah keterbukaan yang sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Hanya dalam masyarakat yang transparan - yang menjunjung tinggi etika dan moral - keadilan dapat ditegakkan. Untuk itu dipandang perlu untuk mendirikan organisasi dengan kesadaran dan kepedulian sebagaimana diuraikan di atas dengan nama Masyarakat Transparansi Indonesia.
MTI mempunyai visi menjadi pelopor terwujudnya Sistem Integritas nasional, dengan mendorong praktek- praktek yang bersih dan sehat di bidang bisnis, pemerintahan, dan masyarakat dalam arti seluas- luasnya.

PSHK
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Puri Imperium Office Plaza Upper Ground Floor unit UG-11 dan 12 Jl.Kuningan Madya, Kav. 5-6, Kuningan Jakarta 12980
Telp.: 8370-1809 (hunting)
Fax: 8370-1810
Email: mailto:pshukum@pshk.orgdan pshukum@cbn.net.id
Ambruknya tatanan kehidupan bernegara pada tahun 1998 membuka segala bobrok yang sudah lama ada, namun ditutupi dan dilindungi demi keuntungan sebagian pihak. Hukum adalah salah satu hal yang paling krusial saat bicara soal pembaruan. Pembenahan sistemik di berbagai bidang juga membutuhkan hukum sebagai perangkat pengaturan formal. Kesemuanya membutuhkan pembaruan di bidang hukum; dan pembaruan hukum membutuhkan studi dan advokasi yang serius. Berangkat dari sinilah PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) didirikan pada 1 Juli 1998.
Beberapa kegiatan PSHK dilakukan dengan bekerja sama ataupun menjadi mitra kritis dengan berbagai kelompok terkait, baik dengan Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) lainnya, akademisi maupun dengan lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perbaikan peraturan perundang-undangan di berbagai bidang yang terkait dengan masalah-masalah di atas dan pembenahan institusi hukum melalui telaah kritis telah dilakukan dalam kerangka tersebut.

PATTIRO
Pusat Telaah dan Informasi Regional
Jl. Tebet Utara IIC/22 Jakarta Selatan 12820
Telp: 829-7954
Fax: 829-7954
Email: pattiro@yahoo.com
Pusat Telaah dan Informasi Regional merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada penguatan partisipasi masyarakat dalam tata pemerintahan lokal. Perubahan rezim pemerintahan sejak runtuhnya rezim Soeharto mengubah konstelasi hubungan pusat dan daerah. Berbagai aspirasi daerah yang sebelumnya tidak pernah mencuat akhirnya mengemuka dengan lantang. Karakter hubungan pusat-daerah pun berubah yang ditandai dengan diundangkannya paket UU Otonomi Daerah. Peran pusat semakin menyusut, sedangkan peran daerah makin membesar. Dalam kerangka itulah, PATTIRO hadir sebagai lembaga independen yang mendorong terwujudnya good local governance melalui penciptaan masyarakat kritis dan kepemerintahan daerah melibatkan masyarakat secara aktif. PATTIRO secara resmi didirikan pada tahun 1999.

Misi PATTIRO adalah mewujudkan masyarakat kritis yang memiliki daya tawar dalam kepemerintahan daerah (local governance) dan terwujudnya kepemerintahan daerah yang mementingkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik, dengan visi melakukan pendidikan kritis kepada komunitas masyarakat sipil, menyediakan berbagai perangkat lunak dan informasi untuk penguatan masyarakat sipil, melakukan kajian dan mengembangkan model-model kepemerintahan daerah yang melibatkan masyarakat / warga secara aktif dan mendorong munculnya kebijakan nasional yang memberikan iklim bagi pelibatan aktif masyarakat / warga dalam kepemerintahan daerah dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender.

PWI Reformasi
Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi
Taman Persada Kelama Blok 19 no 17 Kalimalang Jakasampurna Bekasi 17145
Telp: 884 1219
Fax: 884 1219
Lembaga ini merupakan pecahan dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang di masa Orde Baru menjadi salah satu instrumen pengekang kebebasan pers. Di era reformasi, lembaga ini turut memperbaiki diri dan kini aktif dalam serangkaian advokasi, penguatan kapasitas dan penelitian seputar kebebasan pers di Indonesia.

SEAPA
South East Asian Press Alliance
Jl. Mesjid IV/19 Pejompongan , Jakarta 10210 Indonesia
www.seapa.org
Telp: 5732341
Fax: 5732341
Email: seapajak@cbn.net.id
Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) merupakan aliansi organisasi pers independen Asia Tenggara yang berpusat di Bangkok (Thailand), Manila (Filipina), dan Jakarta (Indonesia). SEAPA didirikan pada November 1998 oleh lima organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Thai Journalists’ Association (TJA), Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ), dan Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR).Dengan memfokuskan diri pada advokasi dan perlindungan kebebasan pers di Indonesia, pada 10 Februari 2000 dibuka kantor SEAPA Jakarta. SEAPA Jakarta merupakan kantor perwakilan SEAPA di Indonesia. Sebagai lembaga non-profit, non-primordial, dan non-partisan, SEAPA Jakarta memiliki visi memperjuangkan terwujudnya kebebasan pers di Indonesia yang berperspektif kemerdekaan, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan membantu menyebarkan pentingnya kebebasan pers di Asia Tenggara. Sedangkan misi SEAPA Jakarta adalah berjuang demi melindungi dan mengadvokasi wartawan yang tertindas hak-hak dasarnya (khususnya dari tindak kekerasan) melalui kemitraan dengan organisasi wartawan dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap kebebasan pers pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

TI-Indonesia
Transparency International – Indonesian Chapter
Jl. Tulodong Bawah C2 Jakarta, 12190 INDONESIA
http://www.ti.or.id/
Telp: 917 4360, 573 6428
Fax: 573 6428
TI adalah koalisi internasional melawan korupsi. TI adalah lembaga swadaya masyarakat yang nirlaba dengan markas besar di Berlin, Jerman. Berdiri pada tahun 1993, TI kini memiliki sekitar 80 lembaga di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Voice Center
Voice Center
Jl Metro Alam V Blok TC-50 no 11 Pondok Indah Jakarta 12310 Indonesia
Telp: 765-9604
Fax: 765-9604
Data tidak tersedia

WALHI
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Mampang Prapatan IV, Jl. K, No. 37, Jakarta 12790
Telp: 7941672
Fax: 7941673
Email: walhi@pacific.net.id
Sejak berdirinya di tahun 1981, tujuan WALHI adalah perlindungan fungsi lingkungan, keadilan eksploitasi lingkungan untuk masyarakat luas, dan memperhatikan kesejahteraan generasi mendatang. Tujuannya adalah mendorong tercapainya proses pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan tanpa menimbulkan dampak negatif, serta mensosialisasikan demokratisasi di Indonesia melalui pembangunan kesadaran berwawasan lingkungan.

Bidang-bidang kegiatan utama lembaga ini adalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, demokrasi, pembangunan perkotaan, hutan kemasyarakatan, kelautan dan perikanan, yang ditunjang bidang kesehatan, hukum, sektor informal, dan anak. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan terutama dalam bentuk studi, penelitian, survai, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan masyarakat, penerbitan, advokasi, dan seminar.

YLKI
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
Jl. Pancoran Barat VII/1, Durentiga - Jakarta Selatan 12760
Telp: 7971378, 7981858, 7981859
Fax: 7981038
Email: konsumen@rad.net.id
Berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tahun 1973 berawal dari kepedulian sekelompok masyarakat akan penggunaan produk-produk dalam negeri serta bagaimana melindunginya. Sedangkan tujuannya adalah memberi bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen menuju kesejahteraan keluarga.

Bidang kegiatan utama lembaga ini adalah perlindungan konsumen, di samping bidang lainnya seperti kesehatan, air bersih dan sanitasi, gender, dan hukum sebagai penunjangnya. Bidang-bidang ini dilaksanakan terutama dalam bentuk studi, penelitian, survai, pendidikan dan penerbitan, advokasi, seminar, pemberdayaan masyarakat konsumen, dan pengembangan dan pendampingan masyarakat. Program-program yang telah dilakukan lembaga adalah advokasi, penerbitan majalah dan pemberdayaan perempuan.

YAPPIKA
Yayasan Penguatan Partisipasi dan Kemitraan Masyarakat Indonesia
Jl. Pedati Raya No. 20, RT 007/09, Jakarta Timur 13350
Telp: 8191623
Fax: 8500670
Email: yappika@indosat.net.id
Lembaga in bertujuan menguatkan pendidikan dan pembelaan demi tegaknya hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat, partisipasi dalam proses transformasi sosial untuk mencapai tatanan masyarakat yang adil serta pembelaan dari segala bentuk diskriminasi atas dasar agama, suku, ras dan gender untuk mewujudkan masyarakat yang setara.

SET-KTVI
Yayasan Sains Estetika dan Teknologi-Komunitas Televisi Publik Indonesia
Jalan Bacang III/5 & 11, Gandaria-Mayestik-Jakarta Selatan
Telp: 7251095, 7396962
Fax: 7229638
Email: set@indo.net.id
Pada tahun 1987, sekumpulan anak muda dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ) mendirikan satu wadah independen dalam bidang produksi audio visual. Wadah tersebut diberi nama Sains Estetika dan Teknologi (SET). Kegelisahan mereka terhadap stagnasi konsep dan produksi audio visual saat itu, memacu eksplorasi mereka untuk menemukan konsep-konsep alternatif; kemudian merealisasikannya dalam bentuk-bentuk alternatif produk audio visual. Tujuan dari Yayasan SET adalah mengembangkan kreativitas untuk demokrasi dalam bidang sosial dan budaya serta kebebasan mewujudkan ide-ide baru yang bertumpu pada keinginan mempresentasikan kemajemukan suku bangsa dan nila-nilai budaya.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi

Situs ini merupakan situs (amat sangat sementara) dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi. Koalisi yang terbentuk bulan Desember 2000 kini terdiri dari kurang lebih 40 LSM dan individu yang peduli tentang isu kebebasan informasi.

Koalisi ini memandang bahwa informasi merupakan hak publik, oleh karena itu perlu ada jaminan hukum secara penuh terhadap kebebasan informasi. Dalam advokasi isu kebebasan informasi, Koalisi melakukan berbagai upaya seperti diskusi publik, kampanye, penerbitan buku, kajian, analisa juga mengajukan draft RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Draft dari Koalisi ini diterima sebagai RUU inisiatif oleh DPR pada bulan Maret 2002. Bulan Juli 2004, Pansus DPR telah menyelesaikan pembahasan terhadap RUU tersebut. Dalam waktu dekat, perjuangan kebebasan informasi akan berada di tangan pemerintah yang sayangnya selama ini bersikap konvensional.

Selama ini ada sejumlah isu kebebasan informasi yang menjadi pembicaraan hangat, antara lain soal peran Komisi Informasi dalam sengketa informasi, kebebasan informasi vs keamanan nasional (national security), kebebasan informasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance, kebebasan informasi dan pemberantasan korupsi dan kewajiban badan publik membuka akses terhadap informasi publik.

Koalisi mengundang partisipasi publik untuk ikut serta dalam advokasi RUU kebebasan informasi. Informasi lebih jauh tentang Koalisi untuk Kebebasan Informasi dapat anda peroleh dengan menghubungi kontak kami. Terimakasih atas perhatian anda.

Friday, October 22, 2004

Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum DPR 28 April - 27 Juni 2003

Pada tanggal 28 April sampai 27 Juni 2003, Pansus KMIP (Kebebasan Memperoleh Informasi Publik) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk membahas RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Berikut rangkuman masukan dan pendapat dari sejumlah pihak yang hadir.

DENGAR PENDAPAT PADA SIDANG PANSUS KMIP
28 APRIL - 27 JUNI 2003

13 Mei ‘03
PWI Reformasi
1) Hendaknya ada definisi tegas dan jelas (jangan ada wilayah abu-abu) dalam membedakan info milik pribadi, milik publik dan milik negara.
2) Hendaknya ada aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban beserta sanksi untuk pemilik info, agar UU KMI tidak dijadikan alat politik siapapun.
3) Bahwa tidak ada pihak yang memperoleh hak-hak istimewa dalam memperoleh atau menyimpan informasi

19 Mei ‘03
Biro Pusat Statistik (BPS)
1) Pada pasal Mengingat di tambah UU no.16 tahun 1997.
2) Perlu adanya batasan atau kriteria yang jelas tentang informasi publik dan informasi publik yang dikecualikan.
3) Lembaga Informasi sebaiknya diatur oleh Keppres
4) Komisi Informasi diserahkan pada lembaga hukum yang sudah ada
5) Permintaan informasi mungkin tidak bisa dipenuhi karena tidak tersedia atau karena keterbatasan badan publik ybs.

20 Mei ‘03
KMIP
1) Kemudahan akses memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai sistem demokrasi dapat digunakan sebagai alat kontrol penyelenggara kenegaraan.
2) Informasi yang harus dilindungi kerahasiaannya :
ü Privacy seseorang
ü Strategi pertahanan
ü Strategi keamanan dan informasi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum
ü Info Haki
3) Yang termasuk dalam informasi publik :
ü Per UU an yang dikeluarkan negara, instansi pemerintah
ü Daftar perijinan dan konsesi
ü Daftar rekanan pemerintah pusat dan daerah
ü Penilaian tender
ü Daftar kekayaan pejabat publik
ü Anggaran dan laporan keuangan badan publik
ü Pembahasan peraturan yang mengikat publik
ü Rencana kenaikan tarif kebutuhan publik.
4) Yang dimaksud dengan badan publik :
ü Eksekutif, yudikatif, legislatif
ü BUMN/D
ü BHMN
ü PT
ü NGO dengan dana APBN/non-budgeter
ü Lembaga pendidikan

20 Mei’03
POLRI
1) Kebebasan informasi adalah hak dasar manusia
2) Badan publik harus bertanggung jawab pada masyarakat, bahwa pers adalah pilar ke empat dalam negara.
3) Pengecualian untuk privacy adalah strategi pertahanan, strategi keamanan dan penegakan hukum.
4) Harus dicantumkan secara jelas badan-badan publik yang melayani kebebasan informasi

20 Mei ‘ 03
Puspen TNI
1) RUU ini tidak berbenturan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi yang dimiliki TNI, mengingat tugas TNI adalah mempertahankan negara dari serangan musuh/negara lain, oleh karenanya dikhawatirkan jika informasi dibuka akan menguntungkan pihak musuh.
2) Bagaimana peran KI bila terjadi sengketa informasi di wilayah hukum RI yang melibatkan pihak asing (media asing)?
3) Posisi TNI sendiri, apakah juga badan publik yang termasuk dalam lingkup penyelenggara negara?

21 Mei ‘03
Ikatan Notaris Indonesia (INI)
1) Menegaskan bahwa notaris bukanlah badan publik,maka INI mengemukakan adanya tambahan pada pasal 15 point d.
2) Tambahan tersebut berbunyi “mengungkapkan isi data otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir (wasiat) seseorang.

21 Mei ‘ 03
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( IPPAT)
1) Bagaimana dengan sumpah jabatan pejabat PAT yang isinya antara lain merahasiakan isi akta-aka yang dibuat dihadapannya?
2) Merujuk pada pasal 1 ayat 3 RUU draft DPR, maka PPAT bukan termasuk badan publik.
3) Harus dipertahankan pasal 6 ayat 2C.
4) Perlu dijelaskan kata “pihak ketiga” pada pasal 12 ayat 1E.
5) Dalam penotasian ayat dan poin diharapkan konsisten.

22 Mei ‘ 03
Lembaga Sandi Negara
1) Untuk memudahkan badan publik dan pembuktian jika terjadi sengketa, informasi publik adalah informasi yang telah didokumentasikan, sehingga yang belum didokumentasikan/final bukan termasuk informasi publik.
2) Pembahasan pasal 3, diselaraskan dengan pasal 28F UUD 1945.
3) Alasan mendapatkan informasi publik jika hanya diminta.
4) Kewenangan pengujian informasi ada pada pimpinan badan publik.
5) KI tidak perlu karena kewenangannya bisa dilimpahkan kepada lembaga peradilan yang telah ada.
6) Apakah lembaga informasi itu? Apakan KOMINFO, LIN, atau badan baru?

22 Mei ‘03
Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi)
1) Berdasarkan ketentuan UU ini, Parfi bukan badan publik.
2) Status KI harus dijelaskan secara rinci dalam UU ini untuk menghindari kerancuan
3) Anggota KI juga bisa diusulkan oleh unsur masyarakat termasuk LSM.

9 Juni ‘03
Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)
1) Bahwa kebebasan informasi berdasar pada pasal 28F UUD 45
2) UU KMI sangat diperlukan saat ini karena sekarang zamannya keterbukaan.
3) UU KMI akan menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

9 Juni ‘ 03
Bakohumas
1) Pada konsideran “menimbang” perlu ditambahkan: “…pertahanan keamanan bangsa Indonesia serta menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.
2) Pada konsideran “mengingat” perlu ditambahkan perundang-undangan tentang otonomi daerah.
3) Tak perlu ada KI dan LI karena sudah ada Menkominfo dan LIN.
4) Agar ditambah pasal yang mengatur koordinasi informasi antara humas badan publik dengan BAKOHUMAS.
5) Seluruh pejabat yang menangani dokumen dari informasi di badan publik harus disebut dengan pejabat humas.

9 Juni ‘ 03
Perhumas
1) Informasi publik bukan hanya dokumentasi tetapi juga rapat-rapat yang diadakan badan publik, artinya setiap orang berhak mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan badan publik.
2) Harus ada pihak yang diberikan kewenangan untuk menentukan informasi rahasia.
3) Pemberian informasi publik harus efektif, cepat dan murah.
4) Penolakan pemberian informasi dapat dilaporkan ke pengadilan.
5) UU ini jangan bertabrakan dengan UU lain yang mengatur profesi lain diantaranya: pengacara, dokter, media massa, akuntan, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, penegak hukum, pertahanan, dan perbankan.
6) Harus disinkronkan dengan otonomi daerah untuk mengantisipasi “situasi lokal”.

10 Juni ‘03
Universitas Indonesia (UI)
1) Perlu adanya peraturan yang mendorong penyediaan informasi yang proaktif terhadap masyarakat.
2) Ada kewajiban pada badan publik untuk ketersediaan informasi
3) Hendaknya UU KmI lebih mengutamakan aturan tentang kewajiban badan publik
4) Rujukan pada perundangan lain harus dihindari
5) Bahwa informasi adalah cuma-Cuma, tidak perlu pakai biaya.
6) UU ini harus mendorong terbentuknya unit dokumentasi dan informasi pada badan publik
7) Harus ada batasan yang jelas agar informasi tidak dibingkai (tidak netral).
8) Tidak harus ada alasan untuk meminta informasi dan pemanfaatan nya terserah pada peminta informasi.
9) Penyerahan informai harus cepat

10 Juni ‘03
Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI)
1) Perlu diingat konsep-konsep yang terkandung dalam kata informasi, karena hal tersebut belum termasuk dalam semangat dan jiwa RUU KMIP, sehingga perlu memasukkan isi jiwa konsep informasi.
2) Diperluasnya definisi operasional informasi, seperti:
- Informasi pubilik untuk membantu kepentingan publik dalam upaya mencapai kebutuhan akan kesejahteraan, ketentraman & kelayakan hidup.
- Informasi publik yang tidak dipublikasikan
- Informasi publik ditujukan untuk membangun saling percaya dan kejujuran antara pemerintah/badan publik dengan masyarakat/publik.
Sehingga badan publik/kelembagaan lainnya dapat mengarah kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3) Prinsip yang mengatur agar dibukanya akses publik untuk memperoleh informasi dan transparansi belum menjadi agenda publik kita. Juga kewajiban negara mensosialisasikan regulasi, mencantukan biaya dan lama pengurusan perijinan, dibuatkannya informasi peringatan dini belum mau dilakukan.
4) Beberapa hal yang perlu diregulasi:
- pengertian yang jelas tentang informasi yang dikecualikan, rahasia negara, juga informasi yang dianggap “mengancam kepentingan nasional kontemporer” itu pada saatnya (25-30 tahun kemudian) wajib dibuka untuk umum agar mampu meluruskan jalannya sejarah & rekonsiliasi social.
- Fungsi KI sebagai mediasi & judikasi, siapa yang membentuk, jumlah keanggotaan serta hukum acara penyelesaian sengketa.
- Informasi yang bebas untuk dapat diakses oleh masyarakat.
- Mekanisme & kewajiban negara dalam mengalokasikan pendanaan yang jelas bagi program transparansi.
- Ada pos alokasi dana khusus dari APBN untuk membangun situs-situs internet lembaga pelayanan publik, lembaga penelitian & universita/institut.
- Hasil seminar, workshop, symposium wajib dimasukkan ke dalam situs yang bersangkutan agar bisa diakses untuk dimanfaatkan oleh publik.
- Hak untuk melihat informasi, menghadiri pertemuan publik, mengetahui, mendapat salinan informasi, diberitahu mengenai suatu hal, menyebarluaskan informasi.
- Sanksi publikasi yaitu pidana penjara serta denda bagi setiap orang & institusi yang sengaja/alpa melanggar ketentuan UU ini.
- Sanksi ke pejabat publik yang tidak melakukan kewajibannya sesuai UU ini.

11 Juni ‘03
Bank Indonesia
1) Karena BI mempunyai info yang bersifat kategoris, maka perlu penjelasan lebih rinci tentang info yang dikecualikan. Selain itu perlu juga dirumuskan secara spesifik tentang info yang bersifat pribadi agar tidak mengganggu privacy orang lain.
2) Perubahan nama RUU menjadi “Hak Anggota Masyarakat untuk Memperoleh Informasi Publik”
3) Perlu alasan untuk memperoleh informasi publik.
4) Tentang informasi yang menyatakan membahayakan stabilitas nasional, bukan hanya berkenaan dengan pertahanan negara tetapi juga menyangkut ekonomi dan keuangan.
5) Peran pengawasan oleh lembaga informasi dikhawatirkan overlap dengan lembaga pengawan badan publik yang telah ada.
6) UU ini harus mengacu pada UU Rahasia Bank.

12 Juni ‘03
Kamar dagang Industri (KADIN)
1) UU ini perlu karena telah diamanatkan oleh Perubahan Kedua UUD 1945 pasal 28F.
2) Jangan berbenturan dengan UU Rahasia Dagang, HAKI, Perbankan, dan Rahasia Negara.

16 Juni ‘03
Dewan Pers
1) Kebebasan informasi merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2) Perlu adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah (berdasarkan pernyataan Komisi Hukum Nasional).
3) Kebebasan memperoleh informasi juga perlu diwujudkan dalam bentuk nyata (mengingat hal itu telah dijamin dalam perubahan kedua UUD 45 pasal 28F)
4) RUU KMI semestinya dijadikan satu paket dengan RUU Rahasia Negara, dengan harapan tidak akan terjadi “perbenturan” antara kedua UU ini.
5) RUU Rahasia Negara hendaknya tidak mematikan kebebasan memperoleh informasi.

17 Juni ‘03
Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI)
1) Perlu memperhatikan beberapa negara yang telah memiliki UU KMI seperti AS, Inggris, Swedia, Jepang dan Thailand.
2) Perlu dicantumkan tentang mekanisme publik untuk mengakses informasi terutama dari institusi negara, dengan demikian akan berkembang asas keterbukaan dalam penyelenggaraan negara akibat adanya kontrol yang intensif dari publik.
3) UU KMI perlu memuat operasional kebebasan informasi yang belum sempat tercakup dalam pasal 28F UUD 45, TAP MPR no XVII/1999, UU no.39/1999 tentang HAM, UU no.28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
4) UU KMI hendaknya menjadi acuan pokok bagi perundang-undangan terkait lainnya.

17 Juni ‘03
Persatuan Radio Siaran swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)
1) Hendaknya pasal 5 draft DPR yang memuat kata “perundangan-undangan lainnya” dihapus. Jika pasal itu dipertahankan maka implementasinya tidak akan efektif. Selayaknya UU KMI diselaraskan dan dikoordinasikan dengan UU Rahasia Negara, UU Pers, UU Kearsipan.
2) Hendaknya hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban badan publik diatur secara rinci dan komprehensif dalam UU KMI.
3) Koreksi terhadap pasal 6 ayat 1, usulannya agar peraturan perUUan lainnya dihapus.
4) Pasal 17 tentang pengujian konsekuensi. Hendaknya pengujian informasi rahasia dilakukan berdasarkan prinsip “consequential harm and public balancing interest test” Jika pasal 17 ini tidak dijelaskan secara rinci dikhawatirkan akan melahirkan multi interpretasi.
5) Tidak perlu ada kementrian khusus untuk menangani masalah kebebasan mendapatkan informasi, cukup dengan Lembaga Informasi saja.
6) Penyelesaian sengketa informasi tidak tepat jika dibawa ke pengadilan, baik PTUN maupun peradilan umum. Selain memakan waktu juga membutuhkan banyak biaya. Karenanya untuk menyelesaikan sengketa informasi cukup dengan Komisi Informasi yang punya peran ajudikasi.
7) Berkaitan dengan sanksi, hendaknya dikedepankan semangat untuk memberi perlindungan hukum bagi para pemberi dan pelapor informasi.
8) Definisi badan publik hendaknya dijelaskan secara rinci agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya. Lingkup badan publik mesti dijabarkan dalam beberapa ayat sehingga lebih mendetail.

17 Juni ‘03
Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)
1) Penyusunan UU KMI harus berlandaskan dasar yuridis UUno.28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih.
2) UU KMI juga dapat menjamin publik untuk mendapatkan haknya dalam mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya, berpartisipasi dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dan demokratis, serta hak untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran.
3) UU KMI diharapkan sebagai penyelaras UU lain yang terkait dengan informasi.
4) UU KMI mengatur juga penyelesaian sengketa info secara cepat, murah, kompeten dan independen melalui proses konsensual maupun ajudikasi, ada jaminan ancaman hukuman bagi pihak yang menghambat akses informasi, serta perlindungan bagi pemberi informasi yang beritikad baik dan pemberian informasi mengenai penyimpangan di suatu badan publik.
5) Penerapan kerahasiaan harus dilakukan secara hati-hati,pejabat publik mesti memberikan alasan yang memuaskan untuk menyatakan bahwa suatu informasi dikatagorikan rahasia.
6) Lembaga Informasi dan Komisi Informasi perlu dibentuk sebagai lembaga pelaksana dengan aturan tugas dan wewenang yang jelas.
7) Ruang lingkup badan publik perlu dijelaskan dan dirinci per ayat agar tidak terjadi tumpang tindih dan menimbulkan interpretasi terlalu luas dalam implementasinya.
8) Pasal 5 dikoreksi dengan usul “ perundang-undangan lainnya” dihapus. Dengan demikian tidak melebar ke UU yang tidak terkait. UU yang lain harus diselaraskan dan dikoordinasikan dengan UU yang sama-sama mengatur ranah informasi publik.

23 Juni ‘03
Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
(1) RUU KMI sebagai penjabaran dari pasal 28F perubahan kedua UUD 1945. karenanya informasi publik harus disebarluaskan ke masyarakat kota sampai ke desa-desa.
(2) Pasal 1 ayat 3 agar ditambah, bahwa badan publik juga termasuk usaha swasta yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
(3) Pada pasal 5, tidak usah dicantumkan “perundang-undangan lainnya” tetapi diganti dengan “UU ini” agar lebih jelas dan tidak menghambat kebebasan itu sendiri.
(4) Pasal 10 ayat 1 isinya diganti dengan “setiap badan publik wajib secara proaktif memberikan dan menyampaikan informasi publik melalui media komunikasi yang ada”.
(5) Berkenaan dengan pasal 24 ayat 2 dan 3 yang terkait dengan pasal 14, pengguna informasi untuk mendapatkan informasi publik tidak dikenakan biaya pengadaan informasi.
(6) Jangan sampai ada peluang bagi badan publik untuk menjadikan informasi sebagai “objek” untuk mendapat biaya tambahan. Prinsipnya UU ini harus jelas, jangan salah persepsi.

25 Juni ‘03
Serikat Penerbit Surat Kabar Pusat (SPS)
(1) Menyambut baik pembentukan RUU KMI. Namun perlu ditambahkan bahwa kebutuhan memperoleh informasi juga perlu menimbang bahwa informasi publik juga dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan dan pengembangan masyarakat baik secara pribadi maupun secara bersama, termasuk lingkungannya.
(2) UU KMI jangan diperdebatkan dengan UU lainnya, yang bisa jadi tidak berkaitan dengan UU ini. Sehingga pasal yang mencantumkan “berdasarkan UU lain” mesti dirinci secara jelas, ini termasuk mengoreksi asal 5.
(3) Pengujian informasi hendaknya mengacu pada prinsip “consequential harm test” dan “public balancing interest tests” ini memperjelas pasal 17 tentang informasi rahasia.
(4) Keperluan mendapatkan informasi publik jangan dikenakan tariff yang tidak wajar.
(5) Pendanaan KI berasal dari APBN dan APBD.
(6) Menekankan kepada pemerintah agar siap dengan berlakunya UU ini. Jangan terkesan lari dari tanggung jawab dengan mengusulkan draft RUU KMIP yang banyak berisi pasal-pasal karet.

25 Juni ‘03
Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI)
(1) RUU KMIP mutlak diobentuk karena ada jaminan dari perundang-undangan lainnya seperti perubahan kedua UUD 1945 pasal 28F, Tap MPR no. 17 tentang HAM dan UU No. 40 1999 tentang pers serta lebih penting lagi berkaitan dengan peyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kebebasan akses informasi publik sangat korelatif dengan praktek korupsi pejabat publik. Untuk itu, agar tercipta transparansi penyelenggaraan negara perlu dibentuk UU KMI.
(2) Masalah komunikasi dan informasi merupakan wilayah warga negara yang harus terbebas dari campur tangan kekuasaan negara.
(3) Pada bagian “menimbang” draft DPR mesti memuat prinsip filosofis untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka. Perlu ditambahkan juga dengan penegasan bahwa informasi publik pada hakekatnya adalah milik rakyat sebagai penguasa kedaulatan rakyat.
(4) Pada pasal 3 perlu ditambahkan ayat yang menyatakan meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan masyarakat baik secara pribadi dan bersama, termasuk lingkungannya.
(5) Bunyi pernyataan “melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi….” Pada pasal 5 membingungkan dan multi interpretative.
(6) Pengujian informasi berdasarkan pada prinsip “consequential harm tests” dan “public balancing interest tests”. Yang perlu dihindari adalah penempatan informasi yang dikecualikan secara kategorik yang bersifat arbitrer dan sepihak.

26 Juni ‘03
JRKI
(1) Badan publik adalah mereka yang melakukan kegiatannya menggunakan dan publik dan lembaga-lembaga yang diwajibkan untuk menyelenggarakan kepentingan publik secara mandatory.
(2) Informasi yang dikecualikan meskipun bersifat tetap dan terbatas tetapi tidak mutlak.
(3) Tidak perlu ada pengendalian/pengawasan terhadap pengguna informasi karena informasi yang sudah dibuka sudah termasuk informasi publik.
(4) Bunyi “…. Mengacu perundang-undangan lainnya” harus dihapus. Selain akan melebarkan masalah pernyataan tersebut juga tidak mencerminkan bahwa UU KMI ini menjadi payung bagi UU lainnya.

26 Juni ‘03
IJTI
(1) UU KMI mutlak dibentuk karena mendapatkan informasi merupakan hak asasi setiap orang. Ditambah lagi dengan jaminan yang diatur oleh Perubahan kedua UUD 1945 pasal 28F.
(2) Pembentukan KI terkesan dipaksakan. Pembentukan KI akan semakin membenarkan bahwa peradilan yang ada tidak mampu menangani perkara dengan cepat. Pembentukan KI akan menambah anggaran.
(3) Sengketa informasi yang dapat sampai kasasi MA justru akan memperlambat proses pengadilan. Ini merujuk pada pernyataan bahwa banyak sekali berkas yang menumpuk di MA. Hendaknya penyelesaian sengketa informasi hanya dibatasi sampai pada tingkat PT saja. Sanksi admiunistratif lebih tepat ketimbang sanksi pidana.

26 Juni ‘03
Komteve
(1) Draft DPR pasal 4 ayat 3 lebih tegas dibandingkan draft pemerintah (pasal 5) yang terkesan ragu-ragu dan tidak punya kepastian hukum.
(2) Penggunaan informasi publik oleh masyarakat tidak usah dibatasi. Bila nantinya menimbulkan fitnah, biarkan diselesaikan melalui proses hukum.
(3) Penolakan pemberian informasi harus diatur secara tegas dalam UU ini. Informasi yang dikecualikan harus dirinci secara jelas dalam UU ini juga. Nantinya, biarkan UU ini yang mengatur kewenangan badan publik untuk memberikan kewenangan terhadap jenis informasinya.

Badan Intelejen Negara (BIN)
(1) UU KMI memberikan hak dan wewenang yang terlalu luas kepada masyarakat untuk mengakses informasi. Sementara, tidak semua informasi dapat diberikan kepada masyarakat.
(2) RUU KMI dan RUU Rahasia Negara hendaknya dibahas dalam 1 Pansus.
(3) RUU KMI diubah menjadi RUU “Pengelolaan Informasi Publik”
(4) Peminta informasi harus menyertakan alasannya.
(5) Perlu ditinjau kembali pembentukkan KI , karena badan ini tidak diatur oleh konstitusi negara.

Himpunan Bank Negara (Himbara)
(1) UU KMI memberikan hak terlalu luas kepada pblik demikian juga tidak ada batasan tentang informasi publik tidak ada jaminan yang melindungi informasi yang memamng perlu dilindungi
(2) Perlu dijelaskan pengertian “:hajat hidup orang banyak”
(3) Mengenai pasal informasi yang dikecualikan, selain membandingkannya dengan negara-negara lain, juga harus melihat kondisi social Indonesia. Tentang kerahasiaan hendaknya disinkronkan dengan UU lain, misalnya UU Rahasia Bank, Rahasia dalam bidang pasar modal, Rahasia perusahaan, dll.

Masyarakat Telematika (Mastel)
(1) UU KMI jangan berbenturan dengan UU telekomunikasi.
(2) Perlu definisi yang jelas tentang informasi publik agar dalam implementasinya tidak terjadi penyelewengan (misinterpretasi).
(3) Akses informasi harus dapat dilakukan melalui teknologi informasi seperti web-site.
(4) Kemudahan akses informasi bukan saja mendukung terciptanya pemerintahan yang terbuka, tapi lebih dari itu adalah pemerintahan yang baik (good governance).
(5) Perlu sinergis dan harmonisasi dengan RUU informasi elektronik dan transaksi elektronik.
(6) Tidak semua informasi yang dimiliki oleh badan swasta menjadi konsumsi publik, perlu penjelasan lebih rinci lagi.
(7) Perlu dikaji lagi tentang pembentukkan KI. Jika ada sengketa, serahkan saja kepada lembaga peradilan yang ada.
(8) Perlu perlindungan terhadap privasi seseorang.
(9) Siapa yang berhak melakukan perjanjian terhadap informasi yang dikecualikan?





Q&A: Komisi Informasi

Apakah Indonesia mengenal konsep lembaga negara independen seperti Komisi Informasi ini?
Konsep ini bukanlah hal baru. Bank Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah beberapa contoh lembaga semacam ini.

Mengapa informasi harus diperlakukan secara khusus, sehingga sengketa informasi perlu diselesaikan oleh komisi tersendiri?
Nilai guna informasi sangat ditentukan oleh waktu, oleh karena itu penyelesaian sengketa informasi haruslah cepat, tepat waktu, murah dan sederhana. Apabila melalui jalur pengadilan, dikuatirkan yang terjadi justru sebaliknya.

Mengapa sampai harus mendirikan Komisi Informasi? Bukankan sengketa informasi bisa diselesaikan lewat mekanisme pengadilan?
Sebetulnya Komisi Informasi bukanlah satu-satunya alternatif penyelesaian sengketa informasi. Ada sejumlah alternatif yang tersedia, yakni pengadilan dan ombudsman. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa penyelesaiaan melalui pengadilan cenderung lamban, bertele-tele, birokratis dan membutuhkan biaya tidak sedikit. Sementara ombudman tidak dapat mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat dan final karena hanya dapat memberikan rekomendasi.

Bukankan mendirikan Komisi Informasi merupakan pemborosan anggaran negara?
Justru UU Kebebasan Informasi ini dapat memangkas pemborosan anggaran negara. Pemborosan kerap terjadi karena korupsi, yang bisa dicegah jauh-jauh hari apabila hak masyarakat atas informasi mendapatkan penjaminan dan badan publik wajib mengeluarkan informasi kepada masyarakat. Mencegah, tentu saja, lebih baik daripada mengobati.

Tambahan lagi, UU Kebebasan Informasi sudah diamanahkan dalam Konstitusi dan UU Propenas. Keberadaan Komisi Informasi sebagai lembaga pelaksana UU Kebebasan Informasi merupakan keniscayaan yang tak bisa diingkari.

Apakah UU Kebebasan Informasi saja tidak cukup? Toh peraturannya ada.
Dalam kenyataannya, sukar apabila sekedar mengandalkan pada undang-undang. Mungkin ada baiknya kita menengok contoh UU HAM tahun 1999. UU ini mengamanahkan berdirinya Komnas HAM. Sewaktu UU ini disahkan, boleh dibilang HAM masih ‘barang baru’ yang ‘asing’ bagi kebanyakan orang. Akan tetapi kini HAM menjadi salah satu indikator penting dalam tata pemerintahan yang baik. Komnas HAM, dengan segala dinamikanya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyadaran dan penegakan HAM di tanah air. Analogi yang sama berlaku juga untuk UU Kebebasan Informasi dan Komisi Informasi.

Komisi Informasi sendiri ada sampai di tingkat daerah. Apakah daerah siap?
Pembentukan Komisi Informasi di daerah bersifat kondisional dan kontekstual. Komisi Informasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika setiap daerah. Bahkan pemerintah daerah justru lebih progresif, Pemerintah Kota Gorontalo dan Kendari sudah mempunyai Perda Transparansi berikut Komisi Transparansi, yang fungsi, tugas dan wewenangnya serupa dengan Komisi Informasi.
Apakah Komisi Informasi tidak merupakan kemubaziran belaka? Berapa banyak sebetulnya sengketa informasi yang ada?
Pertama-tama, harus disadari bahwa kebutuhan akan informasi dimiliki oleh masyarakat, siapapun dia. Ia bisa saja anggota DPR, pegawai Kementerian Negara Informasi dan Komunikasi, peneliti, pekerja LSM, pengusaha, mahasiswa sampai ibu rumah tangga.

Untuk menjawab ini, ada satu contoh yang bisa diambil dari pengalaman negara tetangga, Thailand. Penasaran lantaran buah hatinya tidak masuk sekolah unggulan, seorang ibu rumah tangga meminta agar hasil ujian dibuka. Setelah semua dokumen dibuka, terbukti bahwa memang si anak nilainya tidak cukup. Akan tetapi ditemukan bahwa ada sejumlah berkas yang menunjukkan adanya sumbangan dan sponsor dari sederetan orang tua murid yang ingin anak mereka diterima di sekolah tersebut. Peristiwa yang diberitakan luas di media massa ini membuat kesadaran akan hak atas informasi tumbuh subur di negara tersebut.

Satu contoh lagi datang dari Negara Gajah Putih. Satu tahun lamanya Serikat Buruh harus menunggu respon dari Departemen Dalam Negeri, tentang hilangnya ketua Serikat Buruh. Karena tidak puas, mereka mengajukan keluhan kepada Komisi Informasi (Official Information Commision)

Dari kasus ini, dapat dilihat bahwa sengketa informasi bisa terjadi pada siapa saja. Bisa saja sengketa informasi terjadi antara DPR yang tidak dapat meminta informasi tentang sesuatu hal dari pemerintah misalnya (antara sesama badan publik/akses horizontal). Mungkin saja sengketa informasi terjadi lantaran masyarakat miskin tidak mendapat informasi yang menjadi haknya untuk dapat megurus dana JPS (antara badan publik dan peminta informasi/akses vertikal). Oleh karena adanya kebutuhan-kebutuhan inilah, maka Komisi Informasi menjadi perlu ada.

Komisi Informasi menyelesaikan sengketa informasi dengan mengeluarkan putusan. Apakah ini berarti Komisi Informasi menduplikasi peran pengadilan?
Sengketa informasi tidak mesti diselesaikan dengan putusan. Masih ada alternatif mediasi yang bisa diambil. Ambillah contoh Komnas HAM, lembaga ini dapat menyelesaikan masalah tanpa harus selalu membentuk KPP misalnya.

Bukan menduplikasi peran pengadilan, justru Komisi Informasi akan membantu meringankan kerja pengadilan. Tumpukan perkara yang menunggu di pengadilan sudah begitu banyak, apalagi jika harus ditambah dengan kasus-kasus sengketa informasi. Dengan adanya Komisi Informasi, pekerjaan pengadilan menjadi lebih ringan.

Komisi Informasi yang diusulkan bentuknya efisien dan ramping, apakah itu mungkin?
Komisi Informasi memang dirancang sedemikian rupa agar dapat menangani masalah informasi dengan cepat, tepat waktu, murah dan sederhana. Maka dari itu bentuknya sengaja dibuat efisien dan ramping. Apabila dibutuhkan, Komisi Informasi punya wewenang untuk memanggil dan menghadirkan pihak-pihak lain guna melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, struktur Komisi Informasi sendiri tidak perlu menjadi gemuk dan lamban. Konsep yang serupa sebetulnya berlaku untuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Hak atas Informasi Publik dalam Pemilu 2004: Kajian Kasus

KAJIAN KASUS
TRANSPARANSI DAN AKSES INFORMASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2004


LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) baru saja kita lalui bersama. Sebuah perhelatan akbar yang menguras banyak energi dan menghabiskan banyak rupiah namun juga menyisakan banyak persoalan. Banyak pihak memberikan apologi atas persoalan-persoalan tersebut. Memang, Pemilu kali ini beda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya. Kali ini, kita tidak hanya memilih anggota DPR saja namun juga memilih anggota DPRD dan DPD, sebuah insitusi baru yang maunya seperti senat di negara-negara yang menganut sistem dua kamar (bicameral system). Dalam Pemilu kali ini kita juga memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Maka, wajarlah kalau Pemilu kali ini kedodoran, kita kan baru pertama kali menyelenggarakan yang seperti ini.

KPU sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk menyelanggarakan Pemilu sebenarnya telah jauh-jauh hari menyiapkan Pemilu 2004 ini. Tahapan demi tahapan disiapkan dengan harapan Pemilu kali ini berjalan mulus. Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap kedua, yang akan dimulai bulan Mei nanti adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Sementara tahap ketiga baru akan dilaksanakan apabila dalam tahap kedua kita tidak berhasil memilih Presiden dan Wakil Presiden. Masing-masing tahapan ini pun dibagi-bagi dalam sub-sub tahapan yang diharapkan dapat mempermudah kinerja KPU.

Dengan pembagian tahapan yang demikian detail dan didukung oleh sumber dana dan manusia yang demikian besar, wajar kalau kita berharap tidak ada lagi persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu kali ini. Namun harapan tinggal harapan. Sebagaimana kita baca tiap hari di koran, hampir di tiap sub-sub tahapan yang telah kita lalui hingga saat ini, selalu ada masalah. Pengadaan logistik Pemilu yang amburadul dan banyaknya kertas suara yang tidak sah hanyalah dua dari sekian banyak masalah tersebut.

Banyak pihak berpendapat, salah satu penyebabnya adalah ketidaktransparanan penyelenggaran Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang diberi kewenangan menyelenggarakan Pemilu kemudian menjadi sasaran empuk untuk disalahkan. KPU dianggap tidak jujur dan tidak transparan. Banyak pihak merasa, informasi penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU tidak berimbang, penuh tekanan, dan nuansa politik yang membodohi masyarakat. Benarkan demikian?

Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, sebuah Koalisi masyarakat sipil yang bergiat pada isu hak publik untuk mendapatkan informasi di Indonesia dan saat ini tengah memperjuangkan Undang-undang Kebebebasan Memperoleh Informasi[1] mencoba melakukan kajian tentang akses informasi publik dalam Pemilu 2004 ini. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yakni analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu dan media cetak yang memuat berita-berita seputar Pemilu 2004, wawancara lapangan, dan focus group discussion (FGD). Untuk penelitian media, Koalisi memilih 3 media cetak nasional sebagai bahan referensi, yakni Kompas, Media Indonesia, dan Suara Pembaruan. Sementara wawancara lapangan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2004 ini, antara lain Parpol yang tidak lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2004 yakni PKDI, Parpol yang lolos verifikasi yakni PKS, anggota Panitia Pengawas Pemilu Pusat, serta LSM Pemantau Pemilu. Sedianya, Koalisi juga bermaksud mewawancarai anggota KPU. Namun, beberapa kali Koalisi menyurati KPU untuk melakukan wawancara, tidak mendapat tanggapan sehingga wawancara tidak dapat dilakukan. Sementara itu, FGD dilakukan untuk meng-cross cheque temuan sementara yang telah dihasilkan Koalisi berdasarkan riset media dan wawancara lapangan.

Sebagai pisau analisis, Koalisi menggunakan prinsip-prinsip kebebasan informasi yang selama ini diperjuangkan oleh Koalisi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang berlaku secara internasional, dalam arti prinsip-prinsip inilah yang juga dipakai oleh negara-negara lain yang telah memiliki Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi. Secara ringkas, prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

prinsip akses yang maksimal dengan pengecualian yang terbatas (maximum access limited exemption)

Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting yang dianut oleh semua negara yang memiliki Undang-undang KMI. Secara garis besar, prinsip ini meliputi:
- pemberlakuan pengecualian harus didasarkan pada asas kehati-hatian dengan menggunakan metoda uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) dan uji menimbang kepentingan publik yang lebih besar (balancing public interest test)

Di sini, seluruh informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka. Pengecualian hanya dapat dilakukan secara ketat, berorientasi pada kepentingan umum. Sebuah informasi publik harus dinyatakan terbuka untuk umum, selain atas dasar pemikiran bahwa informasi tersebut adalah milik publik, juga dengan mempertimbangkan maknanya yang sangat besar dalam prinsip demokrasi dan civil society. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua infomasi dapat dibuka kepada publik. Ada informasi-informasi tertentu yang memang tidak dapat diakses oleh publik yaitu informasi yang apabila dibuka akan mengganggu proses penegakan hukum, merugikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha sehat, membahayakan pertahanan dan kemanan nasional, mengganggu hubungan baik antara negara Republik Indonesia dengan negara lain, dan melanggar privasi seseorang.

Namun demikian, perlu diingat bahwa penutupan akses bagi publik untuk mendapat informasi ini harus didasarkan pada uji konsekuensi bahaya yang ditimbulkan apabila informasi tersebut dibuka (consequential harm test) dan uji menimbang kepentingan publik yang lebih besar, apakah publik menginginkan informasi tersebut dibuka atau ditutup (balancing public interest test). Dengan demikian, suatu informasi yang telah dikecualikan dapat dibuka apabila publik memang menghendakinya.

- pemberlakuan status kerahasiaan terhadap informasi memiliki batas waktu

Informasi yang dikecualikan (yang tidak dapat diakses oleh publik) tidak berlaku mutlak sepanjang waktu. Ia harus memiliki jangka waktu tertentu untuk kemudian dapat dapat diakses. Pada umumnya, waktu yang diberikan untuk membuka suatu informasi yang tadinya termasuk kategori rahasia adalah 20 tahun.

- ruang lingkup badan publik tidak terbatas pada institusi negara tetapi juga institusi di luar negara yang mendapatkan serta menggunakan anggaran negara

Untuk menjamin akses yang maksimal, maka institusi di luar negara yang mendapatkan serta menggunakan anggaran negara juga dikenai kewajiban untuk membuka informasinya kepada publik. Hal ini mengingat bahwa uang yang digunakan oleh insitusi tersebut adalah milik publik sehingga ia wajib bertanggung jawab kepada publik atas penggunaan dana tersebut.

prinsip mengakses informasi dengan mudah, murah, cepat, sederhana

Pada dasarnya UU KMI bertujuan untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara murah, sederhana, cepat dan tepat waktu. Murah dalam arti terjangkau oleh masyarakat dan dibebankan sesuai dengan biaya riil. Sederhana dalam arti prosedur yang tidak bertele-tele, jelas dan baku langkah-langkah apa saja yang harus diikuti oleh masyarakat apabial ingin mendapatkan informasi. Informasi yang diminta juga harus diberikan dalam waktu yang cepat dan tepat, mengingat sifat informasi yang hanya berguna pada konteks waktu yang sangat limitatif. Hal ini mensayarakatkan adanya suatu sistem informasi dan dokumentasi yang sudah bagus di badan-badan publik. Berkaitan dengan waktu, juga harus diatur jangka waktu yang jelas bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau banding atas tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh badan publik.

prinsip informasi harus bersifat utuh, akurat, benar, dan dapat dipercaya

Pemberian informasi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban badan publik kepada publik. Adalah sudah menjadi kewajiban bagi badan publik untuk memberikan pertanggungjawabannya secara akurat, benar, dan dapat dipercaya. Juga memberikannya secara utuh sehingga publik mendapatkan gambaran yang lengkap tentang informasi yang diinginkannya.

Untuk menjamin agar informasi yang diberikan oleh badan publik tersebut utuh, akurat, benar, dan dapat dipercaya maka dibutuhkan sistem dan komitmen yang kuat dari pejabat publik untuk selalu mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan dan pemberian sanksi yang tegas apabila ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menghancurkan informasi atau membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

informasi publik merupakan hak setiap orang sehingga tidak memerlukan alasan bagi sebuah permintaan

Sebagaimana namanya, informasi publik adalah informasi yang dimiliki oleh publik. Dengan demikian, adalah sangat tidak beralasan apabila publik yang meminta informasi kepada badan publik dikenai kewajiban untuk memberikan alasan atas informasi yang merupakan miliknya.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan informasi apabila hal ini tidak diatur. Namun, harus dibedakan antara jaminan untuk memeproleh informasi dengan menggunakan informasi. Kekhawatiran untuk menggunakan informasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penyalahgunaan informasi, seperti pembocoran informasi ke pihak asing, penyebab pers yang kebablasan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan lain-lain telah diatur tersendiri dalam Undang-undang lain. Fakta yang berkembang selama ini justru menunjukkan sebaliknya. Ketertutupan infomasi justru memberi peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dari kondisi tersebut.

akses horisontal sama pentingnya dengan akses vertikal

Yang dimaksud dengan akses horisontal adalah akses badan publik untuk mendapatkan informasi di badan publik lainnya, sedangkan akses vertikal adalah akses publik untuk mendapatkan informasi di badan-badan publik[2].

Dalam praktek, seringkali terjadi sesama badan publik saling menyembunyikan informasi karena sifat rivalitas yang tinggi diantara mereka. Hal ini tidak boleh terjadi lagi karena di samping kontrol dari masyarakat, kontrol dari sesama badan publik juga diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, akses horisontal sama pentingnya dengan akses vertikal dalam hal mengakses informasi.

Disamping kelima prinsip tersebut, Koalisi juga menggunakan standar-standar minimum internasional dalam mengakses informasi sebagai tolok ukur, seperti adanya petugas khusus yang wajib disediakan oleh badan-badan publik untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat, pemberian alasan bagi penolakan permintaan informasi, dan penuangan kebijakan lisan pejabat-pejabat publik dalam bentuk tertulis.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut di atas sebagai pisau analisis, berikut adalah hasil kajian Koalisi tentang akses publik untuk mendapatkan informasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2004, yang difokuskan pada 5 isu utama, yaitu akses informasi dalam proses verifikasi Parpol peserta Pemilu, akses informasi dalam proses verifikasi Calon Legislatif, akses informasi horisontal antara Panwaslu – KPU, akses informasi dana kampanye Parpol yang ada di KPU, dan akses informasi tentang pengadaan logistik Pemilu.

AKSES INFORMASI DALAM PROSES VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Sebelum dinyatakan sebagai peserta dalam Pemilu, setiap partai politik wajib mengikuti proses verifikasi. Verifikasi ini dilakukan melalui dua tahap, yakni verikasi administrative dan verifikasi factual. Kewenangan untuk melakukan verifikasi administrative berada pada Departemen Kehakiman dan HAM, sedangkan verifikasi factual berada di bawah kewenangan KPU. Dalam Pemilu 2004 ini, 24 parpol dinyatakan lolos kedua tahap verifikasi tersebut dan berhak menjadi peserta Pemilu, sementara 26 dinyatakan tidak lolos (22 Parpol gagal dalam tahap verifikasi faktual KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota, 4 Parpol gagal dalam verifikasi administrative)

Berdasarkan penelitian media yang dilakukan oleh Koalisi, ditemukan bahwa parpol yang tidak lolos menganggap kesimpangsiuran informasi antara KPU Pusat dan KPU Daerah dalam memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu sebagai penyebabnya. Beberapa parpol yang tidak lolos kemudian berusaha untuk mengklarifikasi perihal ketidaklolosannya tersebut ke KPU dengan meminta informasi mengenai hasil verifikasi. Namun mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari KPU.[3] Sementara itu, beberapa parpol lain yang tidak lolos verifikasi mensinyalir adanya ketidakberesan dalam sistem administrasi verifikasi di KPU. Cambil contoh, yang terjadi pada Partai PNI dimana terdapat keanehan karena mendapat dua surat penjelasan penolakan yang berbeda dari KPU. Namun demikian, ada juga Parpol yang beranggapan bahwa yang telah dilakukan oleh KPU pada dasarnya telah sesuai dengna prosedur dan mereka tidak mempersoalkan ketidaklolosan mereka sebagai peserta Pemilu kali ini.

Sementara itu, hasil wawancara Koalisi dengan PKDI mengenai akses informasi dalam proses verikasi Parpol dalam Pemilu kali ini menunjukkan bahwa informasi dalam proses verifikasi administrative di DepkehHAM lebih mudah didapat daripada di KPU. Menurut Parpol ini, DepkehHAM sangat terbuka dan memiliki infrastruktur yang memadai dalam memberikan informasi, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah. DepkehHAM juga dengan aktif memberikan informasi yang terkait dengan proses verifikasi kepada Parpol, misalnya tentang jumlah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang diwajibkan untuk idverifikasi dan hasil verifikasi di daerah-daerah.

Namun berbeda dengn DepkehHAM, KPU dinilai oleh PKDI tertutup dalam hal pemberian informasi. Informasi tentang jumlah propinsi, Kabupaten/Kota yang diverifikasi, dan jumlah penduduk dari tiap Kabupaten/Kota baru diberikan 7 hari sebelumnya pelaksanaan verifikasi itu sendiri. Beberapa informasi lain bahkan diperoleh dari pihak lain selain KPU. PKDI juga menilai bahwa KPU tidak menjelaskan dengan baik prosedur administrative yang harus ditempuh partainya, disamping juga tidak menjelaskan secara langsung perihal kelengkapan dokumen yang wajib dipenuhi dalam proses verifikasi tersebut. Hal lain yang juga dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan memperoleh informasi adalah dihalang-halanginya maksud PKDI untuk meminta informasi atau dokumen berita acara hasil verifikasi oleh KPUD Buleleng, dengan alasan bahwa untuk membuka informasi tersebut KPUD harus mendapatkan izin dari KPU Pusat. Hal yang sama juga terjadi ketika partai ini bermaksud meminta dokumen berita acara hasil verifikasi di Kabupaten Rejanglebong. Berkaitan dengan kasus tersebut, PKDI kemudian melayangkan somasi ke KPU. Namun sayang, KPU tidak menanggapi somasi tersebut. Partai inipun tak kenal kata menyerah. Dengan berprinsip bahwa informasi adalah hak publik, maka Ketua Partai mendatangi KPU dan menanyakan langsung kepada anggota KPU. Oleh anggota KPU, dijawab bahwa pada dasarnya kekurangan yang dilakukan oleh partai ini dalam proses verifikasi dapat ditolerir. Namun, sangat disayangkan bahwa keterangan pejabat KPU tersebut tidak dikeluarkan dalam bentuk tertulis sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti.

Berdasarkan apa yang dialaminya, PKDI menilai bahwa sangat sulit mengakses informasi ke KPU. Selama ini, setiap kali hendak meminta informasi, mereka lebih mengandalkan jalur personal daripada jalur resmi karena jalur personal (tidak resmi) lebih mudah daripada jalur resmi.

Sesungguhnya, bagaimana kewajiban KPU berkaitan dengan hal ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku? Apakah memang sudah diatur secara tegas dan jelas, informasi apa saja yang wajib diberikan oleh KPU atau informasi apa saja yang dapat diakses oleh masyarakat di KPU? Berdasarkan hasil kajian Koalisi, Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD memang tidak secara tegas mengatur perihal akses informasi dalam proses verifikasi Parpol ini. Dalam Pasal 26 huruf d hanya disebutkan bahwa “KPU berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat”. Sementara dalam pasal 26 huruf e disebutkan bahwa “KPU berkewajiban untuk memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dari kedua pasal tersebut, memang tidak jelas informasi apa saja yang termasuk dalam kategori “informasi kegiatan” tersebut. Apakah hasil berita acara hasil verifikasi adalah termasuk “informasi kegiatan”? Ketidakjelasan juga terdapat pada pasal berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan memelihara arsip dan dokumen berdasarkan peraturan perundang-undangan? Peraturan Perundang-undangan yang mana? Dan apakah setelah dipelihara arsip dan dokumen tersebut dapat di akses oleh masyarakat?

Ketidakjelasan tersebut coba dieliminir oleh KPU dengan SK KPU No. 105/2003 tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu. Dalam Pasal 23 ayat (2) SK tersebut dinyatakan bahwa “parpol yang tidak memenuhi syarat….tidak ditetapkan sebagai Parpol peserta Pemilu dan kepada Parpol yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan disertai alasannya”. Sementara Pasal 25nya menyebutkan bahwa “KPU mengumumkan secara luas hasil penelitian dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24”.

Upaya ini, paling tidak di atas kertas, dapat dikatakan cukup baik. Artinya, ada niat baik dari KPU untuk mengumumkan secara luas hasil penelitian dan penetapan Parpol yang akan menjadi peserta Pemilu. Apabila dalam praktek berbeda, itu soal lain. Adalah PR bagi KPU untuk menjalankan dengan konsisten peraturan yang dibuatnya sendiri.

Secara umum, Koalisi sendiri berpendapat bahwa aturan yang ada yang berkaitan dengan akses informasi publik dalam proses verifikasi parpol ini masih kurang. Masih banyak hal-hal yang tidak diatur atau kalaupun diatur, tidak jelas dan tegas pengaturannya. Untuk itu, Koalisi berpendapat bahwa perlu ada ketentuan yang mengatur tentang jenis informasi apa saja yang wajib disampaikan oleh KPU berkaitan dengan proses verifikasi parpol ini. Perlu juga diatur dengan jelas, pembagian kewenangan antara KPU Pusat dan KPUD dalam mengeluarkan informasi, informasi apa yang bisa dikeluarkan KPU Pusat dan informasi apa yang dapat dikeluarkan KPUD. Disamping itu, perlu pula ada ketentuan yang mengatur soal pencatatan dan pendokumentasian proses-proses yang terkait dengan verifikasi parpol oleh KPU. Segala sesuatu yang terkait dengan hal ini harus dapat diakses oleh publik di KPU.

AKSES INFORMASI DALAM PROSES VERIFIKASI CALON LEGISLATIF

Seperti halnya Parpol yang hendak menjadi peserta Pemilu, bakal calon Legislatif yang ingin menjadi calon legislatef juga wajib mengikuti proses verifikasi caleg. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Koalisi, akses informasi dalam tahap ini juga tidak begitu lancar.

Jika dilihat dari aturan hukumnya, sudah dapat diperkirakan bahwa akses informasi dalam tahap ini akan sulit di lapangan. Aturan umumnya, yakni UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 26 huruf d hanya menyebutkan bahwa “KPU berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat”. Sementara dalam pasal 26 huruf e disebutkan bahwa “KPU berkewajiban untuk memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dari kedua pasal tersebut, memang tidak jelas informasi apa saja yang termasuk dalam kategori “informasi kegiatan” tersebut. Apakah hasil berita acara hasil verifikasi Caleg adalah termasuk “informasi kegiatan”? Ketidakjelasan juga terdapat pada pasal berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan memelihara arsip dan dokumen berdasarkan peraturan perundang-undangan? Peraturan Perundang-undangan yang mana? Dan apakah setelah dipelihara arsip dan dokumen tersebut dapat di akses oleh masyarakat?

Sementara itu SK KPU No. 675/2003 tentang Tata-cara Pencalonan Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga tidak menambah jelas aturan main. Hanya disebutkan dalamPasal 28 “Dalam hal terdapat calon yang ditolak karena tidak memenuhi syarat …. penolakan diberitahukan secara tertulis….” Dan dalam Pasal 35 – 38 hanya diatur tentang pengumuman daftar anggota Caleg dalam berita negara/daerah dan melalui media masa. Ini artinya, hanya daftar caleg yang telah lolos verifikasi yang informasinya dapat diakses oleh masyarakat. Bagaimana dengan Caleg yang tidak lolos yang ingin melakukan klarifikasi? Bagaimana pula dengan Caleg yang tiba-tiba nomor urutnya digeser? Tentu ia harus mendapatkan dokumen proses verifikasi Caleg. Apakah dokumen tersebut dapat diakses di KPU?

Kebingungan juga terjadi ketika SK tersebut tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan Caleg harus sehat secara jasmani dan rohani. Apa yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani? Hal ini menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di lapangan, sebagaimana ditemukan Koalisi dalam kajian media cetak. KPU sendiri kemudian menjelaskan bahwa surat keterangan sehat jasmani dan rohani harus berdasarkan pemeriksaan dokter kompeten yang dibuktikan dengan pemeriksaan menyeluruh dari rumah sakit.

Temuan kajian media juga menunjukkan bahwa KPU memberikan informasi bahwa formulir Caleg dapat diambil tanggal 9-19 Desember 2003, namun hingga tanggal 10 Desember sejumlah parpol gagal memperoleh formulir. Hal ini berarti bahwa KPU telah memberikan misleading information yang berakibat pada keterlambatan pendaftaran Caleg. Namun demikian keterlambatan pendaftaran Caleg, selain disebabkan oleh informasi yang tidak jelas (berbeda dari satu KPU dengan KPU lainnya, terutama di daerah), juga disebabkan oleh jangka waktu yang mepet dan masalah internal partai, yaitu ketidaktertiban administrasi Parpol.

Secara umum KPU dinilai oleh banyak pihak tidak melakukan sosialisasi dengan baik atau memberikan informasi yang simpang-siur terhdap parpol-parpol dan caleg mengenai persyaratan untuk menjadi caleg.

Sama dengan kesimpulan dalam proses verifikasi parpol, Koalisi berpendapat bahwa aturan yang ada yang berkaitan dengan akses informasi publik dalam proses verifikasi caleg ini masih kurang. Masih banyak hal-hal yang tidak diatur atau kalaupun diatur, tidak jelas dan tegas pengaturannya. Untuk itu, Koalisi berpendapat bahwa perlu ada ketentuan yang mengatur tentang jenis informasi apa saja yang wajib disampaikan oleh KPU berkaitan dengan proses verifikasi caleg ini. Perlu juga diatur dengan jelas, pembagian kewenangan antara KPU Pusat dan KPUD dalam mengeluarkan informasi, informasi apa yang bisa dikeluarkan KPU Pusat dan informasi apa yang dapat dikeluarkan KPUD. Disamping itu, perlu pula ada ketentuan yang mengatur soal pencatatan dan pendokumentasian proses-proses yang terkait dengan verifikasi caleg oleh KPU. Segala sesuatu yang terkait dengan hal ini harus dapat diakses oleh publik di KPU.

AKSES INFORMASI HORISONTAL ANTARA KPU DAN PANWASLU

Sebagaimana halnya dengan akses informasi vertical, yakni akses informasi bagi masyarakat ke badan-badan publik, akses informasi horizontal, yakni akses informasi antar badan publik juga sangat penting. Untuk itu, Koalisi juga mencoba mengkaji akses informasi antara KPU dan Panwaslu.[4]

Sehubungan dengan tugas Panwaslu untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu, maka adalah sudah selayaknya apabila Panwaslu harus diberi kemudahan dalam mengakses informasi ke KPU. Hal ini juga telah secara tegas diatur dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 122 ayat (3) “Guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu, penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Pengawas Pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Aturan ini juga diperkuat dengan SK KPU No. 88 tentang Panitia Pengawasan Pemilihan Umum, Pasal 18 yang menyatakan bahwa “ Guna menunjang pelaksanaan Pengawasan pemilu, penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Propinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut pendapat Koalisi, pasal-pasal tersebut sudah cukup kuat untuk dijadikan landasan hukum bagi Panwaslu untuk mendapatkan informasi dari KPU. Artinya, tidak alasan bagi KPU maupun KPUD dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menolak permintaan informasi dari Panwaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya. Namun, bagaimana aturan ini dilaksanakan di lapangan?

Berdasarkan hasil wawancara Koalisi dengan salah satu staf Panwaslu Pusat[5], pada dasarnya tidak ada aturan spesifik mengenai informasi apa saja yang harus tersedia atau disediakan KPU untuk memudahkan tugas pengawasan Panwaslu. Dalam pelaksanaan sehari-hari, panwaslu masih menemui hambatan untuk mendapatkan informasi dari KPU. Masih ada informasi yang ketika diminta oleh Panwaslu tidak diberikan oleh KPU. Namun, secara umum dapat dikatan bahwa ada informasi yang mudah diakses oleh panwaslu, misalnya informasi tentang data caleg, namun ada juga informasi yang sulit diakses. Permintaan informasi pada umumnya lebih mudah dan cepat ditanggapi apabila ada hubungan personal, sedangkan apabila melewati jalur resmi dapat dipastikan lebih lama dan lebih rumit.

Masih menurut staf Panwaslu Pusat, KPU tidak memiliki mekanisme untuk mengakses informasi. Juga tidak ada kejelasan siapa yang diserahi tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau kepada siapa seseorang harus meminta informasi. Hal ini tentu saja menyulitkan peminta informasi, terutama masyarakat awam yang sama sekali tidak tahu seluk-beluk KPU. KPU juga tidak memberikan alasan mengapa tidak memberikan informasi yang diminta oleh peminta informasi sehingga membuat peminta informasi bertanya-tanya, apakah permintaannya tidak sampai ke KPU atau KPU tidak memiliki data tersebut atau KPU terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk melayani permintaan informasi. Padahal, seharusnya, terhadap setiap penolakan permintaan informasi, wajib diberikan alasan penolakan oleh badan publik yang bersangkutan. Menurut hasil wawancara ini pula, data yang terkait dengan Pemilu lebih mudah diperoleh dari lembaga internasional yang bergerak di isu Pemilu daripada di KPU.

Kesulitan untuk mendapatkan informasi dari KPU rupanya tidak hanya dialami oleh Panwaslu Pusat. Panwas DKI Jakarta bahkan pernah memprotes KPUD DKI karena KPUD DKI tidak memberitahukan informasi tentang tindak lanjut beberapa kasus yang pernah dilaporkan Panwas DKI ke KPUD. Hal serupa juga terjadi di Kabupetan Malang. Panwaslu Kabupaten Malang bermaksud mengadukan KPUD Malang ke polisi karena dinilai menghambat kinerja Panwaslu Malang dengan tidak menanggapi permintaan data tentang nama-nama caleg bermasalah yang diadukan masyarakat. Panwaslu telah mengirimkan surat permintaan sebanyak dua kali, mengajukan permintaan lisan satu kali, dan mengirimkan surat permintaan sekali. Ketika ditagih, KPUD meminta panwaslu untuk mengambil sendiri ke secretariat Parpol dan disana petugas Panwaslu justru di pingpong. KPUD menanggapi masalah ini dengan memberikan penjelasan bahwa Panwaslu tidak memintanya dengan surat resmi dan karena menyangkut informasi rahasia, maka KPUD tidak berani memberikannya ke sembarang orang.

Dalam konteks laporan pelanggaran ini, baik KPU maupun KPUD memang tidak memiliki case management system sehingga laporan Panwaslu harus diteruskan kemana dan akan diproses berapa lama tidak jelas. Undang-undang pun tidak secara tegas dan jelas mengatur tentang hal ini.

Dari paparan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa akses informasi horizontal antara KPU dan Panwaslu tidak berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena KPU tidak memiliki mekanisme untuk melayani permintaan informasi. Tidak ada petugas khusus yang diberi tugas untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat maupun badan publik lainnya. Tidak jelas berapa lama permintaan informasi harus ditanggapi dan tidak ada kesadaran untuk memberikan alasan penolakan informasi. Kalaupun memberikan alasan penolakan yakni tidak bisa memberikan informasi karena informasi yang diminta masuk kategori informasi rahasia, tidak ada parameter yang jelas apa yang dimaksud dengan rahasia. KPU juga tidak memiliki case management system.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Koalisi berpendapat bahwa perlu adanya suatu pengaturan yang jelas tentang akses informasi horizontal antara KPU dan Panwaslu. Hal ini, selain akan memudahkan kinerja Panwaslu, juga akan menambah akuntabilitas kinerja KPU itu sendiri. Aturan tersebut harus meliputi mekanisme/prosedur mengakses informasi, termasuk di dalamnya jangka waktu yang pasti, petugas khusus pelayanan informasi, parameter kerahasiaan yang jelas apabila memang ada informasi yang harus dirahasiakan, dan case management system untuk menjamin akses informasi dari masyarakat ke KPU ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan tepat.

AKSES INFORMASI DANA KAMPANYE PARPOL YANG DIMILIKI KPU

Dana kampanye parpol menjadi sorotan utama dalam Pemilu 2004. Isu ini mencuat karena beberapa pihak mensinyalir, terdapat banyak penyalahgunaan dana kampanye dalam Pemilu kali ini. Oleh karena itu, akses informasi menjadi penting sebagai upaya mencegah atau meminimalisir penyalahgunaan dana tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yakni UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 26 huruf d disebutkan bahwa “ KPU berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat” sedangkan huruf e pasal yang sama menyatakan “KPU berkewajiban untuk memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Namun Undang-undang ini belum menjelaskan secara tegas apakah dana kampanye termasuk dalam informasi kegiatan yang wajib disampaikan oleh KPU kepada masyarakat. Sementara itu Pasal 78 ayat (5) hanya menyebutkan bahwa KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan sumbangan kepada masyarakat melalui media. Sayangnya, tidak diatur lebih lanjut tentang pembelanjaan sumbangan tersebut untuk dapat diumumkan kepada publik.

Untuk memperkuat pengaturan tersebut, KPU pun megeluarkan SK KPU No. 676 Tahun 2003 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, Serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum. Namun sayang, SK ini juga tidak terlalu jelas mengatur tentang transparansi dana kampanye Parpol. Dalam SK ini hanya disebutkan bahwa dalam rangka penyusunan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum wajib memiliki rekening khusus dana kampanye.[6] Selanjutnya diatur bahwa rekening khusus dana kampanye tersebut didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.[7] Pertanyaannya, apakah setelah dilaporkan ke KPU, masyarakat berhak mengakses informasi tersebut? SK ini juga sama sekali tidak mengatur mengenai sanksi bagi Parpol yang tidak menyerahkan rekening khusus tersebut ke KPU. Lalu apabila Parpol tidak menyerahkan rekening tersebut, upaya apa yang dapat dilakukan oleh KPU?

Mengingat ketidakjelasan peraturan yang ada, hampir dapat dipastikan bahwa praktek di lapanganpun tidak beres. Berdasarkan temuan Koalisi di lapangan, sebenarnya dana kampanye Parpol dapat diakses di KPU. Namun, data-data yang ada kurang lengkap dan tidak up-to date. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh Parpol-parpol yang tidak menyerahkan datanya ke KPU karena memang tidak ada sanksi bagi parpol yang tidak menyerahkan data ini ke KPU. KPU juga tidak memberikan informasi kepada masyarakat, Parpol mana yang sudah memberikan laporan keuangan ke KPU dan mana yang belum.

KPU sebenarnya juga telah mengatur mengenai kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD melalui SK KPU No, 701 Tahun 2003. Dalam Pasal 19, dinyatakan bahwa pemesanan iklan kampanye dilakukan secara tertulis dan dokumentasi pemesanan disimpan oleh media massa bersangkutan dengan salinan untuk KPU. Dokumentasi pemesanan tersebut harus terbuka bagi publik. Namun, aturan itu hanya indah di atas kertas. Dalam prakteknya, tidak ada satupun Parpol yang menyerahkan salinan dokumen pemesanan iklan ke KPU sehingga masyarakat tidak dapat mengakses informasi tersebut ke KPU.

Transparency Internasional, sebuah LSM yang juga merupakan anggota Koalisi, pernah meminta laporan audit keuangan parpol tahun 2002. Namun KPU salah menanggapi permintaan tersebut sehingga memberikan jawaban yang menurut peminta informasi tidak relevan. Setelah dicek melalui media massa, ternyata tidak ada satupun Parpol yang menyerahkan laporan keuangan ke KPU. Ketika dicek lebih jauh, ternyata memang terdapat kevakuman hukum sehingga pada tahun 2002, Parpol memang tidak diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangannya di tahun tersebut.

Bagaimana dengan akses informasi dana Parpol, termasuk di dalamnya dana kampanye, di Parpol sendiri? Beberapa Parpol memang dengan sukarela membuka informasi keuangan partainya ketika diminta, mislanya PAN. Namun, dari data yang diperoleh, sistem keuangannya masih sangat amburadul dan belum memnuhi standar sistem keuangan yang berlaku.

Beberapa pihak juga mempertanyakan apakah Parpol juga dikenai kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mengingat Parpol tidak termasuk dalam kriteria badan publik. Menurut Koalisi sendiri, walaupun Parpol tidak termasuk dalam kategori badan publik, namun ia juga mendapat dana dari APBN. Untuk itu, sudah selayaknya apabila Parpol juga dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membuka informasi yang dimilikinya. Hal ini tentu saja perlu dituangkan ke dalam peraturan sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi dari parpol. Disamping tentu saja, perlu diatur tentang kewajiban KPU untuk membuka informasi apapun yang berkaitan dengan dana Parpol, termasuk di dalamnya dana kampanye, yang telah diserahkan Parpol ke KPU.

AKSES INFORMASI TENTANG PENGADAAN LOGISTIK PEMILU

Selain isu mengenai dana kampanye Parpol, isu lain yang tidak kalah mendapat sorotan adalah isu pengadaan logistik Pemilu. Banyak pihak mensinyalir bahwa proses tender pengadaan logistik Pemilu dilakukan dengan sangat tidak transparan. Bahkan ada yang dengan sinis menyebutnya sebagai proyek bagi-bagi rejeki saja. Oleh karena itu, akses informasi bagi publik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tahap ini tidak sekedar dijadikan ajang bagi-bagi rejeki.

Berdasarkan peraturan yang ada, yakni UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 26 huruf d hanya menyebutkan bahwa “KPU berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat”. Sementara dalam pasal 26 huruf e disebutkan bahwa “KPU berkewajiban untuk memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dari kedua pasal tersebut, memang tidak jelas informasi apa saja yang termasuk dalam kategori “informasi kegiatan” tersebut. Apakah proses tender pengadaan logistik Pemilu, adalah termasuk kategori “informasi kegiatan”? Ketidakjelasan juga terdapat pada pasal berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan memelihara arsip dan dokumen berdasarkan peraturan perundang-undangan? Peraturan Perundang-undangan yang mana? Dan apakah setelah dipelihara arsip dan dokumen tersebut dapat di akses oleh masyarakat? Apabila terkait dengan tender pengadaan logistik Pemilu, apakah seluruh dokumen yang terkait dengan proses tender telah dapat diakses oleh masyarakat?

Sementara itu, peraturan lain yang terkait dengan pengadaan logistik Pemilu, yaitu SK KPU no. 621 tahun 2003 tentang Kotak Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota sama sekali belum mengatur tentang proses tender pengadaan barang dan jasa oleh KPU yang harus dilakukan secara transparan. SK ini juga tidak mengatur akses publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Berdasarkan penelitian media yang dilakukan oleh Koalisi, KPU dianggap tidak transparan dalam proses pengadaan logistik Pemilu ini karena tidak mencantumkan proses dalam website, sebagaimana diatur dalam buku manual Pengadaan Barang dan jasa KPU. KPU juga dinilai tidak memberikan informasi yang jelas dalam proses lelang pengadaan perangkat pengembangan sistem informasi oleh calon peserta penawaran. Bahkan, ketika 3 LSM yakni CETRO, TI, dan ICW bermaksud meminta data mengenai praktek pengadaan barang dan jasa KPU, terutama mengenai pembelian rastusan kendaraan bermotor tanpa proses lelang di tahun 2003, sama sekali tidak ditanggapi oleh KPU.

Ketika hal ini dikonfirmasikan ke ICW, ICW membenarkan hal tersebut. ICW bahkan harus mencari informasi ke dealer mobil yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang dimaksud. Namun, ICW akhirnya berhasil juga mendapatkan dokumen yang diminta dari KPU walaupun tidak melalui prosedur resmi (karena ada faktor kedekatan dengan orang dalam). Dari hasil informasi yang diperoleh, diketahui negara telah dirugikan karena proses pengadaan barang yang tidak transparan tersebut.

Kesulitan untuk mendapatkan infomasi yang terkait dengan proses pengadaan barang juga dialami oleh Indonesia Procurement Watch (IPW). IPW mencontohkan, beberapa kali IPW meminta informasi tentang budget program, namun tidak diberikan. Misalnya ketika IPW meminta informasi tentang jumlah dana yang digunakan untuk P4B. Walaupun permintaan telah dilakukan dengan mengirim surat resmi sebanyak 3 kali, namun permintaan itu tidak perah ditanggapi oleh KPU. IPW juga tidak berhasil mendapatkan dokumen lelang yang diminta, bahkan diping-pong kesana-kemari ketika datang langsung ke KPU. Akhirnya mereka justru mendapatkan dokumen yang dimaksud lewat pihak yang tidak dikenai kewajiban untuk membuka informasi, yaitu para pengusaha yang menjadi vendor. Berdasarkan hal tersebut, IPW menilai bahwa KPU tidak transparan dalam menjalankan tugasnya.

Masih menurut IPW, KPU memang memiliki media center untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun informasi yang disampaikan adalah informasi-informasi yang tidak tidak ada kaitannya dengan pengadaan logistik. Atau kalaupun ada informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang, sedikit sekali. Di samping itu, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses informasi di media center, yaitu wartawan. KPU sebenarnya juga memiliki papan pengumuman, namun sama sekali tidak menempel pengumuman tentang informasi pengadaan barang. Sementara itu, informasi tentang persyaratan mengikuti tender hanya dicantumkan diinternet, padahal menurut aturan yang ada, tahapan kegiatan lelang harus diumumkan melalui koran nasional.

Untuk itu Koalisi berpendapat bahwa perlu dibuat pengaturan yang jelas tentang transparansi proses pengadaan logistik Pemilu dengan menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi. Aturan yang sudah ada saat ini, yang telah memuat prinsip-prinsip tranparansi harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Disamping itu, perlu juga bagi KPU untuk memiliki desk khusus yang melayani permintaan informasi, tidak saja pemintaan informasi dari wartawan namun juga informasi dari masyarakat pada umumnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian Koalisi, dapat disimpulkan bahwa secara umum, penyelenggaraan Pemilu 2004 tidak transparan. Hal ini disebabkan oleh, salah satunya, tidak dijaminnya akses publik terhadap informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Ketiadaan jaminan ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu yang ada saat ini.

Ketiadaan jaminan hukum bagi penyelenggara Pemilu utuk memberikan informasi kepada publik dan bagi masyarakat untuk mengakses informasi, mengakibatkan kesimpangsiuran informasi di lapangan dan pada gilirannya membuat masyarakat bingung. Penyelenggara Pemilupun juga kebingungan karena tidak ada pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam pemberian informasi.

Beberapa kasus yang biasanya muncul dalam akses informasi publik adalah: 1) penyelenggara Pemilu (KPU/KPUD) tidak menanggapi permintaan informasi. 2) KPU/KPUD menanggapi permintaan informasi namun tidak sesuai dengan yang diminta, 3) KPU/KPUD menanggapi permintaan informasi, namun dalam jangka waktu yang sangat lama, 4) KPU/KPUD menolak permintaan informasi denga alasan informasi yang diminta adalah rahasia negara. Atau seringkali KPU/KPUD tidak menanggapi permintaan informasi tanpa memberikan alasan penolakan sama sekali.

Kasus-kasus tersebut muncul, selain karena ketiadaan aturan hukum/pedoman pelaksana, juga disebabkan oleh karena KPU/KPUD tidak mendokumentasikan dengan baik setiap informasi kegiatannya, tidak semua kebijakan yang diambil KPU/KPUD didokumentasikan dalam bentuk tertulis, dan tidak ada desk khusus yang melayani permintaan informasi dari masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan kajian ini Koalisi mengajukan rekomendasi sebagai berikut:
· perlu diatur secara jelas mengenai kewajiban bagi penyelenggara Pemilu untuk mendokumentasikan setiap informasi kegiatan Pemilu dan sanksi apabila tidak dilaksanakan;
· pengaturan tentang informasi kegiatan Pemilu yang yang wajib diumumkan oleh KPU kepada masyarakat harus diatur dengan rinci dan tegas sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi, baik oleh penyelenggara Pemilu maupun masyarakat;
· penyelenggara Pemilu harus aktif memberikan informasi kepada masyarakat;
· segala infomasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang ada di KPU harus dapat diakses oleh masyarakat. Apabila terdapat informasi yang dinyatakan sebagai rahasia negara sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat, maka parameter kerahasiaan harus jelas;
· penyelenggara Pemilu harus memiliki petugas khusus yang melayani permintaan informasi sehingga jelas bagi peminta informasi kepada siapa ia harus meminta informasi;
· perlu diatur prosedur yang jelas untuk mendaparkan informasi, termasuk di dalamnya jangka waktu yang pasti untuk mendapatkan informasi.











[1] Koalisi Untuk Kebebasan Informasi hingga saat ini telah beranggotakan lebih dari 40 LSM dan individu-individu yang peduli pada isu kebebasan informasi. Hingga saat ini, Koalisi telah menghasilkan draft RUU Kebebasan Memperoleh Informasi. Draft tersebut telah disampaikan ke DPR. DPR sendiri saat ini telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang secara khusus bertugas untuk membahas RUU tersebut.
[2] Yang dimaksud dengan Badan Publik adalah lembaga atau badan yang dikenai kewajiban untuk memberikan informasi karena ia menjalankan pekerjaannya dengan menggunakan dana publik. Termasuk dalam badan publik ini adalah lembaga-lembaga tinggi negara, departemen-departemen, BUMN, BUMD, LSM yang mendapat dana dari pemerintah, dll.
[3] PPP Reformasi dan Partai PNI adalah dua diantara Parpol yang berusaha melakukan klarifikasi tersebut.
[4] Berdasarkan kategori yang dibuat oleh Koalisi, kedua lembaga ini masuk dalam kategori badan publik. Artinya, keduanya dikenai kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik dan badan publik lain, baik berdasarkan permintaan maupun tidak.
[5] Keterangan dari staf tersebut kemudian juga dikonfirmasi kepada salah satu anggota Panwaslu Pusat, Didiek Supriyanto.
[6] Pasal 8 ayat (2) SK KPU No. 676 Tahun 2003
[7] Pasal 8 ayat (3) SK KPU No. 676 Tahun 2003