Friday, October 22, 2004

Hak atas Informasi Publik dalam Pemilu 2004: Kajian Kasus

KAJIAN KASUS
TRANSPARANSI DAN AKSES INFORMASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2004


LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) baru saja kita lalui bersama. Sebuah perhelatan akbar yang menguras banyak energi dan menghabiskan banyak rupiah namun juga menyisakan banyak persoalan. Banyak pihak memberikan apologi atas persoalan-persoalan tersebut. Memang, Pemilu kali ini beda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya. Kali ini, kita tidak hanya memilih anggota DPR saja namun juga memilih anggota DPRD dan DPD, sebuah insitusi baru yang maunya seperti senat di negara-negara yang menganut sistem dua kamar (bicameral system). Dalam Pemilu kali ini kita juga memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Maka, wajarlah kalau Pemilu kali ini kedodoran, kita kan baru pertama kali menyelenggarakan yang seperti ini.

KPU sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk menyelanggarakan Pemilu sebenarnya telah jauh-jauh hari menyiapkan Pemilu 2004 ini. Tahapan demi tahapan disiapkan dengan harapan Pemilu kali ini berjalan mulus. Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap kedua, yang akan dimulai bulan Mei nanti adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Sementara tahap ketiga baru akan dilaksanakan apabila dalam tahap kedua kita tidak berhasil memilih Presiden dan Wakil Presiden. Masing-masing tahapan ini pun dibagi-bagi dalam sub-sub tahapan yang diharapkan dapat mempermudah kinerja KPU.

Dengan pembagian tahapan yang demikian detail dan didukung oleh sumber dana dan manusia yang demikian besar, wajar kalau kita berharap tidak ada lagi persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu kali ini. Namun harapan tinggal harapan. Sebagaimana kita baca tiap hari di koran, hampir di tiap sub-sub tahapan yang telah kita lalui hingga saat ini, selalu ada masalah. Pengadaan logistik Pemilu yang amburadul dan banyaknya kertas suara yang tidak sah hanyalah dua dari sekian banyak masalah tersebut.

Banyak pihak berpendapat, salah satu penyebabnya adalah ketidaktransparanan penyelenggaran Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang diberi kewenangan menyelenggarakan Pemilu kemudian menjadi sasaran empuk untuk disalahkan. KPU dianggap tidak jujur dan tidak transparan. Banyak pihak merasa, informasi penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU tidak berimbang, penuh tekanan, dan nuansa politik yang membodohi masyarakat. Benarkan demikian?

Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, sebuah Koalisi masyarakat sipil yang bergiat pada isu hak publik untuk mendapatkan informasi di Indonesia dan saat ini tengah memperjuangkan Undang-undang Kebebebasan Memperoleh Informasi[1] mencoba melakukan kajian tentang akses informasi publik dalam Pemilu 2004 ini. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yakni analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu dan media cetak yang memuat berita-berita seputar Pemilu 2004, wawancara lapangan, dan focus group discussion (FGD). Untuk penelitian media, Koalisi memilih 3 media cetak nasional sebagai bahan referensi, yakni Kompas, Media Indonesia, dan Suara Pembaruan. Sementara wawancara lapangan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2004 ini, antara lain Parpol yang tidak lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2004 yakni PKDI, Parpol yang lolos verifikasi yakni PKS, anggota Panitia Pengawas Pemilu Pusat, serta LSM Pemantau Pemilu. Sedianya, Koalisi juga bermaksud mewawancarai anggota KPU. Namun, beberapa kali Koalisi menyurati KPU untuk melakukan wawancara, tidak mendapat tanggapan sehingga wawancara tidak dapat dilakukan. Sementara itu, FGD dilakukan untuk meng-cross cheque temuan sementara yang telah dihasilkan Koalisi berdasarkan riset media dan wawancara lapangan.

Sebagai pisau analisis, Koalisi menggunakan prinsip-prinsip kebebasan informasi yang selama ini diperjuangkan oleh Koalisi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang berlaku secara internasional, dalam arti prinsip-prinsip inilah yang juga dipakai oleh negara-negara lain yang telah memiliki Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi. Secara ringkas, prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

prinsip akses yang maksimal dengan pengecualian yang terbatas (maximum access limited exemption)

Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting yang dianut oleh semua negara yang memiliki Undang-undang KMI. Secara garis besar, prinsip ini meliputi:
- pemberlakuan pengecualian harus didasarkan pada asas kehati-hatian dengan menggunakan metoda uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) dan uji menimbang kepentingan publik yang lebih besar (balancing public interest test)

Di sini, seluruh informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka. Pengecualian hanya dapat dilakukan secara ketat, berorientasi pada kepentingan umum. Sebuah informasi publik harus dinyatakan terbuka untuk umum, selain atas dasar pemikiran bahwa informasi tersebut adalah milik publik, juga dengan mempertimbangkan maknanya yang sangat besar dalam prinsip demokrasi dan civil society. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua infomasi dapat dibuka kepada publik. Ada informasi-informasi tertentu yang memang tidak dapat diakses oleh publik yaitu informasi yang apabila dibuka akan mengganggu proses penegakan hukum, merugikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha sehat, membahayakan pertahanan dan kemanan nasional, mengganggu hubungan baik antara negara Republik Indonesia dengan negara lain, dan melanggar privasi seseorang.

Namun demikian, perlu diingat bahwa penutupan akses bagi publik untuk mendapat informasi ini harus didasarkan pada uji konsekuensi bahaya yang ditimbulkan apabila informasi tersebut dibuka (consequential harm test) dan uji menimbang kepentingan publik yang lebih besar, apakah publik menginginkan informasi tersebut dibuka atau ditutup (balancing public interest test). Dengan demikian, suatu informasi yang telah dikecualikan dapat dibuka apabila publik memang menghendakinya.

- pemberlakuan status kerahasiaan terhadap informasi memiliki batas waktu

Informasi yang dikecualikan (yang tidak dapat diakses oleh publik) tidak berlaku mutlak sepanjang waktu. Ia harus memiliki jangka waktu tertentu untuk kemudian dapat dapat diakses. Pada umumnya, waktu yang diberikan untuk membuka suatu informasi yang tadinya termasuk kategori rahasia adalah 20 tahun.

- ruang lingkup badan publik tidak terbatas pada institusi negara tetapi juga institusi di luar negara yang mendapatkan serta menggunakan anggaran negara

Untuk menjamin akses yang maksimal, maka institusi di luar negara yang mendapatkan serta menggunakan anggaran negara juga dikenai kewajiban untuk membuka informasinya kepada publik. Hal ini mengingat bahwa uang yang digunakan oleh insitusi tersebut adalah milik publik sehingga ia wajib bertanggung jawab kepada publik atas penggunaan dana tersebut.

prinsip mengakses informasi dengan mudah, murah, cepat, sederhana

Pada dasarnya UU KMI bertujuan untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara murah, sederhana, cepat dan tepat waktu. Murah dalam arti terjangkau oleh masyarakat dan dibebankan sesuai dengan biaya riil. Sederhana dalam arti prosedur yang tidak bertele-tele, jelas dan baku langkah-langkah apa saja yang harus diikuti oleh masyarakat apabial ingin mendapatkan informasi. Informasi yang diminta juga harus diberikan dalam waktu yang cepat dan tepat, mengingat sifat informasi yang hanya berguna pada konteks waktu yang sangat limitatif. Hal ini mensayarakatkan adanya suatu sistem informasi dan dokumentasi yang sudah bagus di badan-badan publik. Berkaitan dengan waktu, juga harus diatur jangka waktu yang jelas bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau banding atas tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh badan publik.

prinsip informasi harus bersifat utuh, akurat, benar, dan dapat dipercaya

Pemberian informasi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban badan publik kepada publik. Adalah sudah menjadi kewajiban bagi badan publik untuk memberikan pertanggungjawabannya secara akurat, benar, dan dapat dipercaya. Juga memberikannya secara utuh sehingga publik mendapatkan gambaran yang lengkap tentang informasi yang diinginkannya.

Untuk menjamin agar informasi yang diberikan oleh badan publik tersebut utuh, akurat, benar, dan dapat dipercaya maka dibutuhkan sistem dan komitmen yang kuat dari pejabat publik untuk selalu mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan dan pemberian sanksi yang tegas apabila ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menghancurkan informasi atau membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

informasi publik merupakan hak setiap orang sehingga tidak memerlukan alasan bagi sebuah permintaan

Sebagaimana namanya, informasi publik adalah informasi yang dimiliki oleh publik. Dengan demikian, adalah sangat tidak beralasan apabila publik yang meminta informasi kepada badan publik dikenai kewajiban untuk memberikan alasan atas informasi yang merupakan miliknya.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan informasi apabila hal ini tidak diatur. Namun, harus dibedakan antara jaminan untuk memeproleh informasi dengan menggunakan informasi. Kekhawatiran untuk menggunakan informasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penyalahgunaan informasi, seperti pembocoran informasi ke pihak asing, penyebab pers yang kebablasan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan lain-lain telah diatur tersendiri dalam Undang-undang lain. Fakta yang berkembang selama ini justru menunjukkan sebaliknya. Ketertutupan infomasi justru memberi peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dari kondisi tersebut.

akses horisontal sama pentingnya dengan akses vertikal

Yang dimaksud dengan akses horisontal adalah akses badan publik untuk mendapatkan informasi di badan publik lainnya, sedangkan akses vertikal adalah akses publik untuk mendapatkan informasi di badan-badan publik[2].

Dalam praktek, seringkali terjadi sesama badan publik saling menyembunyikan informasi karena sifat rivalitas yang tinggi diantara mereka. Hal ini tidak boleh terjadi lagi karena di samping kontrol dari masyarakat, kontrol dari sesama badan publik juga diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, akses horisontal sama pentingnya dengan akses vertikal dalam hal mengakses informasi.

Disamping kelima prinsip tersebut, Koalisi juga menggunakan standar-standar minimum internasional dalam mengakses informasi sebagai tolok ukur, seperti adanya petugas khusus yang wajib disediakan oleh badan-badan publik untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat, pemberian alasan bagi penolakan permintaan informasi, dan penuangan kebijakan lisan pejabat-pejabat publik dalam bentuk tertulis.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut di atas sebagai pisau analisis, berikut adalah hasil kajian Koalisi tentang akses publik untuk mendapatkan informasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2004, yang difokuskan pada 5 isu utama, yaitu akses informasi dalam proses verifikasi Parpol peserta Pemilu, akses informasi dalam proses verifikasi Calon Legislatif, akses informasi horisontal antara Panwaslu – KPU, akses informasi dana kampanye Parpol yang ada di KPU, dan akses informasi tentang pengadaan logistik Pemilu.

AKSES INFORMASI DALAM PROSES VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Sebelum dinyatakan sebagai peserta dalam Pemilu, setiap partai politik wajib mengikuti proses verifikasi. Verifikasi ini dilakukan melalui dua tahap, yakni verikasi administrative dan verifikasi factual. Kewenangan untuk melakukan verifikasi administrative berada pada Departemen Kehakiman dan HAM, sedangkan verifikasi factual berada di bawah kewenangan KPU. Dalam Pemilu 2004 ini, 24 parpol dinyatakan lolos kedua tahap verifikasi tersebut dan berhak menjadi peserta Pemilu, sementara 26 dinyatakan tidak lolos (22 Parpol gagal dalam tahap verifikasi faktual KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota, 4 Parpol gagal dalam verifikasi administrative)

Berdasarkan penelitian media yang dilakukan oleh Koalisi, ditemukan bahwa parpol yang tidak lolos menganggap kesimpangsiuran informasi antara KPU Pusat dan KPU Daerah dalam memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu sebagai penyebabnya. Beberapa parpol yang tidak lolos kemudian berusaha untuk mengklarifikasi perihal ketidaklolosannya tersebut ke KPU dengan meminta informasi mengenai hasil verifikasi. Namun mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari KPU.[3] Sementara itu, beberapa parpol lain yang tidak lolos verifikasi mensinyalir adanya ketidakberesan dalam sistem administrasi verifikasi di KPU. Cambil contoh, yang terjadi pada Partai PNI dimana terdapat keanehan karena mendapat dua surat penjelasan penolakan yang berbeda dari KPU. Namun demikian, ada juga Parpol yang beranggapan bahwa yang telah dilakukan oleh KPU pada dasarnya telah sesuai dengna prosedur dan mereka tidak mempersoalkan ketidaklolosan mereka sebagai peserta Pemilu kali ini.

Sementara itu, hasil wawancara Koalisi dengan PKDI mengenai akses informasi dalam proses verikasi Parpol dalam Pemilu kali ini menunjukkan bahwa informasi dalam proses verifikasi administrative di DepkehHAM lebih mudah didapat daripada di KPU. Menurut Parpol ini, DepkehHAM sangat terbuka dan memiliki infrastruktur yang memadai dalam memberikan informasi, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah. DepkehHAM juga dengan aktif memberikan informasi yang terkait dengan proses verifikasi kepada Parpol, misalnya tentang jumlah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang diwajibkan untuk idverifikasi dan hasil verifikasi di daerah-daerah.

Namun berbeda dengn DepkehHAM, KPU dinilai oleh PKDI tertutup dalam hal pemberian informasi. Informasi tentang jumlah propinsi, Kabupaten/Kota yang diverifikasi, dan jumlah penduduk dari tiap Kabupaten/Kota baru diberikan 7 hari sebelumnya pelaksanaan verifikasi itu sendiri. Beberapa informasi lain bahkan diperoleh dari pihak lain selain KPU. PKDI juga menilai bahwa KPU tidak menjelaskan dengan baik prosedur administrative yang harus ditempuh partainya, disamping juga tidak menjelaskan secara langsung perihal kelengkapan dokumen yang wajib dipenuhi dalam proses verifikasi tersebut. Hal lain yang juga dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan memperoleh informasi adalah dihalang-halanginya maksud PKDI untuk meminta informasi atau dokumen berita acara hasil verifikasi oleh KPUD Buleleng, dengan alasan bahwa untuk membuka informasi tersebut KPUD harus mendapatkan izin dari KPU Pusat. Hal yang sama juga terjadi ketika partai ini bermaksud meminta dokumen berita acara hasil verifikasi di Kabupaten Rejanglebong. Berkaitan dengan kasus tersebut, PKDI kemudian melayangkan somasi ke KPU. Namun sayang, KPU tidak menanggapi somasi tersebut. Partai inipun tak kenal kata menyerah. Dengan berprinsip bahwa informasi adalah hak publik, maka Ketua Partai mendatangi KPU dan menanyakan langsung kepada anggota KPU. Oleh anggota KPU, dijawab bahwa pada dasarnya kekurangan yang dilakukan oleh partai ini dalam proses verifikasi dapat ditolerir. Namun, sangat disayangkan bahwa keterangan pejabat KPU tersebut tidak dikeluarkan dalam bentuk tertulis sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti.

Berdasarkan apa yang dialaminya, PKDI menilai bahwa sangat sulit mengakses informasi ke KPU. Selama ini, setiap kali hendak meminta informasi, mereka lebih mengandalkan jalur personal daripada jalur resmi karena jalur personal (tidak resmi) lebih mudah daripada jalur resmi.

Sesungguhnya, bagaimana kewajiban KPU berkaitan dengan hal ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku? Apakah memang sudah diatur secara tegas dan jelas, informasi apa saja yang wajib diberikan oleh KPU atau informasi apa saja yang dapat diakses oleh masyarakat di KPU? Berdasarkan hasil kajian Koalisi, Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD memang tidak secara tegas mengatur perihal akses informasi dalam proses verifikasi Parpol ini. Dalam Pasal 26 huruf d hanya disebutkan bahwa “KPU berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat”. Sementara dalam pasal 26 huruf e disebutkan bahwa “KPU berkewajiban untuk memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dari kedua pasal tersebut, memang tidak jelas informasi apa saja yang termasuk dalam kategori “informasi kegiatan” tersebut. Apakah hasil berita acara hasil verifikasi adalah termasuk “informasi kegiatan”? Ketidakjelasan juga terdapat pada pasal berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan memelihara arsip dan dokumen berdasarkan peraturan perundang-undangan? Peraturan Perundang-undangan yang mana? Dan apakah setelah dipelihara arsip dan dokumen tersebut dapat di akses oleh masyarakat?

Ketidakjelasan tersebut coba dieliminir oleh KPU dengan SK KPU No. 105/2003 tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu. Dalam Pasal 23 ayat (2) SK tersebut dinyatakan bahwa “parpol yang tidak memenuhi syarat….tidak ditetapkan sebagai Parpol peserta Pemilu dan kepada Parpol yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan disertai alasannya”. Sementara Pasal 25nya menyebutkan bahwa “KPU mengumumkan secara luas hasil penelitian dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24”.

Upaya ini, paling tidak di atas kertas, dapat dikatakan cukup baik. Artinya, ada niat baik dari KPU untuk mengumumkan secara luas hasil penelitian dan penetapan Parpol yang akan menjadi peserta Pemilu. Apabila dalam praktek berbeda, itu soal lain. Adalah PR bagi KPU untuk menjalankan dengan konsisten peraturan yang dibuatnya sendiri.

Secara umum, Koalisi sendiri berpendapat bahwa aturan yang ada yang berkaitan dengan akses informasi publik dalam proses verifikasi parpol ini masih kurang. Masih banyak hal-hal yang tidak diatur atau kalaupun diatur, tidak jelas dan tegas pengaturannya. Untuk itu, Koalisi berpendapat bahwa perlu ada ketentuan yang mengatur tentang jenis informasi apa saja yang wajib disampaikan oleh KPU berkaitan dengan proses verifikasi parpol ini. Perlu juga diatur dengan jelas, pembagian kewenangan antara KPU Pusat dan KPUD dalam mengeluarkan informasi, informasi apa yang bisa dikeluarkan KPU Pusat dan informasi apa yang dapat dikeluarkan KPUD. Disamping itu, perlu pula ada ketentuan yang mengatur soal pencatatan dan pendokumentasian proses-proses yang terkait dengan verifikasi parpol oleh KPU. Segala sesuatu yang terkait dengan hal ini harus dapat diakses oleh publik di KPU.

AKSES INFORMASI DALAM PROSES VERIFIKASI CALON LEGISLATIF

Seperti halnya Parpol yang hendak menjadi peserta Pemilu, bakal calon Legislatif yang ingin menjadi calon legislatef juga wajib mengikuti proses verifikasi caleg. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Koalisi, akses informasi dalam tahap ini juga tidak begitu lancar.

Jika dilihat dari aturan hukumnya, sudah dapat diperkirakan bahwa akses informasi dalam tahap ini akan sulit di lapangan. Aturan umumnya, yakni UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 26 huruf d hanya menyebutkan bahwa “KPU berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat”. Sementara dalam pasal 26 huruf e disebutkan bahwa “KPU berkewajiban untuk memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dari kedua pasal tersebut, memang tidak jelas informasi apa saja yang termasuk dalam kategori “informasi kegiatan” tersebut. Apakah hasil berita acara hasil verifikasi Caleg adalah termasuk “informasi kegiatan”? Ketidakjelasan juga terdapat pada pasal berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan memelihara arsip dan dokumen berdasarkan peraturan perundang-undangan? Peraturan Perundang-undangan yang mana? Dan apakah setelah dipelihara arsip dan dokumen tersebut dapat di akses oleh masyarakat?

Sementara itu SK KPU No. 675/2003 tentang Tata-cara Pencalonan Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga tidak menambah jelas aturan main. Hanya disebutkan dalamPasal 28 “Dalam hal terdapat calon yang ditolak karena tidak memenuhi syarat …. penolakan diberitahukan secara tertulis….” Dan dalam Pasal 35 – 38 hanya diatur tentang pengumuman daftar anggota Caleg dalam berita negara/daerah dan melalui media masa. Ini artinya, hanya daftar caleg yang telah lolos verifikasi yang informasinya dapat diakses oleh masyarakat. Bagaimana dengan Caleg yang tidak lolos yang ingin melakukan klarifikasi? Bagaimana pula dengan Caleg yang tiba-tiba nomor urutnya digeser? Tentu ia harus mendapatkan dokumen proses verifikasi Caleg. Apakah dokumen tersebut dapat diakses di KPU?

Kebingungan juga terjadi ketika SK tersebut tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan Caleg harus sehat secara jasmani dan rohani. Apa yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani? Hal ini menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di lapangan, sebagaimana ditemukan Koalisi dalam kajian media cetak. KPU sendiri kemudian menjelaskan bahwa surat keterangan sehat jasmani dan rohani harus berdasarkan pemeriksaan dokter kompeten yang dibuktikan dengan pemeriksaan menyeluruh dari rumah sakit.

Temuan kajian media juga menunjukkan bahwa KPU memberikan informasi bahwa formulir Caleg dapat diambil tanggal 9-19 Desember 2003, namun hingga tanggal 10 Desember sejumlah parpol gagal memperoleh formulir. Hal ini berarti bahwa KPU telah memberikan misleading information yang berakibat pada keterlambatan pendaftaran Caleg. Namun demikian keterlambatan pendaftaran Caleg, selain disebabkan oleh informasi yang tidak jelas (berbeda dari satu KPU dengan KPU lainnya, terutama di daerah), juga disebabkan oleh jangka waktu yang mepet dan masalah internal partai, yaitu ketidaktertiban administrasi Parpol.

Secara umum KPU dinilai oleh banyak pihak tidak melakukan sosialisasi dengan baik atau memberikan informasi yang simpang-siur terhdap parpol-parpol dan caleg mengenai persyaratan untuk menjadi caleg.

Sama dengan kesimpulan dalam proses verifikasi parpol, Koalisi berpendapat bahwa aturan yang ada yang berkaitan dengan akses informasi publik dalam proses verifikasi caleg ini masih kurang. Masih banyak hal-hal yang tidak diatur atau kalaupun diatur, tidak jelas dan tegas pengaturannya. Untuk itu, Koalisi berpendapat bahwa perlu ada ketentuan yang mengatur tentang jenis informasi apa saja yang wajib disampaikan oleh KPU berkaitan dengan proses verifikasi caleg ini. Perlu juga diatur dengan jelas, pembagian kewenangan antara KPU Pusat dan KPUD dalam mengeluarkan informasi, informasi apa yang bisa dikeluarkan KPU Pusat dan informasi apa yang dapat dikeluarkan KPUD. Disamping itu, perlu pula ada ketentuan yang mengatur soal pencatatan dan pendokumentasian proses-proses yang terkait dengan verifikasi caleg oleh KPU. Segala sesuatu yang terkait dengan hal ini harus dapat diakses oleh publik di KPU.

AKSES INFORMASI HORISONTAL ANTARA KPU DAN PANWASLU

Sebagaimana halnya dengan akses informasi vertical, yakni akses informasi bagi masyarakat ke badan-badan publik, akses informasi horizontal, yakni akses informasi antar badan publik juga sangat penting. Untuk itu, Koalisi juga mencoba mengkaji akses informasi antara KPU dan Panwaslu.[4]

Sehubungan dengan tugas Panwaslu untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu, maka adalah sudah selayaknya apabila Panwaslu harus diberi kemudahan dalam mengakses informasi ke KPU. Hal ini juga telah secara tegas diatur dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 122 ayat (3) “Guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu, penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Pengawas Pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Aturan ini juga diperkuat dengan SK KPU No. 88 tentang Panitia Pengawasan Pemilihan Umum, Pasal 18 yang menyatakan bahwa “ Guna menunjang pelaksanaan Pengawasan pemilu, penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Propinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut pendapat Koalisi, pasal-pasal tersebut sudah cukup kuat untuk dijadikan landasan hukum bagi Panwaslu untuk mendapatkan informasi dari KPU. Artinya, tidak alasan bagi KPU maupun KPUD dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menolak permintaan informasi dari Panwaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya. Namun, bagaimana aturan ini dilaksanakan di lapangan?

Berdasarkan hasil wawancara Koalisi dengan salah satu staf Panwaslu Pusat[5], pada dasarnya tidak ada aturan spesifik mengenai informasi apa saja yang harus tersedia atau disediakan KPU untuk memudahkan tugas pengawasan Panwaslu. Dalam pelaksanaan sehari-hari, panwaslu masih menemui hambatan untuk mendapatkan informasi dari KPU. Masih ada informasi yang ketika diminta oleh Panwaslu tidak diberikan oleh KPU. Namun, secara umum dapat dikatan bahwa ada informasi yang mudah diakses oleh panwaslu, misalnya informasi tentang data caleg, namun ada juga informasi yang sulit diakses. Permintaan informasi pada umumnya lebih mudah dan cepat ditanggapi apabila ada hubungan personal, sedangkan apabila melewati jalur resmi dapat dipastikan lebih lama dan lebih rumit.

Masih menurut staf Panwaslu Pusat, KPU tidak memiliki mekanisme untuk mengakses informasi. Juga tidak ada kejelasan siapa yang diserahi tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau kepada siapa seseorang harus meminta informasi. Hal ini tentu saja menyulitkan peminta informasi, terutama masyarakat awam yang sama sekali tidak tahu seluk-beluk KPU. KPU juga tidak memberikan alasan mengapa tidak memberikan informasi yang diminta oleh peminta informasi sehingga membuat peminta informasi bertanya-tanya, apakah permintaannya tidak sampai ke KPU atau KPU tidak memiliki data tersebut atau KPU terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk melayani permintaan informasi. Padahal, seharusnya, terhadap setiap penolakan permintaan informasi, wajib diberikan alasan penolakan oleh badan publik yang bersangkutan. Menurut hasil wawancara ini pula, data yang terkait dengan Pemilu lebih mudah diperoleh dari lembaga internasional yang bergerak di isu Pemilu daripada di KPU.

Kesulitan untuk mendapatkan informasi dari KPU rupanya tidak hanya dialami oleh Panwaslu Pusat. Panwas DKI Jakarta bahkan pernah memprotes KPUD DKI karena KPUD DKI tidak memberitahukan informasi tentang tindak lanjut beberapa kasus yang pernah dilaporkan Panwas DKI ke KPUD. Hal serupa juga terjadi di Kabupetan Malang. Panwaslu Kabupaten Malang bermaksud mengadukan KPUD Malang ke polisi karena dinilai menghambat kinerja Panwaslu Malang dengan tidak menanggapi permintaan data tentang nama-nama caleg bermasalah yang diadukan masyarakat. Panwaslu telah mengirimkan surat permintaan sebanyak dua kali, mengajukan permintaan lisan satu kali, dan mengirimkan surat permintaan sekali. Ketika ditagih, KPUD meminta panwaslu untuk mengambil sendiri ke secretariat Parpol dan disana petugas Panwaslu justru di pingpong. KPUD menanggapi masalah ini dengan memberikan penjelasan bahwa Panwaslu tidak memintanya dengan surat resmi dan karena menyangkut informasi rahasia, maka KPUD tidak berani memberikannya ke sembarang orang.

Dalam konteks laporan pelanggaran ini, baik KPU maupun KPUD memang tidak memiliki case management system sehingga laporan Panwaslu harus diteruskan kemana dan akan diproses berapa lama tidak jelas. Undang-undang pun tidak secara tegas dan jelas mengatur tentang hal ini.

Dari paparan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa akses informasi horizontal antara KPU dan Panwaslu tidak berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena KPU tidak memiliki mekanisme untuk melayani permintaan informasi. Tidak ada petugas khusus yang diberi tugas untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat maupun badan publik lainnya. Tidak jelas berapa lama permintaan informasi harus ditanggapi dan tidak ada kesadaran untuk memberikan alasan penolakan informasi. Kalaupun memberikan alasan penolakan yakni tidak bisa memberikan informasi karena informasi yang diminta masuk kategori informasi rahasia, tidak ada parameter yang jelas apa yang dimaksud dengan rahasia. KPU juga tidak memiliki case management system.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Koalisi berpendapat bahwa perlu adanya suatu pengaturan yang jelas tentang akses informasi horizontal antara KPU dan Panwaslu. Hal ini, selain akan memudahkan kinerja Panwaslu, juga akan menambah akuntabilitas kinerja KPU itu sendiri. Aturan tersebut harus meliputi mekanisme/prosedur mengakses informasi, termasuk di dalamnya jangka waktu yang pasti, petugas khusus pelayanan informasi, parameter kerahasiaan yang jelas apabila memang ada informasi yang harus dirahasiakan, dan case management system untuk menjamin akses informasi dari masyarakat ke KPU ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan tepat.

AKSES INFORMASI DANA KAMPANYE PARPOL YANG DIMILIKI KPU

Dana kampanye parpol menjadi sorotan utama dalam Pemilu 2004. Isu ini mencuat karena beberapa pihak mensinyalir, terdapat banyak penyalahgunaan dana kampanye dalam Pemilu kali ini. Oleh karena itu, akses informasi menjadi penting sebagai upaya mencegah atau meminimalisir penyalahgunaan dana tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yakni UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 26 huruf d disebutkan bahwa “ KPU berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat” sedangkan huruf e pasal yang sama menyatakan “KPU berkewajiban untuk memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Namun Undang-undang ini belum menjelaskan secara tegas apakah dana kampanye termasuk dalam informasi kegiatan yang wajib disampaikan oleh KPU kepada masyarakat. Sementara itu Pasal 78 ayat (5) hanya menyebutkan bahwa KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan sumbangan kepada masyarakat melalui media. Sayangnya, tidak diatur lebih lanjut tentang pembelanjaan sumbangan tersebut untuk dapat diumumkan kepada publik.

Untuk memperkuat pengaturan tersebut, KPU pun megeluarkan SK KPU No. 676 Tahun 2003 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, Serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum. Namun sayang, SK ini juga tidak terlalu jelas mengatur tentang transparansi dana kampanye Parpol. Dalam SK ini hanya disebutkan bahwa dalam rangka penyusunan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum wajib memiliki rekening khusus dana kampanye.[6] Selanjutnya diatur bahwa rekening khusus dana kampanye tersebut didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.[7] Pertanyaannya, apakah setelah dilaporkan ke KPU, masyarakat berhak mengakses informasi tersebut? SK ini juga sama sekali tidak mengatur mengenai sanksi bagi Parpol yang tidak menyerahkan rekening khusus tersebut ke KPU. Lalu apabila Parpol tidak menyerahkan rekening tersebut, upaya apa yang dapat dilakukan oleh KPU?

Mengingat ketidakjelasan peraturan yang ada, hampir dapat dipastikan bahwa praktek di lapanganpun tidak beres. Berdasarkan temuan Koalisi di lapangan, sebenarnya dana kampanye Parpol dapat diakses di KPU. Namun, data-data yang ada kurang lengkap dan tidak up-to date. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh Parpol-parpol yang tidak menyerahkan datanya ke KPU karena memang tidak ada sanksi bagi parpol yang tidak menyerahkan data ini ke KPU. KPU juga tidak memberikan informasi kepada masyarakat, Parpol mana yang sudah memberikan laporan keuangan ke KPU dan mana yang belum.

KPU sebenarnya juga telah mengatur mengenai kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD melalui SK KPU No, 701 Tahun 2003. Dalam Pasal 19, dinyatakan bahwa pemesanan iklan kampanye dilakukan secara tertulis dan dokumentasi pemesanan disimpan oleh media massa bersangkutan dengan salinan untuk KPU. Dokumentasi pemesanan tersebut harus terbuka bagi publik. Namun, aturan itu hanya indah di atas kertas. Dalam prakteknya, tidak ada satupun Parpol yang menyerahkan salinan dokumen pemesanan iklan ke KPU sehingga masyarakat tidak dapat mengakses informasi tersebut ke KPU.

Transparency Internasional, sebuah LSM yang juga merupakan anggota Koalisi, pernah meminta laporan audit keuangan parpol tahun 2002. Namun KPU salah menanggapi permintaan tersebut sehingga memberikan jawaban yang menurut peminta informasi tidak relevan. Setelah dicek melalui media massa, ternyata tidak ada satupun Parpol yang menyerahkan laporan keuangan ke KPU. Ketika dicek lebih jauh, ternyata memang terdapat kevakuman hukum sehingga pada tahun 2002, Parpol memang tidak diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangannya di tahun tersebut.

Bagaimana dengan akses informasi dana Parpol, termasuk di dalamnya dana kampanye, di Parpol sendiri? Beberapa Parpol memang dengan sukarela membuka informasi keuangan partainya ketika diminta, mislanya PAN. Namun, dari data yang diperoleh, sistem keuangannya masih sangat amburadul dan belum memnuhi standar sistem keuangan yang berlaku.

Beberapa pihak juga mempertanyakan apakah Parpol juga dikenai kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mengingat Parpol tidak termasuk dalam kriteria badan publik. Menurut Koalisi sendiri, walaupun Parpol tidak termasuk dalam kategori badan publik, namun ia juga mendapat dana dari APBN. Untuk itu, sudah selayaknya apabila Parpol juga dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membuka informasi yang dimilikinya. Hal ini tentu saja perlu dituangkan ke dalam peraturan sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi dari parpol. Disamping tentu saja, perlu diatur tentang kewajiban KPU untuk membuka informasi apapun yang berkaitan dengan dana Parpol, termasuk di dalamnya dana kampanye, yang telah diserahkan Parpol ke KPU.

AKSES INFORMASI TENTANG PENGADAAN LOGISTIK PEMILU

Selain isu mengenai dana kampanye Parpol, isu lain yang tidak kalah mendapat sorotan adalah isu pengadaan logistik Pemilu. Banyak pihak mensinyalir bahwa proses tender pengadaan logistik Pemilu dilakukan dengan sangat tidak transparan. Bahkan ada yang dengan sinis menyebutnya sebagai proyek bagi-bagi rejeki saja. Oleh karena itu, akses informasi bagi publik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tahap ini tidak sekedar dijadikan ajang bagi-bagi rejeki.

Berdasarkan peraturan yang ada, yakni UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 26 huruf d hanya menyebutkan bahwa “KPU berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat”. Sementara dalam pasal 26 huruf e disebutkan bahwa “KPU berkewajiban untuk memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dari kedua pasal tersebut, memang tidak jelas informasi apa saja yang termasuk dalam kategori “informasi kegiatan” tersebut. Apakah proses tender pengadaan logistik Pemilu, adalah termasuk kategori “informasi kegiatan”? Ketidakjelasan juga terdapat pada pasal berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan memelihara arsip dan dokumen berdasarkan peraturan perundang-undangan? Peraturan Perundang-undangan yang mana? Dan apakah setelah dipelihara arsip dan dokumen tersebut dapat di akses oleh masyarakat? Apabila terkait dengan tender pengadaan logistik Pemilu, apakah seluruh dokumen yang terkait dengan proses tender telah dapat diakses oleh masyarakat?

Sementara itu, peraturan lain yang terkait dengan pengadaan logistik Pemilu, yaitu SK KPU no. 621 tahun 2003 tentang Kotak Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota sama sekali belum mengatur tentang proses tender pengadaan barang dan jasa oleh KPU yang harus dilakukan secara transparan. SK ini juga tidak mengatur akses publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Berdasarkan penelitian media yang dilakukan oleh Koalisi, KPU dianggap tidak transparan dalam proses pengadaan logistik Pemilu ini karena tidak mencantumkan proses dalam website, sebagaimana diatur dalam buku manual Pengadaan Barang dan jasa KPU. KPU juga dinilai tidak memberikan informasi yang jelas dalam proses lelang pengadaan perangkat pengembangan sistem informasi oleh calon peserta penawaran. Bahkan, ketika 3 LSM yakni CETRO, TI, dan ICW bermaksud meminta data mengenai praktek pengadaan barang dan jasa KPU, terutama mengenai pembelian rastusan kendaraan bermotor tanpa proses lelang di tahun 2003, sama sekali tidak ditanggapi oleh KPU.

Ketika hal ini dikonfirmasikan ke ICW, ICW membenarkan hal tersebut. ICW bahkan harus mencari informasi ke dealer mobil yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang dimaksud. Namun, ICW akhirnya berhasil juga mendapatkan dokumen yang diminta dari KPU walaupun tidak melalui prosedur resmi (karena ada faktor kedekatan dengan orang dalam). Dari hasil informasi yang diperoleh, diketahui negara telah dirugikan karena proses pengadaan barang yang tidak transparan tersebut.

Kesulitan untuk mendapatkan infomasi yang terkait dengan proses pengadaan barang juga dialami oleh Indonesia Procurement Watch (IPW). IPW mencontohkan, beberapa kali IPW meminta informasi tentang budget program, namun tidak diberikan. Misalnya ketika IPW meminta informasi tentang jumlah dana yang digunakan untuk P4B. Walaupun permintaan telah dilakukan dengan mengirim surat resmi sebanyak 3 kali, namun permintaan itu tidak perah ditanggapi oleh KPU. IPW juga tidak berhasil mendapatkan dokumen lelang yang diminta, bahkan diping-pong kesana-kemari ketika datang langsung ke KPU. Akhirnya mereka justru mendapatkan dokumen yang dimaksud lewat pihak yang tidak dikenai kewajiban untuk membuka informasi, yaitu para pengusaha yang menjadi vendor. Berdasarkan hal tersebut, IPW menilai bahwa KPU tidak transparan dalam menjalankan tugasnya.

Masih menurut IPW, KPU memang memiliki media center untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun informasi yang disampaikan adalah informasi-informasi yang tidak tidak ada kaitannya dengan pengadaan logistik. Atau kalaupun ada informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang, sedikit sekali. Di samping itu, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses informasi di media center, yaitu wartawan. KPU sebenarnya juga memiliki papan pengumuman, namun sama sekali tidak menempel pengumuman tentang informasi pengadaan barang. Sementara itu, informasi tentang persyaratan mengikuti tender hanya dicantumkan diinternet, padahal menurut aturan yang ada, tahapan kegiatan lelang harus diumumkan melalui koran nasional.

Untuk itu Koalisi berpendapat bahwa perlu dibuat pengaturan yang jelas tentang transparansi proses pengadaan logistik Pemilu dengan menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi. Aturan yang sudah ada saat ini, yang telah memuat prinsip-prinsip tranparansi harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Disamping itu, perlu juga bagi KPU untuk memiliki desk khusus yang melayani permintaan informasi, tidak saja pemintaan informasi dari wartawan namun juga informasi dari masyarakat pada umumnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian Koalisi, dapat disimpulkan bahwa secara umum, penyelenggaraan Pemilu 2004 tidak transparan. Hal ini disebabkan oleh, salah satunya, tidak dijaminnya akses publik terhadap informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Ketiadaan jaminan ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu yang ada saat ini.

Ketiadaan jaminan hukum bagi penyelenggara Pemilu utuk memberikan informasi kepada publik dan bagi masyarakat untuk mengakses informasi, mengakibatkan kesimpangsiuran informasi di lapangan dan pada gilirannya membuat masyarakat bingung. Penyelenggara Pemilupun juga kebingungan karena tidak ada pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam pemberian informasi.

Beberapa kasus yang biasanya muncul dalam akses informasi publik adalah: 1) penyelenggara Pemilu (KPU/KPUD) tidak menanggapi permintaan informasi. 2) KPU/KPUD menanggapi permintaan informasi namun tidak sesuai dengan yang diminta, 3) KPU/KPUD menanggapi permintaan informasi, namun dalam jangka waktu yang sangat lama, 4) KPU/KPUD menolak permintaan informasi denga alasan informasi yang diminta adalah rahasia negara. Atau seringkali KPU/KPUD tidak menanggapi permintaan informasi tanpa memberikan alasan penolakan sama sekali.

Kasus-kasus tersebut muncul, selain karena ketiadaan aturan hukum/pedoman pelaksana, juga disebabkan oleh karena KPU/KPUD tidak mendokumentasikan dengan baik setiap informasi kegiatannya, tidak semua kebijakan yang diambil KPU/KPUD didokumentasikan dalam bentuk tertulis, dan tidak ada desk khusus yang melayani permintaan informasi dari masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan kajian ini Koalisi mengajukan rekomendasi sebagai berikut:
· perlu diatur secara jelas mengenai kewajiban bagi penyelenggara Pemilu untuk mendokumentasikan setiap informasi kegiatan Pemilu dan sanksi apabila tidak dilaksanakan;
· pengaturan tentang informasi kegiatan Pemilu yang yang wajib diumumkan oleh KPU kepada masyarakat harus diatur dengan rinci dan tegas sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi, baik oleh penyelenggara Pemilu maupun masyarakat;
· penyelenggara Pemilu harus aktif memberikan informasi kepada masyarakat;
· segala infomasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang ada di KPU harus dapat diakses oleh masyarakat. Apabila terdapat informasi yang dinyatakan sebagai rahasia negara sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat, maka parameter kerahasiaan harus jelas;
· penyelenggara Pemilu harus memiliki petugas khusus yang melayani permintaan informasi sehingga jelas bagi peminta informasi kepada siapa ia harus meminta informasi;
· perlu diatur prosedur yang jelas untuk mendaparkan informasi, termasuk di dalamnya jangka waktu yang pasti untuk mendapatkan informasi.











[1] Koalisi Untuk Kebebasan Informasi hingga saat ini telah beranggotakan lebih dari 40 LSM dan individu-individu yang peduli pada isu kebebasan informasi. Hingga saat ini, Koalisi telah menghasilkan draft RUU Kebebasan Memperoleh Informasi. Draft tersebut telah disampaikan ke DPR. DPR sendiri saat ini telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang secara khusus bertugas untuk membahas RUU tersebut.
[2] Yang dimaksud dengan Badan Publik adalah lembaga atau badan yang dikenai kewajiban untuk memberikan informasi karena ia menjalankan pekerjaannya dengan menggunakan dana publik. Termasuk dalam badan publik ini adalah lembaga-lembaga tinggi negara, departemen-departemen, BUMN, BUMD, LSM yang mendapat dana dari pemerintah, dll.
[3] PPP Reformasi dan Partai PNI adalah dua diantara Parpol yang berusaha melakukan klarifikasi tersebut.
[4] Berdasarkan kategori yang dibuat oleh Koalisi, kedua lembaga ini masuk dalam kategori badan publik. Artinya, keduanya dikenai kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik dan badan publik lain, baik berdasarkan permintaan maupun tidak.
[5] Keterangan dari staf tersebut kemudian juga dikonfirmasi kepada salah satu anggota Panwaslu Pusat, Didiek Supriyanto.
[6] Pasal 8 ayat (2) SK KPU No. 676 Tahun 2003
[7] Pasal 8 ayat (3) SK KPU No. 676 Tahun 2003