Friday, October 22, 2004

Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum DPR 28 April - 27 Juni 2003

Pada tanggal 28 April sampai 27 Juni 2003, Pansus KMIP (Kebebasan Memperoleh Informasi Publik) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk membahas RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Berikut rangkuman masukan dan pendapat dari sejumlah pihak yang hadir.

DENGAR PENDAPAT PADA SIDANG PANSUS KMIP
28 APRIL - 27 JUNI 2003

13 Mei ‘03
PWI Reformasi
1) Hendaknya ada definisi tegas dan jelas (jangan ada wilayah abu-abu) dalam membedakan info milik pribadi, milik publik dan milik negara.
2) Hendaknya ada aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban beserta sanksi untuk pemilik info, agar UU KMI tidak dijadikan alat politik siapapun.
3) Bahwa tidak ada pihak yang memperoleh hak-hak istimewa dalam memperoleh atau menyimpan informasi

19 Mei ‘03
Biro Pusat Statistik (BPS)
1) Pada pasal Mengingat di tambah UU no.16 tahun 1997.
2) Perlu adanya batasan atau kriteria yang jelas tentang informasi publik dan informasi publik yang dikecualikan.
3) Lembaga Informasi sebaiknya diatur oleh Keppres
4) Komisi Informasi diserahkan pada lembaga hukum yang sudah ada
5) Permintaan informasi mungkin tidak bisa dipenuhi karena tidak tersedia atau karena keterbatasan badan publik ybs.

20 Mei ‘03
KMIP
1) Kemudahan akses memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai sistem demokrasi dapat digunakan sebagai alat kontrol penyelenggara kenegaraan.
2) Informasi yang harus dilindungi kerahasiaannya :
ü Privacy seseorang
ü Strategi pertahanan
ü Strategi keamanan dan informasi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum
ü Info Haki
3) Yang termasuk dalam informasi publik :
ü Per UU an yang dikeluarkan negara, instansi pemerintah
ü Daftar perijinan dan konsesi
ü Daftar rekanan pemerintah pusat dan daerah
ü Penilaian tender
ü Daftar kekayaan pejabat publik
ü Anggaran dan laporan keuangan badan publik
ü Pembahasan peraturan yang mengikat publik
ü Rencana kenaikan tarif kebutuhan publik.
4) Yang dimaksud dengan badan publik :
ü Eksekutif, yudikatif, legislatif
ü BUMN/D
ü BHMN
ü PT
ü NGO dengan dana APBN/non-budgeter
ü Lembaga pendidikan

20 Mei’03
POLRI
1) Kebebasan informasi adalah hak dasar manusia
2) Badan publik harus bertanggung jawab pada masyarakat, bahwa pers adalah pilar ke empat dalam negara.
3) Pengecualian untuk privacy adalah strategi pertahanan, strategi keamanan dan penegakan hukum.
4) Harus dicantumkan secara jelas badan-badan publik yang melayani kebebasan informasi

20 Mei ‘ 03
Puspen TNI
1) RUU ini tidak berbenturan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi yang dimiliki TNI, mengingat tugas TNI adalah mempertahankan negara dari serangan musuh/negara lain, oleh karenanya dikhawatirkan jika informasi dibuka akan menguntungkan pihak musuh.
2) Bagaimana peran KI bila terjadi sengketa informasi di wilayah hukum RI yang melibatkan pihak asing (media asing)?
3) Posisi TNI sendiri, apakah juga badan publik yang termasuk dalam lingkup penyelenggara negara?

21 Mei ‘03
Ikatan Notaris Indonesia (INI)
1) Menegaskan bahwa notaris bukanlah badan publik,maka INI mengemukakan adanya tambahan pada pasal 15 point d.
2) Tambahan tersebut berbunyi “mengungkapkan isi data otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir (wasiat) seseorang.

21 Mei ‘ 03
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( IPPAT)
1) Bagaimana dengan sumpah jabatan pejabat PAT yang isinya antara lain merahasiakan isi akta-aka yang dibuat dihadapannya?
2) Merujuk pada pasal 1 ayat 3 RUU draft DPR, maka PPAT bukan termasuk badan publik.
3) Harus dipertahankan pasal 6 ayat 2C.
4) Perlu dijelaskan kata “pihak ketiga” pada pasal 12 ayat 1E.
5) Dalam penotasian ayat dan poin diharapkan konsisten.

22 Mei ‘ 03
Lembaga Sandi Negara
1) Untuk memudahkan badan publik dan pembuktian jika terjadi sengketa, informasi publik adalah informasi yang telah didokumentasikan, sehingga yang belum didokumentasikan/final bukan termasuk informasi publik.
2) Pembahasan pasal 3, diselaraskan dengan pasal 28F UUD 1945.
3) Alasan mendapatkan informasi publik jika hanya diminta.
4) Kewenangan pengujian informasi ada pada pimpinan badan publik.
5) KI tidak perlu karena kewenangannya bisa dilimpahkan kepada lembaga peradilan yang telah ada.
6) Apakah lembaga informasi itu? Apakan KOMINFO, LIN, atau badan baru?

22 Mei ‘03
Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi)
1) Berdasarkan ketentuan UU ini, Parfi bukan badan publik.
2) Status KI harus dijelaskan secara rinci dalam UU ini untuk menghindari kerancuan
3) Anggota KI juga bisa diusulkan oleh unsur masyarakat termasuk LSM.

9 Juni ‘03
Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)
1) Bahwa kebebasan informasi berdasar pada pasal 28F UUD 45
2) UU KMI sangat diperlukan saat ini karena sekarang zamannya keterbukaan.
3) UU KMI akan menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

9 Juni ‘ 03
Bakohumas
1) Pada konsideran “menimbang” perlu ditambahkan: “…pertahanan keamanan bangsa Indonesia serta menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.
2) Pada konsideran “mengingat” perlu ditambahkan perundang-undangan tentang otonomi daerah.
3) Tak perlu ada KI dan LI karena sudah ada Menkominfo dan LIN.
4) Agar ditambah pasal yang mengatur koordinasi informasi antara humas badan publik dengan BAKOHUMAS.
5) Seluruh pejabat yang menangani dokumen dari informasi di badan publik harus disebut dengan pejabat humas.

9 Juni ‘ 03
Perhumas
1) Informasi publik bukan hanya dokumentasi tetapi juga rapat-rapat yang diadakan badan publik, artinya setiap orang berhak mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan badan publik.
2) Harus ada pihak yang diberikan kewenangan untuk menentukan informasi rahasia.
3) Pemberian informasi publik harus efektif, cepat dan murah.
4) Penolakan pemberian informasi dapat dilaporkan ke pengadilan.
5) UU ini jangan bertabrakan dengan UU lain yang mengatur profesi lain diantaranya: pengacara, dokter, media massa, akuntan, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, penegak hukum, pertahanan, dan perbankan.
6) Harus disinkronkan dengan otonomi daerah untuk mengantisipasi “situasi lokal”.

10 Juni ‘03
Universitas Indonesia (UI)
1) Perlu adanya peraturan yang mendorong penyediaan informasi yang proaktif terhadap masyarakat.
2) Ada kewajiban pada badan publik untuk ketersediaan informasi
3) Hendaknya UU KmI lebih mengutamakan aturan tentang kewajiban badan publik
4) Rujukan pada perundangan lain harus dihindari
5) Bahwa informasi adalah cuma-Cuma, tidak perlu pakai biaya.
6) UU ini harus mendorong terbentuknya unit dokumentasi dan informasi pada badan publik
7) Harus ada batasan yang jelas agar informasi tidak dibingkai (tidak netral).
8) Tidak harus ada alasan untuk meminta informasi dan pemanfaatan nya terserah pada peminta informasi.
9) Penyerahan informai harus cepat

10 Juni ‘03
Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI)
1) Perlu diingat konsep-konsep yang terkandung dalam kata informasi, karena hal tersebut belum termasuk dalam semangat dan jiwa RUU KMIP, sehingga perlu memasukkan isi jiwa konsep informasi.
2) Diperluasnya definisi operasional informasi, seperti:
- Informasi pubilik untuk membantu kepentingan publik dalam upaya mencapai kebutuhan akan kesejahteraan, ketentraman & kelayakan hidup.
- Informasi publik yang tidak dipublikasikan
- Informasi publik ditujukan untuk membangun saling percaya dan kejujuran antara pemerintah/badan publik dengan masyarakat/publik.
Sehingga badan publik/kelembagaan lainnya dapat mengarah kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3) Prinsip yang mengatur agar dibukanya akses publik untuk memperoleh informasi dan transparansi belum menjadi agenda publik kita. Juga kewajiban negara mensosialisasikan regulasi, mencantukan biaya dan lama pengurusan perijinan, dibuatkannya informasi peringatan dini belum mau dilakukan.
4) Beberapa hal yang perlu diregulasi:
- pengertian yang jelas tentang informasi yang dikecualikan, rahasia negara, juga informasi yang dianggap “mengancam kepentingan nasional kontemporer” itu pada saatnya (25-30 tahun kemudian) wajib dibuka untuk umum agar mampu meluruskan jalannya sejarah & rekonsiliasi social.
- Fungsi KI sebagai mediasi & judikasi, siapa yang membentuk, jumlah keanggotaan serta hukum acara penyelesaian sengketa.
- Informasi yang bebas untuk dapat diakses oleh masyarakat.
- Mekanisme & kewajiban negara dalam mengalokasikan pendanaan yang jelas bagi program transparansi.
- Ada pos alokasi dana khusus dari APBN untuk membangun situs-situs internet lembaga pelayanan publik, lembaga penelitian & universita/institut.
- Hasil seminar, workshop, symposium wajib dimasukkan ke dalam situs yang bersangkutan agar bisa diakses untuk dimanfaatkan oleh publik.
- Hak untuk melihat informasi, menghadiri pertemuan publik, mengetahui, mendapat salinan informasi, diberitahu mengenai suatu hal, menyebarluaskan informasi.
- Sanksi publikasi yaitu pidana penjara serta denda bagi setiap orang & institusi yang sengaja/alpa melanggar ketentuan UU ini.
- Sanksi ke pejabat publik yang tidak melakukan kewajibannya sesuai UU ini.

11 Juni ‘03
Bank Indonesia
1) Karena BI mempunyai info yang bersifat kategoris, maka perlu penjelasan lebih rinci tentang info yang dikecualikan. Selain itu perlu juga dirumuskan secara spesifik tentang info yang bersifat pribadi agar tidak mengganggu privacy orang lain.
2) Perubahan nama RUU menjadi “Hak Anggota Masyarakat untuk Memperoleh Informasi Publik”
3) Perlu alasan untuk memperoleh informasi publik.
4) Tentang informasi yang menyatakan membahayakan stabilitas nasional, bukan hanya berkenaan dengan pertahanan negara tetapi juga menyangkut ekonomi dan keuangan.
5) Peran pengawasan oleh lembaga informasi dikhawatirkan overlap dengan lembaga pengawan badan publik yang telah ada.
6) UU ini harus mengacu pada UU Rahasia Bank.

12 Juni ‘03
Kamar dagang Industri (KADIN)
1) UU ini perlu karena telah diamanatkan oleh Perubahan Kedua UUD 1945 pasal 28F.
2) Jangan berbenturan dengan UU Rahasia Dagang, HAKI, Perbankan, dan Rahasia Negara.

16 Juni ‘03
Dewan Pers
1) Kebebasan informasi merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2) Perlu adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah (berdasarkan pernyataan Komisi Hukum Nasional).
3) Kebebasan memperoleh informasi juga perlu diwujudkan dalam bentuk nyata (mengingat hal itu telah dijamin dalam perubahan kedua UUD 45 pasal 28F)
4) RUU KMI semestinya dijadikan satu paket dengan RUU Rahasia Negara, dengan harapan tidak akan terjadi “perbenturan” antara kedua UU ini.
5) RUU Rahasia Negara hendaknya tidak mematikan kebebasan memperoleh informasi.

17 Juni ‘03
Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI)
1) Perlu memperhatikan beberapa negara yang telah memiliki UU KMI seperti AS, Inggris, Swedia, Jepang dan Thailand.
2) Perlu dicantumkan tentang mekanisme publik untuk mengakses informasi terutama dari institusi negara, dengan demikian akan berkembang asas keterbukaan dalam penyelenggaraan negara akibat adanya kontrol yang intensif dari publik.
3) UU KMI perlu memuat operasional kebebasan informasi yang belum sempat tercakup dalam pasal 28F UUD 45, TAP MPR no XVII/1999, UU no.39/1999 tentang HAM, UU no.28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
4) UU KMI hendaknya menjadi acuan pokok bagi perundang-undangan terkait lainnya.

17 Juni ‘03
Persatuan Radio Siaran swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)
1) Hendaknya pasal 5 draft DPR yang memuat kata “perundangan-undangan lainnya” dihapus. Jika pasal itu dipertahankan maka implementasinya tidak akan efektif. Selayaknya UU KMI diselaraskan dan dikoordinasikan dengan UU Rahasia Negara, UU Pers, UU Kearsipan.
2) Hendaknya hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban badan publik diatur secara rinci dan komprehensif dalam UU KMI.
3) Koreksi terhadap pasal 6 ayat 1, usulannya agar peraturan perUUan lainnya dihapus.
4) Pasal 17 tentang pengujian konsekuensi. Hendaknya pengujian informasi rahasia dilakukan berdasarkan prinsip “consequential harm and public balancing interest test” Jika pasal 17 ini tidak dijelaskan secara rinci dikhawatirkan akan melahirkan multi interpretasi.
5) Tidak perlu ada kementrian khusus untuk menangani masalah kebebasan mendapatkan informasi, cukup dengan Lembaga Informasi saja.
6) Penyelesaian sengketa informasi tidak tepat jika dibawa ke pengadilan, baik PTUN maupun peradilan umum. Selain memakan waktu juga membutuhkan banyak biaya. Karenanya untuk menyelesaikan sengketa informasi cukup dengan Komisi Informasi yang punya peran ajudikasi.
7) Berkaitan dengan sanksi, hendaknya dikedepankan semangat untuk memberi perlindungan hukum bagi para pemberi dan pelapor informasi.
8) Definisi badan publik hendaknya dijelaskan secara rinci agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya. Lingkup badan publik mesti dijabarkan dalam beberapa ayat sehingga lebih mendetail.

17 Juni ‘03
Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)
1) Penyusunan UU KMI harus berlandaskan dasar yuridis UUno.28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih.
2) UU KMI juga dapat menjamin publik untuk mendapatkan haknya dalam mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya, berpartisipasi dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dan demokratis, serta hak untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran.
3) UU KMI diharapkan sebagai penyelaras UU lain yang terkait dengan informasi.
4) UU KMI mengatur juga penyelesaian sengketa info secara cepat, murah, kompeten dan independen melalui proses konsensual maupun ajudikasi, ada jaminan ancaman hukuman bagi pihak yang menghambat akses informasi, serta perlindungan bagi pemberi informasi yang beritikad baik dan pemberian informasi mengenai penyimpangan di suatu badan publik.
5) Penerapan kerahasiaan harus dilakukan secara hati-hati,pejabat publik mesti memberikan alasan yang memuaskan untuk menyatakan bahwa suatu informasi dikatagorikan rahasia.
6) Lembaga Informasi dan Komisi Informasi perlu dibentuk sebagai lembaga pelaksana dengan aturan tugas dan wewenang yang jelas.
7) Ruang lingkup badan publik perlu dijelaskan dan dirinci per ayat agar tidak terjadi tumpang tindih dan menimbulkan interpretasi terlalu luas dalam implementasinya.
8) Pasal 5 dikoreksi dengan usul “ perundang-undangan lainnya” dihapus. Dengan demikian tidak melebar ke UU yang tidak terkait. UU yang lain harus diselaraskan dan dikoordinasikan dengan UU yang sama-sama mengatur ranah informasi publik.

23 Juni ‘03
Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
(1) RUU KMI sebagai penjabaran dari pasal 28F perubahan kedua UUD 1945. karenanya informasi publik harus disebarluaskan ke masyarakat kota sampai ke desa-desa.
(2) Pasal 1 ayat 3 agar ditambah, bahwa badan publik juga termasuk usaha swasta yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
(3) Pada pasal 5, tidak usah dicantumkan “perundang-undangan lainnya” tetapi diganti dengan “UU ini” agar lebih jelas dan tidak menghambat kebebasan itu sendiri.
(4) Pasal 10 ayat 1 isinya diganti dengan “setiap badan publik wajib secara proaktif memberikan dan menyampaikan informasi publik melalui media komunikasi yang ada”.
(5) Berkenaan dengan pasal 24 ayat 2 dan 3 yang terkait dengan pasal 14, pengguna informasi untuk mendapatkan informasi publik tidak dikenakan biaya pengadaan informasi.
(6) Jangan sampai ada peluang bagi badan publik untuk menjadikan informasi sebagai “objek” untuk mendapat biaya tambahan. Prinsipnya UU ini harus jelas, jangan salah persepsi.

25 Juni ‘03
Serikat Penerbit Surat Kabar Pusat (SPS)
(1) Menyambut baik pembentukan RUU KMI. Namun perlu ditambahkan bahwa kebutuhan memperoleh informasi juga perlu menimbang bahwa informasi publik juga dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan dan pengembangan masyarakat baik secara pribadi maupun secara bersama, termasuk lingkungannya.
(2) UU KMI jangan diperdebatkan dengan UU lainnya, yang bisa jadi tidak berkaitan dengan UU ini. Sehingga pasal yang mencantumkan “berdasarkan UU lain” mesti dirinci secara jelas, ini termasuk mengoreksi asal 5.
(3) Pengujian informasi hendaknya mengacu pada prinsip “consequential harm test” dan “public balancing interest tests” ini memperjelas pasal 17 tentang informasi rahasia.
(4) Keperluan mendapatkan informasi publik jangan dikenakan tariff yang tidak wajar.
(5) Pendanaan KI berasal dari APBN dan APBD.
(6) Menekankan kepada pemerintah agar siap dengan berlakunya UU ini. Jangan terkesan lari dari tanggung jawab dengan mengusulkan draft RUU KMIP yang banyak berisi pasal-pasal karet.

25 Juni ‘03
Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI)
(1) RUU KMIP mutlak diobentuk karena ada jaminan dari perundang-undangan lainnya seperti perubahan kedua UUD 1945 pasal 28F, Tap MPR no. 17 tentang HAM dan UU No. 40 1999 tentang pers serta lebih penting lagi berkaitan dengan peyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kebebasan akses informasi publik sangat korelatif dengan praktek korupsi pejabat publik. Untuk itu, agar tercipta transparansi penyelenggaraan negara perlu dibentuk UU KMI.
(2) Masalah komunikasi dan informasi merupakan wilayah warga negara yang harus terbebas dari campur tangan kekuasaan negara.
(3) Pada bagian “menimbang” draft DPR mesti memuat prinsip filosofis untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka. Perlu ditambahkan juga dengan penegasan bahwa informasi publik pada hakekatnya adalah milik rakyat sebagai penguasa kedaulatan rakyat.
(4) Pada pasal 3 perlu ditambahkan ayat yang menyatakan meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan masyarakat baik secara pribadi dan bersama, termasuk lingkungannya.
(5) Bunyi pernyataan “melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi….” Pada pasal 5 membingungkan dan multi interpretative.
(6) Pengujian informasi berdasarkan pada prinsip “consequential harm tests” dan “public balancing interest tests”. Yang perlu dihindari adalah penempatan informasi yang dikecualikan secara kategorik yang bersifat arbitrer dan sepihak.

26 Juni ‘03
JRKI
(1) Badan publik adalah mereka yang melakukan kegiatannya menggunakan dan publik dan lembaga-lembaga yang diwajibkan untuk menyelenggarakan kepentingan publik secara mandatory.
(2) Informasi yang dikecualikan meskipun bersifat tetap dan terbatas tetapi tidak mutlak.
(3) Tidak perlu ada pengendalian/pengawasan terhadap pengguna informasi karena informasi yang sudah dibuka sudah termasuk informasi publik.
(4) Bunyi “…. Mengacu perundang-undangan lainnya” harus dihapus. Selain akan melebarkan masalah pernyataan tersebut juga tidak mencerminkan bahwa UU KMI ini menjadi payung bagi UU lainnya.

26 Juni ‘03
IJTI
(1) UU KMI mutlak dibentuk karena mendapatkan informasi merupakan hak asasi setiap orang. Ditambah lagi dengan jaminan yang diatur oleh Perubahan kedua UUD 1945 pasal 28F.
(2) Pembentukan KI terkesan dipaksakan. Pembentukan KI akan semakin membenarkan bahwa peradilan yang ada tidak mampu menangani perkara dengan cepat. Pembentukan KI akan menambah anggaran.
(3) Sengketa informasi yang dapat sampai kasasi MA justru akan memperlambat proses pengadilan. Ini merujuk pada pernyataan bahwa banyak sekali berkas yang menumpuk di MA. Hendaknya penyelesaian sengketa informasi hanya dibatasi sampai pada tingkat PT saja. Sanksi admiunistratif lebih tepat ketimbang sanksi pidana.

26 Juni ‘03
Komteve
(1) Draft DPR pasal 4 ayat 3 lebih tegas dibandingkan draft pemerintah (pasal 5) yang terkesan ragu-ragu dan tidak punya kepastian hukum.
(2) Penggunaan informasi publik oleh masyarakat tidak usah dibatasi. Bila nantinya menimbulkan fitnah, biarkan diselesaikan melalui proses hukum.
(3) Penolakan pemberian informasi harus diatur secara tegas dalam UU ini. Informasi yang dikecualikan harus dirinci secara jelas dalam UU ini juga. Nantinya, biarkan UU ini yang mengatur kewenangan badan publik untuk memberikan kewenangan terhadap jenis informasinya.

Badan Intelejen Negara (BIN)
(1) UU KMI memberikan hak dan wewenang yang terlalu luas kepada masyarakat untuk mengakses informasi. Sementara, tidak semua informasi dapat diberikan kepada masyarakat.
(2) RUU KMI dan RUU Rahasia Negara hendaknya dibahas dalam 1 Pansus.
(3) RUU KMI diubah menjadi RUU “Pengelolaan Informasi Publik”
(4) Peminta informasi harus menyertakan alasannya.
(5) Perlu ditinjau kembali pembentukkan KI , karena badan ini tidak diatur oleh konstitusi negara.

Himpunan Bank Negara (Himbara)
(1) UU KMI memberikan hak terlalu luas kepada pblik demikian juga tidak ada batasan tentang informasi publik tidak ada jaminan yang melindungi informasi yang memamng perlu dilindungi
(2) Perlu dijelaskan pengertian “:hajat hidup orang banyak”
(3) Mengenai pasal informasi yang dikecualikan, selain membandingkannya dengan negara-negara lain, juga harus melihat kondisi social Indonesia. Tentang kerahasiaan hendaknya disinkronkan dengan UU lain, misalnya UU Rahasia Bank, Rahasia dalam bidang pasar modal, Rahasia perusahaan, dll.

Masyarakat Telematika (Mastel)
(1) UU KMI jangan berbenturan dengan UU telekomunikasi.
(2) Perlu definisi yang jelas tentang informasi publik agar dalam implementasinya tidak terjadi penyelewengan (misinterpretasi).
(3) Akses informasi harus dapat dilakukan melalui teknologi informasi seperti web-site.
(4) Kemudahan akses informasi bukan saja mendukung terciptanya pemerintahan yang terbuka, tapi lebih dari itu adalah pemerintahan yang baik (good governance).
(5) Perlu sinergis dan harmonisasi dengan RUU informasi elektronik dan transaksi elektronik.
(6) Tidak semua informasi yang dimiliki oleh badan swasta menjadi konsumsi publik, perlu penjelasan lebih rinci lagi.
(7) Perlu dikaji lagi tentang pembentukkan KI. Jika ada sengketa, serahkan saja kepada lembaga peradilan yang ada.
(8) Perlu perlindungan terhadap privasi seseorang.
(9) Siapa yang berhak melakukan perjanjian terhadap informasi yang dikecualikan?