Friday, October 22, 2004

Laporan Tahunan Koalisi Tahun 2003

BAB I
PENDAHULUAN
Informasi adalah oksigennya demokrasi. Dengan informasi, demokrasi bisa tetap bernapas dan hidup. Apabila publik tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, maka publik tidak dapat memiliki peran berarti di masyarakat. Jika tindakan para pemegang kewenangan ditutup-tutupi, alhasil masyarakat tidak bisa melakukan kontrol. Bila hak masyarakat atas informasi terabaikan, maka yang tertinggal hanyalah sebuah demokrasi yang kembang kempis kehabisan napas dan tak lama kemudian mati.

Demokrasi di Indonesia sendiri masih sangat belia usianya. Sampai saat ini, kebebasan pers serta kebebasan berserikat dan berkumpul (salah satu contohnya adalah kebebasan untuk mendirikan partai politik) menjadi karakteristik khas demokrasi Indonesia masa kini. Namun bagaimana halnya dengan aspek-aspek lain dari demokrasi seperti penegakan hak asasi manusia, pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan terbuka maupun pemberantasan korupsi? Lalu bagaimana dengan penguatan masyarakat madani dan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan misalnya? Semua itu, sayangnya, masih sangat jauh dari kenyataan.

Apabila dicermati, yang menjadi intisari dari hal-hal yang tersebut di atas adalah informasi. Apabila hak atas informasi mendapatkan jaminan, maka tindakan pelanggaran hak asasi manusia bisa diusut sampai tuntas, koordinasi kerja aparat pemerintah bisa lebih efisien dan korupsi dapat dicegah dan bisa dibabat habis. Dengan mengetahui persis bagaimana proses sebuah kebijakan dibentuk, semua orang bisa ikut terlibat dan berperan serta secara aktif. Informasi memungkinkan publik mengawasi tindakan pemerintahnya dengan seksama. Informasi pun membidani lahirnya adu pendapat yang sehat, bermutu dan bernas tentang apa-apa yang terjadi di masyarakat.

Kebutuhan informasi sebetulnya tak jauh dari kehidupan sehari-hari. Ambillah contoh satu hal sederhana yakni pembuatan KTP. Katakanlah suatu hari anda kecopetan dan harus bikin KTP baru di kelurahan. Apakah ada peraturan yang jelas menerangkan berapa tarif yang harus anda bayarkan demi mengurus KTP? Adakah papan pengumuman yang bisa anda jumpai di kantor-kantor aparat pemerintah yang menjelaskan berapa lama KTP anda selesai dibuat? Apabila anda menanyakan tentang urusan KTP kepada aparat pemerintah, apakah permintaan informasi anda dilayani dengan memuaskan? Penelitian INDEF menunjukkan bahwa sistem layanan KTP tidak tersosialisasikan dengan baik. Masyarakat umumnya mengetahui informasi mengenai prosedur pelayanan KTP dari mulut ke mulut, yakni dari individu-individu aparat pemerintah dan bukan dari sistem informasi layanan, serta dari orang-orang yang pernah mengurus pembuatan KTP sebelumnya, termasuk calo-calo layanan publik.[1] Apabila anda kebetulan terlahir sebagai warga keturunan misalnya, bisa jadi anda harus merogoh kocek dalam-dalam untuk sekedar meminta informasi.

Di negeri ini, informasi bukan saja barang yang mahal harganya. Bahkan meminta informasi bisa-bisa mengundang sejumlah resiko yang serba tidak enak. Mujiono, seorang warga desa Gandusari Blitar Jawa Timur bahkan pernah sampai dituduh menentang pemerintah. Pasalnya sederhana. Mujiono meminta informasi seputar proses pembuatan surat tanahnya yang bertele-tele. Alih-alih mendapatkan informasi, surat tak kunjung rampung, kesabaran habis dan Mujiono malah kena tuding mewarisi perilaku “komunis.”[2] Penduduk Dusun Dadapan di Bantul Yogyakarta harus menunggu delapan tahun lamanya untuk memperoleh informasi apakah pemutihan izin mendirikan bangunan (IMB) rumah mereka dikabulkan atau tidak.[3]

Padahal yang namanya informasi sudah diakui sebagai hak di dunia internasional. Pada tahun 1948, Deklarasi Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) mengakui hak atas informasi yang termaktub dalam pasal 19 sebagai salah satu dari tiga puluh hak yang diakui eksistensinya secara universal. Keberadaan hak ini, yang dikenal sebagai The Right to Know dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia semakin diperkuat oleh pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) pada tahun 1966. Instrumen-instrumen internasional tersebut mengakui bahwa setiap orang punya hak untuk mencari, menerima dan menyebarluaskan informasi. Dengan demikian, perangkat hukum internasional memberikan jaminan penuh terhadap hak atas informasi.

Pengakuan dunia internasional tidak hanya berhenti sampai taraf perangkat hukum. Pemenang hadian Nobel bidang ekonomi Amartya Sen menunjukkan bahwa kelaparan yang parah terbukti tidak pernah terjadi di negara-negara demokratis dengan pers yang relatif bebas. Mengapa demikian? Informasi yang sampai ke tangan masyarakat memungkinkan publik untuk mengawasi tindak pemerintahnya dengan seksama. Kebebasan informasi juga mampu memberi peringatan dini sehingga kelaparan tidak perlu sampai terjadi. Kebebasan informasi, maka inefisiensi, kemubaziran dan tindak korupsi tidak akan bisa tumbuh dengan subur.

Kebebasan informasi juga memainkan peranan penting dalam pemberantasan korupsi. Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 125 negara yang menandatangani Konvensi PBB untuk Memerangi Korupsi di Merida Meksiko 11 Desember baru lalu. Dengan menandatangai konvensi berarti satu negara terikat dengan aturan konvensi. Salah satu materi konvensi adalah menegakkan sistem pemerintahan yang transparan.[4]

Kebebasan informasi sendiri bukanlah konsep ‘Barat’ yang dicangkokkan ke budaya ‘Timur’. Jepang, Thailand dan Korea Selatan, merupakan negara-negara di kawasan Asia yang telah memberikan jaminan kepada masyarakat atas hak untuk mengakses informasi. Berangkat dari gerakan organisasi konsumen yang meminta informasi tentang penggunaan pestisia dan zat kimia tambahan pada makanan juga efek samping dari thalidomide (obat keras yang jika diminum oleh wanita hamil bisa menyebabkan kecacatan pada bayi dalam kandungan), Negara Matahari Terbit tersebut mengeluarkan Information Disclosure Act. Dengan menggunakan aturan tersebut, korupsi yang besarnya nyaris 80 persen dari keseluruhan dana publik dengan dalih biaya entertainment pejabat Jepang berhasil diungkap.[5] Bisa dibayangkan efisiensi yang bisa terjadi apabila hak atas informasi mendapatkan penjaminan. Apabila hak kebebasan informasi mendapatkan penjaminan, tentunya DPR akan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, demikian juga sebaliknya.

Bukan hanya kaum elit politik yang bisa menikmati buah kebebasan informasi. Di Thailand, berkat Official Information Act, seorang ibu rumah tangga biasa berhasil mendapatkan informasi tentang hasil tes putrinya yang dinyatakan gagal masuk sekolah unggulan. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa bukan cuma pers, politisi, pekerja lembaga swadaya masyarakat atau kaum akademisi yang menuai faedah, tetapi khalayak luas dan masyarakat awam pun bisa mendapatkan manfaat besar dari kebebasan memperoleh informasi. [6]

Kebebasan informasi juga bukan produk ‘muktahir’ yang ‘kurang tepat’ atau ‘kurang pas’ apabila diterapkan dalam kondisi infrastruktur di Indonesia yang masih harus dibenahi. Di Swedia, hak atas kebebasan informasi sudah dikenal orang sejak dua ratus tahun yang lalu. Ketika itu yang namanya sistem database maupun teknologi informasi yang serba canggih masih belum dikenal, toh jaminan terhadap hak atas informasi berakar kuat di negeri para Viking tersebut.[7]

Kebebasan informasi juga tidak serta merta ‘mengancam’ rahasia negara. Menurut prinsip-prinsip dan model hukum internasional, kebebasan informasi mengakui bahwa ada sederetan informasi tertentu yang patut untuk dikecualikan setelah melalui serangkaian pengujian serta pertimbangan.[8] Jangka waktu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan. Di Amerika Serikat, dokumen yang masuk kategori rahasia negara, setelah diuji bersama oleh kalangan pertahanan keamanan dan akademisi sejarawan, setelah jangka waktu dua puluh lima tahun harus dibuka ke tangan publik.[9] Dapat dilihat bahwa upaya pelurusan sejarah dapat berjalan apabila ada pengakuan penuh terhadap hak atas informasi.

Untuk menggali contoh-contoh tentang kebebasan memperoleh informasi, sebetulnya kita tak perlu menengok jauh-jauh ke negara-negara tetangga. Pasal 28 F (perubahan kedua UUD 1945) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.’ Bahkan di daerah Gorontalo dan Kendari sudah ada peraturan daerah yang memberikan jaminan terhadp akses informasi publik dan dalam waktu dekat segera menyusul Pontianak serta Kota Malang segera mempunyai peraturan daerah yang sama. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kota Gorontalo, diatur informasi yang wajib diumumkan secara aktif, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang wajib diumumkan secepatnya dan informasi yang dikecualikan, termasuk pendirian Komisi Transparansi. Bahkan Gorontalo memberikan ancaman pidana kurungan 3 – 6 bulan dan denda Rp 50 juta – Rp 100 juta apabila seseorang secara sengaja tidak memenuhi atau melaksanakan putusan Komisi Transparansi.[10]

Hingga saat ini, tidak kurang dari lima puluh negara telah memberi jaminan kepada warga negaranya untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Lebih dari setengah dari negara-negara tersebut telah mengesahkan undang-undang tentang kebebasan informasi.[11] Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Freedominfo.org, kebijakan semacam ini telah berhasil membuka mata dunia terhadap kontaminasi radiasi yang terjadi di Australia dan bagaimana negara tersebut memberikan layanan kesehatan yang tidak memadai kepada para pengungsi, keracunan merkuri di Jepang juga pemberitaan tentang biaya entertainment untuk para pejabat di sana, ulah polisi rahasia di Meksiko, keuntungan raksasa yang diraup oleh perusahan minyak lepas pantai di Afrika Selatan dan Nigeria dan pembangunan saluran pembuangan air di New Delhi yang akhirnya berhasil dipercepat pembangunannya lantaran penduduk setempat meminta informasi seputar proyek tersebut. Pertengahan tahun 2003 dikabarkan Srilangka akan segera memberlakukan undang-undang kebebasan informasi. Berkat pengakuan terhadap kebebasan memperoleh informasi, demokrasi di negara-negara tersebut tetap hidup, tumbuh dan berkembang.

Di tingkat global kebebasan informasi juga menjadi isu yang vital. Wabah SARS yang terjadi nun jauh di Cina sana, yang penanggulangannya macet gara-gara Negeri Tirai Bambu tersebut enggan membuka informasi pada badan kesehatan dunia WHO, telah menyebabkan maskapai penerbangan Garuda Indonesia terpaksa menelan pil pahit lantaran terjadi penurunan keuntungan bersih sampai sebesar 80 persen. Kasus meninggalnya dr. David Kelly yang merupakan sumber utama yang mengungkap rekayasa informasi seputar senjata pemunah massa, yang menjadi alasan pasukan koalisi Amerika Serikat-Inggris-Australia melakukan invasi ke Irak, menunjukkan bahwa pemerintah memang cenderung membangun tembok tinggi dan tebal yang memisahkan proses penyelenggaraan pemerintah dan kontrol publik.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana Indonesia memberikan jaminan terhadap hak atas informasi yang merupakan oksigen demokrasi? Haruskan demokrasi Indonesia mati muda gara-gara kehabisan napas?

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS):
Ketertutupan Menyebabkan Kerugian Global
Februari 2003, dunia terancam oleh SARS dari Cina. Akibatnya sejumlah negara dinyatakan WHO terlarang untuk dikunjungi, termasuk Asia Tenggara. Industri transportasi udara dan pariwi\sata menjadi salah satu yang paling terpuruk. Di tahun 2003 ini, lantaran adanya ancaman SARS, juga meletusnya perang Irak dan ancaman terorisme dalam negeri, Garuda Indonesia memperkirakan penurunan keuntungan bersih sebesar 80 persen untuk tahun 2003.[1] Dibandingkan tahun lalu yakni Rp 503 milyar, Garuda Indonesia hanya bisa membukukan keuntungan bersih sekitar Rp 100 miliar. Upaya global menanggulangi wabah penyakit ini akan jauh lebih efektif apabila pemerintah Cina membuka informasi seluas-luasnya tentang SARS kepada dunia, khususnya WHO. Lantaran sikap tersebut, berbagai negara terpaksa menelan pil pahit

Senjata Pemusnah Massa (Weapon of Mass Destruction):
Invasi berdasarkan ‘Rekayasa Informasi’
Maret 2003, Koalisi Amerika Serikat, Inggris dan Australia melakukan invasi terhadap Irak. Alasan utama adalah kekuatiran adanya senjata pemusnah massa (weapons of mass destruction/WMD). Senjata tersebut sendiri tidak kunjung ditemukan setelah berbulan-bulan perang tersebut usai. Juli 2003, dr David Kelly, sumber utama laporan BBC tentang keberadaaan senjata pemusnah massal Irak, ditemukan meninggal dunia dengan pergelangan tangan teriris. BBC menyiarkan bahwa senjata pemusnah massal tak lebih dari rekayasa yang dilebih-lebihkan. Pelajaran yang dapat dipetik adalah setiap pemerintahan memang mempunyai kecenderungan menciptakan sekat tebal antara proses penyelenggaraan pemerintahan dengan kontrol publik. Kebanyakan pemerintah lebih senang melaksanakan kebijakannya secara diam-diam, bahkan pemerintah yang demokratis sekalipun lebih suka melakukan sebagian besar urusannya jauh dari penglihatan publik.
BAB II
PROSES LEGISLASI DI DPR
Perjalanan RUU Kebebasan Informasi Sepanjang 2003

Pentingnya kebebasan informasi sudah lama dikedepankan oleh Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi (selanjutnya disebut Koalisi KMI) sejak bulan Desember 2000. Koalisi KMI ini terdiri dari sekitar 40 lembaga swadaya masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, sederetan individual yang punya kepedulian terhadap kebebasan informasi juga organisasi pemerintah yang mengfokuskan perhatian pada pembaruan hukum. Selain melakukan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) serta mendorong lahirnya perda di beberapa daerah, Koalisi KMI ini juga melakukan serangkaian diskusi, membuat iklan layanan masyarakat di media massa, melakukan studi banding ke sejumlah negara, menyelenggarakan diskusi di berbagai kota dan melakukan beraneka kegiatan kampanye lainnya. RUU dari Koalisi ini kemudian mejadi bahan masukan utama bagi DPR dan sempat mengalami penyempurnaan serta pembahasan di badan legislasi (baleg) DPR sebelum disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada bulan Maret 2002. Pada tahun 2002 ini pula Transparancy International (TI) mencanangkan Right to Information sebagai tema kampanye. Lalu bagaimana perjalanan isu kebebasan informasi itu sendiri di sepanjang tahun 2003?

Langkah Konvensional di Tingkat Nasional

Tahun 2003 ini diawali dengan berita baik dari dunia internasional. Di bulan Januari 2003, survey yang dilakukan oleh freedominfo.org menunjukkan bahwa sejumlah lembaga keuangan internasional, seperti Asian Development Bank, Inter-American Development Bank, IMF juga EBRD, kini tengah mengkaji kebijakan informasi mereka agar dapat membuka lebih banyak informasi lagi kepada publik.[12] Sementara itu di dalam negeri, DPR mengesahkan Panitia Khusus RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik pada bulan Februari 2003.

Akan tetapi, beberapa saat setelah pimpinan DPR memutuskan menjadwalkan pembentukan Pansus RUU Kebebasan Memperoleh Informasi, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengusulkan agar pembahasan RUU Kebebasan Informasi dilakukan terintegrasi dengan pembahasan RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen, dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keinginan BIN disambut oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif yang menyatakan ingin memadukan pembahasan RUU Kebebasan Informasi dengan RUU Rahasia Negara dan RUU Intelijen.[13]

Penggabungan sejumlah pembahasan RUU yang saling berbeda paradigma seperti ini mirip mencoba mencampur minyak dengan air. RUU-RUU yang lain menggunakan paragidma ketertutupan yang merupakan kebalikan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas badan publik yang menjadi esensi RUU KMI. Ini yang menyebabkan RUU KMI berbeda bak bumi dan langit dengan RUU-RUU lain yang dibahas bersama-sama dalam Pansus DPR tersebut.

Hal ini terlihat jelas pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sepanjang bulan Maret 2003 sampai Juni 2003. Ketua BIN menyatakan bahwa kebebasan informasi hanya akan membahayakan negara. Persepsi keliru semacam ini langsung disanggah oleh Koalisi KMI. Pada pertengahan bulan Maret 2003, dalam seminar internasional tertutup tentang Kebebasan Informasi, Koalisi kembali menyerukan agar Pansus DPR konsisten terhadap prinsip-prinsip internasional tentang kebebasan informasi.[14] Prinsip internasional sendiri mengakui adanya informasi tertentu yang layak untuk mendapatkan pengecualian. Akhir bulan April 2003, kembali muncul dorongan dari dunia internasional yang mendesak agar Pansus dapat menggodok RUU tersebut sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia.[15]

Bulan-bulan berikutnya, di tengah berlangsungnya pengerahan operasi militer ke Aceh, terus berlangsung RDPU dengan sejumlah pihak yang terkait dengan isu kebebasan memperoleh informasi tersebut di DPR. Di bawah ini tercantum cuplikan ringkas berisi sebagian dari poin-poin penting yang diutarakan oleh berbagai pihak, termasuk di antaranya Koalisi KMI, yang memberi masukan di dalam forum RDPU ini.

Pada bulan Juli-Agustus 2003, berlangsung sebuah konferensi oleh Open Society Justice Initiative di Moscow. Perjalanan Koalisi KMI memperjuangkan RUU kebebasan informasi termasuk salah satu yang dipresentasikan di sana. Acara ini mengkaji bagaimana partisipasi organisasi masyarakat madani kini berkembang tidak hanya melakukan lobi tetapi sekaligus membuat draft undang-undang kebebasan informasi. Yang menjadi perhatian dalam acara ini adalah pergeseran yang terjadi di lima benua di dunia, yang tidak sekedar berpihak pada demokrasi tetapi juga pada transformasi relasi antara masyarakat madani dengan Negara.

Isu rahasia negara vs kebebasan informasi kembali berhembus pada bulan November 2003. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Sudradjat menyatakan bahwa penggunaan dana untuk operasi militer di Aceh belum tentu bisa dipublikasikan karena ada hal yang menyangkut rahasia negara. Di penghujung tahun ini, yakni bulan Desember 2003, Panitia Kerja (Panja) DPR yang merupakan bagian dari Pansus RUU KMIP DPR yang terbentuk sejak November 2003 kembali bekerja guna menyempurnakan RUU KMIP usul inisiatif DPR sebelum diserahkan kepada Presiden guna mendapatkan tanggapan serta siapakah yang akan ditunjuk mewakili Presiden untuk melakukan pembahasan bersama DPR sesuai mekanisme pembuatan UU yang lazim. Berdasarkan jadwal terakhir yang diperoleh dari DPR, maka dalam pertengahan bulan ini DPR akan mengadakan pleno untuk merumuskan RUU KMI.

Langkah Progresif di Tingkat Lokal

Bulan April 2003 ditandai dengan berita baik dari Kota Malang yang mendorong lahirnya Peraturan Daeran tentang transparansi. Bulan September 2003 Kalimantan Barat juga tengah menggodok Peraturan Daerah Transparansi Penyelanggaraan Pemerintahan). Perumusannya sendiri mengacu pada Perda Kota Gorontalo no 3 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo dan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi versi Koalisi KMI. Sementara sepanjang bulan Oktober 2003, tim perumus dari Koalisi KMI membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik versi Pemerintah. Dapat dilihat bahwa, sementara di tingkat nasional para pengambil keputusan banyak bersikap konvensional, kebebasan informasi justru melangkah dengan begitu maju di tingkat daerah.
BAB III
KASUS-KASUS KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI
Lagi-Lagi Rahasia Negara

Perjuangan menegakkan demokrasi, menurut cendekiawan asal Republik Ceko Milan Kundera, sama beratnya seperti perjuangan manusia melawan lupa. Demi menyegarkan ingatan, mari kita tinjau sejenak kasus-kasus seputar kebebasan informasi yang terjadi di sepanjang tahun 2003, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Anti Terorisme dan Rahasia Negara: Kebebasan Informasi ‘Berbahaya’?

Tahun 2003 dibuka dengan pengajuan gugatatan judicial review (uji materi) terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) no 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perppu no 2 Tahun 2002 tentang pemberlakukan Perppu no 1 Tahun 2002.[16] Dua perppu ini lahir sepekan setelah bom beledak di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Menurut Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, gabungan lebih dari 50 lembaga dan perorangan di seluruh Indonesia yang menolak Perppu Anti Terorisme karena akan mengancam keselamatan masyarakat sipil, kedua perppu tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan yang lain dan mengancam hak-hak sipil.[17]

Menurut Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, terorisme seharusnya diberantas dituangkan dengan tindakan kontrol bahan peledak, yang secara normatif menurut undang-undang, hanya ada di tangan tiga lembaga berwenang yakni TNI, Polisi dan Badan Intelijen Negara (BIN).[18] Perppu Anti Terorisme semacam ini tergolong model penanganan kejahatan yang cenderung digunakan negara otoriter, sehingga berpeluang menimbulkan rekayasa oleh aparat dalam upayanya mencegah tindak kejahatan.[19]

Alih-alih membenahi diri, Kepala BIN Hendropriyono malah menuding balik dan mempertanyakan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BIN dengan Pansus RUU Kebebasan Memperoleh Informasi, Hendropriyono berpendapat bahwa informasi adalah senjata dalam perang intelijen. Kebebasan informasi yang seluas-luasnya, menurut Hendropriyono, dapat membahayakan negara.[20] Pada hari yang sama, DPR menyetujui dua RUU tentang pemberantasan tindak terorisme menjadi undang-undang, menggantikan Perppu Anti Terorisme.[21]

Menurut Koalisi KMI, ini persepsi yang keliru. Draft RUU keluaran Koalisi bahkan merinci secara khusus tentang pengecualian dan penyampingan informasi publik dalam Bab IV dalam pasal 14 dan pasal 15. Prinsip internasional tentang hak masyarakat untuk mengetahui, mengatur bahwa setiap permintaan informasi yang diajukan terhadap badan publik harus dilayani kecuali apabila informasi yang diminta masuk dalam lingkup pengecualian.

Dalam draft RUU keluaran Koalisi, informasi yang dapat dikecualikan adalah: yang apabila dibuka akan menghambat atau mengganggu proses penegakan hukum, merugikan perlindungan HAKI dan persaingan usaha sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan nasional (yakni informasi tentang rencana mengenai cara dan proses perolehan informasi oleh intelijen dan mengenai taktik dan strategi operasi), dapat mengganggu hubungan baik dengan negara lain, yang tidak terkait degnan penyelenggaran negara yang apabila dibuka akan merugikan satu negara atau lebih, dan melanggar privasi pribadi.[22]

Sukhoi-Gate: Mana Transparansi Penyelenggaraan Negara?

Bulan Juli 2003, DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas soal pembelian empat unit pesawat jet tempur Sukhoi dan dua heli Mill tipe Mi-35P oleh pemeirntah. Pembelian burung besi tersebut sendiri berlangsung pada bulan April lalu ketika Presiden Megawati berkunjung ke Rusia. Prosedur pembelian Sukhoi tersebut menelan biaya sekitar US$ 192,9 juta dengan sistem imbal beli. Dalam kasus Sukhoi, yang menjadi inti permasalahan adalah bahwa pembelian ini dipandang melabrak prosedur baku, yakni dilakukan tanpa sepengetahuan Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil. Yang diminta mengurusi soal pembelian Sukhoi justru Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soewandi lewat kantong Bulog (Badan Urusan Logistik). Keruwetan soal masalah pembayaran kemudian menjadi tambah rumit karena Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Anshari Ritongan menyatakan bahwa dirinya ternyata belum menyiapkan dana untuk melangsungkan pembelian burung besi tersebut.

Koalisi KMI sendiri berpandangan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintah harus dilakukan secara transparan, partisipatis dan akuntabel. Demi mewujudkan pemerintah terbuka dalam negara hukum yang demokratis, kebebasan memperoleh informasi haruslah mendapatkan jaminan penuh. Hak untuk memperoleh informasi publik adalah hak asasi manusia yang merupakan unsur penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Berdasarkan RUU kebebasan informasi versi Koalisi KMI sendiri, tercantum dengan tegas kewajiban badan-badan publik untuk mengeluarkan informasi kepada masyarakat

Yang sangat menyakitkan, pemerintah membuat keputusan yang tidak populer itu, justru ketika muncul keinginan bersama untuk memerangi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertanyaannya, jika akses informasi horisontal (antar lembaga pemerintah) saja diabaikan, bagaimana dengan akses informasi vertikal (dari publik ke pemerintah)?

Kasus Sukhoi, sekali lagi menunjukkan akar dari persoalan korupsi, kolusi, nepotisme di Indonesia adalah lemahnya kontrol publik terhadap pemerintah. Pemerintah mempunyai kapasitas yang luar biasa untuk mengeliminir keterlibatan publik dalam proses pengambilan kebijakan. Penyelenggaraan kekuasaan benar-benar menjadi entitas yang tak terjamah oleh publik. Oleh karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan dalam kerangka reformasi adalah memperkuat kedudukan masyarakat di hadapan negara. Di sini, pelembagaan prinsip hak-hak atas informasi menjadi sangat urgens. Karena esensi dari prinsip ini adalah memberikan perangkat politik bagi publik untuk melakukan counter-intelijence terhadap penyelenggara kekuasaan.



Dana Operasional Aceh:
Penggunaan Dana Publik = Rahasia Negara?

Bulan November 2003, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Sudrajat menyatakan kepada pers bahwa penggunaan dana negara untuk kebutuhan operasi militer di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tampaknya tidak akan dibuka kepada publik. Seusai rapat koordinasi di Kantor Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan, Sudradjat menyatakan, “Kami tetap akan transparan dalam penggunaan dana untuk operasi militer di Aceh. Tapi transparansi itu belum tentu bisa dipublikasikan karena ada hal yang menyangkut rahasia negara.” Dirinya menambahkan bahwa audit dana operasi militer akan dilakukan secara internal oleh Markas Besar TNI. Hasil audit kemudian diserahkan ke Departemen Pertahanan untuk diverifikasi, sebelum diserahkan ke BPK.

Mengacu pada RUU draft ke-4 yang dikeluarkan oleh Koalisi, informasi pertahanan keamanan yang mendapatkan pengecualian adalah rencana mengenai cara dan proses perolehan informasi oleh intelijen dan mengenai taktik dan strategi operasi. Sementara penggunaan dana operasi militer tidak termasuk informasi yang dikecualikan, karena informasi tersebut adalah tentang hal yang telah dilaksanakan, bukan lagi rencana. Pelaksanaan operasi militer ke Aceh sendiri menerapkan sistem embeded journalism dimana para wartawan dapat mengikuti operasi militer dan menyiarkan informasi. Dengan demikian, informasi ini sudah masuk domain publik, sehingga sudah layak dan sewajarnyalah apabila audit dana operasi militer tidak termasuk kategori rahasia negara.

Operasi militer ke Aceh sendiri menggunakan dana APBN yang besarnya Rp 1,4 trilyun. Sementara operasi militer merupakan keputusan pemerintah yang termasuk dalam ranah penyelenggaraan negara. Dalam melakukan penyelenggaraan negara, pemerintah menunaikan mandat dari rakyat. Oleh karena itu, wajar apabila dana tersebut mutlak harus dilaporkan seluruhnya kepada publik.

Koalisi KMI sendiri mengakui bahwa rahasia negara merupakan kebutuhan yang tak terelakkan bagi negara-negara berdaulat. Rahasia negara adalah prosedur standar untuk melindungi kepentingan nasional serta pertahanan keamanan negara. Masalahnya apakah penggunaan dana operasi militer termasuk dalam informasi yang dikecualikan dari kewajiban membuka informasi? Apabila diterapkan secara serampangan, alasan rahasia negara hanya digunakan sebagai dalih untuk menutupi korupsi. Lantas siapakah yang punya wewenang untuk menentukan mana yang rahasia dan mana yang tidak? Para pejabat publik bisa saja semena-mena menyembunyikan informasi yang dikelolanya dengan klaim bahwa informasi tersebut masuk ke dalam ranah rahasia negara. Oleh karena itu Koalisi KMI memandang perlu adanya sebuah lembaga independen yang berwenang melakukan klasifikasi informasi.

Kasus-Kasus Permintaan Informasi: Sulitnya Mengakses Dokumen Publik

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga punya cerita tentang sukarnya mengakses informasi dari sejumlah badan publik. Berikut adalah cuplikan sejumlah kasus yang lengkapnya dapat dibaca dalam Position Paper yang dikeluarkan oleh Koalisi KMI ini.

Permintaan Informasi: Diping-pong, Dipersulit Bahkan Ditolak Dengan Kasar

Ketika meminta data dari Kejaksaaan Agung tentang penerbitan SP3 untuk kredit macet Texmaco, Indonesian Corruption Watch (ICW) diping-pong dari satu meja ke meja lain. Permintaan informasi oleh ICW untuk mendapatkan salinan SP3 pada tanggal 2 Juli 2003 ditolak mentah-mentah. Alasan yang dikemukakan oleh Kejagung adalah karena belum ada undang-undang yang mengatur untuk mengeluarkan data ke tangan publik. Transparancy International (TI) Indonesia juga mendapatkan kesulitan dari pihak KPU. Bulan Agustus 2003, TI Indonesia meminta informasi seputar data hasil audit dana partai tahun lalu. Yang diterima justru nada kasar sang ajudan menolak memberikan informasi dengan alasan ada peraturan pemerintah yang melarang membuka informasi tersebut. Solidaritas Perempuan yang melakukan advokasi terhadap warga yang mengalami kekerasan dari pihak polisi akibat memprotes pertambangan emas di Idi Rayon Sumatera mengalami kesulitan mengakses informasi tersebut dari kepolisian.


Data Tercecer dan Tidak Terkoleksi Dengan Rapi

Elsam juga mengalami kesulian meminta informasi dari pihak Kejaksaan Agung. Ketika Elsam meminta informasi, yakni BAP tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, pihak Kejaksaan Agung justru tidak tahu jalur mana yang mesti ditempuh apabila ada masyarakat yang ingin mengakses dokumen. Selain itu, dokumen yang menyangkut masalah proses peradilan tidak pernah terkoleksi dengan rapi dan datanya tersebar entah kemana.

Perlu Uang Sebagai Pelicin untuk Mendapatkan Informasi

Majalah TEMPO juga mengalami kesulitan mengakses akte pembelian tanah saat menyiapkan pemberitaan soal penggusuran lantaran Badan Pertanahan Nasional tidak memperbolehkan publik mengakses informasi tersebut. Walhi pun mengungkapkan bahwa informasi soal akte yang seharusnya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional mesti diperoleh diam-diam dengan cara ‘membeli’.

BAB IV
KESIMPULAN

Dapat dilihat adanya gelombang yang menyambut kebebasan informasi sebagai isu vital di tatanan global. Hal ini dapat dilihat dari bahwa ada sekitar 50 negara yang memberi jaminan penuh atas hak memperoleh informasi. Sementara di Indonesia sendiri di tingkat nasional justru muncul sikap-sikap yang cenderung konvensional menanggapi kebebasan informasi ini. Lagi-lagi isu soal rahasia negara kembali muncul, ditambah dengan keenganan untuk menanggapi kebebasan informasi karena dianggap buang-buang anggaran.Padahal di tingkal lokal yakni pemerintah daerah, justru muncul langkah-langkah progresif. Gorontalo dan Kendari sudah menunjukkan langkah maju, yang sebentar lagi akan disusul oleh Malang dan Kalimantan Barat.

Fenomena ini menujukkan bahwa ada keganjilan yang terjadi di sini. Sementara di tingkat global dan lokal kebebasan informasi sudah dipandang sebagai isu vital, justru para pengambil keputusan di tingkal nasional memandang hal ini dengan kacamata yang serba konvensional.
BAB V
REKOMENDASI

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tahun 2003 diwarnai oleh sejumlah kasus tentang kebebasan informasi yang terjadi baik di tanah air maupun di dunia internasional.

UU kebebasan informasi sendiri telah diamanahkan dalam konstitusi dan UU tentang Propenas. Kebebasan informasi, seperti diingatkan oleh Komisi Hukum Nasional, sudah tidak bisa ditawar lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia ini. Sedikit demi sedikit kita harus membangun pranata kemasyarakatan yang memadai dimana masyarakat yang mendapat informasi dengan baik dan benar (well-informed society) merupakan syarat baku kemajuan masyarakat itu sendiri.

Tahun 2003 menunjukkan bahwa berbagai pihak, termasuk pemerintah dan DPR, punya peran besar dalam memperjuangkan kebebasan informasi. Kebebasan informasi barulah menjadi lengkap apabila masyarakat tidak sekedar tahu akan tetapi menyambut. Informasi sendiri merupakan oksigennya demokrasi. Sebagai masyarakat madani Indonesia yang tengah berkembang, napas kehidupan demokrasi kita semua hanya bisa terjaga apabila hak atas informasi mendapatkan jaminan penuh dari semua pihak.

Dengan menyambut angin segar yang bertiup di dunia internasional seraya juga mendorong inisiatif yang tumbuh di tingkat daerah yang kesemuanya mendukung kebebasan informasi, maka Koalisi KMI mendorong pemerintah juga DPR yang merupakan pemain utama dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional agar bersikap lebih progresif. Sikap konvensional yang muncul di tingkat nasional justru tampak sebagai sebuah keganjilan dimana berbagai bentuk dorongan dan usulan inisiatif bermunculan dari tingkat global dan lokal. Apabila hak warga negara atas informasi terabaikan, maka yang tertinggal hanyalah sebuah demokrasi yang kembang kempis kehabisan napas dan tak lama kemudian mati. Oleh karena itulah, Koalisi KMI terus mendorong agar para pemain utama di tingkat nasional, yakni pemerintah juga DPR mengambil sikap menyambut bahkan ikut bergerak maju guna menanggapi isu kebebasan informasi yang punya nilai penting di tingkal global juga di tingkat lokal.


[1] M Nawir Messi, M Ikhsan dan Santoso Birokrasi, Korupsi dan Reformasi: Kasus Pelayangan KTP INDEF-The Asia Foundation-USAID (1999) hal. 79
[2] Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Melawan Tirani Informasi hal. 8
[3] Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi, Kata Pengantar pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Panitia Khusus DPR RI untuk RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, 6 Maret 2003.
[4] Kompas, Kampanye Pemberantasan Korupsi Digalakkan di Tingkat Global, 11 Desember 2003
[5] Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi, Kebebasan Informasi di Berbagai Negara, hal 69.
[6] Majalah Tempo Kapan Informasi di Indonesia Lezat? 5-12 Mei 2003
[7] Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi, Kebebasan Informasi di Berbagai Negara hal 114.
[8] Lihat Article 19, Model Hukum Kebebasan Informasi dan Hak Masyarakat untuk Mengetahui
[9] Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi, Kebebasan Informasi di Berbagai Negara hal.29
[10] Peraturan Daerah Kota Gorontalo No 03 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo, Pasal 33 Ayat (1).
[11] Freedominfo.org 2003 Survey of Freedom of Information and Access to Government Records Around the World www.freedominfo.org. Survey ini dilakukan dalam rangka International Right to Know Day yang diperingati 28 September 2003 lalu. Silakan lihat situs www.righttoknowday.net
[12] Freedominfo.org, press release, 21 Januari 2003.
[13] Kompas Kebebasan Informasi vs Kerahasiaan Negara: Menguji Komitmen DPR pada Reformasi, 25 Februari 2003
[14] Kompas, RUU Kebebasan Informasi Harus Jadi Acuan, 17 Maret 2003
[15] Article 19, Article 19 comments on drafting of Freedom of Information Law (press release), 30 April 2003
[16] Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Judicial Review bagi Perppu Anti Terorisme
[17] Republika, LSM Gugat Perppu Antiterorisme, 23 Januari 2003
[18] Media Indonesia, UU yang Ada Cukup Buat Tangani Terorisme, 5 Februari 2003
[19] Koran Tempo, Munir: RUU Antiterorisme Akan Kembalikan Format Orde Baru, 21 Februari 2003
[20] Koran Tempo, BIN: Kebebasan Informasi Berbahaya, 7 Maret 2003
[21] Republika, RUU Antiterorisme Disetujui jadi UU, 7 Maret 2003
[22] untuk lebih jelasnya, lihat draft ke-4 RUU keluaran Koalisi.