Monday, October 25, 2004

LSM anggota Koalisi untuk Kebebasan Informasi

AJI
Aliansi Jurnalis Independen
Jl. LANI no. 12A, Pejompongan Jakarta 10210
http://www.ajinews.or.id/
Tel: +62 21 5711044/5711056
Fax: +62 21 5711063
Email: ajioffice@aji-indonesia.or.id
AJI adalah satu di antara 30-an organisasi jurnalis di Indonesia. AJI lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Soeharto yang membredel tiga media berpengaruh yakni Tabloid DeTIK, Majalah Editor dan Majalah Tempo pada 21 Juni 1994 tanpa alasan yang jelas. Lahir sebgai organisasi terlarang pada 7 Agustus 1994, organisasi ini kemudian mendapat apreasi secara luas.

Di dalam negeri, AJI diakui sebagai salah satu elemen penting gerakan prodemokrasi di Indonesia. Sedang pengakuan dari masyarakat internasional, antara lain datang dari International Federation of Journalist (IFJ), Article XIX, International Freedom Expression Exchange (IFEX), International Press Institute (IPI), United National on Education and Cultural Organization (UNESCO) dan lain-lain.

ATVLI
Asosiasi TV Lokal Indonesia
Gedung Pers Bali K Nadha Jl. Kebo Iwa 63 A Denpasar-Bali
Telp : 0361-42-7372
Fax : 0361-426949
Email: atvli@yahoo.com
Gerakan otonomi daerah dan kebutuhan akan informasi yang menjawab kebutuhan daerah memicu munculnya inisiatif untuk mendirikan station televisi lokal. Tumbuh suburnya TV lokal di Indonesia membawa konsekuensi lahirnya kebutuhan untuk membentuk asosiasi. ATVLI ini bermisi mewujudkan spirit otonomi daerah yang bermartabat untuk persatuan Indonesia.

Dalam perjalanannya lembaga ini ikut serta dalam advokasi UU Penyiaran pada akhir tahun 2003 dan turut memberi masukan kepada DPR.

Bina Desa
Bina Desa
Jl. Saleh Abud 18-19, Otto Iskandardinata, Jakarta 13330
Telp: 8199749, 8519611
Fax: 8500052
Email: binadesa@indo.net.id
Sejak berdiri tahun 1975, Bina Desa bergerak di pengembangan sumber daya manusia terutama di pedesaan. Tujuan lembaga ini adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang manusiawi, adil dan makmur melalui proses demokratis dan bertujuan menguatkan peran rakyat dalam menentukan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Bidang kegiatan utama lembaga ini mencakup pertanian, air bersih dan sanitasi, gender, usaha kecil, lingkungan hidup, hak asasi manusai, demokrasi, sektor informal, pembangunan perkotaan, peternakan, anak, kelautan dan perikanan. Bidang-bidang ini dilaksanakan dalam bentuk studi, penelitian, survai, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan masyarakat, penerbitan, advokasi, seminar, dan perkreditan.

Lembaga ini pernah melakukan kegiatan-kegiatan evaluasi, pendampingan masyarakat monitoring, pendidikan dan pelatihan, advokasi, penerbitan, pelatihan manajemen, pertukaran petani Asia, workshop pertanian, pendampingan melalui jual beras murah dan program untuk pangan, dan lain-lain.

CETRO
Centre for Electoral Reform
Jl. Sungai Gerong No.19 , Jakarta 10230 – Indonesia
www.cetro.or.id
Telp: 3190 7468
Fax: 322442
Email: cetro@cetro.or.id, cetro@cbn.net.id, cetro@dnet.net.id
Sejak berdiri tahun 1999, lembaga ini memfokuskan pada reformasi di bidang pemilihan umum. Dalam Pemilu 2004 mendatang, CETRO banyak melakukan kajian, advokasi juga simulasi, survei dan pendidikan masyarakat mengenai pelaksanaan sistem yang baru.

Forum LSM DIY
Jl. Pandeyan Gg. Empu Sedah UH V/785 B 55161 DI Yogyakarta
0274-418202
0274-418202
forum@yogya.wasantara.net.id
Lembaga yang berdiri sejak tahun 1986 ini merupakan forum 74 lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di DI Yogyakarta. Lembaga ini memusatkan perhatian pada advokasi, penelitian dan penerbitan buku-buku tentang isu-isu lingkungan hidup, gender, anak dan kesehatan.

Forum Rektor-YPSDM
Jl. Dayang Sumbi No. 7 Bandung
Telp: 022 - 251 7415, 251 1365
Fax: 022 – 251 7416
Lembaga yang berbasis di Bandung ini ikut serta dalam advokasi untuk Konstitusi Baru, perubahan UU Politik. Lembaga ini juga menyikapi pemilu dan melakukan kajian tentang fungsi DPRD. Lembaga ini juga ikut serta dalam koalisi yang menyerukan agar batas sumbangan individu untuk partai dalam Pemilu 2004 sebesar 1 milyar.

GANDI
Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi
Jl. Raya Kebayoran Lama No.72, Jakarta Barat
Telp: 53678143
Fax: 53678143
Email: wisantara@yahoo.com
Sejak berdirinya di tahun 1999, lembaga yang memfokuskan pada gerakan anti diskriminasi ini memfokuskan perhatian pada promosi toleransi dan pluralisme, promosi hak asasi manusia dan penguatan masyarakat sipil dengan melakukan riset/analisa konflik serta advokasi/lobi. GANDI didirikan sebagai wadah bersama untuk menghapuskan diskriminasi di Indonesia dengan visi menjunjung tinggi kesetaraan, toleransi dan kemajemukanlah.

Saat ini GANDI lebih fokus kepada penguatan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, kemajemukan . Produk hukum yang sedang ditangani adalah RUU kewarganegaraan dan catatan sipil.

ICRP
Indonesian Conference in Religion and Peace



Sejak berdiri, lembaga ini menjalankan sederetan aktivitas seperti pelatihan resolusi konflik dan dialog antar agama di sejumlah kota seperti Malang, Banyuwangi dan Kediri; menyelenggarakan lokakarya untuk membangun dan memperkuat jaringan kelompok antar agama di Semarang dan Solo, mengadakan pelatihan untuk pelatih (TOT) untuk para pemimpin dari afiliasi agama yang berbeda, aksi rekonsiliasi di Ambon dan membangun jaringan antar kepercayaan. Selain resolusi konflik, ICRP juga melakukan pendidikan damai untuk anak-anak dan perempuan.

ICW
Indonesian Corruption Watch
Jl. Tulodong Bawah no. 9, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, INDONESIA
http://www.antikorupsi.org/
Telp: 9195974
Fax: 573 9448
Email: icw@antikorupsi.org
ICW lahir pada tahun 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang bersih dan bebas dari KKN. Misi ICW adalah memberdayakan masyarakat dalam memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

Dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian masyarakat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik, penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik, prakarsa masyarakat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta masyarakat luas untuk diadili dan mendapat sanksi sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi, menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi; dan memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.

ICEL
Indonesian Center for Environmental Law
Jl. Dempo II No.21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12120
Telp: 7262740/7233390
Fax: 7269331
Email: icel@indosat.net.id
Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) merupakan organisasi hukum lingkungan non-pemerintah (ornop) yang independen, bergerak dalam bidang advokasi dan pemberdayaan, yang berupaya mewujudkan hak dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Kegiatan ICEL antara lain: Environmental Law dan Enforcement Training, Training dan Workshop tentang Course of Environmental Law and Administration, Penyusunan Pedoman Penegakan dan Penataan Lingkungan, Training Mediasi Lingkungan, Pelatihan Paralegal, Memberian bantuan hukum dalam perkara-perkara lingkungan hidup (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan lain-lain. ICEL telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, LSM, dan lain-lain dalam upaya advokasi kebijakan, sehubungan dengan lingkungan hidup, maupun pengembangan wacana.

IICT
Indonesian Institute for Conflict Transformation


Email: iict@cbn.net.id
Lembaga ini bekerjasama dengan Mahkamah Agung dalam proyek percontohan mediasi di pengadilan. Lembaga ini juga turut mempersiapkan pedoman perilaku profesi (pedoman perilaku profesi) mediator dan akan melakukan evaluasi tentang efektivitas pelaksaannya.

ISAI
Institut Studi Arus Informasi
Jl. Utan Kayu 68H Jakarta 13120
http://www.isai.or.id/
Telp: 857-3388
Fax: 857-3387
Email: office@isai.or.id
ISAI adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang berbentuk yayasan dan berkedudukan di Jakarta. Organisasi ini bergerak di bidang-bidang riset media, jurnalisme bebas dan studi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada hubungannya dengan kebebasan berpendapat di Indonesia maupun Asia Tenggara sebagai negara-negara tetangganya. Program-programnya adalah: pelatihan jurnalistik (mengadakan pelatihan jurnalistik untuk radio dan media cetak.

Sejak 1995 hingga 2003 melatih kurang lebih 1.400 pekerja media), penerbitan buku (sebanyak 75 judul buku telah diterbitkan, diantaranya: Bayang-Bayang PKI, Golkar Punya ABRI, Peristiwa 27 Juli, Terbunuhnya Udin, Wartawan Terpasung, Insiden Balibo, Meliput Pemilu, Civil Islam, Kerusuhan Etnis di Kalbar, Amuk Makassar, Kerusuhan Tasikmalaya, Kerusuhan Kebumen dll.) dan Pemantauam Media (melakukan pemantauan media diberbagai kejadian, seperti pemilu, kerusuhan dan keadaan perang. Membangun jaringan pemantauan media dengan beberapa lembaga: Kippas (Medan), LSPS (Surabaya), LP3Y (Yogyakarta), Lespi (Semarang), and Elsim (Makassar)).

IMLPC
Indonesia Media Law and Policy Center
Plaza Bumi Daya 20th Floor Suite 19 Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Jakarta 10310
www.implc.or.id
Telp: 39838743
Fax: 39838744
Email: implc@implc.or.id
Pada awal mulanya IMLPC merupakan salah satu dari 5 Departemen bernama Media Law Department di Bawah Internews Indonesia yang merupakan salah satu organisasi non-pemerintah yang berasal dari Amerika Serikat. Dalam perjalannannya, Media Law Dept banyak berkomunikasi dengan berbagai pihak dengan latar belakang industri radio siaran, tv siaran, penyiar radio dan tv, organisasi media, organisasi jurnalis, organisasi periklanan, akademisi, organisasi lainnya, bahkan Pemerintah dan DPR. Dalam perjalanannya pula Media Law Department dipersiapkan untuk menjadi salah satu NGO Indonesia dengan berbadan hokum Yayasan dengan nama Indonesia Media Law and Policy, dan saat ini segala sesuatunya sedang dipersiapkan.

Oleh karena perkembangan di dunia media maka akhirnya IMLPC mencoba mengembangkan visi dan misinya sebagai pusat kajian tentang kebijakan dan hokum media untuk Indonesia, dengan tujuan: a. menjamin, menumbuhkembangkan, dan memajukan demokrasi, kemerdekaan pers, hak asasi manusia dan kebebasan mengakses informasi melalui media di Indonesia; b. membantu kreativitas industri media melalui pendekatan yurisprudensi, legal drafting dan penelitian, dan c. membangun semangat aliansi kerjasama semua elemen media, penikmat dan pengguna media.

KONTRAS
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Jl. Mendut no. 3 Menteng Jakarta 12510
Telp: 314 5940
Fax: 314 5940
Email:
Kontras dibentuk bulan Maret 1998 oleh koalisi 12 LSM pro-demokrasi seperti KIPP, AJI, YLBHI dan PMII serta gabungan aktivis menanggapi upaya pembungkaman oleh pemerintah Indonesia dengan cara penghilangan. Visi Kontras adalah demokrasi harus ditegakkan atas kekuatan rakyat dan prinsip-prinsip kebebasan dari rasa takut, tekanan, kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
Kegiatan KONTRAS antara lain melakukan perlawanan terhadap kekerasan politik dan mendorong proses hukum, menangani kondisi fisik maupun psikologis korban dan mendorong dialog seputar kekerasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia.

KPOD
Komisi Peduli Otonomi Daerah



Data tidak tersedia

KRHN
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional



Lembaga ini bergerak di bidang kajian hukum. Selain advokasi kebebasan informasi, lembaga ini turut serta dalam advokasi dan penelitian soal konstitusi baru, pemantau peradilan dan undang-undang pokok agraria.

Lakpesdam NU
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia-Nahdlatul Ulama



Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM-NU) didirikan dengan keputusan muktamar NU ke-30 di Lirboyo Kediri November 1999. Visinya adalah menuju tatanan masyarakat yang berkeadilan, dengan misi mengupayakan sistem perundang-undangan yang mempengaruhi kebijakan yang menjamin terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis serta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

Aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan sampai saat ini adalah: layanan pendidikan alternatif (Diknas), pembinaan pedagang informal dan peningkatan pendapatan wanita dalam mengatasi dampak kerusuhan di Pulau Ambon (CRP), pembinaan kelompok usaha pertanian di Kulur, Pulau Saparua (CRP), distribusi beras kepada pengungsi dan pelatihan pendampingan di daerah konflik dan penelitian/analisis pengungsi (ICMC).

LBH (Jakarta dan Medan)
Lembaga Bantuan Hukum (Jakarta dan Medan)
Jl. Diponegoro 74 Jakarta 10320 DKI Jakarta
Telp: 314 5518, 021 390 4226, 021 390 4227
Fax: 330 140
Lembaga yang berdiri sejak tahun 1983 ini memfokuskan perhatian pada advokasi bantuan hukum, informasi dan dokumentasi, pembangunan jaringan dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan perbaikan sumber-sumber hukum yang ada di masyarakat.

LKPSM
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Jalan Tampeyan Rt III/133, Yogyakarta 55244
Telp.: (0274) 516440
Fax.: (0274) 516440
Email: lkpsmnu_yk02@yahoo.com
Lembaga ini berdiri karena adanya keterbatasan sumber daya manusia Indonesia dalam menye­lenggarakan pembangunan nasional membuat pentingnya partisipasi segenap warga negara dalam mensukseskan pemba­ngunan, dan partisipasi ini dapat ditingkatkan dengan mening­katkan kualitas diri mereka. Tujuan lembaga yang berdiri pada tahun 1986 ini adalah mencerdaskan kehidupan umat/masyarakat dengan menyelenggarakan kajian keilmuan dalam bidang keagamaan dan pembangunan secara berencana; meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia ke arah terwu­judnya masyarakat yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia dalam suasana kehidupan yang adil sejahtera.

Bidang kegiatan utama lembaga ini adalah gender, hukum, dan kajian agama, yang ditun­jang demokrasi serta advokasi dan pendampingan. Semua kegiatan itu dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan: pendidikan dan pelatihan, penerbitan dan publikasi, serta seminar, diskusi dan lokakarya. Juga ditunjang pengembangan dan pendam­pingan masyarakat serta advokasi. Di antara program kegiatan yang menonjol adalah diskusi bulanan Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara, diskusi buku, workshop, pengembangan institusi dan staf, penerjemahan buku, serta pengembangan budidaya ulat sutera.

LeIP
Lembaga Kajian Advokasi untuk Independensi Peradilan



Konsorsium ini berdiri awal tahun 1999 dengan tujuan mendorong terwujudnya peradilan yang independen di Indonesia. LeIP telah membuat sejumlah draft undang-undang untuk mereformasi dan merestrukturisasi Mahkamah Agung. Dalam advokasinya, LeIP juga melakukan lobi ke para anggota parlemen.

LPDS
Lembaga Pers Dr Soetomo



Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) didirikan di Jakarta, Indonesia apada tanggal 23 Juli 1988 oleh sebuah kelompok yang terdiri dari pemimpin-pemimpin media. Lembaga ini didirikan dengan tujuan dapat meningkatkan profesionalisme para jurnalis yang bekerja pada organisasi berita di Indonesia.
LPDS adalah lembaga yang independen dalam akademik dan finansial yang didukung oleh Dewan Pers yang berperan dalam pembangunan pers nasional.

LSPP
Lembaga Studi Pers dan Pembangunan
Jl. Penjernihan I no 16 Kompleks Departmen Keuangan Pejompongan Jakarta Pusat
Telp: 570-1656
Fax: 570-1656
Email: lspp@centrin.net.id
LSPP merupakan organisasi nirlaba yang berpusat di Jakarta. Sejak berdiri pada 1994 LSPP telah bergerak di bidang studi dan kebudayaan. Kegiatan utama LSPP meliputi diskusi, penelitian, pelatihan dan penerbitan. Perhatian selama beberapa tahun mendatang mencakup jurnalisme perdamaian/strategi-strategi media, promosi toleransi dan pluralisme, promosi toleransi dan pluralisme riset/analisa konflik, demokratisasi, advokasi kebebasan informasi dan pengembangan jurnalisme berperspektif hak asasi manusia.

Awal mula Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) adalah sebuah kelompok diskusi yang memusatkan perhatiannya pada persoalan media dan kebudayaan. Dalam perkembangannya LSPP menjadi LSM yang terbagi atas beberapa divisi kerja. LSPP adalah lembaga non-profit yang memiliki visi membuka ruang publik dengan atau melalui budaya. Visi ini didukung dengan beberapa nilai yang sekaligus menjadi isu strategis LSPP, yaitu demokratisasi, HAM, dan multikulturisme.

ELSAM
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
Jl. Siaga II no 31 Pejaten Baret Pasar Minggu Jakarta Selatan
www.elsam.or.id
Telp: 797-2662, 791-9219, 791-92564
Fax: 791-92519
Email: elsam@nusa.or.id / advokasi@rad.net.id
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) adalah organisasi kebijakan yang berdiri di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak asasi manusia pada umumnya, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ELSAM memiliki empat kegiatan utama: studi kebijakan yang berdampak pada HAM, advokasi HAM dalam berbagai bentuknya, pendidikan dan pelatihan HAM dan penerbitan dan penyebaran informasi HAM.

MPPI
Masyarakat Penyiaran dan Pers Indonesia



Lembaga ini memfokuskan perhatian pada advokasi dan kajian UU yang terkait dengan penyiaran dan pers, seperti advokasi dan rancangan draft UU Penyiaran.

MTI
Masyarakat Transparansi Indonesia
Jl. Ciniru 2 No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180
http://www.transparansi.org/
722-2509
923-3778
mti@centrin.net.id
Transparansi adalah keterbukaan yang sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Hanya dalam masyarakat yang transparan - yang menjunjung tinggi etika dan moral - keadilan dapat ditegakkan. Untuk itu dipandang perlu untuk mendirikan organisasi dengan kesadaran dan kepedulian sebagaimana diuraikan di atas dengan nama Masyarakat Transparansi Indonesia.
MTI mempunyai visi menjadi pelopor terwujudnya Sistem Integritas nasional, dengan mendorong praktek- praktek yang bersih dan sehat di bidang bisnis, pemerintahan, dan masyarakat dalam arti seluas- luasnya.

PSHK
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Puri Imperium Office Plaza Upper Ground Floor unit UG-11 dan 12 Jl.Kuningan Madya, Kav. 5-6, Kuningan Jakarta 12980
Telp.: 8370-1809 (hunting)
Fax: 8370-1810
Email: mailto:pshukum@pshk.orgdan pshukum@cbn.net.id
Ambruknya tatanan kehidupan bernegara pada tahun 1998 membuka segala bobrok yang sudah lama ada, namun ditutupi dan dilindungi demi keuntungan sebagian pihak. Hukum adalah salah satu hal yang paling krusial saat bicara soal pembaruan. Pembenahan sistemik di berbagai bidang juga membutuhkan hukum sebagai perangkat pengaturan formal. Kesemuanya membutuhkan pembaruan di bidang hukum; dan pembaruan hukum membutuhkan studi dan advokasi yang serius. Berangkat dari sinilah PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) didirikan pada 1 Juli 1998.
Beberapa kegiatan PSHK dilakukan dengan bekerja sama ataupun menjadi mitra kritis dengan berbagai kelompok terkait, baik dengan Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) lainnya, akademisi maupun dengan lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perbaikan peraturan perundang-undangan di berbagai bidang yang terkait dengan masalah-masalah di atas dan pembenahan institusi hukum melalui telaah kritis telah dilakukan dalam kerangka tersebut.

PATTIRO
Pusat Telaah dan Informasi Regional
Jl. Tebet Utara IIC/22 Jakarta Selatan 12820
Telp: 829-7954
Fax: 829-7954
Email: pattiro@yahoo.com
Pusat Telaah dan Informasi Regional merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada penguatan partisipasi masyarakat dalam tata pemerintahan lokal. Perubahan rezim pemerintahan sejak runtuhnya rezim Soeharto mengubah konstelasi hubungan pusat dan daerah. Berbagai aspirasi daerah yang sebelumnya tidak pernah mencuat akhirnya mengemuka dengan lantang. Karakter hubungan pusat-daerah pun berubah yang ditandai dengan diundangkannya paket UU Otonomi Daerah. Peran pusat semakin menyusut, sedangkan peran daerah makin membesar. Dalam kerangka itulah, PATTIRO hadir sebagai lembaga independen yang mendorong terwujudnya good local governance melalui penciptaan masyarakat kritis dan kepemerintahan daerah melibatkan masyarakat secara aktif. PATTIRO secara resmi didirikan pada tahun 1999.

Misi PATTIRO adalah mewujudkan masyarakat kritis yang memiliki daya tawar dalam kepemerintahan daerah (local governance) dan terwujudnya kepemerintahan daerah yang mementingkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik, dengan visi melakukan pendidikan kritis kepada komunitas masyarakat sipil, menyediakan berbagai perangkat lunak dan informasi untuk penguatan masyarakat sipil, melakukan kajian dan mengembangkan model-model kepemerintahan daerah yang melibatkan masyarakat / warga secara aktif dan mendorong munculnya kebijakan nasional yang memberikan iklim bagi pelibatan aktif masyarakat / warga dalam kepemerintahan daerah dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender.

PWI Reformasi
Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi
Taman Persada Kelama Blok 19 no 17 Kalimalang Jakasampurna Bekasi 17145
Telp: 884 1219
Fax: 884 1219
Lembaga ini merupakan pecahan dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang di masa Orde Baru menjadi salah satu instrumen pengekang kebebasan pers. Di era reformasi, lembaga ini turut memperbaiki diri dan kini aktif dalam serangkaian advokasi, penguatan kapasitas dan penelitian seputar kebebasan pers di Indonesia.

SEAPA
South East Asian Press Alliance
Jl. Mesjid IV/19 Pejompongan , Jakarta 10210 Indonesia
www.seapa.org
Telp: 5732341
Fax: 5732341
Email: seapajak@cbn.net.id
Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) merupakan aliansi organisasi pers independen Asia Tenggara yang berpusat di Bangkok (Thailand), Manila (Filipina), dan Jakarta (Indonesia). SEAPA didirikan pada November 1998 oleh lima organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Thai Journalists’ Association (TJA), Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ), dan Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR).Dengan memfokuskan diri pada advokasi dan perlindungan kebebasan pers di Indonesia, pada 10 Februari 2000 dibuka kantor SEAPA Jakarta. SEAPA Jakarta merupakan kantor perwakilan SEAPA di Indonesia. Sebagai lembaga non-profit, non-primordial, dan non-partisan, SEAPA Jakarta memiliki visi memperjuangkan terwujudnya kebebasan pers di Indonesia yang berperspektif kemerdekaan, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan membantu menyebarkan pentingnya kebebasan pers di Asia Tenggara. Sedangkan misi SEAPA Jakarta adalah berjuang demi melindungi dan mengadvokasi wartawan yang tertindas hak-hak dasarnya (khususnya dari tindak kekerasan) melalui kemitraan dengan organisasi wartawan dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap kebebasan pers pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

TI-Indonesia
Transparency International – Indonesian Chapter
Jl. Tulodong Bawah C2 Jakarta, 12190 INDONESIA
http://www.ti.or.id/
Telp: 917 4360, 573 6428
Fax: 573 6428
TI adalah koalisi internasional melawan korupsi. TI adalah lembaga swadaya masyarakat yang nirlaba dengan markas besar di Berlin, Jerman. Berdiri pada tahun 1993, TI kini memiliki sekitar 80 lembaga di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Voice Center
Voice Center
Jl Metro Alam V Blok TC-50 no 11 Pondok Indah Jakarta 12310 Indonesia
Telp: 765-9604
Fax: 765-9604
Data tidak tersedia

WALHI
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Mampang Prapatan IV, Jl. K, No. 37, Jakarta 12790
Telp: 7941672
Fax: 7941673
Email: walhi@pacific.net.id
Sejak berdirinya di tahun 1981, tujuan WALHI adalah perlindungan fungsi lingkungan, keadilan eksploitasi lingkungan untuk masyarakat luas, dan memperhatikan kesejahteraan generasi mendatang. Tujuannya adalah mendorong tercapainya proses pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan tanpa menimbulkan dampak negatif, serta mensosialisasikan demokratisasi di Indonesia melalui pembangunan kesadaran berwawasan lingkungan.

Bidang-bidang kegiatan utama lembaga ini adalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, demokrasi, pembangunan perkotaan, hutan kemasyarakatan, kelautan dan perikanan, yang ditunjang bidang kesehatan, hukum, sektor informal, dan anak. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan terutama dalam bentuk studi, penelitian, survai, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan masyarakat, penerbitan, advokasi, dan seminar.

YLKI
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
Jl. Pancoran Barat VII/1, Durentiga - Jakarta Selatan 12760
Telp: 7971378, 7981858, 7981859
Fax: 7981038
Email: konsumen@rad.net.id
Berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tahun 1973 berawal dari kepedulian sekelompok masyarakat akan penggunaan produk-produk dalam negeri serta bagaimana melindunginya. Sedangkan tujuannya adalah memberi bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen menuju kesejahteraan keluarga.

Bidang kegiatan utama lembaga ini adalah perlindungan konsumen, di samping bidang lainnya seperti kesehatan, air bersih dan sanitasi, gender, dan hukum sebagai penunjangnya. Bidang-bidang ini dilaksanakan terutama dalam bentuk studi, penelitian, survai, pendidikan dan penerbitan, advokasi, seminar, pemberdayaan masyarakat konsumen, dan pengembangan dan pendampingan masyarakat. Program-program yang telah dilakukan lembaga adalah advokasi, penerbitan majalah dan pemberdayaan perempuan.

YAPPIKA
Yayasan Penguatan Partisipasi dan Kemitraan Masyarakat Indonesia
Jl. Pedati Raya No. 20, RT 007/09, Jakarta Timur 13350
Telp: 8191623
Fax: 8500670
Email: yappika@indosat.net.id
Lembaga in bertujuan menguatkan pendidikan dan pembelaan demi tegaknya hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat, partisipasi dalam proses transformasi sosial untuk mencapai tatanan masyarakat yang adil serta pembelaan dari segala bentuk diskriminasi atas dasar agama, suku, ras dan gender untuk mewujudkan masyarakat yang setara.

SET-KTVI
Yayasan Sains Estetika dan Teknologi-Komunitas Televisi Publik Indonesia
Jalan Bacang III/5 & 11, Gandaria-Mayestik-Jakarta Selatan
Telp: 7251095, 7396962
Fax: 7229638
Email: set@indo.net.id
Pada tahun 1987, sekumpulan anak muda dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ) mendirikan satu wadah independen dalam bidang produksi audio visual. Wadah tersebut diberi nama Sains Estetika dan Teknologi (SET). Kegelisahan mereka terhadap stagnasi konsep dan produksi audio visual saat itu, memacu eksplorasi mereka untuk menemukan konsep-konsep alternatif; kemudian merealisasikannya dalam bentuk-bentuk alternatif produk audio visual. Tujuan dari Yayasan SET adalah mengembangkan kreativitas untuk demokrasi dalam bidang sosial dan budaya serta kebebasan mewujudkan ide-ide baru yang bertumpu pada keinginan mempresentasikan kemajemukan suku bangsa dan nila-nilai budaya.