Friday, October 22, 2004

Paket UU Pemilu dalam Kebebasan Informasi : Kajian Pasal

KAJIAN PASAL PAKET UU PEMILU
UU no 31 tahun 2002 tentang Partai Politik
UU no 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
UU no 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD

Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan perwujudan dari hak asasi warga negara untuk mengambil bagian dalam urusan-urusan publik. Hak asasi ini terkait erat dengan hak-hak asasi lainnya seperti hak untuk berserikat dan berkumpul, kebebasan berekspresi, kebebasan pers dan, yang sangat penting, kebebasan informasi. Sebuah pemilu dapat dikatakan berhasil apabila Negara memberikan jaminan penuh terhadap hak-hak asasi manusia tersebut, terutama juga kebebasan informasi.

Kebebasan informasi ini menjadi sangat penting karena sistem baru Pemilu 2004 sekarang ini sejatinya sangat bertumpu pada informasi. Dalam pemilu kali ini, setiap pemilih memiliki kesempatan untuk memilih langsung wakil-wakilnya. Agar dapat membuat pilihan-pilihan kritis, seseorang harus memiliki informasi yang memadai. Hanya dengan bekal informasi yang cukup, seseorang bisa menggunakan hak pilihnya secara sungguh-sungguh untuk menentukan siapa yang layak dipilih untuk duduk di DPR, DPD, DPRD juga siapa yang layak menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi meyakini benar hal tersebut. Koalisi ini berdiri sejak Desember tahun 2000 dan terdiri dari gabungan hampir 40 lembaga swadaya masyarakat dan sederetan individu yang peduli pada kebebasan informasi. Selama ini Koalisi melakukan berbagai kegiatan seputar kebebasan informasi dan hak untuk mengetahui (freedom of information/right to know) seperti diskusi publik, kampanye, kajian pasal, kajian kasus dan lobby baik ke pemerintah maupun ke DPR demi mengadvokasi RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik yang ada di parlemen sejak Maret 2002 dan tertunda pembahasannya hingga saat ini. Khusus untuk menyambut pesta demokrasi tahun ini, Koalisi melakukan melakukan sederetan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2004, antara lain dengan melakukan kajian terhadap pasal-pasal yang termaktub dalam Paket Undang-Undang Pemilu yang menjadi panduan penyelenggaraan perhelatan akbar kali ini. Koalisi bermaksud untuk melihat apakah pasal-pasal Paket UU Pemilu ini sudah memberikan jaminan terhadap hak pemilih atas informasi.

Kajian yang dilakukan oleh Koalisi berpedoman pada prinsip-prinsip kebebasan informasi dan standar-standar yang berlaku di dunia internasional. Intinya adalah bahwa Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat. Informasi adalah milik setiap individu, oleh karena itu sudah selayaknya semua orang bebas untuk mengakses informasi yang ia perlukan. Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut, maka Badan Publik berkewajiban untuk membuka akses informasi kepada publik karena setiap orang punya hak untuk mengetahui.

RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi versi Koalisi untuk Kebebasan Informasi
Prinsip-prinsip Akses Informasi
1. Maximum access, limited exemption
2. Mudah, murah, cepat, sederhana
3. Jangka waktu yang pasti untuk mendapatkan informasi
4. Adanya petugas khusus yang memberikan informasi
5. Memberikan alasan atas setiap penolakan pemberian informasi
6. Menuangkan kebijakan lisan dalam bentuk tertulis.


Disadari bahwa kebebasan informasi bukanlah sesuatu yang absolut, ia mengenal sejumlah pembatasan. Argumentasi seperti keamanan nasional misalnya, dapat digunakan sebagai alasan yang membatasi kebebasan informasi. Akan tetapi pembatasan tersebut haruslah diberlakukan seminimal mungkin, kriteria untuk menerapkan hal tersebut pun harus dijabarkan sejelas-jelasnya. Secara singkat, hal tersebut dikenal dengan MALE, Maximum Access Limited Exemption. Apabila harus ada pengecualian, maka hal itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, ketat dan terbatas berdasarkan balancing public interest (menimbang mana yang lebih besar antara kepentingan melakukan pengecualian atau kepentingan publik dalam membuka atau menutup akses informasi) juga consequentional harm test (menguji bahaya yang ditimbulkan apabila informasi tersebut dibuka).

Khususnya soal Pemilu 2004, sudah selayaknya akses informasi terhadap seluruh tahap penyelenggaraan Pemilu ini haruslah dibuka seluas-luasnya. Dengan demikian, para pemilih menjadi mampu membuat pilihan-pilihan secara jernih sehingga hasil-hasil Pemilu dapat diterima luas oleh masyarakat. Pemilih pun tak ragu-ragu menggunakan hak pilihnya lantaran bisa meyakini bahwa proses pesta demokrasi ini bersih dari korupsi, berlangsung dengan transparan dan terjamin akuntabilitasnya.

Prinsip serta standar internasional tersebutlah yang dijadikan ‘pisau’ untuk ‘membedah’ Paket UU Pemilu khususnya UU no 31 tahun 2002, UU no 23 tahun 2003 dan UU no 12 tahun 2003. Yang dicermati secara khusus dalam Paket UU Pemilu tersebut adalah seputar kewajiban-kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan publik yang menerima dana publik dan diberi mandat untuk menyelenggarakan Pemilu 2004. Yang dikaji secara khusus terutama hak-hak peserta-peserta Pemilu yakni individu juga partai politik juga hak-hak para pemilih untuk mendapatkan akses informasi. Secara singkat, inilah hasil kajian pasal Paket UU Pemilu berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan informasi.


UU no 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Dalam UU ini, diatur tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Yang termasuk dalam kewajiban KPU di antaranya adalah memelihara arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN.[1] Kewajiban-kewajiban seperti menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat, menyimpan arsip serta bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran dari APBN tersebut berlaku juga untuk KPU Provinsi [2]dan KPU Kabupaten/Kota.[3]

Khusus urusan calon presiden dan wakil presiden, KPU memiliki wewenang antara lain adalah meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon, meneliti persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusulkan dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.[4] KPU juga punya tugas dan wewenang meneliti persyaratan partai politik atau gabungan parpol yang mengusulkan calon serta meneliti persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusulkan.[5] Ketika penghitungan suara sudah dilakukan, KPU wajib memberikan berita acara kepada MPR, DPR, MA, Presiden, parpol yang mengusulan pasangan calon; dan presiden serta wakil presiden yang terpilih.[6]

Dalam pasal-pasal UU no 23 tahun 2003 tersebut, tampak jelas bahwa KPU menjadi pihak yang memegang informasi mengenai semua proses yang terkait dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan informasi, informasi yang ada di tangan KPU merupakan informasi publik yang adalah hak masyarakat. Artinya, masyarakat dapat mengakses informasi tersebut. Ayat 4 pasal 11 dari UU ini secara eksplisit menegaskan bahwa KPU wajib menyampaikan informasi kegiatan Pemilu presiden dan wakil persiden kepada masyarakat.

Akan tetapi UU ini tidak menjabarkan dengan jelas informasi macam apa yang wajib diberikan kepada masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan ‘informasi kegiatan Pemilu presiden dan wakil presiden’? Apakah hanya informasi tentang jadwal pelaksanaan pemilu misalnya? Bagaimana dengan informasi tentang sosok calon presiden dan calon wakil presiden itu sendiri misalnya. Siapa-siapa saja yang memenuhi syarat dan siapa yang tidak, serta apa alasannya? Bagaimana pula dengan aliran uang yang keluar masuk rekening dana kampanye presiden dan wakil presiden? Berita Acara tentang penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden misalnya, KPU ternyata tidak terkena kewajiban membuka dokumen tersebut kepada masyarakat. Berdasarkan UU in, KPU wajib memberikan berita acara hanya kepada MPR, DPR, MA, Presiden, parpol yang mengusulan pasangan calon; dan presiden serta wakil presiden yang terpilih

Kategori Informasi Publik:
· Informasi publik yang harus diumumkan
· Informasi publik yang harus tersedia setiap saat
· Informasi publik yang harus diumumkan secara serta merta

Pasal 10, 11 dan 12 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Koalisi, diketahui bahwa UU ini tidak menjabarkan informasi apa saja yang wajib disebarluaskan KPU ke masyarakat. UU ini juga tidak memuat pasal yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk dapat mengetahui hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, misalnya soal dana kampanye. Informasi sendiri harus tersedia secara utuh, cepat, tepat waktu, murah serta sederhana; apabila tidak makanya nilai informasi tersebut pun berkurang. Sementara UU ini tidak menjelaskan soal prosedur permintaan informasi oleh masyarakat, batas waktu permintan informasi agar dipenuhi atau biaya yang ditetapkan; apalagi sanksi apabila KPU gagal memenuhi kewajibannya memberikan informasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Koalisi menilai bahwa UU ini tidak memberikan jaminan penuh kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang menjadi haknya. UU ini tidak jelas menjabarkan kewajiban KPU dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dari hasil kajian ini, Koalisi mengajukan rekomendasi-rekomendasi antara lain:


· Perlu ada ketentuan yang mengatur soal jenis informasi apa saja yang wajib disampaikan oleh KPU berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam hal ini pemilu presiden dan wakil presiden.
· Perlu ada ketentuan yang mengatur soal pencatatan dan pendokumentasian proses-proses yang terkait dengan kebijakan umum dalam pelaksanaan pemilu, khususnya dalam hal ini pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU. Segala sesuatu yang termasuk dalam kebijakan umum badan publik harus dapat diakses oleh masyarakat. Mengingat informasi menjadi bernilai apabila utuh, maka KPU juga wajib untuk menyertakan secara tertulis pertimbangan-pertimbangan dari setiap kebijakan umum yang diambil.
· Segala informasi publik yang terkait dengan pelaksanaan pemilu, khususnya dalam hal ini pemilu presiden dan wakil presiden, yang ada di tangan KPU harus dapat diakses oleh masyarakat. Harus ada pasal-pasal yang memberikan jaminan penuh terhadap akses informasi oleh masyarakat secara eksplisit. Hak-hak asasi masyarakat untuk memperoleh akses informasi terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden harus mendapatkan jaminan penuh.
· Sebagai badan publik, KPU dibiayai dengan menggunakan dana APBN/APBD. Informasi penggunaan dana oleh KPU tersebut merupakan informasi publik, oleh karenanya informasi ini harus dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu ada pasal yang menyatakan dengan tegas bahwa KPU berkewajiban membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai keseluruhan penyelenggaraan Pemilu.
· Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang juga merupakan badan publik, oleh karenanya Panwaslu pun berkewajiban untuk membuka informasi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu, khususnya dalam hal ini pemilu presiden dan wakil presiden. Perlu ada pasal yang menyatakan dengan tegas bahwa Panwaslu berkewajiban membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai keseluruhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
· Apabila terjadi sengketa Pemilu yang penyelesaiannya kemudian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka segala kebijakan umum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi sebagai badan publik harus dicatat, didokumentasikan dan dapat diakses oleh masyarakat. Perlu ada pasal yang menyatakan dengan tegas bahwa Mahkamah Konstitusi berkewajiban membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai keseluruhan sengketa yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

Untuk lengkapnya, silakan lihat Tabel 1 yang memuat pasal-pasal yang terkait dengan kebebasan informasi dalam UU ini, berikut analisa dan rekomendasi dari Koalisi.

UU no 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD

UU ini mengatur antara lain mengenai syarat-partai politik agar dapat menjadi peserta Pemilu,[7] kewajiban KPU untuk menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN.[8] Kewajiban-kewajiban tersebut juga berlaku untuk KPU Provinsi[9] dan KPU Kabupaten.[10]

RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi versi Koalisi untuk Kebebasan Informasi

Informasi Publik:
Segala sesuatu yang yang dapat dikomunikasikan atau yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya dalam bentuk format apapun, atau pernyataan lisan pejabat Badan Publik yang berwenang, yang dihasilkan, dikelola, atau dihimpun dari sumber-sumber lain sehingga berada di dan dimiliki oleh suatu Badan PublikKhusus soal anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, UU ini mengatur syarat-syarat calon[11] juga kewajiban KPU untuk mengumumkan nama-nama calon anggota tersebut dalam Berita Negara/Lembar Daerah dan dipublikasikan melalui media massa.[12] UU ini juga mengatur soal dana kampanye,[13] kewajiban peserta pemilu untuk mengaudit laporan dana kampanye dan melaporkannya ke KPU.[14] UU ini juga mengatus tata cara pelaksanaan kampanye berikut sanksi apabila terjadi pelanggaran.[15] Sedangkan mengenai soal informasi dan pengawasan Pemilu, pasal 122 ayat 3 menyatakan secara eksplisit menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya harus memberi kemudahan untuk memperoleh informasi.[16]

Sebagaimana ditemukan pada UU no 23 tahun 2003, UU ini tidak menjabarkan apa yang dimaksudkan dengan ‘informasi kegiatan.’ Untuk soal calon anggota DPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tergambar dari UU ini bahwa KPU memegang informasi yang menentukan siapa saja yang layak menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan pada pasal 69, informasi yang wajib dipublikasikan melalui media massa hanyalah nama calon-calon anggota tersebut. KPU juga memegang informasi tentang laporan dana kampanye peserta pemilu, baik penerimaan maupun pengeluarannya. Akan tetapi tidak ada pasal yang mewajibkan KPU untuk membuka laporan tersebut, yang tergolong informasi publik, kepada masyarakat.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Koalisi terhadap UU tersebut, diketahui bahwa KPU memegang sejumlah informasi kunci seperti soal calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta laporan dana kampanye peserta pemilu. Akan tetapi KPU sendiri tidak terkena kewajiban untuk membuka akses terhadap informasi-informasi tersebut kepada masyarakat. Hal ini sendiri punya pengaruh besar terhadap kegiatan pengawasan Pemilu secara menyeluruh. Sementara pasal 122 telah menegaskan bahwa harus ada kemudahan memperoleh informasi guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu.

Oleh karena itu, Koalisi menilai bahwa UU ini tidak memberikan jaminan penuh kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang menjadi haknya. UU ini tidak jelas menjabarkan kewajiban KPU dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dari hasil kajian ini, Koalisi mengajukan rekomendasi-rekomendasi antara lain:


· Perlu ada ketentuan yang mengatur soal jenis informasi apa saja yang wajib disampaikan oleh KPU berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam hal ini pemilu DPR, DPRD dan DPD.
· Perlu ada ketentuan yang mengatur soal pencatatan dan pendokumentasian proses-proses yang terkait dengan kebijakan umum dalam pelaksanaan pemilu, khususnya dalam hal ini pemilu DPR, DPRD dan DPD oleh KPU. Segala sesuatu yang termasuk dalam kebijakan umum badan publik harus dapat diakses oleh masyarakat, termasuk antara lain sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi seputar Pemilu. Mengingat informasi menjadi bernilai apabila utuh, maka KPU juga wajib untuk menyertakan secara tertulis pertimbangan-pertimbangan dari setiap kebijakan umum yang diambil.
· Segala informasi publik yang terkait dengan pelaksanaan pemilu, khususnya dalam hal ini pemilu DPR, DPRD dan DPD, yang ada di tangan KPU harus dapat diakses oleh masyarakat., termasuk di dalam informasi publik adalah tentang informasi mengenai para calon anggota DPR, DPRD dan DPD serta dana kampanye Pemilu. Harus ada pasal-pasal yang memberikan jaminan penuh terhadap akses informasi oleh masyarakat secara eksplisit. Hak-hak asasi masyarakat untuk memperoleh akses informasi terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden harus mendapatkan jaminan penuh.
· Sebagai badan publik, KPU dibiayai dengan menggunakan dana APBN/APBD. Informasi penggunaan dana oleh KPU tersebut merupakan informasi publik, oleh karenanya informasi ini harus dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu ada pasal yang menyatakan dengan tegas bahwa KPU berkewajiban membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai keseluruhan penyelenggaraan Pemilu.
· Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang juga merupakan badan publik, oleh karenanya Panwaslu pun berkewajiban untuk membuka informasi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu, khususnya dalam hal ini pemilu presiden dan wakil presiden. Perlu ada pasal yang menyatakan dengan tegas bahwa Panwaslu berkewajiban membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai keseluruhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Perlu juga ada pasal yang mengatur kewajiban Panwaslu untuk mencatat dan mendokumentasikan proses-proses tersebut.
· UU ini memuat pasal soal Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc dan berwenang untuk memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.[17] Informasi tersebut termasuk informasi publik. Perlu ada pasal yang menyatakan dengan tegas bahwa Dewan Kehormatan KPU berkewajiban membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai keseluruhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.
· UU ini memuat kewajiban KPU seputar kebutuhan barang dan jasa yang terkait dengan penyelenggaran Pemilu.[18] Informasi tersebut termasuk informasi publik. Perlu ada pasal yang menyatakan dengan tegas bahwa KPU berkewajiban membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai keseluruhan proses penyediaan kebutuhan barang dan jasa yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.
· UU ini memuat kewajiban KPU untuk memberikan kemudahan informasi kepada pengawas Pemilu.[19] Selain Panwaslu, masyarakat pun dapat mengawasi jalannya pemilu. Oleh karena itu, kemudahan memperoleh informasi juga diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat.

Untuk lengkapnya, silakan lihat Tabel 2 yang memuat pasal-pasal yang terkait dengan kebebasan informasi dalam UU ini, berikut analisa dan rekomendasi dari Koalisi.

UU no 31 tahun 2002 tentang Partai Politik

Yang diatur dalam UU ini adalah kewajiban partai politik untuk membuat pembukaan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah, membuat laporan neraca keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada KPU setelah diaudit oleh akuntan publik dan memiliki rekening khusus dana kampanye pemilu dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada KPU.[20] Mengenai pengawasan atas pelaksanaan ketentuan undang-undang ini, hal tersebut dapat dilakukan dengan meminta hasil audit laporan keuangan tahunan partai politik dan hasil audit laporan keuangan dana kampanye pemilihan umum serta melakukan penelitian terhadap kemungkinan pelanggaran larangan partai politik.[21] Pengawasan tersebut sendiri dilakukan oleh Depkeh dan HAM, KPU juga Depdagri.[22]

Badan Publik:
a. badan, lembaga, atau organisasi yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau dibentuk atau didirikan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
b. badan usaha yang dibentuk atau didirikan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
c. badan usaha swasta yang melaksanakan kegiatan berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan dengan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; atau
d. organisasi non-pemerintah yang:
i. mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
ii. melaksanakan kegiatan berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan dengan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
iii. mempunyai fungsi tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia; atau
iv. mengumpulkan sumbangan dalam bentuk apapun dari masyarakat untuk tujuan amal atau kesejahteraan sosial Pasal-pasal tersebut di atas dinilai telah mengakomodir transparansi dalam tubuh parpol dengan mewajibkan parpol untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan dana kampanye pemilihan umum yang telah diaudit kepada KPU. Sayangnya tak ada pasal dalam UU ini yang mewajibkan KPU untuk membuka akses informasi tersebut kepada masyarakat.

RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi versi Koalisi untuk Kebebasan InformasiLebih jauh lagi, parpol sesungguhnya memiliki kewajiban moral untuk membuka informasi tentang para calegnya. Parpol sendiri sebetulnya memiliki kepentingan strategis untuk membuka akses informasi seluas-luasnya agar para konstituen maupun pemilih mengetahui dengan jelas siapa wakil-wakil yang datang dari parpol tersebut. Oleh karena itu Koalisi mengimbau agar parpol juga membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik untuk mendapatkan informasi. Selain penting bagi pendidikan politik, dari pemilu ke pemilu pemilih akan terus membuat pilihan-pilihan kritis. Masuk akal apabila pemilih akan memilih orang yang ia ketahui maupun parpol yang memberikan informasi pada publik.

Oleh karena itu, Koalisi menilai bahwa UU ini belum sepenuhnya memberikan jaminan penuh kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang menjadi haknya. Selain tidak menyatakan dengan jelas kewajiban KPU untuk membuka akses informasi tentang laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan dana kampanye pemilihan umum, UU ini juga tidak mendorong parpol untuk membuka akses informasi kepada publik. Dari hasil kajian ini, Koalisi mengajukan rekomendasi-rekomendasi antara lain:


· Informasi-informasi seperti laporan keuangan tahunan parpol serta laporan dana kampanye parpol yang telah diaudit termasuk dalam kategori informasi publik. Oleh karena itu, perlu ada pasal yang menyebutkan secara eksplisit bahwa masyarakat berhak untuk mengakses informasi tersebut yang ada di tangan KPU.
· Perlu ada ketentuan yang mengatur soal jenis informasi apa saja yang wajib disampaikan parpol peserta pemilu kepada KPU berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.. Informasi-informasi seperti laporan keuangan tahunan parpol serta laporan dana kampanye parpol yang telah diaudit yang wajib diserahkan ke KPU termasuk dalam kategori informasi publik. Oleh karena itu, perlu ada pasal yang menyebutkan secara eksplisit bahwa masyarakat berhak untuk mengakses informasi tersebut yang ada di tangan KPU.
· Perlu ada ketentuan yang mengatur soal pencatatan dan pendokumentasian proses-proses yang terkait dengan kebijakan umum parpol dalam pelaksanaan pemilu.
· Sebagai badan publik, KPU dibiayai dengan menggunakan dana APBN/APBD. Informasi penggunaan dana oleh KPU tersebut merupakan informasi publik, oleh karenanya informasi ini harus dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu ada pasal yang menyatakan dengan tegas bahwa KPU berkewajiban membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai keseluruhan penyelenggaraan Pemilu.
· UU ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap parpol dilakukan oleh Depkeh dan HAM, KPU dan Depdagri.[23] Baik Depkeh dan HAM, KPU maupun Depdagri merupakan badan publik yang kinerjanya dibiayai oleh dana dari masyarakat. Oleh karena itu perlu ada pasal yang menyatakan dengan tegas bahwa Depkeh dan HAM, KPU dan Depdagri berkewajiban membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai keseluruhan pengawasan terhadap parpol.

Untuk lengkapnya, silakan lihat Tabel 3 yang memuat pasal-pasal yang terkait dengan kebebasan informasi dalam UU ini, berikut analisa dan rekomendasi dari Koalisi.

[1] Pasal 11 UU no 23 tahun 2003
[2] Pasal 13 UU no 23 tahun 2003
[3] Pasal 15 UU no 23 tahun 2003
[4] Pasal 10 UU no 23 tahun 2003
[5] Pasal 10 UU no 23 tahun 2003
[6] Pasal 66 UU no 23 tahun 2003
[7] Pasal 7 UU no 12 tahun 2003
[8] Pasal 26 UU no 12 tahun 2003
[9] Pasal 29 UU no 12 tahun 2003
[10] Pasal 32 UU no 12 tahun 2003
[11] Pasal 60 UU no 12 tahun 2003
[12] Pasal 69 UU no 12 tahun 2003
[13] pasal 78 UU no 12 tahun 2003
[14] Pasal 79 UU no 12 tahun 2003
[15] Pasal 69 UU no 12 tahun 2003

[17] Pasal 22 UU no 31 tahun 2002
[18] Pasal 26 UU no 31 tahun 2002
[19] Pasal 122 UU no 31 tahun 2002
[20] Pasal 9 UU no 31 tahun 2002
[21] Pasal 23 UU no 31 tahun 2002
[22] Pasal 24 UU no 31 tahun 2002
[23] Pasal 23 dan 24 UU no 31 tahun 2002