Friday, October 22, 2004

Position Paper 2003

BAB I
URGENSI DAN PRINSIP DASAR KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI

Dunia saat ini sedang mengalami perubahan paradigma. Jika sebelumnya keterbukaan didengungkan dimana-mana, maka saat ini orang cenderung menyalahkan keterbukaan itu sebagai penyebab kehancuran dunia. Makin merebaknya aksi terorisme, kerusuhan (chaos) yang terjadi dimana-mana, dan pers yang kebablasan seringkali disebut-sebut sebagai salah satu akibat dari keterbukaan tersebut.

Banyak negara yang menyebutkan Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi (Freedom of Information Act) sebagai salah satu pemicunya. Sebut saja Amerika, yang segera setelah peristiwa 11 September menyatakan bahwa FOIA telah mengakibatkan informasi yang dimiliki negara tersebut bocor ke negara lain. Demikian juga Canada, yang karena kedekatannya dengan Amerika, mengkhawatirkan keberadaan FOIA yang akan memunculkan teror di negara tersebut. Relevankah pernyataan tersebut? Jawabannya tentu tidak! FOIA justru mengatur informasi yang dapat diakses oleh publik dengan tetap mengakui informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diakses karena masuk kategori informasi rahasia. Dengan demikian, aksi terror dan kebocoran informasi tentu saja tidak ada hubungannya dengan FOIA.

Bagaimana dengan Indonesia? Adakah hubungan antara UU Kebebasan Memperoleh Informasi (FOIA) dengan isu teror, chaos, dan pers yang kebablasan seperti selama ini didengungkan oleh beberapa pihak? Jawabannya tetap sama, sama sekali tidak. Semua kekacauan itu tetap saja terjadi walaupun kita tidak memiliki UU KMI. Justru sebaliknya, semua kekacauan tersebut terjadi, salah satunya karena tidak adanya transparansi dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.

Maka, tidak pada tempatnya kalau kita juga ikut-ikutan Amerika atau Canada dalam memandang isu kebebasan informasi. Kedua negara tersebut sudah cukup mapan dengan tradisi keterbukaannya, sehingga ketika isu kebebasan informasi dianggap sebagai penyebab teror, tradisi tersebut tetap berjalan. Sementara di Indonesia, budaya ketertutupan masih mendominasi gaya pemerintahannya. Untuk itu, instrumen yang akan mendukung terwujudnya budaya keterbukaan, salah satu diantaranya adalah UU KMI, masih sangat diperlukan di Indonesia.

Pada dasarnya, suatu pemerintahan yang terbuka dan transparan mensyaratkan beberapa hal, antara lain:
menjamin hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya (right to observe)
menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi (right to information)
menjamin hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik (right to participate)
menjamin hak publik untuk dilindungi dalam mengungkapkan fakta dan kebenaran (whistle blower protection)
menjamin hak/kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan pers yang berkualitas (freedom of the press)
menjamin hak publik untuk mengajukan keberatan (right to appeal)

Keenam hak publik tersebut, apabila dijamin dalam suatu perundang-undangan yang baik dan dijalankan dengan benar akan dengan sendirinya mendorong terjadinya demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, hak publik untuk mendapatkan informasi meliputi hak-hak turunan sebagai berikut: [1]
hak untuk mengetahui (right to know)
hak untuk menghadiri pertemuan publik (right to observe/right to attend public meeting)
hak untuk mendapatkan salinan informasi (right to obtain the copy)
hak untuk diinformasikan tanpa adanya permintaan (right to be informed)
hak untuk menyebarluaskan informasi (right to disseminate)

Berangkat dari kesadaran bahwa demokrasi hanya akan dapat terwujud apabila salah satu fondasi dasarnya yaitu hak publik untuk mendapatkan informasi dijamin dalam suatu perautran perundang-undangan, maka Koalisi Untuk Kebebasan Informasi bertekad untuk terus memperjuangkan agar UU KMI dapat segera diundangkan di Indonesia.

Sebagaimana negara-negara lain yang telah memiliki FOIA atau UU KMI, maka ada beberapa prinsip dasar yang harus tercermin dalam UU KMI tersebut nantinya. Prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:

sebagai penyelaras bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan informasi

Saat ini, telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Namun pada umumnya, peraturan tersebut hanya menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tertentu, tidak mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur mendapatkan informasi tersebut. Di sisi lain, banyak pula peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi yang wajib dirahasiakan. Seringkali, aturan mengenai kewajiban untuk merahasiakan informasi tersebut memiliki sanksi yang lebih berat dari pada kewajiban untuk memberikan informasi ketika dilanggar. Bahkan dalam banyak peraturan, pelanggaran karena tidak memberikan informasi tidak dikenakan sanksi sama sekali.

Menghadapi fakta tersebut, diperlukan suatu Undang-undang yang dapat menyelaraskannya. Dalam Undang-undang ini, prinsip kerahasiaan diletakkan dalam bingkai keterbukaan. Artinya, seluruh informasi pada dasarnya adalah terbuka kecuali informasi-informasi tertentu yang tidak dapat diakses oleh publik.

memberikan jaminan terhadap kelima jenis hak atas informasi

Hak atas informasi meliputi: 1) hak untuk mengetahui (right to know), 2) hak untuk menghadiri pertemuan publik (right to observe/right to attend public meeting), 3) hak untuk mendapatkan salinan informasi (right to obtain the copy), 4) hak untuk diinformasikan tanpa adanya permintaan (right to be informed), dan 5) hak untuk menyebarluaskan informasi.

Hak untuk mengetahui (right to know) adalah hak setiap orang untuk mengetahui informasi apa saja yang dimiliki oleh suatu badan publik. sebagai konsekuensinya, setiap badan publik wajib menyediakan informasi tentang informasi yang dimilikinya kepada publik. hal ini mewajibkan badan publik tersebut untuk memiliki sistem pendokumentasian informasi yang baik dan mudah diakses serta ada pejabat khusus yang akan melayani permintaan informasi dari masyarakat.

Sedangkan hak untuk menghadiri pertemuan publik (right to obeserve atau right to attaend public meeting) adalah hak setiap orang untuk menghadir pertemuan publik, yaitu pertemuan atau rapat-rapat yang dilakukan oleh setiap badan publik yang bertujuan untuk menentukan hal-hal atau kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. dengan demikian, setiap rapat yang diadakan oleh badan publik adalah terbuka sifatnya. Perlu ditekankan bahwa hak ini hanyalah hak untuk menghadiri rapat atau pertemuan. Artinya publik tidak diperkenankan untuk memberikan masukan atau intervensi dalam bentui apa pun selama rapat berlangsung. Apabila publik ingin memberikan masukan maka dapat dilakukan dengan mekanisme lain yaitu partisipasi publik, yang dalam hal ini badan publik juga wajib mewadahinya.

Hak untuk mendapatkan salinan copy (right to obtain the copy) merupakan konsekuensi logis dari hak untuk mengetahui. Setelah publik tahu bahwa suatu informasi berada di suatu badan publik, maka ia pun berhak untuk mendapatkan salinan informasi tersebut. Hal ini mensyaratkan adanya suatu prosedur yang sederhana, murah, cepat dan tepat waktu dalam mendapatkan salinan informasi tersebut. Hak ini juga biasa disebut dengan hak aktif karena publik harus mengajukan permintaan kepada pejabat badan publik terlebih dahulu untuk mendapatkan salinan informasi yang dimaksud.

Hak untuk diinformasikan tanpa adanya permintaan (right to be informed) adalah hak setiap orang untuk mendapatkan informasi dari badan publik tanpa ia wajib memintanya. Biasanya, informasi yang termasuk jenis ini adalah informasi-informasi dasar tugas dan wewenang badan publik yang bersangkutan, struktur organisasinya, tata cara pelayanan informasinya, rencana dan kebijakan umum serta peraturan yang dibuat atau disahkan oleh badan publik tersebut, dan sebagainya. Agar informasi ini lebih mudah diakses oleh masyarakat, di negara-negara maju informasi jenis ini disediakan di website-website badan publik. Hak ini juga disebut dengan hak pasif, artinya masyarakat merupakan pihak yang pasif karena ia tidak perlu mengajukan permintaan untuk medapatkan salinannya.

Hak untuk menyebarluaskan informasi (right to disseminate) meliputi antara lain perbanyakan, penerbitan, penyiaran, atau penayangan informasi yang telah diperoleh. Hak ini pada dasarnya meringankan tugas pejabat badan publik karena tugas penyebarluasan informasi yang sesungguhnya menjadi tanggung jawabnya, diambil alih oleh pihak penerima informasi yang kemudian menyebarluaskannya. Disamping itu, hak ini juga merupakan salah satu bentuk fungsi kontrol piblik secara luas akan jalannya tugas-tugas badan publik yang bersangkutan.

Kelima hak publik ini wajib diatur dalam suatu Undang-undang tentang kebebasan memperoleh informasi dan terhadap pelanggarannya diperlukan sanksi yang tegas.

informasi publik merupakan hak setiap orang sehingga tidak memerlukan alasan bagi sebuah permintaan

Sebagaimana namanya, informasi publik adalah informasi yang dimiliki oleh publik. Dengan demikian, adalah sangat tidak beralasan apabila publik yang meminta informasi kepada badan publik dikenai kewajiban untuk memberikan alasan atas informasi yang merupakan miliknya.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan informasi apabila hal ini tidak diatur. Namun, harus dibedakan antara jaminan untuk memeproleh informasi dengan menggunakan informasi. Kekhawatiran untuk menggunakan informasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penyalahgunaan informasi, seperti pembocoran informasi ke pihak asing, penyebab pers yang kebablasan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan lain-lain telah diatur tersendiri dalam Undang-undang lain. Fakta yang berkembang selama ini justru menunjukkan sebaliknya. Ketertutupan infomasi justru memberi peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dari kondisi tersebut.

Undang-undang Kebebasan Informasi di beberapa negara bahkan secara tegas melarang penggunaan asumsi penyalahgunaan informasi. Undang-undang Kebebasan Informasi di Australia misalnya, memuat larangan bagi pejabat publik untuk mempertimbangkan pemberian atau penolakan informasi berdasarkan prasangka bahwa informasi tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang negatif.

akses yang maksimal dengan pengecualian yang terbatas (maximum access, limted exmption – MALE)

Prinsip keempat ini merupakan prinsip yang sangat penting yang dianut oleh semua negara yang memiliki Undang-undang KMI. Secara garis besar, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- pemberlakuan pengecualian harus didasarkan pada asas kehati-hatian dengan menggunakan metoda uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) dan uji menimbang kepentingan publik yang lebih besar (balancing public interest test)
Di sini, seluruh informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka. Pengecualian hanya dapat dilakukan secara ketat, berorientasi pada kepentingan umum. Sebuah informasi publik harus dinyatakan terbuka untuk umum, selain atas dasar pemikiran bahwa informasi tersebut adalah milik publik, juga dengan mempertimbangkan maknanya yang sangat besar dalam prinsip demokrasi dan civil society. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua infomasi dapat dibuka kepada publik. Ada informasi-informasi tertentu yang memang tidak dapat diakses oleh publik yaitu informasi yang apabila dibuka akan mengganggu proses penegakan hukum, merugikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha sehat, membahayakan pertahanan dan kemanan nasional, mengganggu hubungan baik antara negara Republik Indonesia dengan negara lain, dan melanggar privasi seseorang.

Namun demikian, perlu diingat bahwa penutupan akses bagi publik untuk mendapat informasi ini harus didasarkan pada uji konsekuensi bahaya yang ditimbulkan apabila informasi tersebut dibuka (consequential harm test) dan uji menimbang kepentingan publik yang lebih besar, apakah publik menginginkan informasi tersebut dibuka atau ditutup (balancing public interest test). Dengan demikian, suatu informasi yang telah dikecualikan dapat dibuka apabila publik memang menghendakinya.

- pemberlakuan status kerahasiaan terhadap informasi memiliki batas waktu
Informasi yang dikecualikan (yang tidak dapat diakses oleh publik) tidak berlaku mutlak sepanjang waktu. Ia harus memiliki jangka waktu tertentu untuk kemudian dapat dapat diakses. Pada umumnya, waktu yang diberikan untuk membuka suatu informasi yang tadinya termasuk kategori rahasia adalah 20 tahun.

- ruang lingkup badan publik tidak terbatas pada institusi negara tetapi juga institusi di luar negara yang mendapatkan serta menggunakan anggaran negara
Untuk menjamin akses yang maksimal, maka institusi di luar negara yang mendapatkan serta menggunakan anggaran negara juga dikenai kewajiban untuk membuka informasinya kepada publik. Hal ini mengingat bahwa uang yang digunakan oleh insitusi tersebut adalah milik publik sehingga ia wajib bertanggung jawab kepada publik atas penggunaan dana tersebut.

akses horisontal sama pentingnya dengan akses vertikal

Yang dimaksud dengan akses horisontal adalah akses badan publik untuk mengakses informasi di badan publik lainnya, sedangkan akses vertikal adalah akses publik untuk mengakses informasi di badan-badan publik.

Dalam praktek, seringkali terjadi sesama badan publik saling menyembunyikan informasi karena sifat rivalitas yang tinggi diantara mereka. Hal ini tidak boleh terjadi lagi karena di samping kontrol dari masyarakat, kontrol dari sesama badan publik juga diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, akses horisontal sama pentingnya dengan akses vertikal dalam hal mengakses informasi.


akses informasi secara murah, sederhana, cepat dan tepat waktu

Pada dasarnya UU KMI bertujuan untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara murah, sederhana, cepat dan tepat waktu. Murah dalam arti terjangkau oleh masyarakat dan dibebankan sesuai dengan biaya riil. Sederhana dalam arti prosedur yang tidak bertele-tele, jelas dan baku langkah-langkah apa saja yang harus diikuti oleh masyarakat apabial ingin mendapatkan informasi. Informasi yang diminta juga harus diberikan dalam waktu yang cepat dan tepat, mengingat sifat informasi yang hanya berguna pada konteks waktu yang sangat limitatif. Hal ini mensayarakatkan adanya suatu sistem informasi dan dokumentasi yang sudah bagus di badan-badan publik. Berkaitan dengan waktu, jug aharus diatur jangka waktu yang jelas bagi masyarakat untuki mengajukan keberatan atau banding atas tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh badan publik.

informasi harus bersifat utuh, akurat, benar, dan dapat dipercaya

Pemberian informasi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban badan publik kepada publik. Adalah sudah menjadi kewajiban bagi badan publik untuk memberikan pertanggungjawabannya secara akurat, benar, dan dapat dipercaya. Juga memberikannya secara utuh sehingga publik mendapatkan gambaran yang lengkap tentang informasi yang diinginkannya.

Untuk menjamin agar informasi yang diberikan oleh badan publik tersebut utuh, akurat, benar, dan dapat dipercaya maka dibutuhkan sistem dan komitmen yang kuat dari pejabat publik untuk selalu mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan dan pemberian sanksi yang tegas apabila ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menghancurkan informasi atau membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

penyelesaian sengketa yang cepat, murah, kompeten dan independen melalui proses konsensual maupun ajudikasi

Penyelesaian sengketa yang cepat, murah, kompeten, dan independen merupakan syarat mutlak bagi sengketa informasi mengingat sifat informasi yang unik, yang hanya berguna dalam konteks waktu yang sangat terbatas. Oleh karenanya, mekanisme penyelesaian sengketa informasi sebaiknya tidak diserahkan kepada pengadilan. Pengadilan dianggap tidak sesuai untuk menyelesaikan sengketa informasi karena:
- proses untuk sampai pada keputusan biasanya memakan waktu yang sanga lama (kecuali diatur khusus seperti pengadilan niaga)
- biaya perkara yang tidak murah, apalagi apabila kasusnya berkepanjangan dan memakan waktu yang lama
- hakim yang memutuskan dan memriksa perkara di pengadilan memiliki pengetahuan yang sifatnya umum, sementara sengketa informasi memerlukan penyelesai sengketa yang memiliki pengetahuan khusu tentang informasi
- hingga saat ini, pengadilan di Indonesia belum terbukti independen. Walaupun secara teori lembaga ini lembaga adalah lemabga yang paling independen, namun mengingta fakta di atas ama pengadilan bukanlah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan sengketa informasi.

Bertolak dari beberapa alasan tersebut, lembaga yang dianggap tepat untuk menyelesaikan sengketa informasi ini adalah lembaga quaci judicial (semi pengadilan) yang didesain khusus yang memenuhi konsep penyelesaian sengketa informasi yang baik, yaitu:

- bersifat independen, kompeten, serta memiliki jangka waktu tertentu dalam memutuskan perkara
- anggotanya dipilih secara transparan dan partisipatif berdasarkan keahlian, integritas, dan kepercayaan masyarakat
- putusannya bersifat final dan mengikat, kecuali bagi sengketa informasi yang berdasarkan berkaitan dengan dibuka atau ditutupnya suatu informasi berdasarkan alasan yang termasuk dalam pengecualian serta sengketa yang melibatkan pertimbangan pembukaan informasi yang dikecualikan berdasarkan kepentinga publik (balancing public interest-test)
- peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung, hanya berperan dalam memeriksa dan memutus perkara banding terhadap putusan badan quasi judicial yang berkaitan dengan maslah dibuka atau ditutupnya informasi, dengan ketentuan adanya batasan waktu yang jelas bagi proses beracaranya dan dimungkinkannya penunjukan hakim ad-hoc, yang berkompeten di bidang informasi yang disengketakan.

Lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung, diperlukan mengingat sengketa tentang masalah dibuka atu ditutupnya suatu informasi berkaitan dengan pertanyaan hukum (question of law) di samping pertanyaan dampak dari dibuka atau ditutupnya suatu informasi (question of fact). Agar keduanya dapat diakomodir maka diperlukan institusi peradilan yang menanganinya dengan hakim ad hoc yang benar-benar mengerti persoalan informasi.

ancaman hukuman bagi pihak-pihak yang menghambat akses informasi

Berbagai cara dapat dilakukan untuk menghambat akses informasi, antara lain:
- dengan sengaja menghancurkan informasi tertentu
- dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan
- lalai atau dengan sengaja tidak mendokumentasikan informasi tertentu
- tidak memberikan informasi sesuai dengan kewajiban

Terhadap tindakan-tindakan yang menghambat akses informasi tersebut wajib dikenakan sanksi, baik sanksi administrative maupun sanksi pidana. Ketentuan untuk memberikan sanksi terhadap berbagai pelanggaran tersebut di atas penting mengingat praktek yang terjadi selama ini. Banyak peratiuran perundang-undangan yang menjamin hak atas informasi, misalnya Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Kehutanan. Namun, karena tidak diikuti sanksi bagi pejabat publik yang tidak memberikan informasi, maka ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat publik yang dikenai kewajiban. Untuk itu, dalam UU KMI perlu diatur mengenai sanksi yang tegas ini.


klausul yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk memiliki kebijakan tentang KMI yang sifatnya lebih progresif

Era otonomi daerah semakin mebuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri di berbagai bidang. Tak terkecuali dalam hal kebebasan memperoleh informasi ini. Keinginan daerah untuk mengatur sendiri daerahnya, dalam hal ini di biadng tranparansi dan akses informasi perlu diwadahi dalam Undang-undang KMI. Jaminan bagi Pemerintah Daerah tersebut tidak hanya untuk mengundangkan Peraturan Daerah tentang Kebebasan Informasi dan Transparansi namun juga untuk mengaturnya secara lebih progresif dibandingkan dengan pengaturan di tingkat nasional dan disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing. Keluwesan Undang-undang ini untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah yang lahir terlebih dulu sebelum Undang-undang juga sangat diperlukan, agar dalam pengimplementasiannya tidak terjadi benturan yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menginginkan ketertutupan untuk menutup informasi dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang di atasnya.


BAB II
KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI DAN RAHASIA NEGARA

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, makin maraknya isu terorisme, pembocoran informasi ke negara lain, chaos, dan pers yang kebablasan sama sekali tidak ada hubungannya dengan UU KMI. Yang terjadi justru sebaliknya, lemahnya kontrol masyarakat terhadap negaralah yang mengakibatkan kondisi tersebut muncul. Oleh karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan dalam kerangka reformasi adalah memperkuat kedudukan masyarakat di hadapan negara.

Pada titik ini, muncul kebutuhan akan perundang-undangan yang menjamin pelembagaan asas transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan hak atas akses informasi. Dibutuhkan undang-undang yang menjamin dan mengatur hak publik atas informasi pemerintahan, serta kewajiban lembaga-lembaga pemerintah untuk memberikan informasi tersebut. Undang-undang yang dimaksud adalah UU Kebebasan Memperoleh Informasi (Freedom of Information Act).

Persoalannya kemudian adalah, hingga saat ini Indonesia masih mewarisi sistem dan kultur pemerintahan Orde Baru yang sama-sekali tidak kondusif bagi pelembagaan prinsip-prinsip kebebasan informasi itu. Sistem dan kultur pemerintahan yang menyuburkan budaya kerahasiaan dan ketertutupan. Selama 32 tahun, budaya kerahasiaan itulah yang menjadi tameng yang memungkinkan rejim Orde Baru melanggengkan legitimasi kekuasaannya dari berbagai kritisisme dan perlawanan kelompok-kelompok alternatif.

Budaya kerahasiaan di Indonesia, dapat dilihat dari dua faktor: faktor struktural dan faktor kultural.

A. Faktor Struktural

Steven Aftergood (1996) pernah membedakan antara rahasia negara yang murni (genuine national security secrecy) di satu sisi, dan rahasia negara yang bersifat politis (political secrecy) serta rahasia untuk kepentingan birokrasi (bureaucratic secrecy) di sisi lain. Pembedaan ini menjadi relevan karena publik sesungguhnya kurang menyadari bahwa tidak semua klaim rahasia negara --yang sering dilontarkan pejabat publik atau pemerintah-- merujuk pada informasi-informasi yang benar-benar dapat membahayakan keamanan dan kepentingan nasional jika dibuka.

Di Indonesia political secrecy dan bureaucratic secrecy yang justru lebih dominan. Mengapa hal ini terjadi? Klasifikasi kerahasiaan atas informasi-informasi pemerintahan adalah mekanisme untuk menyembunyikan kebohongan-kebohongan pemerintah dari pengetahuan publik. Mekanisme kerahasiaan diciptakan karena ada begitu banyak kasus korupsi, nepotisme, pelanggaran HAM, kekerasan militer dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang lain yang terjadi dalam tubuh pemerintah, dan yang akan merugikan citra pemerintah jika diungkapkan ke publik.

Selama pemerintahan Orde Baru, klaim rahasia negara, rahasia birokrasi, dan rahasia militer senantiasa digunakan untuk menutup akses publik terhadap informasi-informasi yang dikuasai lembaga-lembaga pemerintah. Katakanlah informasi tentang berbagai operasi khusus militer, berbagai pelanggaran HAM, tender proyek pemerintah, dan informasi-informasi tentang korupsi. Apakah semua informasi tentang militer harus dirahasiakan? Sejauhmana batas-batas antara ruang publik dan ruang privat dalam pengungkapan kasus korupsi pejabat publik? Tidak ada batasan yang jelas dalam hal ini. Yang lazim terjadi kemudian adalah generalisasi rahasia militer, rahasia pejabat dan lain-lain.

Kebijakan-kebijakan militer dalam operasi pembersihan sisa-sisa Partai Komunis Indonesia pasca G30S/1965 sampai sekarang masih dirahasiakan. Pemerintah Orde Baru hingga saat ini belum pernah merilis data tentang berapa jumlah korban jiwa pada operasi itu, instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan militer untuk membersihkan eks PKI, langkah-langkah apa yang diambil militer berkaitan dengan presiden Soekarno dan lain-lain. Dokumen-dokumen tentang G30S/1965 dan pergulatan politik dan fisik yang terjadi hingga awal tahun 1970-an di mana Soeharto muncul menjadi pemimpin baru, belum pernah diungkap secara terbuka kepada publik. Publik tidak mendapatkan klarifikasi atas pelanggaran HAM yang terjadi, kebenaran tentang Supersemar dan lain-lain.Tampaknya dokumen-dokumen itu memang sengaja dirahasiakan karena Orde Baru ingin menghindari tuduhan melakukan pelanggaran HAM, dan menggulingkan kekuasaan Soekarno dengan cara-cara yang mendekati kudeta.

Hingga saat ini, publik juga tidak pernah mendapatkan kebenaran tentang apa yang terjadi di Aceh selama era pemberlakuan daerah operasi militer (DOM) tahun 1980-an. Bagaimana kebijakan Orde Baru berkaitan dengan pemberlakuan DOM, berapa kekuatan militer yang dikirim ke Aceh, berapa besar anggaran yang digunakan dan dari mana asalnya, berapa korban akibat pemberlakukan DOM, semuanya masih menjadi rahasia pemerintah sendiri. Publik berhak tahu atas semua ini, namun pemerintah, terutama militer tidak merasa mempunyai akuntabilitas dalam hal ini. Hal yang sama juga terjadi pada kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur. Publik tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di sana sebelum referendum yang akhirnya memisahkan Timor-Timur dari Indonesia.

Rejim Orde Baru melembagakan mekanisme kerahasiaan negara dalam berbagai produk perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya, terdapat lebih dari 20 pasal yang mengatur ketentuan informasi yang tergolong rahasia jabatan, rahasia pertahanan negara, dan rahasia dagang. Ketentuan tentang kerahasiaan informasi itu juga terdapat dalam UU Perbankan, UU Kearsipan, UU Peradilan Umum, dan UU Rahasia Dagang. Persoalannya adalah, dalam seluruh undang-undang itu, secara luas dan elastis diklasifikasikan informasi yang dianggap rahasia dan dilarang untuk disebarluaskan. Yang muncul kemudian adalah pasal-pasla karet yang rentan terhadap interpretasi subyektif dari pemegang kekuasaan. Yang menakutkan, ancaman hukuman bagi yang pelanggarnya tergolong berat, diantaranya hukuman penjara seumur hidup.[2]

Bagaimana menjelaskan kasus-kasus di atas? Pertama, begitu banyak produk hukum yang memuat klausul rahasia negara, rahasia birokrasi dan rahasia jabatan. Produk hukum ini sengaja dijadikan tameng bagi lembaga dan pejabat publik untuk tidak memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Selama produk hukum itu masih ada, tampaknya budaya kerahasiaan akan tetap bertahan. Demikian juga dengan budaya turunannya : budaya korupsi, kolusi, nepotisme dan elitis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perundang-undangan Yang Menjamin Ketentuan Kerahasiaan
Pasal-pasal tentang rahasia negara, rahasia jabatan, dan rahasia dagang di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
UU No 14/1970 tentang Peradilan Umum
UU No 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
UU No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Perpu No 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No 1/2002

Kedua, tidak ada perundang-undangan yang secara komprehensif dan tegas mengatur kewajiban lembaga pemerintah untuk membuka diri dan memberikan informasi kepada masyarakat. Di samping undang-undang yang mengatur kerahasiaan negara, Indonesia sebenarnya juga memiliki beberapa undang-undang yang mengakui hak-hak publik atas informasi. Hak publik atas informasi itu sebenarnya telah mendapatkan pengakuan hukum dalam Pasal 28 F Amandemen Kedua UUD 1945, serta pasal 20 dan 21 Ketetapan (TAP) MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, kita juga mempunyai 17 undang-undang sektoral yang menegaskan pentingnya hak publik atas informasi, seperti UU Pers dan UU Perlindungan Konsumen. Pengakuan normatif tentang perlunya perlindungan hak publik atas informasi juga terdapat dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).

Namun harus diakui bahwa klausul-klausul tentang hak atas informasi dalam beberapa undang-undang itu masih bersifat umum dan terbatas hanya mengakui hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Tidak ada klausul yang secara tegas mengatur kewajiban lembaga publik untuk memerikan informasi. Lebih jauh lagi, Undang-undang itu tidak memuat ketentuan yang jelas dan rinci tentang informasi apa saja yang dapat diperoleh masyarakat, bagaimana prosedur atau mekanisme untuk memperolehnya, lembaga mana yang dapat dimintai informasi, dan sanksi-sanksi apa yang bisa dijatuhkan kepada lembaga yang tidak memberikan informasi. Akibatnya, undang-undang itu tidak mempunyai kekuatan memaksa terhadap pejabat publik yang tidak melayani permintaan informasi dari masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan yang mengakui
hak masyarakat atas informasi
TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
(turunan UU No. 28/99 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN)
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Contohnya, UU Pers No 40 tahun 1999 tidak cukup memberi perlindungan kepada wartawan dalam mengungkapkan kasus-kasus dalam tubuh birokrasi. UU Pers belum secara efektif mempunyai kekuatan untuk memaksa pejabat dan badan pemerintah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pers atau publik. UU Pers tidak mempunyai kekuatan memaksa ketika permintaan pers akan data kekerasan terhadap para TKW di luar negeri ditolak institusi terkait dengan alasan melindungi nama baik bangsa. Atau yang lebih aktual, UU Pers kita tidak cukup kuat untuk memaksa pemerintah DKI Jakarta yang daerahnya terlanda banjir, untuk memberikan informasi yang sesungguhnya tentang rencana tata kota dan program penanggulangan bencana banjir yang tidak karuan bentuknya.



Hal ini terjadi karena UU Pers hanya mengatur hak wartawan untuk mendapatkan informasi. Sejauh mana kewajiban nara sumber resmi untuk memberikan informais, bagaimana mekanisme, apa sanksi-sanksi jika terjadi penyembunyian informasi, belum dirumuskan secara jelas. Akibatnya, para pejabat publik tidak mearas terikat dengan UU Pers. Mereka selalu berlindung pada klausul rahasia negara, rahasia jabatan dan rahasia pribadi yang ada dalam KUHP dan produk hukum yang lain. Bahkan mereka bisa menuntut balik waratwan dengan tuduhan melanggar rahasia negara, rahasia pribadi dan tuduhan lain.

Beberapa Jenis Kasus Hambatan Memperoleh Informasi yang sering terjadi di Daerah[3]

No.
Masalah
Pelanggaran / Hambatan
Akibat bagi Masyarakat Daerah
1.
Sosialisasi program-program pemerintah (P2KP, JPS, subsidi BBM, pembagian sembako, dll.) kepada masyarakat.
Pejabat publik / aparat tidak mensosialisasikan / sengaja menyembunyikan program pada masyarakat. Kadang kala sosialisasi dilakukan scr tidak adil

Masyarakat tidak bisa mengakses / memanfaatkan program, program yang dijalankan salah sasaran, terjadinya percaloan informasi.
Sosialisasi tidak dilakukan dengan baik, tidak menggunakan media yang baik, sosialisasi tidak jelas / mengandung banyak interpretasi

Masyarakat menginterpre-tasikan sendiri-sendiri, shg sering salah prosedur dan tidak bisa memanfaatkan program dengan baik.
Program pemerintah tidak memiliki konsep sosialisasi yang jelas. Seperti pada program subsidi BBM, tidak jelas kriteria masyarakat yang akan mendapatkannya

Sangat rawan terjadinya salah sasaran program. Pejabat di lapangan sering menginterpretasikan sesuai kepentingannya.
2.
Informasi publik mengenai perijinan, tender proyek, prosedur-prosedur resmi, tata-guna lahan, dsb.
Pejabat mempersulit informasi mengenai perijinan atau prosedur-prosedur resmi, biasanya masyarakat dibuat frustasi dengan prosedur dan akhirnya harus menyogok petugas.

Terjadinya praktek pungutan-pungutan di berbagai instansi daerah.
Pemerintah tidak mensosialisasi-kan secara aktif tender proyek dan tataguna lahan kepada masyarakat luas, dengan tujuan agar pejabat pemerintah bisa bermain.

Masyarakat luas tidak bisa mengakses / terlibat dalam program pembangunan.
3.
Transparansi pemerintah daerah dalam kasus-kasus publik, seperti pada kasus korupsi pejabat, penyalahgunaan kewenangan, dsb.
Pemerintah tidak menyebarluas-kan / menyembunyikan kasus dari publik. Misalnya jika ada bupati yang diindikasikan korupsi, pemerintah sering berusaha melindunginya / tidak pernah mau membuka kasus publik kepada masyarakat.

Penegakan hukum terham-bat karena masyarakat tidak dapat turut meng-awasi perilaku pejabat publik.

No.
Masalah
Pelanggaran / Hambatan
Akibat bagi Masyarakat Daerah
4.
Transparansi pemerintah daerah dalam mensosialisasikan kebijakan publik, seperti sosialisasi APBD, Perda, RAPBD,Raperda, informasi mengenai pendapatan daerah, dsb.
Pemerintah tidak mensosialisasi-kan kepada masyarakat proses dan produk kebijakan publik yang dilakukan. Khususnya RAPBD dan praperda, sampai saat ini pemda hampir tidak pernah mensosialisasikan pada masyarakat.

Masyarakat tidak mengeta-hui hak-nya. Masyarakat tidak bisa berperanserta dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan daerah, shg masyarakat madani tidak akan terwujud.
APBD atau perda yang dihasilkan tidak aspiratif, tidak akomodatif thd kritik, tidak menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat dan masyarakat terasing dari proses-proses kebijakan publik.
Aparat pemda menghalang-halangi masyarakat yang ingin memperoleh informasi kebijakan publik daerah, dengan mengata-kan bahwa informasi kebijakan publik adalah rahasia negara.
Masyarakat kehilangan kesempatan untuk turut mengontrol proses kebijakan publik daerah
Pemerintah daerah tidak memiliki konsep bagaimana mensosialisasikan informasi publik kepada masyarakat. Kalaupun disosialisasikan, biasanya dilakukan sekedarnya, tidak memiliki konsep media sosialisasi yang baik.
Masyarakat tidak mengerti secara jelas kebijakan publik apa yang dijalankan pemda, timbul berbagai macam interpretasi dan dapat menyebabkan konflik. Misalnya : informasi yang tidak jelas mengenai peruntukan lahan.

II. Faktor-faktor Kultural

Di sisi lain, Budaya kerahasiaan juga ditopang oleh salah-kaprah kalangan pejabat publik dalam memandang kedudukan pemerintah vis a vis masyarakat. Sebagai ilustrasi, ketika sejumlah LSM mengampanyekan prinsip-prinsip kebebasan informasi dan transparansi sepanjang tahun 2001-2002, muncul lontaran-lontaran dari pejabat publik di daerah seperti berikut ini: “Jika masyarakat merasa berhak mendapatkan informasi, maka pemerintah juga berhak untuk tidak memberikan informasi yang dikelolanya”, “Jangan hanya kepentingan masyarakat yang dilindungi, kepentingan pemerintah pun juga harus dilindungi”.[4]

Dalam hal ini, pemerintah atau penyelenggara negara seakan-akan menjadi entitas yang sama sekali terpisah dengan entitas masyarakat. Kepentingan masyarakat belum tentu menjadi kepentingan pemerintah, sehingga pemerintah boleh saja mengedepankan kepentingannya sendiri.

Pejabat publik juga lebih memposisikan diri sebagai “pemimpin masyarakat”, dan bukannya pelayan masyarakat. Mereka tak merasa perlu untuk membuka diri dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Mereka lupa atau pura-pura tidak tahu bahwa menjadi pejabat publik mengandung sejumlah konsekuensi: hilangnya sebagian privasi, keharusan untuk memilah-milah antara urusan pribadi dan urusan jabatan, keharusan terbuka untuk diperiksa dan diinvestigasi. Kasus penolakan anggota DPR (dan pejabat publik yang lain) untuk menyerahkan daftar kekayaan kepada KPKPN tadi menjadi contoh yang nyata.

Kultur pejabat yang merasa menjadi pemimpin masyarakat (dan bukannya pelayan masyarakat) ini menimbulkan “ekonomi-biaya tinggi” bagi publik untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan publik dari lembaga pemerintah. Contoh yang paling sederhana, masyarakat sejauh ini dibebani biaya pengurusan KTP, SIM, STNK, Surat Tanah, Surat Nikah dan lain-lain yang membengkak lumayan besar. Begitu besar pembengkakan itu, sampai-sampai masyarakat tidak tahu lagi berapa sebenarnya biaya resminya. Para pejabat yang tidak merasa mempunyai tanggung-jawab untuk memberi layanan publik, dengan semena-mena menentukan tarif atas jasa yang diberikan kepada masyarakat. Pungutan liar semacam ini merupakan realitas yang bisa pada birokrasi kita, di semua level, di semua lini.

Problem kultural juga terjadi di tingkat masyarakat. Rejim ketertutupan dan kerahasiaan yang telah sekian lama bercokol menyebabkan tumpulnya kesadaran masyarakat bahwa pada prinsipnya mereka berhak untuk mengetahui seluruh informasi yang berada di badan publik. Masyarakat senantiasa menempatkan diri di bawah pemerintah, Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dilihat sebagai hubungan yang hierarkhis. Pejabat publik selalu ditempatkan pada hierakhis yang tinggi, tanpa diasosiasikan dengan fungsi-fungsi pelayanan publik. Sangat jarang Warga masyarakat berinisiatif untuk mempertanyakan ketidakjelasan biaya-biaya itu. Ada yang karena malas, ada pula yang trauma. Respon aparat biasanya meremehkan dan membikin dongkol perasaan. Masyarakat yang kritis terhadap pelayanan publik sering mendapatkan tuduhan yang tidak mengenakkan, atu mendapatkan perlakuan diskriminatif.

Gagasan-gagasan tentang kebebasan sejauh ini juga belum begitu di masyarakat kita. Masyarakat yang jelas-jelas menjadi korban ketertutupan informasi sekalipun, banyak yang tidak memahami apa itu kebebasan informasi, apa maksud dari transparansi pemerintahan, dan apa urgensinya UU Kebebasan Informasi. Bahkan hal ini juga terjadi pada masyarakat yang lebih terdidik. Di kalangan media massa misalnya, pemahaman tentang pentingnya kebebasan pers belum sejalan dengan pemahaman tentang pentingnya kebebasan informasi. Banyak wartawan tidak memahami bagaimana hubungan antara kebebasan pers dan kebebasan informasi. Dan bagaimana meletakkan UU kebebasan Informsi dalam kerangka perwujudan pers yang bebas dan independen. Hal yang sama juga terjadi di kalangan LSM tertentu, terutama di daerah.



BAB III
BEBERAPA ANGGAPAN NEGATIF SEPUTAR ISU
KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI DAN DAMPAKNYA

A. KEBEBASAN INFORMASI SEBAGAI PENYEBAB TERORISME

Terorisme menjadi momok yang menakutkan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah peristiwa pengeboman WTC di New York 201 silam. Berbagai kebijakan antiterorisme dilahirkan hampir di seluruh negara di dunia. Namun, persoalan perang melawan terorisme telah melahirkan dampak luar biasa dalam penegakan HAM, terutama dalam hal kebebasan masyarakat sipil (civil liberties).

Beberapa pihak beranggapan, maraknya terorisme yang terjadi disebabkan oleh adanya FOIA atau UU Kebebasan Memperoleh Informasi. Namun, bantahan yang cukup keras dilontarkan oleh berbagai pihak. Terorisme sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebebasan mempeoleh informasi.

Hal pertama yang harus dijelaskan adalah kegiatan terorisme harus ditumpas. Tak ada alasan apapun, termasuk ideologis, yang membenarkan cara-cara terorisme demi mencapai tujuan dengan mengorbankan orang-orang tak berdosa seperti terjadi di New York, Bali, atau di Jakarta. Demikian pula, kewajiban negara untuk melindungi keselamatan masyarakat dari ancaman terorisme.

Kedua, dalam menjalankan kegiatan antiterorisme Indonesia sudah memiliki perangkat-perangkat legal seperti KUHP, kebijakan keimigrasian, pabean, dsb.[5] Perangkat kebijakan ini amat penting dalam mencegah aksi terorisme, namun Negara juga tidak sepenuhnya serius dengan motif antiterorisme sehingga UU antiterorisme malah membuat kerancuan antara penyidik yudisial (polisi dan jaksa) dan non yudisial (BIN dan TNI).

Ketiga, memberantas terorisme atau menyelidikinya juga tak terlepas dari adanya singkronisasi hukum dan aturan, baik dengan produk-produk di tingkat nasional maupun internasional (misalnya berbagai konvensi yang menyangkut tentang terorisme).[6]

Keempat, kebijakan antiterorisme haruslah menyepakati keseimbangan imperatif antara security (keamanan) dan liberty (kemerdekaan) dari setiap individu warga negara. Jangan sampai kebijakan antiterorisme justru memunculkan kecenderungan baru di berbagai negara untuk lebih represif, dan memberi peluang bagi militer untuk mendapatkan peran dan wewenang yang amat besar.[7]

Dari proses legislasi di DPR Indonesia setelah pemboman WTC pada 11 September 2001, tampak bahwa isu keamanan mendominasi ketimbang soal kebebasan. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Indonesia merupakan salah satu pendukung rezim George W Bush untuk memerangi terorisme. Walaupun Indonesia juga gagal dalam mencegah aksi terorisme, seperti kasus Bali (2002) dan Marriot (2003), aksi terorisme maupun peledakan bom (ini merupakan salah satu pola yang sering digunakan) bukanlah hal baru. Sebelumnya, dan juga sesudahnya, aksi peledakan mewarnai Indonesia sejak jaman Soeharto, sampai Megawati.

Kebebasan informasi, adalah sebuah hal yang sangat mewah pada masa sebelum era reformasi 1998. Namun demikian, untuk mendapatkan kebebasan informasi, tak cukup dengan euforia kebebasan yang muncul pada tahun-tahun awal reformasi. Masyarakat membutuhkan jaminan secara legal, melalui Undang-undagn, bahwa rencana-rencana dan kebijakan pembangunan dapat dilahirkan dan diimplementasikan secara betul.[8] Belakangan, terutama setelah seruan global perang anti terorisme yang dipimpin Amerika Serikat, kecenderungan mengutamakan keamanan sebagai basis kepentingan dunia diikuti oleh Indonesia. Indonesia dengan sigap, terutama diperlihatkan oleh aktor-aktor militer dan politisi sipil yang akomodatif terhadap kepentingan militer, mengamini kebijakan Amerika Serikat dengan membuat peraturan-peraturan dan kelembagaan antiterorisme, dan di lain pihak meminggirkan agenda penguatan kebebasan (termasuk kebebasan memperoleh informasi) dan pertanggungjawaban negara.

Dengan demikian jelas sudah bahwa kegiatan antiterorisme tidak serta merta menghapuskan kebebasan mendapatkan informasi. Negara, dengan segala kewenangan tetap harus menjaga keseimbangan imperatif antara kebebasan dan keselamatan masyakarat sipil. Karena itu, kebebasan informasi, apalagi jika menyangkut pertanggungjawaban terhadap kebijakan antiterorisme haruslah dapat dipertanggungjawabkan.

KEBEBASAN INFORMASI SEBAGAI PENYEBAB BOCORNYA RAHASIA NEGARA KE NEGARA LAIN

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, rejim Orde Baru telah melembagakan mekanisme kerahasiaan negara dalam berbagai produk perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja misalnya, terdapat lebih dari 20 pasal yang mengatur ketentuan informasi yang tergolong rahasia jabatan, rahasia pertahanan negara, dan rahasia dagang. Belum lagi ketentuan tentang kerahasiaan informasi yang terdapat dalam UU Perbankan, UU Kearsipan, UU Peradilan Umum, dan UU Rahasia Dagang. Persoalannya adalah, dalam seluruh undang-undang itu, secara luas dan elastis diklasifikasikan informasi yang dianggap rahasia dan dilarang untuk disebarluaskan. Yang muncul kemudian adalah pasal-pasal karet yang rentan terhadap interpretasi subyektif dari pemegang kekuasaan. Yang menakutkan, ancaman hukuman bagi yang pelanggarnya tergolong berat, diantaranya hukuman penjara seumur hidup.[9]

Banyak korban berjatuhan karena pasal-pasal karet itu. Tahun 1990, dua orang konsultan geologi divonis pidana di Pengadilan Negeri Bandung dengan dakwaan pembocoran rahasia negara, karena telah menggunakan data berupa foto udara yang “berklasifikasi rahasia“. Padahal perusahaan–perusahaan minyak besar juga menggunakan data yang sama, namun tidak dituntut secara pidana.

Mantan Sekjen Dephutbun sekaligus pimpinan Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LSPSSI), Suripto pernah dituduh melanggar Pasal 112 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang isinya berhubungan dengan kegiatan mata-mata atau menjual informasi rahasia kepada negara lain. Jika terbukti, perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Suripto sempat ditahan polisi. Namun hingga ia dibebaskan lagi, tak jelas unsur-unsur rahasia negara mana yang dibocorkan, dan kegiatan mata-mata macam mana yang dilakukan Suripto dan anak buahnya.

Berbagai media melihat tuduhan terhadap Suripto berbau politis. Sebelumnya, selama 1 tahun 3 bulan menjabat Sekjen Dephutbun, Suripto rajin memberantas KKN di Dephutbun tak diragukan. Dia sukses menjerat "Raja Hutan" Bob Hasan hingga menghuni LP Nusakambangan. Tommy Soeharto pun berhasil dijerat menjadi tersangka dalam kasus Gatari Air Service, hingga Tommy akhirnya menjaid buron. Suripto juga berhasil menjadikan Probosutedjo dan Prajogo Pangestu sebagai target selanjutnya.

Adalah tidak mengherankan peristiwa tersebut terjadi. Ketiadaan definisi yang jelas tentang apa yang disebut dengan informasi rahasia dan kegiatan apa saja yang masuk kategori pembocoran informasi menjadi penyebabnya. Di lain pihak, ketiadaan aturan yang jelas tentang informasi apa saja yang dapat diketahui dan diakses oleh publik juga ikut memicu kebingungan bagi penegak hukum untuk menentukan suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai pembocoran informasi atau tidak.

Dengan demikian, jelaslah bahwa jaminan hukum kebebasan informasi ke dalam suatu Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi (UU KMI) tidak ada hubungannya dengan tindak pidana pembocoran informasi ke negara lain. Justru sebaliknya, UU KMI akan membantu para penegak hukum dan masyarakat dalam menentukan rambu-rambu informasi apa saja yang dapat diakses oleh publik dan informasi mana yang masuk kategori rahasia negara.

C. DAMPAK NEGATIF KETIADAAN KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI

Alih-alih dapat menyelematkan negara dari terror dan pembocoran informasi, ketiadaan jaminan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi justru memebrikan dampak yang lmerugikan bagi bangsa kita. Pengalaman Indonesian Corruption Watch (ICW) berikut ini adalah bukti yang sangat meyakinkan. Pertengahan Juni 2001, media massa ramai memberitakan kasus “bagi-bagi” fasilitas mesin cuci seharga enam juta rupiah kepada seluruh anggota DPR. Sebuah kasus yang segera menyulut kecemburuan. Sebab semua orang makfum bahwa kehidupan anggota DPR lebih dari cukup, bahkan bergelimang aneka rupa fasilitas. Tanggal 26 Juni 2001, ICW secara resmi mengirimkan surat untuk meminta konfirmasi atas kasus ini. Surat ditujukan kepada Ketua DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Beberapa kali ICW kemudian menanyakan jawaban atas surat itu lewat telephon. Namun hingga 13 Juli 2001, belum ada konfirmasi apapun dari DPR.[10]

Kasus yang lain, ICW mengidentifikasi beberapa partai politik telah melakukan pelanggaran berkaitan dengan besar sumbangan dana yang dapat diterima dari masyarakat dalam pemilu 1999. “Golkar dan PPP yang paling menyolok. Bayangkan, PPP menerima sumbangan satu milyar rupiah dari Hamzah Haz. Padahal batas maksimum untuk sumbangan pribadi sebesar 15 juta rupiah,” ujar Doni Adyanto dari Divisi Pemantauan Legislatif ICW.[11]

Bertolak dari fakta tersebut, ICW kemudian meminta hasil audit keuangan partai politik peserta pemilu 1999 kepada Komisi Pemilihan Umum. Permintaan ini sudah tiga kali diajukan secara resmi. “Namun hingga hari ini, 13 Juli 2001, KPU belum memberikannya. Padahal kami tahu, audit sudah selesai dua tahun yang lalu,” tandas Adyanto. Hasil audit keuangan partai politik menurut Adyanto semestinya dibuka untuk publik. Sebagai wujud pertanggungjawaban partai politik yang telah menggunakan dana dari pemerintah dan masyarakat dalam pemilu yang lalu.

Bulan Juli 2002, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak permintaan pers untuk memberikan data kekayaan calon anggota legislatif pada pemilu 1999 sungguh mencengangkan. Data tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan rahasia negara, kepentingan nasional, persatuan bangsa, dan alasan-alasan serupa yang lazim digunakan lembaga pemerintah untuk menutup informasi-informasi yang dikelolanya.

Data tersebut justru termasuk informasi yang harus dibuka kepada publik, karena berkaitan dengan akuntabilitas pejabat-pejabat publik yang sedang menjadi perhatian berbagai pihak karena adanya indikasi penyalahgunaan jabatan. Bahkan kalau mau jujur, daftar kekayaan calon anggota legislatif sudah harus dibuka sebelum pemilu 1999 terselenggara, sehingga dapat menjadi acuan publik dalam memberikan suaranya.

Contoh lain adalah Kebakaran hutan besar-besaran tahun 1997-1998 tidak dapat segera ditangani karena susahnya akses terhadap data-data tentang kebakaran itu. Akibatnya sulit untuk menentukan letak titik-titik api dan perluasan area yang terbakar. Semakin sulit pula upaya untuk memadamkan api dan menghentikan eskalasi kebakaran. Pada saat kebakaran hutan terjadi, pemerintah mengumumkan bahwa luas kebakaran dan pembakaran hutan dan lahan 1997-1998 hanya 600.000 ha. Padahal laporan terakhir yang dibuat oleh International Forest Fire Management-Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammnarbeit, kebakaran hutan di Kalimantan Timur saja mencapai area seluas 5,2 juta hektar. Bukan rahasia lagi bahwa para pengusaha HPH memberikan kontribusi besar bagi kerusakan hutan di Kalimantan. Dan para pemegang HPH terbesar adalah para pengusaha kroni Soeharto. Mengungkapkan data sesungguhnya tentang kebakaran hutan di Kalimantan, akan membuka sisi negatif para pengusaha HPH itu, dan pada akhirnya bisa berdampak buruk bagi nama baik Soeharto sendiri.[12]

Contoh-contoh lain tentang sulitnya mendapatkan informasi dari pemerintah maupun DPR dan badan publik lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No
Sumber
Badan Publik
Kasus
Bukti Data
1
ICW

Kejaksaan Agung (Kejagung)

Kausu ini berkaitan dengan kredit macet yang dilakukan oleh Texmaco. Sebagaimana diketahui dalam rangka penyelamatan Texmaco pada saat itu, yakni pada saat gejolak krisis moneter mulai melanda, pemerintah telah mengucurkan dana melalui Bank Indonesia sebesar US$276 juta atas disposisi Presiden (pada saat itu) Soeharto. Ternyata dana tersebut dianggap tidak cukup sehingga pemerintah kembali mengucurkan dana sebesar US$340 juta lewat BI yang lagi-lagi atas disposisi Presiden Soeharto.

Krisis moneter terus saja berlanjut sehingga lembaga keuangan luar negeri menghentikan komitmennya untuk memberikan bantuan kepada perusahaan tersebut. Atas alasan itulah Texmaco kembali meminta dana talangan kepada pemerintah yang kemudian dikabulkan. Dana tersebut dialirkan melalui BRI sebesar US$200 juta dan BNI sebesar Rp 400 miliar.

Semua kredit yang telah dikucurkan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak kreditor maupun BPPN sehingga memunculkan kecurigaan berbagai pihak.
Laksamana Sukardi, sebagai menteri Penanaman Modal dan PBUMN kemudian melaporkan hal tersebut kepada Komisi IX DPR RI. Komisi IX lalu memangil Marimutu Sinivasan sebagai Presiden Direktur Texmaco, dan kepada Anggota Dewan, dia mengaku telah menulis surat permohonan kredit kepada Presiden Soeharto.

Desakan arus reformasi begitu kuat, sehingga pihak Kejaksaan Agung pun merasa perlu membawa kasus tersebut ke pengadilan. Tak tanggung-tanggung Jaksa Agung (pada saat itu) Marzuki Darusman menetapkan Marimutu Sinivasan sebagai tersangka, berkaitan dengan tindakan pidana korupsi dalam pengucuran kredit BI lewat Bank Exim, BNI dan BRI senilai Rp 19 triliunan lebih. Namun semangat Kejagung tersebut sepertinya mengalami batu sandungan. Sebab, secara politis, dukungan masih terus mengalir pada perusahaan produsen mesin-mesin berat tersebut. DPR yang semula “menggugat” pun akhirnya menyatakan bahwa Texmaco harus dipertahankan karena ia merupakan aset nasional. Rizal Ramli juga turut “mendampingi” Sinivasan ketika menjelaskan bahwa tidak ada unsur KKN dalam pemberian kredit kepada Texmaco. Bahkan, Presiden (pada saat itu) Abdurrahman Wahid tegas-tegas menyatakan bahwa Texmaco merupakan perusahaan yang membawa panji-panji Indonesia di bidang teknologi.

Seiring dengan itu, perintah cegah tangkal (cekal) dari Kejagung terhadap Marimutu Sinivasan, Marimutu Manimaren, dan S Wairo dicabut. Perusahaannya sendiri kemudian diusulkan untuk menjadi BUMN yang kemudian memancing rasa iri para debitor lain. Puncaknya, Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas sangkaan korupsi Marimutu Sinivasan. Alasannya, berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak ditemukan adanya unsur kerugian keuangan negara pada kasus kredit macet tersebut.
Muncul spekulasi bahwa Marimutu Sinivasan telah menyuap Jaksa Agung dan pegawai BPKP. Namun hal itu ditepis oleh Sinivasan. Tapi yang jelas, penerbitan SP3 tersebut memancing kecurigaan berbagai pihak, termasuk Laksamana Sukardi sendiri. Maka bersama dengan Teten Masduki dari ICW, Sudjono dari Ikatan Advokasi Indonesia dan Feisal Tadjudin dari Gempita menyerahkan bukti-bukti baru kepada Jaksaan Agung.ICW bahkan meminta kepada BPKP untuk melakukan audit forensik terhadap aset dan agunan perusahaan milik Marimutu Sinivasan. Namun BPKP menanggapi bahwa apa yang dilakukan hanya bersifat membantu Kejagung dan tidak dapat melakukan sendiri proses pemeriksaan secara mendalam.
Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Sekencang apapun desakan dari komponen masyarakat, SP3 terhadap kasus Texmaco tetap tidak dicabut. Akhirnya kredit macet Texmaco diselesaikan melalui pembentukan holding company baru yang 70 persen sahamnya dikuasai oleh Pemerintah dan sisanya oleh Sinivasan. Sinivasan pun melenggang.
ICW tidak menyerah. Pihaknya mempraperadilankan Kejagung atas penerbitan SP3 tersebut pada 25 Agustus 2003. Untuk memperkuat alasan dan bukti-bukti ICW juga melakukan pengujian (eksaminasi) publik atas kasus tersebut. Tujuannya, agar publik dapat menilai sendiri proses hukum yang sedang berlangsung. Untuk semua keperluan tersebut ICW mengajukan surat kepada Kejagung untuk meminta salinan SP3 tanggal 2 Juli 2003 dengan nomor 110/SK/BP/ICW/VII/2003.

Terhadap permintaan tersebut Kejagung merasa keberatan. Alasan yang dikemukakan oleh Kejagung adalah karena belum ada undang-undang yang mengatur untuk mengeluarkan data kepada publik. Selain itu pihak ICW juga dilempar dari satu biro ke biro lainnya.

Surat permohonan salinan SP3 tanggal 2 Juli 2003 no. 110/SK/BP/ICW/VII/2003.
No
Sumber
Badan Publik
Kasus
Bukti Data
2
ICW
Direkturat Sumber Daya Air Wilayah Timur dan Tengah Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah

Uni Eropa dalam komitmennya turut membantu negara-negara berkembang memberikan dana hibah kepada Indonesia untuk pembangunan proyek irigasi. Hibah dari Uni Eropa tersebut kemudian diserahkan kepada Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil) untuk pembangunan berbagai proyek pembangunan bendungan untuk keperluan irigasi dan pengendalian banjir. Diantara proyek tersebut adalah pembangunan irigasi Sungai Lusi, Dombo Sayung dan Dolok. Semua wilayah tersebut di bawah tanggung jawab Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Timur.
Proyek dana hibah tersebut ditengarai sarat dengan KKN. Proses tendernya tidak transparan dan dalam pelaksanaannya sarat kolusi antara pengembang dan jajaran Depkimpraswil di daerah. Berdasarkan dugaan tersebut lalu ICW melakukan investigasi. Guna keperluan tersebut pihaknya mengajukan surat permintaan wawancara dengan Direktur Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Timur, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. Surat pertama diajukan pada tanggal 17 April 2002. Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan. Dengan lampiran surat rekomendasi dari pihak pemberi hibah, yakni Uni Eropa ICW kembali melayangkan surat permintaan yang keduakali tanggal 10 Mei 2003. Surat tersebut mendapat respon, dan perimintaan wawancara dikabulkan.

Hal yang sama terjadi di lingkungan Direktorat Sumber Daya Air wilayah Tengah. Selain memberikan bantuan untuk pembangunan proyek irigasi di wilayah Timur, Uni Eropa juga memberikan hibah untuk proyek irigasi Punggur Utara. Surat ICW tertanggal 2 Juli 2002 kepada Direkturnya, yakni Ir. Djoko Subarkah untuk keperluan wawancara tidak mendapat respon. Setelah ICW mengajukan surat kedua pada 19 Juli 2002 dengan melampirkan surat rekomendasi dari Uni Eropa, baru pihak direktorat meresponnya. Respon tersebut berupa penolakan karena menganggap dirinya tidak berwenang untuk diwawancarai dan dimintai data. Kemudian Ir. Djoko Subarkah merekomendasikan pihak ICW untuk melakukan wawncara dengan seseorang bernama Ir. Moeryati. Namun orang yang ditunjuk menolak diwawancarai dan mengeluarkan data-data yang berkaitan dengan proses tender dan proposal pekerjaan proyek dengan alasan ICW bukan kepolisian atau kejaksaan.

Surat ICW no. 20/SK/MPULN/IV/2002 tanggal 17 April 2002

Surat ICW no. 25/SK/MPULN/V/2002 tanggal 10 Mei 2002

Surat rekomendasi Uni Eropa no. 981-02/wvd tanggal 24 April 2002

Surat ICW no. 31/SK/MPULN/VII/2002 tangal 2 Juli 2002

Surat ICW no. 32/SK/MPULN/VII/2002 tanggal 19 Juli 2003

No
Sumber
Badan Publik
Kasus
Bukti Data
3
ICW
Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Kuat terjadi penyimpangan projek School Improvements Grant Program (SIGP) tahap II di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut terhadap hibah dari Pemerintah Belanda tersebut Aspek yang paling mendapat sorotan adalah indikasi adanya pungutan yang dilakukan oleh oknum di Dinas Pendidikan Kab. Garut ke sekolah-sekolah yang dijanjikan akan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah Belanda itu. Beberapa kepala sekolah di wilayah Kec. Pakenjeng dan Malangbong yang mengaku membayar sejumlah uang kepada oknum dinas pendidikan agar bisa mendapatkan dana SIGP. Mereka membayar antara Rp 1-Rp 7 juta dengan harapan akan dimasukkan ke daftar sekolah penerima bantuan.
Akan tetapi, ternyata tidak semua yang telah membayar sejumlah uang yang masuk ke daftar sekolah yang mendapat bantuan. Misalnya sebuah sekolah di Kec. Pakenjeng yang mengaku telah membayar Rp 1 juta. Kepala sekolah yang bersangkutan mengaku membayar uang tersebut dengan harapan sekolahnya mendapat bantuan karena kondisinya sangat memprihatinkan. Lain halnya dengan sebuah sekolah di Malangbong yang membayar Rp 7 juta, masuk ke daftar sekolah yang menerima bantuan. Sekolah-sekolah yang akan menerima dana SIGP, menandatangani sebuah surat perjanjian yang isinya nyaris seragam.
Isi surat pernyataan itu, pertama, pelaksanaan pekerjaan fisik tidak akan dilaksanakan oleh pemborong/rekanan. Kedua, segala bentuk pengeluaran menjadi tanggung jawab komite sekolah. Ketiga, apabila terbukti dalam pelaksanaan program tidak sesuai petunjuk pelaksanaan, harus bersedia mengembalikan dana kepada pemerintah. Keempat, pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan secara transparan. Kejanggalan lainnya, jumlah dana yang akan diterima sekolah diseragamkan, yaitu Rp 90 juta/sekolah. Padahal, kondisi di lapangan, sekolah-sekolah tersebut memiliki kondisi yang variatif. Begitu juga yang tertera dalam juklak yang seharusnya menjadi rujukan bahwa dana yang harus diberikan variatif antara Rp 50 juta-Rp 130 juta dengan kelipatan Rp 10 juta, tergantung kondisi sekolah.
Ketua Komite Kabupaten Garut Hilman Faridz, tidak pernah dilibatkan dalam membuat keputusan-keputusan penting, seperti menyeleksi dan menentukan sekolah penerima projek. Peran itu diambil alih oleh sekretarisnya, Darjo Sukarja yang juga menjabat Kepala Dinas Pendidikan. Hilman menyesalkan tindakan tersebut karena seakan dirinya sudah dianggap meninggal dunia.
Pada 12 Maret 2003, Bupati Garut mengeluarkan Surat Keputusan No. 421.2/Kep.96-Dispend/2003 yang mencabut SK sebelumnya bernomor 421.1/Kep.40-Dispend/2003 tentang Penetapan Sekolah-sekolah Penerima Projek SIGP. Kemudian Hilman Faridz mengeluarkan SK baru Nomor 420/191/Bappeda, 25 Maret 2003 yang mengakibatkan berubahnya sekira 20% sekolah penerima bantuan. Masalah lainnya yang muncul adalah ketidakjelasan dana pendamping sebesar Rp 500 juta yang dikeluarkan dari APBD 2002. Berdasarkan temuan ICW, uang tersebut baru digunakan menjelang Idulfitri dan jangka waktu implementasinya pun hanya 1,5 bulan. Padahal, uang itu diperuntukkan kegiatan penunjang projek seperti membiayai sosialisasi dan observasi yang jangka waktunya cukup lama.
Berkaitan dengan investigasi ini tidak ada surat-surat dari ICW yang dapat didokumentasikan. Namun dari hasil wawancara dengan pihak ICW dapat direkam bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tidak mau diwawancari berkaitan dengan penyaluran dana hibah tersebut. Setiap kali piahk ICW menghubunginya melalui telepon dia selalu mengelak. Padahal ICW ingin meminta data tentang jumlah sekolah yang berhak mendapat bantuan dan sekaligus jumlah dana yang akan disalurkan. Bahkan beberapa kepala sekolah yang sekolahnya dijanjikan akan diberi bantuan juga menolak memberikan keterangan. Kemudian ICW mencoba menghubungi kepala sekolah yang merasa dirugikan, yakni mereka yang telah membayar ‘uang muka’ namun belum menerima bantuan juga.
Berkaitan dengan temuan ini maka ICW ingin meminta penjelasan kepada Menteri Pendidikan Nasional. Surat diajukan kepadanya dengan perihal permohonan wawancara. Namun permintaan tersebut tidak dikabulkan.

Surat ICW no. 50/SK/MPULN/ICW/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003

No
Sumber
Badan Publik
Kasus
Bukti Data
8
TI Indonesia
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung mempersulit pihak TI ketika menanyakan audit partai-partai besar tahun 2002. TI mengirimkan surat kepada MA pada tanggal 25 Juli 2003 dialamtkan kepada Direktur Pidana Moegihardjo, SH. Surat tersebut diendapkan cukup lama, yakni sekitar setengah bulan. Setengah bulan kemudian Moegihardjo mendelegasikan keperluan tersebut kepada sekretarisnya. Semenjak mendapat delegasi tersebut, sekretarisnya menjanjikan data yang diminta oleh TI. Tetapi setelah kurang lebih selama sebulan menunggu, sekretaris tersebut mengatakan bahwa MA sudah tidak berwenang lagi memeriksa dana partai, dengan alasan sekarang sudah ada Mahkamah Konstitusi. Selama masa penantian informasi dari pihak sekretaris Direktur Pidana, TI proaktif menelponnya, tetapi ternyata sekretarisnya pun tersebut beralasan sibuk sehingga keputusannya baru munculsebulan kemudian.
Surat TI no. 45/TI-AKPP/VII/2003 tanggal 25 Juli 203
9
TI Indonesia
Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Setelah gagal memperoleh informasi dari MA, pihak TI kemudian berinisiatif meminta data tentang hasil audit dana partai tahun 2002 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Langkah awal yang ditempuh adalah mengirimkan surat kepada Ketua KPU tanggal 12 Agustus 2003. Karena merasa lama menunggu surat balasan dari KPU, pihak TI melakukan pengecekan ke Humas KPU namun ternyata surat tersebut dinyatakan belum masuk. TI kemudian mengajukan surat permohonan untuk kedua kalinya yakni pada tanggal 11 September 2003. Surat kedua juga lama tidak mendapat respon. Pihak TI kembali melakukan pengecekan ke KPU. Setelah dicek ternyata surat tersebut sudah masuk dan pihak pimpinan KPU sudah menerimanya. Namun demikian yang menerima pihak TI bukan ketua melainkan ajudannya. Ajudan tersebut menolak memberikan informasi dengan alasan ada aturan yang melarangnya, yakni peraturan pemerintah. (Sayang, TI tidak ingat PP nomor berapa yang dimaksudnya). Padahal sebelum TI mengirimkan surat yang kedua, ketua KPU pernah mengatakan bahwa informasi semacam itu dapat saja diperoleh. Hanya saja, bukan pihak pimpinan yang mengurus karena mereka terlalu sibuk dan tidak mungkin mengatasi hal-hal semacam itu.

Sambil menunggu keputusan dari ketua KPU, TI berinisiatif mengirimkan surat kepada biro Humas KPU 18 September 2003. Baru 8 Oktober ketua KPU mengirimkan surat balasan kepada TI yang antara lain isinya menyatakan bahwa sampai saat itu KPU belum punya kewenangan untuk meminta hasil audit partai.
Surat TI ke ketua KPU no. 2/TI/-VM/VIII/2003 tanggal 12 Agustus 2003

Surat TI kepada Ketua KPU no. 6/TI-VM/IX/2003 tanggal 11 September 2003

Surat ke kepala biro Humas KPU no. 16/TI-VM/IX/2003 tanggal 18 September 2003

Surat balasan dari Ketua KPU no.771/15/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003 (reply atas surat TI tanggal 11 September 2003)

No
Sumber
Badan Publik
Kasus
Bukti Data
10
Elsam
Kejakgung
Salah satu kasus yang berkaitan dengan kesulitan akses informasi adalah ketika Elsam minta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Dalam hal ini Elsam meminta BAP tersebut ke Kejaksaan Agung. Proses yang dilakukan pertamakali adalah mengirim surat ke kepala. Elsam sendiri kesulitan menyampaikan alamat yang pasti, ke mana seharusnya jalur yang mesti ditempuh. Dengan demikian maka surat yang telah diajukan tidak pernah direspon.

Ketika Elsam menanyakan langsung, pihak Kejagung sendiri tidak tahu sebenarnya jalur mana yang mesti ditempuh jika ada masyarakat yang ingin mengakses dokumen-dokumen yang dimilikinya. Berdasarkan sumber dari Kejagung juga terungkap bahwa dokumen-dokumen yang berupa BAP dan lain-lainnya yang menyangkut masalah proses pengadilan, tidak pernah terkoleksi dengan rapi. Data-datanya banyak yang tercecer kemana-mana. Sehingga praktis, dokumen-dokumen tentang proses pengadilan tersebar ke setiap jaksa yang menangani kasus tertentu, tidak terkumpul di Kejagung.


11
Elsam
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Hal yang sama juga dialami ketika Elsam hendak meminta BAP ke pengadilan, dalam hal ini pengadilan Jakarta Pusat yang mengadili kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok. BAP diminta ke panitera namun justru para hakim yang memimpin persidangan banyak minta data ke Elsam untuk penguatan keputusan. Hal ini dikarenakan kacaunya sisem dokumentasi di lembaga pengadilan tersebut.


12
Elsam
Departemen Kehakiman dan HAM
Departemen Kehakiman dan HAM (Depkeham) juga tidak mempunyai sistem dokumentasi yang bagus. Sering Elsam meminta data ke departemen tersebut, namun seringkali pula respon yang diberikan lambat. Surat yang dikirimkan Elsam baru direspon setengah bulan kemudian. Lambannya respon tadi diakibatkan karena tidak tersedianya data yang diinginkan. Pihak Depkeh HAM bahkan harus mencarinya dari dirjen ke dirjen.
Banyaknya masyarakat yang meminta draft RUU KUHP ke Elsam juga menunjukkan bahwa masyarakat mengalami kebingungan, kemana mesti mengakses. Sebetulnya masyarakat mungkin tahu harus mengakses ke Depkeh HAM. Namun karena Depkeh sendiri tidak menyediakan sosialisasi yang bagus tentang cara mengaksesnya sehingga masyarakat enggan.

No
Sumber
Badan Publik
Kasus
Bukti Data
13
Majalah Tempo
BPN
Tempo mengalami kesulitan untuk mengetahui akte pembelian tanah yang terkena penggusuran karena Badan Pertanahan Nasional tidak mengijinkan publik mengakses hal itu.


14
Majalah Tempo
DPR
Tempo mengalami kesulitan ketika meminta RUU ke DPR RI. DPR mengatakan harus ada ijin, padahal RUU sudah pernah dibuka di ruang debat publik.


15
Majalah Tempo
Pengadilan
Tempo mengalami kesulitan ketika hendak mengakses putusan-putusan pengadilan. Tempo diwajibkan untuk mendapatkan ijin dari ketua pengadilan agar dapat mengakses informasi tersebut. Bahkan panitera yang notabene adalah penanggungjawab arsip pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan arsip tersebut.


16
WALHI
Pengadilan
Sebagian besar wakil Walhi yang pernah dimintai keterangan (diperiksa) sesudah menandatangani BAP, oleh pihak pengadilan wakil Walhi tersebut tidak bisa membaca atau memperoleh BAP mereka sendiri.


17
WALHI
DPR
Pada waktu Walhi hendak mengkonfirmasikan TAP MPR no 9 tentang Pembaharuan agraria pada DPR, justru mendapat jawaban bahwa DPR belum tahu akan adanya TAP tersebut.


18


WALHI
MA
Di MA, semua informasi yang ingin diperoleh Walhi dikatakan semuanya ada dalam file-file di komputer yang sudah disediakan. Tetapi sering sekali komputer rusak, sehingga file tidak dapat diakses. Hal ini menunjukkan buruknya system dokumentasi di lembaga tersebut.


19

WALHI
Kepolisian
Selama Walhi mendampingi masyarakat sekitar area pertambangan, masyarakat tidak pernah tahu bahwa menurut UU pertambangan no 47, daerah disekitar area pertambangan adalah milik negara. Dengan demikian seringkali mereka yang memperjuangkan hak malahan dipukuli dan ditangkapi oleh aparat.

Hal yang sama juga terjadi di Ruteng, sama sekali tidak ada sosialisasi UU Kehutanan no 41 tentang pengalihan fungsi. Sampai sekarang sebanyak 91 warga ditangkap dengan berbagai tuduhan


No
Sumber
Badan Publik
Kasus
Bukti Data
20
WALHI
Pemda Sultra
Di Sulawesi Tenggara, Rencana Strategi Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah 2003-2020 tidak bisa diakses masyarakat sampai akhirnya secara tiba-tiba tanpa melibatkan masyarakat, Pemda Sultra menuangkan Rastrapeda dan Propeda itu menjadi Perda no 3 dan 4 2003.


21
Solidari-tas Perem-puan
Komnas HAM
Advokasi terhadap warga masyarakat di Menado yang menderita setelah dibukanya pertambangan emas Newmont (Amerika). Dikarenakan limbah tambang di buang ke laut, sedangkan masyarakat disana mayoritas adalah nelayan maka mereka pun kehilangan mata pencaharian. Selain itu satu per satu masyarakat sakit karena keracunan merkuri. Solidaritas Perempuan bekerja sama dengan WALHI akhirnya membuat laporan yang intinya telah terjadi pelanggaran HAM di daerah itu. Hasil investigasi itu semua di serahkan kepada Komnas HAM agar segera ditindaklanjuti. Kemudian Komnas HAM melakukan investigasi, kebutuhan masyarakat atas hasil investigasi tersebut sudah sangat mendesak, tetapi setiap kali Solidaritas Perempuan meminta hasil investigasi tersebut, selalu saja ada alasan yang katanya harus seijin pejabat atasan.


22
Solida-ritas Perem-puan
Kepolisian
Advokasi terhadap warga yang dianiaya polisi karena memprotes adanya tambang emas di Indo Rayon Sumatera. Solidaritas Perempuan mengalami kesulitan ketika mengakses informasi ke kepolisian dan mengalami hal yang sama di Komnas HAM.



BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Hak untuk mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia.
2. Pemerintahan yang demokratis hanya dapat terwujud apabila pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya secara transparan.
3. Transparansi pemerintahan dapat diwujudkan dengan menyediakan perangkat hukum yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.
4. Anggapan bahwa UU Kebebasan Memperoleh Informasi akan membangkitkan terror, pembocoran informasi, dan pers yang kebablasan adalah tidak benar.
5. Terror, pembocoran informasi, dan pers yang kebablasan justru terjadi ketika tidak ada acuan hukum yang jelas tentang informasi apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat dan mana yang tidak bisa karena termasuk kategori rahasia negara.
6. Saat ini masyarakat masih sulit mendapatkan informasi karena tidak ada aturan hukum yang jelas yang dapat dijadikan acuan dalam mendapatkan informasi.
7. Pemerintah dan pejabat publik juga masih gamang dalam mengkategorikan informasi yang dapat diakses oleh publik dan yang tidak karena tidak adanya acuan hukum yang jelas.

B. REKOMENDASI

1. DPR RI perlu segera mengundangkan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi (KMI) yang mengakomodir 10 prinsip kebebasan informasi.
2. Badan-badan publik yang nantinya akan dikenai kewajiban untuk menyediakan informasi wajib mempersiapkan diri untuk memberikan informasi kepada masyarakat, diantaranya dengan menyiapkan system dan perangkat informasi dan dokumentasi yang baik, yang akan memudahkan pelayanan informasi.
3. Masyarakat harus mengoptimalkan fungsinya sebagai kontrol pemerintah melalui optimalisasi penggunaan haknya untuk mendapatkan informasi.
[1] Position paper ini hanya difokuskan pada hak pubik untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, kelima hak lainnya tidak akan dibahas secara detail dalam tulisan ini.
[2] Baca laporan khusus soal RUU Kebebasan Informasi “Mengungkap Rahasia Negara”, majalah Gamma, edisi 15 September 2001, hal. 40-47.
[3] Lihat Gamma, op.cit, hal 46.
[4] Dalam rangka mensosialisasikan RUU Kebebasan Informasi, Koalisi Untuk Kebebasan Informasi mengadakan serangkaian kegiatan kampanye di daerah : seminar, talkshow, workshop dan konsultasi publik pada tahun 2001 dan 2002. Pada acara-acara itulah para pejabat publik melontarkan pernyataan-pernyataan ini.
[5] Dari kasus bom Bali dapat dipahami betapa mudahnya mendapatkan identitas bodong alias aspal (asli tapi palsu). KTP, Paspor, dan identitas lain dapat didapatkan mudah dengan membayar sekian ratus ribu rupiah pada aparat kependudukan dan Imigrasi. Sebaliknya dengan kondisi kemampuan administrasi yang payah, demi mengidentifikasi mana Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan yang bukan, kebijakan Pemerintah di Aceh malah mewajibkan semua penduduk propinsi NAD menggunakan KTP Merah Putih.
[6] Setidaknya ada 19 konvensi internasional dan regional tentang jenis tindak pidana teror dan upaya pemberantasan terorisme dengan berbagai macam kerjasama internasional. Namun demikian, Indonesia yang kelihatannya serius malah baru menandatangani dua konvensi (tentang penyerangan dan tidnakan melawan hukum di pesawat terbang). Untuk lebih jelas, lihat Tim Imparsial (2003), Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi. Jakarta: Imparsial dan Koalisi untuk Keselematan Masyarakat Sipil.
[7] Lihat laporan Amnesty International, Charting the War on Terrorism, 2002.
[8] Dalam 5 tahun terakhir, telah lahir ratusan produk UU dari DPR. Indikator jumlah memang dapat dipuji, namun implementasi masih sangat lemah. Terbukti misalnya dalam hal pemberantasan korupsi, kolusi dan Nepotisme, sebagai semangat reformasi yang paling sering didengungkan dalam menumbangkan rezim orde baru. Indonesia masih bercokol di papan atas negara-negara terkorup di dunia.
[9] Baca laporan khusus soal RUU Kebebasan Informasi “Mengungkap Rahasia Negara”, majalah Gamma, edisi 15 September 2001, hal. 40-47.
[10] Agus Sudibyo, “Oksigen Demokrasi”, Pantau edisi Juli 2001, hal 28-34.
[11] Ibid.
[12] Lihat “Pemerintak Tidak Transparan Soal Kebakaran Hutan”, Suara Pembaruan, 15 Februari 1999.