Thursday, October 28, 2004

PRESS RELEASE

Jakarta, 28 Oktober 2004

Menyikapi pemberitaan Kompas halaman 8 hari Kamis 28 Oktober 2004 (Instruksi Menteri Dalam Negeri: Dilarang Bocorkan Rahasia Negara), Koalisi untuk Kebebasan Informasi menilai bahwa:

Penjelasan Kepala Pusat Penerangan Depdagri Ujang Sudirman yang menyatakan bahwa rahasia negara adalah berbagai dokumen yang tidak diketahui masyarakat sebelum waktunya sungguh tidak tepat.

Status rahasia negara haruslah diperlakukan secara ketat. Ini diperlukan agar status rahasia negara tidak disalahgunakan oleh segelintir orang hanya semata untuk kepentingan pribadi.

Penjelasan Kepala Pusat Penerangan Depdagri Ujang Sudirman yang menyatakan bahwa hanya dokumen yang sudah dijadikan keputusan atau sudah resmi yang bisa disampaikan ke masyarakat dan menjadi milik publik.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi meragukan hal ini karena pada kenyataan Surat Keputusan atau dokumen yang sudah diresmikan tetap saja sulit diakses oleh masyarakat.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi menilai status rahasia negara ini akan menghidupkan rezim rahasia dan ketertutupan yang akan memberi ruang pada korupsi.

Hal tersebut sangat bertentangan dengan tekad presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya yang ingin menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi meyakini bahwa publik berhak untuk mengetahui urusan-urusan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu Koalisi untuk Kebebasan Informasi menyerukan kepada seluruh jajaran birokrat untuk baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif di tingkat nasional maupun daerah untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, khususnya informasi publik.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi adalah gabungan dari 40 LSM dan individu yang peduli pada hak atas kebebasan informasi. Sejak berdiri di bulan Desember 2000, Koalisi ini melakukan kampanye, diskusi publik, kajian, analisa hukum yang memperjuangkan isu kebebasan informasi. Di bulan Maret 2002, draft RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik telah diterima sebagai RUU inisiatif oleh DPR. Bulan Juli 2004, Pansus Kebebasan Memperoleh Informasi Publik telah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. Kini RUU tersebut sedang menunggu Amanat Presiden untuk menunjuk menteri terkait yang akan membahas RUU tersebut dalam forum pemerintah-DPR.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi :

Hanif Suranto
Koordinator Umum Koalisi untuk Kebebasan Informasi
Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
Jl. Penjernihan I Kompleks Depkeu no 16 Pejompongan Jakarta 10210
Telp : (62-21) 574-6656
Fax : (62-21) 570-1656
Email : lspp@centrin.net.id
Web : http://kebebasan-informasi.blogspot.com

Sulastio
Koordinator Jaringan Koalisi untuk Kebebasan Informasi
HP : 08111-932-86