Friday, October 22, 2004

Q&A: Komisi Informasi

Apakah Indonesia mengenal konsep lembaga negara independen seperti Komisi Informasi ini?
Konsep ini bukanlah hal baru. Bank Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah beberapa contoh lembaga semacam ini.

Mengapa informasi harus diperlakukan secara khusus, sehingga sengketa informasi perlu diselesaikan oleh komisi tersendiri?
Nilai guna informasi sangat ditentukan oleh waktu, oleh karena itu penyelesaian sengketa informasi haruslah cepat, tepat waktu, murah dan sederhana. Apabila melalui jalur pengadilan, dikuatirkan yang terjadi justru sebaliknya.

Mengapa sampai harus mendirikan Komisi Informasi? Bukankan sengketa informasi bisa diselesaikan lewat mekanisme pengadilan?
Sebetulnya Komisi Informasi bukanlah satu-satunya alternatif penyelesaian sengketa informasi. Ada sejumlah alternatif yang tersedia, yakni pengadilan dan ombudsman. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa penyelesaiaan melalui pengadilan cenderung lamban, bertele-tele, birokratis dan membutuhkan biaya tidak sedikit. Sementara ombudman tidak dapat mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat dan final karena hanya dapat memberikan rekomendasi.

Bukankan mendirikan Komisi Informasi merupakan pemborosan anggaran negara?
Justru UU Kebebasan Informasi ini dapat memangkas pemborosan anggaran negara. Pemborosan kerap terjadi karena korupsi, yang bisa dicegah jauh-jauh hari apabila hak masyarakat atas informasi mendapatkan penjaminan dan badan publik wajib mengeluarkan informasi kepada masyarakat. Mencegah, tentu saja, lebih baik daripada mengobati.

Tambahan lagi, UU Kebebasan Informasi sudah diamanahkan dalam Konstitusi dan UU Propenas. Keberadaan Komisi Informasi sebagai lembaga pelaksana UU Kebebasan Informasi merupakan keniscayaan yang tak bisa diingkari.

Apakah UU Kebebasan Informasi saja tidak cukup? Toh peraturannya ada.
Dalam kenyataannya, sukar apabila sekedar mengandalkan pada undang-undang. Mungkin ada baiknya kita menengok contoh UU HAM tahun 1999. UU ini mengamanahkan berdirinya Komnas HAM. Sewaktu UU ini disahkan, boleh dibilang HAM masih ‘barang baru’ yang ‘asing’ bagi kebanyakan orang. Akan tetapi kini HAM menjadi salah satu indikator penting dalam tata pemerintahan yang baik. Komnas HAM, dengan segala dinamikanya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyadaran dan penegakan HAM di tanah air. Analogi yang sama berlaku juga untuk UU Kebebasan Informasi dan Komisi Informasi.

Komisi Informasi sendiri ada sampai di tingkat daerah. Apakah daerah siap?
Pembentukan Komisi Informasi di daerah bersifat kondisional dan kontekstual. Komisi Informasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika setiap daerah. Bahkan pemerintah daerah justru lebih progresif, Pemerintah Kota Gorontalo dan Kendari sudah mempunyai Perda Transparansi berikut Komisi Transparansi, yang fungsi, tugas dan wewenangnya serupa dengan Komisi Informasi.
Apakah Komisi Informasi tidak merupakan kemubaziran belaka? Berapa banyak sebetulnya sengketa informasi yang ada?
Pertama-tama, harus disadari bahwa kebutuhan akan informasi dimiliki oleh masyarakat, siapapun dia. Ia bisa saja anggota DPR, pegawai Kementerian Negara Informasi dan Komunikasi, peneliti, pekerja LSM, pengusaha, mahasiswa sampai ibu rumah tangga.

Untuk menjawab ini, ada satu contoh yang bisa diambil dari pengalaman negara tetangga, Thailand. Penasaran lantaran buah hatinya tidak masuk sekolah unggulan, seorang ibu rumah tangga meminta agar hasil ujian dibuka. Setelah semua dokumen dibuka, terbukti bahwa memang si anak nilainya tidak cukup. Akan tetapi ditemukan bahwa ada sejumlah berkas yang menunjukkan adanya sumbangan dan sponsor dari sederetan orang tua murid yang ingin anak mereka diterima di sekolah tersebut. Peristiwa yang diberitakan luas di media massa ini membuat kesadaran akan hak atas informasi tumbuh subur di negara tersebut.

Satu contoh lagi datang dari Negara Gajah Putih. Satu tahun lamanya Serikat Buruh harus menunggu respon dari Departemen Dalam Negeri, tentang hilangnya ketua Serikat Buruh. Karena tidak puas, mereka mengajukan keluhan kepada Komisi Informasi (Official Information Commision)

Dari kasus ini, dapat dilihat bahwa sengketa informasi bisa terjadi pada siapa saja. Bisa saja sengketa informasi terjadi antara DPR yang tidak dapat meminta informasi tentang sesuatu hal dari pemerintah misalnya (antara sesama badan publik/akses horizontal). Mungkin saja sengketa informasi terjadi lantaran masyarakat miskin tidak mendapat informasi yang menjadi haknya untuk dapat megurus dana JPS (antara badan publik dan peminta informasi/akses vertikal). Oleh karena adanya kebutuhan-kebutuhan inilah, maka Komisi Informasi menjadi perlu ada.

Komisi Informasi menyelesaikan sengketa informasi dengan mengeluarkan putusan. Apakah ini berarti Komisi Informasi menduplikasi peran pengadilan?
Sengketa informasi tidak mesti diselesaikan dengan putusan. Masih ada alternatif mediasi yang bisa diambil. Ambillah contoh Komnas HAM, lembaga ini dapat menyelesaikan masalah tanpa harus selalu membentuk KPP misalnya.

Bukan menduplikasi peran pengadilan, justru Komisi Informasi akan membantu meringankan kerja pengadilan. Tumpukan perkara yang menunggu di pengadilan sudah begitu banyak, apalagi jika harus ditambah dengan kasus-kasus sengketa informasi. Dengan adanya Komisi Informasi, pekerjaan pengadilan menjadi lebih ringan.

Komisi Informasi yang diusulkan bentuknya efisien dan ramping, apakah itu mungkin?
Komisi Informasi memang dirancang sedemikian rupa agar dapat menangani masalah informasi dengan cepat, tepat waktu, murah dan sederhana. Maka dari itu bentuknya sengaja dibuat efisien dan ramping. Apabila dibutuhkan, Komisi Informasi punya wewenang untuk memanggil dan menghadirkan pihak-pihak lain guna melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, struktur Komisi Informasi sendiri tidak perlu menjadi gemuk dan lamban. Konsep yang serupa sebetulnya berlaku untuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).