Friday, October 22, 2004

Statuta Koalisi untuk Kebebasan Informasi

Mukadimah.

Akar persoalan dari merebaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme seta pelanggaran HAM dalam pemerintahan Orde Baru adalah lemahnya kontrol masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan jika kita berbicara tentang reformasi atau demokratisasi adalah memperkuat kedudukan masyarakat sipil di hadapan negera. Agenda yang harus dilakukan adalah bagaimanan memungkinkan publik terlibat dalam proses-proses pemerintahan dan pengelolaan sumber daya publik. Bagaimana menciptakan kondisi di mana masyarakat dapat mengontrol kinerja pemerintah dan para pejabat publik tanpa meliputi perasaan cemas atau takut.

Pada titik ini, muncul kebutuhan akan perundang-undangan yang menjamin pelembagaan atas transparansi pemerintahan, keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Dibutuhkan UU yang menjamin dan mengatur hak publik atas berbagai informasi pemerintahan, serta kewajiban lembaga-lembaga publik untuk memberikan informasi tersebut. UU yang dimaksud adalah UU Kebebasan Informasi (Freedom of Information Act). UU Kebebasan Informasi hendak menegakkan kontrol masyarakat melalui prinsip, “Publik berhak tahu atas kinerja kebijakan pemerintah”. Namun, sungguh riskan menggantungkan harapan bagi terwujudnya UU Kebebasan Informasi ini pada itikad baik pemerintah semata. Bertolak dari pemikiran ini, beberapa LSM sejak Desember 2000 menggabungkan diri dalam sebuah koalisi masyarakat sipil yang menamakan dirinya “Koalisi untuk Kebebasan Informasi”. Koalisi ini terdir atas 38 organisasi masyarakat sipil serta individu yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan terjaminnya hak-hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik.

Pasal 1
Definisi Koalisi kebebasan informasi
“Koalisi adalah organisasi nirlaba yang berbentuk perkumpulan/jaringan yang terdiri dari beberapa organisasi dan individu yang memiliki tujuan untuk menjamin hak-hak setiap setiap orang untuk memperoleh informasi publik.”

Pasal 2
Asas
Koalisi ini berasaskan independen, partisipatif, transparan, setara, akuntabel.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan
Terjaminnya hak-hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka.

Pasal 4
Keanggotaan

1. Keanggotaan koalisi terdiri organisasi dan individu
2. Syarat-syarat keanggotaan:
a. Yang berbentuk organisasi:
1. Tidak berafiliasi dengan Partai Politik.
2. Diusulkan minimal oleh tiga NGO pendiri.
3. Memiliki komitmen terhadap visi dan misi yang dimiliki oleh koalisi.
b. Individu:
1. Diusulkan oleh minimal lima NGO pendiri.
2. Bukan merupakan anggota militer aktif.
3. Tidak pernah terlibat dalam institusi yang menentang tujuan-tujuan koalisi.
4. Memiliki komitmen terhadap visi dan misi yang dimiliki oleh koalisi.

3. Tata cara penerimaan anggota:

a. Calon anggota mengajukan permohonan tertulis kepada badan pekerja koalisi disertai dengan melampirkan surat usulan dari NGO pengusul.
b. Badan pekerja selambat-lambatnya satu minggu setelah penerimaan surat permohonan memasukkan permohonan tersebut ke dalam mailing list untuk memperoleh persetujuan selambat-lambatnya dua minggu sejak dimasukkannya surat tersebut.
c. Dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah posting, badan pekerja harus memberitahukan putusan koalisi terhadap permohonan yang diajukan oleh calon anggota.

4. Hak dan kewajiban anggota:
a. Hak:
1. Memperoleh informasi tentang seluruh kegiatan koalisi.
2. Mengikuti seluruh aktifitas koalisi.
3. Mengajukan usulan atau saran berkaitan dengan usulan anggota baru dan kegiatan koalisi.
4. Terlibat dalam seluruh proses pengambilan keputusan.
b. Kewajiban
1. Menyediakan dan memberikan informasi secara tertulis mengenai aktifitas yang mendukung misi dan tujuan koalisi, minimal sekali dalam sebulan.
2. Membayar iuran keanggotaan sebesar Rp. 50.000,00/tahun untuk individu dan Rp. 100.000,00/tahun untuk organisasi.
3. Setiap anggota (organisasi) melakukan kegiatan inisiatif yang berkaitan dengan misi dan tujuan koalisiminimal sekali dalam setahun.

Pasal 5
Struktur organisasi
(merujuk ke hasil diskusi kelompok I)

Pasal6
Kedudukan organisasi:
Organisasi koalisi berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
Kedudukan organisasi mengikuti tempat kedudukan dari organisasi koordinator umum.


Pasal 7
Mekanisme pengambilan keputusan:
Keputusan tertinggi ada pada rapat umum anggota koalisi.
Rapat umum anggota koalisi diselenggaraka sekali dalam setahun atau diusulkan minimal 2/3 dari anggota koalisi.
Dalam hal adanya kepentingan koalisi dan atau adanya kasus tertentu yang bersifat mendesak, rapat umum anggota dapat dilaksanakan melalui media mail-list atau sarana media komunikasi lainnya yang disepakati oleh anggota;
Keputusan diambil bersarkan atas musyawarah/mufakat.
Jika tidak tercapai keputusan secara musyawarah/mufakat, maka dilakukan voting.
Pelanggaran kode etik diputuskan melalui proses persidangan pada majelis kode etik.
Pemecatan anggota, pengangkatan dan pemberhentian badan pelaksana dilakukan dalam rapat umum anggota koalisi.

Pasal 8
Pertanggungjawaban

1. Badan pelaksana harus memberikan laporan pertanggung jawaban tentang :
a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap 6 bulan kepada
seluruh anggota koalisi;
b. Laporan menyeluruh ( umum ) tentang pelaksanaan kegiatan pada
akhir periode kepengurusan;
2. Penyampaian laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 tersebut diatas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Laporan perkembangan dapat disampaikan melalui media mailing list;
b. Laporan menyeluruh ( umum ) disampaikan secara langsung dihadapan anggota dalam rapat umum anggota koalisi;

Pasal 9
Pembubaran:
Pembubaran hanya dapat dilakukan melalui rapat umum anggota yang diadakan khusus untuk itu dan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota, dan disetujui sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 10
Penutup
Statuta ini mengikat seluruh anggota dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.






KODE ETIK KOALISI

Mukadimah
Muatan minimal :
- Latar belakang
- Maksud dan tujuan kode etik
- Landasan moral dan etik
( Direkomendasikan kepada Badan Pelaksana untuk menyusun lebih lanjut dan menyampaikan hasilnya kepada seluruh anggota koalisi selambat-lambatnya 2 Minggu setalah selesainya kegiatan strategic planning ini )



BAB I
KEWAJIBAN DAN LARANGAN


Pasal 1

Setiap anggota dan/atau aktifis-aktifis organisasi anggota dilarang melakukan tindakan-tindakan diskriminatif gender, agama, ras dan etnis.

Pasal 2
Setiap anggota dan/atau aktifis-aktifis organisasi anggota dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merupakan pelecehan seksual, baik secara secara psikologis maupun verbal.

Pasal 3

Setiap anggota dan/atau aktifis-aktifis organisasi anggota dilarang melakukan kerjasama baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak yang secara nyata atau setidaknya patut diduga memiliki visi dan misi yang bertentangan dengan koalisi KMI.

Pasal 4

Setiap anggota dan/atau aktifis-aktifis organisasi anggota koalisi dilarang menerima pemberian dan fasilitas ( berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam koalisi ) yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa pemberian tersebut diberikan dengan maksud untuk menimbulkan gangguan atau menggagalkan misi, tujuan dan kegiatan koalisi


Pasal 5
Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan koalisi, anggota dan/atau aktifis-aktifis anggota dilarang melakukan upaya-upaya yang bertentangan dengan etika dan kesusilaan
( ingin mengatur tentang kasus kolusi )







BAB II
MAJELIS KODE ETIK


Pasal 6
Keanggotaan

Anggota majelis kode etik terdiri dari minimal tiga orang yang dipilih dan diangkat dari anggota koalisi melalui rapat umum anggota koalisi.
Keanggotaan majelis kode etik bersifat “ad-hoc”

Pasal 7
Persyaratan

Anggota dari organisasi koalisi atau individu yang menjadi anggota koalisi yang secara nyata aktif minimal satu tahun dalam aktifitas koalisi.
Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang visi, misi dan aturan-aturan yang berlaku di koalisi serta keterampilan teknis penyelesaian masalah.

Pasal 8
Mekanisme Pemilihan

Anggota majelis kode etik dipilih dari dan oleh anggota;
2. Badan Pelaksana Koalisi wajib mengambil prakarsa dan melaksanakan
pemilihan dan pengangkatan majelis kode etik selambat-lambatnya 14 hari
sejak diterima pengaduan dari anggota;

Pasal 9
Mekanisme persidangan

Majelis kode etik bersidang apabila ada permintaan untuk melakukan persidangan yang diajukan oleh anggota koalisi.
Persidangan majelis kode etik dilakukan secara terbuka, dalam bentuk majelis dengan dihadiri oleh terlapor dan pelapor.
Pengambilan keputusan dalam majelis dilakukan secara musyawarah /mufakat.
Majelis kode etik harus melaksanakan sidang selambat-lambatnya 14 hari sejak dibentuknya majelis kode etik dan harus memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak sidang pemeriksaan dibuka;
Dalam proses pemeriksaan, majelis kode etik wajib menghormati hak-hak terlapor dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada terlapor untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 10
Kekuatan putusan

Putusan majelis kode etik bersifat rekomendatif, untuk disampaikan kepada forum rapat umum anggota.
Keberatan terhadap putusan majelis kode etik diajukan secara tertulis selambat-lambatnya empat belas (14) hari sejak putusan dikeluarkan dan atau diberitahukan kepada terlapor, disampaikan kepada rapat umum anggota koalisi melalui majelis kode etik.



Pasal 11
Pemulihan nama baik

Apabila majelis kode etik dalam proses pemeriksaan kemudian mengambil putusan membebaskan terrlapor dari segala tuduhan, maka dalam putusan harus dimuat ketentuan tentang pemulihan nama baik terlapor.

Pasal 12
Peralihan

Ketentuan tentang kode etik dan majelis kode etik berlaku tiga bulan setelah statuta ini ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: Maret 2003
Pimpinan rapat umum koalisi: