Friday, November 26, 2004

Pernyataan Sikap

Pernyataan Sikap
Koalisi (Ornop) untuk Kebebasan Informasi

Pemerintah yang baru di bahwa pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono telah menempatkan upaya pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Pemberantasan korupsi tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan langkah-langkah konkrit dan serius, disertai dengan upaya-upaya maksimal segenap unsur pemerintah. Salah satu langkah konkrit itu adalah pengesahan UU Kebebasan Memperoleh Informasi (KMI). Produk hukum yang memberikan jaminan atas transparansi penyelenggaraan pemerintah serta jaminan atas hak-hak publik untuk mendapatkan informasi. Tanpa jaminan atas dua prinsip ini, pemberantasan korupsi, serta perwujudan good and clean governance hampir mustahil diwujudkan.

Pengesahan UU Kebebasan Inforamsi adalah salah satu tolok ukur untuk menilai keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi. Persoalannya adalah, proses legislasi atas RUU KMI yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir ini saat ini terhenti karena terjadi pergantian pemerintahan. Kelanjutan proses legislasi RUU KMI sangat tergantung pada kemauan politik pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, Koalisi (Ornop) untuk Kebebasan Informasi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut presiden untuk segera mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) untuk legislasi RUU KMIP. Agustus 2004, DPR sudah selesai merumuskan draft final RUU KMIP dan meneyrahkannya kepada presiden. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, seharusnya presiden kemudian mengeluarkan Ampres bersama DPR-RI. Tanpa keluarnya Ampres tersebut, proses legislasi RUU KMIP akan berhenti di tengah jalan.

2. Menuntut DPR untuk memprioritaskan pembahasan RUU KMI. Proses legislasi RUU KMIP oleh DPR periode 1999-2004 telah mencapai tingkatan yang hampir final. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi DPR untuk tidak menempatkan RUU KMIP pada daftar rancangan undang-undang yang akan segera diprioritaskan untuk dibahas. Terlebih lagi jika mempertmbangkan urgensi UU KMIP bagi upaya-upaya pembahasan korupsi dan perwujudan good and clean governance.

3. Menuntut kepada DPR dan Pemerintah untuk menciptakan mekanisme yang transparan dan partisipatif dalam proses-proses pembahasan RUU KMIP selanjutnya. Legislasi RUU KMIP harus semaksimal mungkin menyerap aspirasi-aspirasi yang berkembang di tingkat publii.

4. Menuntut kepada DPR dan Pemerintah untuk lebih transparan berkaitan dengan rencana-rencana untuk mengesahkan UU Kerahasiaan Negara, UU Intelijen dan RUU lain yang berpotensi membatasi akses publik atas informasi. Legislasi RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen harus dilakukan secara transparans, harus didahului dengan mekanisme dialog publik yang representatif. Partisipasi publik mutlak dilakukan karena pada akhirnya publik jugalah yang akan menanggung konsekuensi paling besar jika kedua produk hukum itu benar-benar diberlakukan.

Jakarta, Press Room DPR RI, 25 November 2004
Koalisi untuk Kebebasan Informasi

Tuesday, November 16, 2004

Tentang Rahasia Negara dan Kebebasan Informasi

Sehubungan dengan kontroversi rahasia negara dan kebebasan informasi, berikut sejumlah pemikiran mengenai kedua topik ini. Pemikiran-pemikiran tersebut dilontarkan oleh Harkristuti Harkrisnowo, Hasnan Habib, (alm) Munir dan H A Saefudding (LIN) dan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.


Kebebasan Informasi dan Pembatasan Rahasia Negara
Harkristuti Harkrisnowo
Komisi Hukum Nasional, Desember 2003


Kebebasan atas informasi yang kini tengah diupayakan agar diatur dalam perundang-undangan, merupakan suatu kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, sehingga merupakan suatu constitutional rights sebagaimana dirumuskan dalam pasal 28F Amandemen kedua UUD 1945 (yang merupakan cerminan pasal 19 ICCPR), yang berbunyi:

"…….setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia……."

Amandemen tersebut merupakan penguatan dan pengulangan atas ketentuan yang persis sama yang telah dirumuskan sebelumnya pada tahun 1999 melalui pasal 14 UU No.39 Tahun 1999. Tujuan utama adanya ketentuan yang sacara tegas mengatur kebebasan informasi adalah:

a) mendorong demokrasi dengan memastikan adanya akses publik pada informasi dan rekaman data dan informasi,

b) meningkatkan akses publik pada data dan informasi,

c) memastikan agar lembaga mematuhi jangka waktu kadaluarsa,

d) memaksimalkan kegunaan data dan informasi lembaga.



Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kebebasan itu tiada yang mutlak seperti yang dikatakan oleh bebarapa filsuf bahwa there is no absolute freedom. Demikian pula dengan kebebasan informasi. Masalahnya adalah, dimanakah batas-batas yang perlu diberikan agar kebebasan informasi ini dapat dilaksanakan dengan tetap menghormati semua orang? Dalam KUHP kini ada beberapa ketentuan yang merupakan pembatasan informasi, yang memberikan sanksi pidana bagi orang yang memberikan informasi mengenai hal tertentu, misalnya:

" Pasal 112 mengenai surat, kabar atau keterangan yang harus dirahasiakan karena kepentingan negara (pidana penjara selama-lamanya 20 tahun,

" Pasal 124 mengenai rahasia militer (pidana penjara 15 tahun),

" Pasal 322 mengenai rahasia jabatan (pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,00),

" Pasal 323 tentang rahasia perusahaan,

" Pasal 369 mengenai rahasia pribadi yang dibuka untuk memeras seseorang (sanksi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun),

" Pasal 430-434 mengenai kerahasian surat menyurat melalui kantor pos atau kerahasiaan hubungan melalui telepon umum (pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan),



Dalam ketentuan diatas sangat jelas bahwa yang diatur lebih banyak merupakan upaya memberikan informasi daripada memperoleh informasi. Namun pada dasarnya inti dapat saja bermacam-macam, baik positif maupun negatif. Bahwasanya ketentuan dalam KUHP bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum pada informasi, pemilik informasi, dan mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk memiliki informasi sudahlah jelas. Hal yang perlu dikuatkan dengan adanya UU untuk memperoleh kebebasan informasi adalah meletakkan landasan hukum bagi orang yang berkehendak memiliki informasi yang bersifat publik, hal mana berhubungan erat dengan public accountability suatu lembaga yang merupakan bagian dari good governance.

Dengan demikian sedikitnya terdapat dua masalah yang harus diperhatikan dalam menyusun UU Kebebasan Informasi, yakni

1) hak warga untuk memperoleh informasi dari lembaga publik, dan

2) hak warga dan lembaga tertentu untuk melindungi pribadinya apabila hal pertama dapat mengundang sanksi bagi pejabat publik yang menolak memberikan informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dapat diakses publik, maka hal kedua berkenaan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan atas mereka yang melanggar right to privacy seseorang ataupun lembaga yang ditetapkan UU sebagai pengecualian atas hak atas kebebasan informasi.



Dalam kaitannya dengan kebebasan informasi ini, menilik ketentuan yang ada di beberapa negara, sejumlah informasi yang dikecualikan dari akses publik dan digolongkan kedalam sembilan exemption di Amerika Serikat adalah yang menyangkut:

1) keamanan nasional (National Security) dan politik luar negeri a) rencana militer, b) persenjataan, c) data iptek yang menyangkut keamanan nasional, dan data CIA,

2) ketentuan internal lembaga,

3) informasi yang secara tegas dikecualikan oleh UU untuk dapat diakses publik,

4) informasi bisnis yang bersifat rahasia,

5) memo internal pemerintah,

6) informasi pribadi (Personal Privacy),

7) data yang berkenaan dengan penyidikan,

8) informasi lembaga keuangan, dan

9) informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya. Harus diingat bahwa kekecualian diatas bersifat diskresioner, tidak wajib, dan diserahkan pada lembaga yang bersangkutan.



Negara di Asia yang memiliki ketentuan serupa misalnya Thailand, yang memberlakukan Official Information Act pada tahun 1997. pengecualian atas informasi yang dapat di akses publik dalam negara ini, mirip dengan ketentuan yang diatur dalam Freedom of Information Act Amerika Serikat, yakni informasi yang

a) dapat membahayakan istana,

b)yang dapat membahayakan keamanan nasional, hubungan international atau keuangan nasional,

c) menghambat penegakaan hukum,

d) merupakan informasi atau nasihat dari lembaga negara yang bersifat internal,

e) yang dapat membahayakan keselamatan atau nyawa seseorang,

f) informasi pribadi atau rekam medik yang publikasinya akan mengancam the right of privacy, dan

g ) informasi resmi yang dilindungi perundang-undangan atau yang diberikan oleh seseorang dan harus dijaga kerahasiannya (pasal 14 s/d 15 ayat 6 (Official Information Act).



Keberadaan UU Kebebasan informasi, sebagai salah satu pendorong demokrasi, dengan demikian, memerlukan penjabaran yang sangat teliti, rinci dan jelas, agar tidak justru menjadikan kekacauan dalam negara karena tidak adanya rahasia maka hal pertama yang harus difahami bersama adalah bahwa:

1. tidak semua informasi merupakan bahan yang bebas dipublikasikan,

2. penjabaran mengenai informasi merupakan bahan yang bebas harus dirumuskan dengan jelas,

3. pembatasan atas kebebasan informasi menyangkut,

a. kepentingan nasional/keamanan negara (militer, ekonomi, keuangan),

b. kerahasiaan pribadi warga masyarakat,

4. pelanggaran atas pengecualian atas hak atas kebebasan informasi yang diberi sanksi pidana harus dirumuskan dengan teli dan tegas.



Kedua restriksi dalam butir 3 diatas juga diakui oleh komunitas internasional, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights yang intinya menentukan bahwa the right to freedom of expression… and information…may …be subject to certain restriction, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: a) for respects of the rights or reputation of others, b)for the protection of national security or of public order, or of public health or morals.

Kepentingan negara, merupakan salah satu kata kunci yang membatasi kebebasan informasi, dan sejumlah kebebasan lainnya pula, sebagaimana dicantumkan dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional. Makna dan cakupan kata ini sebenarnya harus mendapatkan suatu rumusan yang tegas, agar agar tidak multi-interpretable yang pada akhirnya membawa ketidak pastian hukum. Dikaitkan dengan ketentuan dalam ketentuan dalam KUHP, yang termasuk dalam kategori ini adalah pasal 112 dan 124. agar dapat menjamin kepastian hukum, melindungi hak masyarakat namun tidak membahayakan negara, maka UU atas kebebasan untuk memperoleh infromasi harus mengandung rumusan yang tegas mengenai informasi dan data yang tidak dapat diakses publik dalam kategori ini.

Dengan demikian makna ketentuan yang ada dalam UU no.7 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan harus ditinjau kembali. Pasal 11 ayat (2) UU ini memberikan sanksi pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun kepada orang yang dengan sengaja diwajibkan merahasiakan hal tersebut. Padahal pasal 1 UU ini memberikan definisi yang sangat luas mengenai arsip, yang mencakup semua naskah yang dibuat dan terima oleh lembaga negara, badan pemerintahan, swasta maupun perorangan. Dapat diduga bahwa hal ini membuat petugas arsip kesulitan dalam memberikan arsip bagi publik.



Untuk mengatasi hal ini selayaknya dibuat klasifikasi arsip yang harus dirahasiakan karena sifatnya, misalnya:

1. informasi khusus tentang militer dan persenjataannya dibuat klasifikasi lembaga ini sehingga dapat digunakan untuk melemahkan/menghancurkannya,

2. informasi mengenai system keamanan presiden dan penjabat negara lain yang perlu mendapatkan perlindungan negara,

3. informasi yang dikumpulkan negara mengenai proses peradilan pidana, yang apabila dapat diakses publik dapat menghambat berjalannya proses ini (misalnya mengenai keberadaan saksi pelapor yang menurut UU harus disembunyikan identitasnya dan dilindungi keselamatannya), atau dimanfaatkan oleh tersangka sehingga hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan,

4. informasi yang berkenaan dengan sumber-sumber alam tertentu yang dianggap penting oleh negara, yang diperoleh melalui penelitian yang rinci dan akurat dan menelan biaya besar, sehingga publikasinya dapat merugikan negara,

5. informasi mengenai test yang dipergunakan negara untuk menentukan promosi orang dalam jabatan tertentu,

6. informasi mengenai laporan tentang lembaga keuangan tertentu, dll.

Adanya pembatasan semacam ini diperlukan untuk memberikan kepastian pada warga masyarakat, dan harus disertai dengan justification yang sahih, sehingga petugas informasi dalam lembaga yang bersangkutan merasa nyaman dalam melaksanakan tugasnya dan tidak dibayangi ketentuan yang tidak perlu, sedangkan masyarakat memahami pentingnya informasi yang bersangkutan untuk dirahasiakan.

-----

Rahasia Negara / Klasifikasi Informasi
A Hasnan Habib
Catatan ringkas untuk seminar “RUU Kebebasan Informasi vs RUU Rahasia Negara” Jakarta, 24 Oktober 2002


Di Beberapa Negara Konstitusi Merupakan Dasar dari Rahasia Negara

Art. 1 Sect. 5 Konstitusi AS secara eksplisit memberi wewenang adanya rahasia pemerintah dengan rumusan “Each House shall keep a journal of its proceedings, and from time to time publish the same, excepting such parts as in their judgement require secrecy.”

Republik Moldovia sesuai dengan UU tentang Rahasia Negaranya juga menyebut bahwa legislasi mengenai rahasia negara di dasarkan atas Konstitusi Republik Moldovia.

Alasan Pemerintah Melakukan Klasifikasi Informasi

Tanggung jawab terhadap survival bangsa dan rakyat; pengklasifikasian didasarkan atas alas an-alasan kealasan keamanan (security reasons). Untuk menjamin survival negara dan bangsa, pemerintah kadang-kadang ketat memegang informasi-informasi tertentu agar tidak jatuh di tangan lawan-lawannya.

Pemerintah mengamankan informasi-informasi khusus itu dengan cara menentukan klasifikasinya, seperti misalnya “rahasia,” dan kemudian membatasi akses kepadanya dari bahagian terbesar warganya. “Hak” [Kewenangan] Pemerintah untuk merahasiakan informasi-informasi tertentu mengenai keamanan nasional dari bahagian terbesar rakyatnya sendiri diterima secara universal.

Dalam keadaan perang sewaktu survival bangsa dipertaruhkan, alasan pengrahasiaan sangat dapat difahami, pembatasan-pembatasannya sangat luas, yang dapat diterima oleh rakyat. Dalam masa damai, alasan untuk pengrahasiaan informasi-informasi adalah sangat sedikit. Pemerintah pada umumnya sngat mengurangi pengklasifikasian, dan semakin luas masyrakat (dalam suatu demokrasi) yang tidak dapat menerima pemerintahan yang merahasiakan informasi dengan alasan keamanan.

Bidang-Bidang Utama Informasi Rahasia (Dalam Suatu Demokrasi)

Biasanya terbatas pada informasi-informasi tertentu yang berkaitan dengan pertahanan nasional dan hubungan luar negeri (informasi militer dan diplomasi). Kebanyakan dari informasi itu tergolong dalam 5 bidang: (1) operasi militer, (2) teknologi senjata, (3) kegiatan diplomatik, (4) kegiatan intelijen, (5) kriptologi (persandian). Dua bidang terakhir dapat dilihat sebagai bahagian-bahagian khas dari 3 bidang terdahulu, yang berarti bahwa intelijen dan kriptologi mempunya fungsi-fungsi “pelayanan” bagi operasi-operasi militer, teknologi senjata dan kegiatan diplomatik.

Informasi Operasi Militer
· Yang sering dirahasiakan antara lain adalah kekuatan dan deployment pasukan; gerakan pasukan; tempat dan saat serangan yang direncanakan; taktik dan strategi; informasi mengenai perbekalan dan logistik.

· Informasi yang kita miliki mengenai aktivitas-aktivitas dan kemampuan-kemampuan lawan harus dipegang kerahasiaannya agar terpelihara kemampuan sendiri untuk memprediksi aktivitas-aktivitas itu atau untuk menetralisir kemampuan-kemampuan itu. Jika lawan mengetahui bahwa kita memiliki informasi-informasi itu, ia akan mengubah rencana-rencananya atau kemampuan-kemampuannya.

Teknologi Senjata
· Dirahasiakan untuk memelihara keuntungan dari pendadakan (surprise)
penggunaan pertama dari suatu senjata baru, untuk mencegah lawan dapat mengembangkan tindakan counter yang effektif terhadap sistem senjata baru itu, atau untuk mencegah lawan menggunakan teknologi itu terhadap penemu orisinil (dengan mengembangkan senjata serupa) (penting: lead time)

· Teknologi senjata meliputi informasi ilmiah dan teknikal yang terkait dengan teknologi senjata itu. Perang Dunia I menandai permulaan periode “modern” pada waktu mana ilmu dan teknologi mempengaruhi pengembangan sistem-sistem senjata yang jatuh lebih besar ketimbang periode-periode sebelumnya. Hal itu menjadi lebih berarti lagi dalam Perang Dunia II dengan hasil gilang gemilang ilmu dan teknologi: bom atom, radar. Kemajuan teknologi militer dipengaruhi secara signifikan oleh para ilmuwan, hal mana berbeda dengan sebelumnya, sewaktu kemajuan teknologi militer itu dipengaruhi oleh engineer (teknowan) atau oleh ilmuwan yang bekerja sebagai teknowan.

· Pada umumnya, informasi mengenai riset dasar (basic research) tidak dirahasiakan, kecuali jika ia merupakan suatu terobosan yang menuju kepada suatu sista yang sama sekali baru. Contoh dalam Perang Dunia II dan bebrapa tahun sesudah itu: riset dasar scientific mengenai energi atom (senjata nuklir).

Kegiatan-kegiatan Diplomatik
· Kemampuan suatu bangsa untuk mencapai hasil-hasil menguntungkan dalam negosiasi dengan negara-negara lain akan sangat berkurang jika strategi bernegosiasi dan tujuan-tujuannya diketahui sebelumnya oleh negara-negara itu.

· Negosiasi dengan negara asing memerlukan kehati-hatian. Keberhasilan sering bergangung dari kerahasiaan. Bahkan apalagi negosiasi selesai pembeberan penuh dari semua yang telah terjadi, tuntutan-tuntutan atau konsesi-konsesi yang mungkin telah diajukan ataupun dikontemplasi secara politis akan sangat tidak menguntungkan, oleh karena itu mungkin akan berpengaruhi negatif terhadap negosiasi-negosiasi selanjutnya, atau langsung dapat menimbulkan kerugian, bahkan mungkin bahaya ataupun hal yang sama sekali tidak diinginkan.

Kegiatan-Kegiatan Intelijen
· Informasi intelijen mencakup pengumpulan informasi dan operasi tertutup. Pengumpulan informasi dapat melalui sumber-sumber terbuka dan cara-cara tertutup. Ia juga dapat menggunakan agen-agen rahasia, sumber-sumber konfidensial dan lain-lain. Dalam melkaukan kegiatan-kegiatan tertutup, kerahasiaan dipegan mengenai agen-agen dan sumber-sumber, metoda-metoda dan kemampuan-kemampuan, dan tentu mengenai informasi yang diperoleh itu sendiri.

· Metode-metode yang digunakan harus dirahasiakan agar lawan tidak mengetahui tingkat keberhasilannya dan dengan tidak ada dorongan baginya untuk mengembangkan berbagai tindakan lawan (countermeasures) untuk menghentingkan arus informasi.

· Informasi intelijen dari negara-negara sahabat pada umumnya diklasifikasikan. Negara-negara sahabat akan berkurang kemauannya untuk berbagi informasi intelijen (intelligence information sharing) apabila mereka tahu bahwa informasi itu tidak dipegang kerahasiaannya.

Kriptologi
· Kriptologi mencakup metoda-metoda untuk mengirimkan berita-berita rahasia (menyandi dan mengirim) dan metoda-metoda untuk mengintersepsi dan membuka sandi (decode) berita-berita yang disandi.

· Kriptografi sudah dipraktekkan sejak beribu tahun lalu (Mesopotamia sekitar 1500 BC, Sparta mengembangkan suatu sistem kriptografi militer pada abad 5 BC, Persia).

· Informasi kriptologi harus dirahasiakan untuk mencegak lawan mengenai kemampuan kita untuk mengintersep dan membuka sandi-sandi berita-beritanya. Jika lawan mengetahui bahwa komunikasinya tidak aman, ia akan menggunakan cara lain, yang akan meminta banyak waktu untuk mengetahuinya kembali (sukses sekutu membuka sistem sandi jerman pada Perang Dunia II telah membantu mempersingkat jalannya perang. Sukses itu tetap dirahasiakan sampai tahun 1974, sekitar 39 tahun setelah sandi Jerman dapat dibuka dan 29 tahun setelah Perang Dunia II berakhir).

Klasifikasi dan Keamanan

Klasifikasi sering disebut “cornerstone” dari keamanan nasional. Klasifikasi mengidentifikasi informasi mana yang harus dirahasiakan terhadap kemungkinan terbukanya oleh fihak-fihak yang berwenang. Keamanan menentukan bagaimana melindungi informasi setelah ia diklasifikasi. Keamanan mencakup personnel security dan physical security.

Macam-macam Rahasia
Subyektif
Keputusan yang diambil pemeirntah untuk melakukan sesuatu menurut keinginannya sendiri. Selama pemerintah dapat memelihara kerahasiaan informasi yang diputuskannya itu, tidak akan lawan yang akan membukanya secara independen. Beberapa contoh: rencana-rencana militer untuk melakukan invasi atau kebijakan p olitik luar negeri mengenai suatu situasi internasional tertentu.

Rahasia-rahasia itu hanya dapat dibongkar oleh lawan melalui spionase atau terbuka tidak sengaja ataupun disengaja. Di antara karakteristik rahasia subyektif ini ilaha umumnya usianya tidak panjang; jika invasi telah dimulai, rahasia itupun sudah hilang.

Obyektif
Informasi yang kendati pemerintah ingin merahasiakannya, namun sudah diketahui atau dapat diketahui secara independen oleh negara lain. Informasi scientific termasuk dalam macam ini. Informasi ilmiah adalah suatu fakta alam, bukan rahasia. Apa yang kita ketahui, juga dapat diketahui oleh para ilmuwan negara lain.

Beberapa ciri dari “rahasia” ini antara lain difusi, biasanya dapat dimengerti oleh ilmuwan lain, tidak arbitrary, tidak dapat berubah.

Tingkat-Tingkat Klasifikasi

Sangat Rahasia
Diberlakukan terhadap informasi yang jika terbuka (disengaja atau tidak), dapat diperkirakan akan menimbulkan kerusakan sangat serius terhadap keamanan nasional.

Rahasia
Diberlakukan terhadap yang jika terbuka, dapat diperkirakan akan menimbulkan kerusakan serius terhadap keamanan nasional.

Konfidensial
Diberlakukan terhadap informasi yang jika terbuka, dapat menimbulkan kerusakan terhadap keamanan nasional.

Pada beberapa negara lain, masih ada lagi di bawah Konfidensial, yaitu Terbatas hanya bagi beberapa tingkat / lingkungan pejabat tertentu, atau terbatas hanya berlaku dalam lembaga-lembaga resmi.

Jika ada keragu-raguan mengenai perlu / tidaknya suatu informasi diklasifikasi, informasi itu harus diberlakukan sebagai diklasifikasi sampai ada ketentuan lain dari pejabat yang berhak memberi klasifikasi, paling lambat 30 hari.

Jika ada keragu-raguan mengenai tingkat yang tepat bagi klasifikasi suatu informasi, ia harus diberlakukan mempunyai klasifikasi yang lebih tnggi sampai ada ketentuan dari pejabat yang berhak memberi klasifikasi, paling lambat 30 hari.

Hak (kewenangan) Memberi Klasifikasi

Sangat Rahasia
(1) Presiden
(2) Kepala-kepala Lembaga dan pejabat-pejabat yang ditunjuk Presiden dan dimasukkan ke dalam suatu daftar tersendiri.
(3) Pejabat-pejabat yang diberi pendelegasian wewenang oleh Presiden yang jumlahnya sangat dibatasi.

Rahasia
(1) Kepala-kepala Lembaga dan pejabat-pejabat yang termask dalam daftar (lihat no. 2 di atas)
(2) Pejabat-pejabat yang berwenang menentukan klasifikasi Sangat Rahasia
(3) Pejabat-pejabat yang diberi pendelegasian wewenang oleh Presiden yang jumlahnya sangat dibatasi.

Konfidensial
(1) Kepala-kepala Lembaga dan pejabat-pejabat termasuk daftar
(2) Pejabat-pejabat yang berwenang menentukan klasifikasi Sangat Rahasia dan Rahasia
(3) Pejabat-pejabat yang diberi pendelegasian wewenang oleh Presiden yang jumlahnya sangat dibatasi.

Jangka Waktu Klasifikasi

Klasifikasi tidak bertujuan untuk menutup informasi sampai dunia kiamat. Pada
dasarnya pengrahasiaan bersifat sementara, dengan maksud menunda keterbukaannya selama pertimbangan keamanan nasional (secara rasional) masih memerlukannya. Namun demikian, selalu saja terbuka kemungkinan rahasia itu dapat diketahui oleh lawan, melalui spionase, ataupun secara tidak sadar terbuka baik dalam pembicaraan maupun dalam tulisan. Mengenai informasi ilmiah dan teknologi, lawan selalu dapat memperoleh informasi itu melalui usaha kegiatan-kegiatan ipteknya sendiri.

Jika pejabat yang berwenang dapat menentukan jangka waktu klasifikasi yang dibawah wewenangnya, ia menentukan jangka waktu yang sesingkat mungkin untuk menghindari keluarnya biaya berlebihan dalam mengamankan informasi itu. Ia harus mempertimbangkan betul-betul, agar jangan pula terlalu singkat waktunya, akrena bisa merugikan keamanan nasional. Sebagai suatu pegangan umum, suatu informasi yang dapat dipakai klasifikasi, seharusnya harus di-deklasifikasi setelah 6 tahun. Tentu ada beberapa pengecualian, tetapi pengecualian itu harus sangat dibatasi.

Jangka waktu klasifikasi dapat ditentukan berdasarkan:
· Waktu dihitung dari mulai berlakunya informasi itu (ke depan)
· Suatu event tertentu di masa depan yang harus terjadi sebelum dilakukan de-klasifikasi (misalnya suatu operasi intelijen yang dierjencakan untuk melakukan sabotase yang sangat dirahasiakan, tetapi setelah sabotase tersebut terjadi, maka rahasia operasi sabotase tersebut sudah otomatis hilang.

Pejabat-pejabat yang berwenang melakukan klasifikasi juga berwenang melakukan deklasifikasi.

Informasi dan Klasifikasi

Informasi adalah oksigen dari demokrasi. Jika warga tidak tahu apa yang terjadi dalam masyarakat, jika kegiatan-kegiatan pihak yang memerintah selalu tertutup, maka rakyat tidak mungkin dapat memberikan kontribusinya kepada masalah-masalah di dalam masyarakat itu.

Informasi tidak hanya diperlukan oleh masyarakat. Ia juga merupakan bahagian dari pemerintahan yang baik. Pemerintah yang jahat / otoriter / diktator memerlukan rahasia agar dapat survive. Pengrahasiaan itu menimbulkan inefisiensi, kemubaziran dan KKN yang semakin meluas. Ekononom pemenang Nobel, Amartya Sen, mengkonstantir bahwa dalam suatu negara demokrasi dengan pers yang relatif bebas, tidak pernah terjadi kelaparan yang subtantsial.

Namun banyak pemerintahan lebih senang melakukan kegiatannya secara rahasia. Bahkan juga pemerintahan yang demokratis ingin melakuka bahagian terbesar dari tugasnya tanpa dilihat oleh publik. Dan pemerintah selalu dapat mencari alasan-alasan untuk memelihara kerahasiaan: kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kepentingan lebih besar dari publik. Terlalu sering pemerintah memberlakukan informasi resmi sebagai milik mereka, bukan sebagai sesuatu yang dipegangnya dan pelihara atas nama rakyat.

Oleh karena itu, naskah Article 19 (diterbitkan di London, Juni 1999) merumuskan The Public’s Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation. Ada 9 prinsip yang dikemukakan dalam naskah itu sebagai berikut:
Prinsip 1 : Keterbukaan Maksimum
Prinsip 2 : Keharusan untuk Mempublisir
Prinsip 3 : Meningkatkan pemerintah yang terbuka
Prinsip 4 : Batasi sekali pengecualian
Prinsip 5 : Permudah proses untuk memperoleh akses
Prinsip 6 : Minimalisir biaya untuk memperoleh akses
Prinsip 7 : Rapat-rapat terbuka
Prinsip 8 : Utamakan kebebasan.

-----

Beberapa Catatan Soal Hak Informasi Berkaitan dengan Keamanan Nasional
Munir


Tulisan ini menggagas tentang adanya keharusan bagi pengakuan akan hak informasi bagi masyarakat sipil tentang isu keamanan nasional. Isu keamanan yang dimaksud mencakup aspek yang luas melingkupi kebijakan di bidang pertahanan maupun keamanan dalam negeri. Pengembangan prinsip-prinsip hak atas informasi pada isu keamanan adalah bagian dari kerangka membangun kapasitas kontrol sipil terhadap militer.

Penataan sistem keamanan nasional adalah merupakan produk politik otoritas sipil. Otoritas sipil yang demokratis dan mencerminkan sistem terbuka akan memungkinkan berkembangnya kebijakan keamanan yang efektif. Karenanya informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan keamanan nasional pada prinsipnya terbuka. Kecuali atas nama tujuan keamanan itu sendiri, terdapat beberapa hal yang musti dikecualikan.

Banyak negara merumuskan hal-hal yang menyangkut pembatasan terhadap berbagai informasi yang menyangkut keamanan nasional itu merujuk pada jenis informasi tertentu yang apabila dibuka pada publik, pada waktu tertentu, dapat menimbulkan kegagalan serius atas kemampuan negara membangun sistem keamanannya. Dalam konteks ini, tidak ada sistem yang sama pada setiap negara, karena jenis ancaman antas keamanan satu dengan lainnya berbeda-beda.

Dalam konteks Indonesia, isu keamanan ini masih banyak dicemari oleh berbagai sejarah oportunisme politik militer serta kecenderungan penempatan soal keamanan semata-mata urusan TNI / Polri. Memang ini dapat terjadi akibat besarnya dominasi peran militer dalam sistem politik negara, di samping adanya hegemoni militer yang demikian kuat yang berakibat banyak kalangan sipil memberikan secara sukarela persoalan itu pada kalangan militer.

Rezim-rezim otoritarian memiliki kecenderungan membatasi hak informasi masyarakat sebagai alat menjaga jarak negara dengan partisipasi rakyatnya. Aspek-aspek yang menjadi isu dari keamanan nasional campur aduk dengan kebutuhan-kebutuhan rezim kekuasaan untuk melindungi diri dari koreksi. Dalam bahasa lain, “urusan istana adalah urusan istana, dan rakyat butuh nasi dan bukan informasi.” Lebih jauh, rezim otoritarian yang ditopang oleh otoritas militer, intelijen atau polisi selalu menggunakan alasan-alasan keamanan nasional sebagai alasan untuk menutup informasi. Tidak saja inforamsi di kalangan pelaksana yang cenderung tertutup, akan tetapi juga berbagai informasi dan komunikasi di level masyarakat dibatasih bahkan dilarang. Di sini kita akan melihat bahwa aspek-aspek yang sering disebut rahasia negara adalah buruk muka kekuasaan itu sendiri.

Dalam konteks transisi politik, watak kekuasan yang membidani lahirnya satu ketentuan hukum yang mengatur hak informasi harus dilihat pada kecenderungan-kecenderungan masa depan transisi politik itu, dan bagaimana watak para aktor di dalamnya. Kita paham betul transisi politk yang sedang berlangsung saat ini, masih berada dalam lingkaran perilaku politik trandisional yang merupakan bias panjang politik otoritarian orde baru.

Sementara kalangan mengandalkan kebebasan pers untuk menyatakan ketidakmungkinan rezim otoritarian kembali ke medan laga. Sebab kebebasan pers yang ada sekarang tidak dapat digunakan sebagai alat ukur, apalagi alat ukur tunggal, untuk mengukur bahwa demokrasi telah berjalan dengan baik. Sebab kebebasan pers amatlah mudah dihantam oleh konsolidasi otoriatirian pada tingkat yang telah relatif matang.

Masa transisi jelas membutuhkan suatu proses yang memisahkan antara alat-alat negara dari interes jangka pendek para pelaku politik. Pemisahan itu sekaligus membutuhkan relasi riil di antara pelaku politik, hak-hak politik rakyat (termasuk di dalamnya soal informasi dan partisipasi), dan aturan main tentang batas-batas kekuasaan untuk mengisinya.

Merujuk kecenderungan anomali kekuasaan, maka keharusan membuka infomasi pada kekuasaan, atau membatasinya menjadi kabur dan bisa saja bertentangan dengan maksud dibentuknya ketentuan-ketentuan hak informasi bagi rakyat. Terlebih, berbagai beban penyalahgunaan masa lalu masih merupakan tabu politik yangmenjadi perebutan bagi kepentingan di level negara. Kesadaran yang realistis demikian akan membantu mengerti apa yang dapat kita pengaruhi dari produk hukum itu nantinya.

Lepas dari berbagai kekhawatiran politik di atas, kebutuhan adanya jaminan hak-hak informasi bagi rakyat dalam isu sektor keamanan adalah bersifat mutlak. Upaya menjamin berjalannya kontrol sipil atas militer, serta pentingnya keterlibatan bersama dalam meningkatnya tujuan kesalaman manusian (human security), prinspnya seluruh informasi di sektor ini haruslah terbuka.

Memang ada realitas ketidakmungkinan pada informasi tertentu untuk dibuka, karena akan mengakibatkan lemahnya kemampuan negara mewujudkan tujuan dari upaya membangun sistem keamanan itu sendir. Beberapa informasi yang dapat dikecualikan berkaitan dengan sektor keamanan, antara lain: (a) rencana kontijensi, yaitu rencana operasi apabila ada kondisi dalam situasi perang atau digelarnya satuan militer oleh preiden, (b) taktik operasi militer, yaitu kerangka teknis operasi yang memang menjadi otoritas satuan militer sendiri, yang jika dibuka justru mengakibatkan kesulitan yang serius terhadap tujuan operasi militer itu sendiri, dan (c) informasi intelijen yang bersifat non judicial, dan digunakan untuk menopang operasi ataupun kalau dibuka akan menimbuklan permasalahan politik antar negara. Pembatasan informasi itu ada yang hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, ada pula yang dibuka apabila ada persoalan hukum, ataupun diatur khusus dalam undang-undang.

Di banyak negara, justru untuk kepentingan pengembangan kapasitas sistem keamanan dibuatlah buku putih pertahanan (defend white paper) yang terpublikasi. Baik itu berisi analisis ancaman, sistem pertahanan negara yang akan dikembangkan, jumlah pasukan, kebutuhan anggaran, persenjataan dst. Ini juga menjawab adanya kebutuhan membangun hubungan saling percaya antar negara.

Dewan Keamanan PBB sendiri mengatur secara ketat keharusan menginformasikan jenis-jenis persenjataan yang digunakan oleh banyak negara, terutama untuk mengawasi penggunaan senjata kimia, nuklir ataupun senjata beracun lainnya.

-----

RUU Rahasia Negara versus RUU Kebebasan Informasi
H A Saefudin, Kepala Lembaga Informasi Nasional (LIN)
Bahan Seminar “RUU Rahasia Negara versus RUU Kebebasan Informasi” 24 Oktober 2002


LIN Menyambut baik penyelenggaraan seminar RUU Rahasia Negara versus RUU Kebebasan Informasi sebagia suatu terobosan yang signifikan dari hasil kerjasama Koalisi untuk Kebebasan Informasi dengan MPPI dan Leskud. Menurut hemat saya, seminar ini sangat penting karena erat kaitannya dengan perjuangan segenap komponen bangsa untuk menyukseskan agenda reformasi. Kita tidak boleh mundur lagi menengok ke belakang, karena di hadapan kita terbentang tantangan berat, yaitu globalisasi di semua sendi kehidupan. Kata kunci dari makna globalisasi ini tidak lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesar, termasuk di bidang informasi dan komunikasi. Terpaan informasi dan komunikasi yang demikian cepat seakan-akan mengingat dunia ini menjadi satu. Sulit rasanya masyarakat bangsa di dunia ini untuk menutup diri dan ke luar dari intervensi informasi dan komunikasi ini.

Sesungguhnya ada dua hal yang menjadi basis filosofis yang terkait dengan jaminan akses informasi: (a) hak asasi manusia (human rights) dimana informasi dapat berasal dari sumber manapun; (b) hak sipil warga negara (civil rights) dimana informasi pada dasarnya berasal dari lembaga penyelenggara negara. Ada pun landasan yuridisnya sudah jelas, tertuang dalam UUD 1945 pasal 28f. Sedangkan dalam UU no 25 tahun 2000 tentang Propenas, secara tegas mengamanatkan perumusan kebijakan tentang transparansi dan kebebasan memperoleh informasi. Dengan demikian menyangkut kebebasan informasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi sesungguhnya amanat yang seharusnya menjadi komitmen segenap komponen bangsa.

Sangat disadari bahwa di dalam era reformasi ini terjadi perubahan perimbangan hubungan, bukan lagi semata antara pemerintah versus rakyat, tetapi antara produsen informasi versus pengguna informasi. Dalam konteks kebebasan informasi ini maka tantangan yang dihadapi terletak pada (a) pembenahan tata laksana organisasi, (b) penggunaan sistem manajemen informasi publk yang baik dan terintegrasi (c) penggunaan masyarakat berbudaya informasi (d) pembentukan regulasi yang mendukung terwujudnya ketiga hal tersebut.

Pembentukan regulasi ini sesungguhnya hanya merupakan salah satu elemen pendukung bagi jaminan akses informasi publik. Pekerjaan rumah yang sesungguhnay terletak pada pembangunan sistem administrasi badan publik dan sistem manajemen informasi publik yang kondusif, efektid dan efisien, serta membantung kesadaran masyarakat tentang manfaat inforamsi bagi peningkatan kualitas hidup. Termasuk di dalamnya adalah membangun budaya p endokumentasian dan budaya bertanya. Dokumentasi dalah segala wujud fisik yang dapat memuat, menyimpan dan mendokumentasikan segala hal berkenaan dengan suatu informasi publik, baik dalam bentuk data elektronik mupun non elektronik.

Dalam konteks siapa yang berkewajiban memberi informasi publik maka telah membaginya ke dalam dua kategori, yakni (a) subyek berkewajiban mutral, dalam hal ini apabila diberlakukan UU Kebebasan informasi akan secara otomatis berlaku bagi badan-badan publik tersebut (eksekutif, legislatif dan yudikatif); (b) subyek berkewajiban terbatas, dalam hal ini berlaku setelah dilakukan pengujian terhadap tiap-tiap badan publik untuk mengetahui apakah badan publk tersebut melakukan aktivitas yang mengandung akuntabilitas terhadpa publik. Untuk selanjutnya, nama badan publik terkait akan dicantumkan dalam Daftar Badan Publik melalui suatu peraturan pelaksanaan, disertai dengan batasan jenis dan sifat informasi yang diwajibkan untuk dibuka.

Sehubungan dengan seminar ini, maka sesuai tema pasti akan banyak mewacanakan tentang keterkaitan antara RUU Rahasia Negara dengan RUU Kebebasan Informasi. Paling tidak, kita akan mempertanyakan “informasi apa yang dikecualikan dari pemberian akses?” Menurut hemat kami, informasi yang dikecualikan ini adalah informasi yang apabila diberikan dapat menimbulkan akibat yang merugikan (consequential harm), dilhat dari jenis dan sifat dari informasinya, dan / atau karena sensitivitas waktu dari informasi tersebut, yaitu informasi yang apabila dibuka secara tidak tepat waktu (terlalu awal) justru akan menimbulkan akibat yang merugikan.

Klasifikasi ini tidak berlaku otomatis, dalam arti, harus dilakukan suatu pengujian dulu, apakah suatu dampak yang merugikan akan timbul dengan dibukanya suatu informasi. Perbdedaan berdasarkan jenis / sifat informasi dan sensitivitas waktu sangat penting karena dalam praktik, ada informasi-informasi yang tidak termasuk jenis / sifat yang dapat merugikan, akan tetapi apabila dibuka terlalu awal justru akan menimbulkan dampak yang merugikan.

Terkait dengan RUU Rahasia Negara sendiri bukan di wilayah kompetensi kami. Namun untuk menjadi bahan wacana kita bersama, sesungguhnya ada tiga komponen yang perlu mendapat perhatian dan pengkajian secara mendalam, yakni (a) obyek rahasia negara (jenis rahasia negara, rumusan rahasia negara, klasifikasi rahasia negara), (b) mekanisme penyelenggaraan rahasia negara (penentuan kewenangan, batas retensi rahasia negara, pengamanan rahasia negara, (c) hal-hal yang berkaitan dengan rahasia negara.

Dalam konteks ini kami ingin menyoroti obyek rahasia negara, dan secara khsusu lagi menyangkut jenis rahasia negara. Ada tiga hal yang terkandung dalam komponen jenis rahasia negara, yakni (a) informasi, (b) kegiatan dan (c) benda. Dari ketiga komponen ini, maka yang langsung bersinggung dengan RUU Kebebasan Informasi adalah “informasi” sedang dua komponen berikutnya terkait langsung dengan rahasia negara.

Jika kita mengamati secara mendalam dan tajam terhadap ketiga komponen tersebut, maka akan sangat jelas perlunya pengaturan lebih lanjut, yang lebih deil lagi, hal-hal spesifik teknis terkait dengan rahasia negara, yang sulit untuk dirinci melalui RUU Kebebasan Informasi, karena memang core businessnya “informasi.” Banyak contoh yang bisa diungkap terkait dengan komponen “kegiatan” dan “benda” ini, misalnya dengan mendasarkan kepada rumusan rahasia negara (intelijen, militer, politik, pertahanan, keamanan, stabilitas perekonomian, pembukuan / keuangan, penyidikan perkara tindak kejahatan, proses pengambilan keputusan, privasi instansi / pemerintah, pengamanan bahan nuklir, operasi reaktor nuklir dan proses penelitiannya.

Sangat terhormat apabila melalui forum seminar ini, diperdalam lagi konsekuensi plus-minus dari kehadiran RUU Rahasia Negara yang dikaitkan dengan RUU Kebebasan Informasi. Namun menurut hemat kami, di antara keduanya mengandung makna “sama dan sebangun” karena memang ada sisi kompetensi dan nuansa yang berbeda. Dan apabila ditanyakan, mana yang harus lebih dahulu diterbitkan, maka jawabannya “sebaiknya diterbitkan bersamaan.”

Ketika ditanyakan, sampai seberapa jauh RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik ini sudah digulirkan, maka dari sisi pemerintah langkah-langkah itu telah dirintis, antara lain:

Pengkajian terhadap standarisasi pelayanan informasi
· Draft akademik RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
· Sosialisasi ke berbagai segmen / komponen bangsa di pusat dan daerah, dan hal yang sama telah banyak dilkaukan Koalisi untuk Kebebasan Informasi dimana kami juga diikutsertakan.
· Pengajuan surat dari Menteri Komunikasi dan Inforamsi kepada Menteri Kehakiman dan HAM
· Sudah mengadakan pertemuan sebanyak dua kali dengan interdep / LPND yang diprakarsai Departemen Kehakiman dan HAM, dan pada prinsipnya pemerintah menyetujui digulirkannya RUU tersebut.
· Kemudian Menteri Kehakiman dan HAM mengirim surat kepada Presiden untuk memperoleh pengesahan, siapa yang seharusnya menjadi pemrakarsa dari pemerintah.

Sikap pemerintah adalah sangat jelas, mendukung sepenuhnya digulirkannya RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Bukan hanya sekedar diamanatkan oleh UU no 25 tahun 2000 tentang Propenas, tetapi lebih jauh lagi karena memang itu adalah amanat reforrmasi yang harus dilaksanakan bersama.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami ingin menekankan tiga hal, yakni:
(a) kebebasan memperoleh informasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan good governance dan participatory development, sebagai bagian dari proses demokratisasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
(b) Peningkatan kualitas hidup harus dikaitkan dengan pencapaian tujuan nasional melalui upaya mewaujudkan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan.
(c) Penyelenggaraan kebebasan memperoleh informasi harus dilaksanakan secara komprehensif, dengan mempertimbgnakan pengembangan budaya pendokumentasian informasi publik, pembangunan sistem manajemen informasi publik yang efektif dan efisien di lingkungan badan publik, kondisi sosial budaya masyarakat, dan faktor-faktor pendukung yang diperlukan, termasuk pemberlakukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan memperoleh informasi publik yang mengandung semangat pencapaian tujuan nasional bangsa indonesia.







Rahasia Negara vs Kebebasan Informasi dalam Kronologi

Rahasia Negara vs Kebebasan Informasi dalam Kronologi
Rahasia Negara dan Kebebasan Informasi kini tengah menjadi kontroversi. Berikut rangkuman singkat perkembangan kedua isu ini secara kronologis.

31 Oktober 2000

Dalam raker Komisi I DPR dengan Lembaga Sandi Negara (LSN), Kepala LSN BO Hutagalung mengusulkan RUU Rahasia Negara ke Komisi I DPR, yang diharapkan mengatur informasi mana saja yang menjadi rahasia negara dan mana yang tidak. Komisi I DPR meminta agar RUU itu dibahas secara berdampingan dengan RUU Hak Warga Negara Memperoleh Informasi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

(Kompas “Lembaga Sandi Negara Usulkan RUU Rahasia Negara” 2 November 2000)

23 Februari 2001

Rapat Pleno Baleg DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyusun draf RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

9-11 April 2001

Anggota Panja DPR yang menyusun draf RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik melakukan sosialisasi dan mencari masukan ke berbagai daerah, termasuk ke perguruan tinggi.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

16 dan 23 Maret 2001

Panja RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik menggali informasi dari LSM, Universitas Gajah Mada dan universitas lain untuk penyempurnaan draf.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

8 Agustus 2001

Dalam kunjungan ke Kompas dalam rangka sosialisasi RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, Mas Achmad Santosa dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi mengatakan bahwa saat ini pemerintah mengajukan RUU tentang Rahasia Negara ke DPR. Semestinya rahasia negara itu menjadi bagian dari RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Hak masyarakat memperoleh informasi tak boleh dibatasi lebih dahulu dengan RUU Rahasia Negara.

(Kompas “Pemanfaatan Informasi oleh Publik Tak Boleh Dibatasi” 4 Agustus 2001)

24 Agustus 2001

Dalam diskusi tentang RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan Rahasia Negara, Deputi III LSN Wihardiyono Reksosiswoyo menyatakan draf RUU Rahasia Negara dibuat karena belum ada UU yang mengatur masalah rahasia negara. Draf tersebut disiapkan sejak tahun 1997. Selama ini aturan soal rahasia negara tersebar di berbagai UU seperti KUHP, KUHP Militer, UU no 77/1971 tentang Pokok-Pokok Kearsipan, UU no 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan UU no 36/1999 tentang Telekomunikasi.

Rahasia negara didefinisikan sebagai bahan keterangan dan benda-benda yang berkaitan dengan keselamatan negara yang tidak dapat atau tidak boleh diketahui, dan dimiliki atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berhak. Dalam pasal 12 draf RUU Rahasia Negara dirumuskan: kewenangan untuk menentukan bahan keterangan menjadi Rahasia Negara berada pada pimpinan lemabga-lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah baik departemen maupun non-departemen, pimpinan ABRI, pimpinan BUMN dan pimpinan-pimpinan badan-badan lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, rincian kewenangannya diatur dalam peraturan pelaksanaan UU Rahasia Negara.

Mas Achmad Santosa dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi mengatakan bahwa pasal-pasal soal kerahasiaan negara seyogyanya ditempatkan dalam payung RUU Kebebasan Informasi. Mas Achmad Santosa tidak menolak adanya pasal kerahasiaan negara, namun sebaiknya pasal kerahasiaan negara itu menjadi pengecualian dari UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “Kerahasiaan Negara Harus Ditempatkan dalam RUU Kebebasan Informasi” 25 Agustus 2001)

19 Februari 2002

Dalam rapat kerja tertutup antara Kepala LSN BO Hutagalung dengan Komisi I DPR, LSN menyatakan bahwa draft RUU Rahasia Negara sudah diproses lama dan sudah disosialisasikan kepada kalangan kampus, kalangan LSM dan pakar. Draf yang diterima DPR adalah draft bulan Januari 2000. LSN menyatakan bahwa draft RUU tersebut sudah hampir final dan akan diserahkan ke DPR Maret 2002.

Ketua Sub Komisi Media dan Informasi Komisi I DPR Djoko Susilo meragukan sosialisasi tersebut, “LSM yang mana, kampus yang mana, pakar yang mana? Kalau ada sosialisasi, kalangan LSM dan pers mestinya tahu, tetapi saya sendiri tidak tahu prosesnya. Saya menyesalkan cara kerja seperti ini karena mengerjakannya sembunyi-sembunyi.”

(Kompas “RUU Kerahasiaan Negara Masuk DPR Maret” 21 Februari 2002).

11 Maret 2002

Dalam Rapat Paripurna DPR, wakil Baleg (Badan Legislasi) DPR Tumbu Saraswati menyampaikan usul inisiatif RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

13 Maret 2002

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Tumbu Saraswati menyatakan belum menerima draft RUU Rahasia Negara. Tumbu Saraswati mengakui bahwa RUU Rahasia Negara itu juga merupakan usulan dari Baleg DPR sendiri dengan meminta bantuan dari Universitas Indonesia untuk membuat draft akademikinya. Menurut Tumbu Saraswati, tim UI yang meminta masukan dari lembaga-lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN, dan LSN untuk membuat draftnya.

Dalam RUU Rahasia Negara diatur bahwa hampir semua pimpinan lembaga negara dapat menentukan kategori informasi yang dianggap rahasia. Bahkan pejabat eselon dua diberi wewenang untuk menentukan kategori rahasia di kantornya. Penetapan rahasia negara itu dimaksudkan untuk menjamin “keselamatan negara”

Dalam penjelasan RUU Rahasia Negara disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “mengancam keselamatan negara” apabila kebocoran rahasia engara akan dapat mengakibatkan terancamnya: (a) tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (b) terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; (c) keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Disebutkan pula yang dimaksudkan dengan “mengganggu keselamatan negara” apabila kebocoran rahasia engara akan dapat mengakibatkan terganggunya kesinambungan pembangunan.”

Dalam RUU tersebut, ketentuan pidana berkisar 6-20 tahun. Ketentuan pidana itu umumnya ditujukan pada masyarakat luas yang dengan sengaja mengumumkan atau menyebarkan surat-surat, berita-berita, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda kepada pihak yang tidak berhak atau pihak asing.

Menurut Ketua Baleg DPR Zein Badjeber, penyusunan RUU Kerahasiaan Negara bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan dibiayai luar negeri.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi mendesak kepada DPR agar menunda pembahasan RUU tentang Kerahasiaan Negara dan meminta DPR mempercepat pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Mas Achmad Santosa dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi menyatakan bahwa pada dasarnya Koalisi untuk Kebebasan Informasi menolak tegas adanya RUU Kerahasiaan Negara.

Josi Khatarina Assegaf, juga dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi menambahkan, penolakan terhadap RUU Kerahasiaan Negara bukan berarti Koalisi untuk Kebebasan Informasi bersikap anti kerahasiaan negara. “Jadi kami tidak menolak kerahasiaan negara, karena biar bagaimanapun negara yang berdaulat perlu rezim kerahasiaan. Tetapi penerapannya tidak harus melalui undang-undang, bisa melalui peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.”

Mas Achmad Santosa dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi berpendapat bahwa tidak perlu ada UU Kerahasiaan Negara, tetapi cukup UU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

18 Maret 2002

Dalam pertemuan dengan pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, Koalisi untuk Kebebasan Informasi mengindikasikan bahwa ada keinginan pemerintah melindungi pelaku korupsi dan kejahatan hak asasi manusia dengan mengajukan RUU Rahasia Negara. Ifdhal Kasim dari ELSAM menyatakan bahwa selama ini pengadilan militer menyatakan berkas dakwaan dan replik terdakwa dinyatakan sebagai rahasia negara, walau pengadilan dinyatakan terbuka untuk hukum.

Koalisi menyoroti ayat 1 pasal 12 draf RUU yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menentukan bahan keterangan menjadi rahasia negara berada pada pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah baik departemen dan non departemen, pimpinan TNI/Polri dan pimpinan BUMN. Ayat 2 pasal yang sama menyatakan bahwa semua pimpinan lembaga negara ... dapat mendelegasikan kewenangan kepada eselon di bawahnya.

(Kompas “RUU Rahasia Negara Berpotensi Melindungi Kejahatan Korupsi” 19 Maret 2002)

20 Maret 2002

Dalam Rapat Paripurna DPR, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi ditanggapi oleh fraksi-fraksi DPR untuk selanjutnya dibahas di Badan Musyarawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan kapan akan dibahas oleh sebuah Panitia Khusus atau Komisi I DPR.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

17 Februari 2003

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Nachrowi Ramli dari LSN terungkap bahwa banyak rahasia negara, khususnya menyangkut strategi diplomasi pemerintah dengan pihak luar negeri, yang bocor karena departemen-departemen yang ada, termasuk pihak intelijen, belum mengoptimalkan teknik persandian. Kebocoran rahasia negara ini menyebabkan negara kerap kali dirugikan, terutama untuk data yang kategorinya sangat rahasia.

Tentang rahasia negara apa saja yang sempat bocor dan departemen-departemen apa saja yang belum mengoptimalkan persandian itu, sebagaimana terungkap di dalam rapat, tidak jelas karena Wakil Ketua Komisi I DPR Effendy Choirie tidak menjelaskan lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, LSN meminta dukungan Komisi I untuk menindaklanjuti pembahasan RUU Kerahasiaan Negara. Menanggapi hal tersebut, Komisi I akan segera mendesak pemerintah, khususnya Departemen Pertahanan RI agar segera memasukkan draf RUU Kerahasiaan Negara pada masa sidan DPR ke IV sehingga bisa segera dibentuk panitia khusus. Dengan dimasukkannya RUU Kerahasiaan Negara, diharapkan pembahasannya bisa seiring dengan pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “Banyak Rahasia Negara Bocor” 18 Februari 2003)

18 Februari 2003

Dalam rapat kerja dengan Pansus RUU Antiterorisme, Kepala BIN AM Hendropriyono mengusulkan agar pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti Terorisme) terintegrasi dengan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen, agar “suasana kebatinan” keempat RUU tersebut dapat disamakan dan tidak tambal sulam dalam pembahasannya.

Ketika ditanya apakah pengintegrasian pembahasan itu dalam satu pansus, Hendropriyono mengatakan bahwa bukan berarti dibahas dalam satu pansus tetapi pembahasannya terintegrasi dan tidak sendiri-sendiri. “Suasana kebatinannya mesti disamakan terlebih dahulu. Dengan begitu sekaligus mempelajarinya bersama apakah terdapat unsur-unsur sinergis dalam tiap-tiap pasal, sehingga kita bisa punya pedoman bagi pemerintah, DPR dan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

(Kompas “BIN Usul RUU Antiterorisme Terintegrasi dengan RUU KMI, RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen” 19 Februari 2003)

18 Februari 2003

Dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, para anggota DPR sepakat untuk membentuk Panitia Khusus RUU KMI dengan anggota 50 orang dari seluruh fraksi. Beberapa nama anggota pansus dari Fraksi PDIP di antaranya adalah Panda Nababan, dari Fraksi Partai Golkar, Ridwan Mukti, dari Fraksi PPP Aisyah Aminy, Effendy Choirie dari FKB, Djoko Susilo dari Fraksi Reformasi, dari Fraksi TNI / Polri Franklin Kayhatu, dari Fraksi KKI Ismawan DS, Fraksi PBB Noorbalqis dan Fraksi PDU KH Abdul Qadir Djaelani.

(Kompas “BIN Usul RUU Antiterorisme Terintegrasi dengan RUU KMI, RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen” 19 Februari 2003)

19 Februari 2003

Koordinator Tim Lobi Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Agus Sudibyo, Bimo Nugroho dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dan Ignatius Haryanto dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan menolak BIN dan Meneg Kominfo agar pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dilakukan bersama-sama dengan RUU Kerahasiaan Negara maupun RUU Intelijen.

Dikhawatirkan bila pembahasan dilakukan bersama-sama justru hak asasi untuk memperoleh informasi akan terabaikan demi kepentingan-kepentingan yang mengatasnamakan negara. Paradigma RUU Kebebasan Informasi adalah keterbukaan, transparansi dan partisipasi. Sebaliknya RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen masih menggunakan paradigma ketertutupan. Pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi telah dilakukan melalui mekanisme dialog publik yang lama, bahkan dengan melibatkan aparat negara. Sebaliknya proses pembahasan RUU Kerahasiaan Negara dilakukan tertutup dan kurang dikomunikasikan kepada publik.
(Kompas “DPR Didesak Dahulukan Bahas RUU Kebebasan Informasi” 20 Februari 2003)

28 Februari 2003

Dalam diskusi “RUU Kebebasan Memperoleh Informasi, Kebebasan Pers dan Kerahasiaan Negara” yang diselenggarakan Dewan Pers dan Asia Foundation di Jakarta, dinyatakan bahwa Koalisi untuk Kebebasan Inforamsi mengharapkan rahasia negara menjadi sub-bagian dari UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “Soal Rahasia Negara Diharapkan Hanya Jadi Sub-Bagian Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi” 1 Maret 2003)

14 Maret 2003

Dalam seminar internasonal dan workshop “Peran Penting UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan Demokratis” disampaikan bahwa Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi menilai usulan integrasi pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dengan RUU Kerahasiaan Negara, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan RUU Intelijen akan mengecilkan arti RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “UU KMI Ampuh Kikis KKN” 15 Maret 2003)

6 Maret 2003

DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum yang pertama dengan Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi.

(Kompas “Soal Rahasia Negara Diharapkan Hanya Jadi Sub-Bagian Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi” 1 Maret 2003)

1 April 2003

Dalam pendapat yang disampaikan kepada Pansus RUU Kebebasan Informasi, Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara bersama Ketua Sub-Komisi Pengkajian dan Penelitian Lies Sugondo menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berpandangan bahwa tidak perlu ada UU tersendiri yang mengatur atau mengenai kerahasiaan negara. Hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan negara cukup diatur dalam UU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

Dinyatakan bahwa dokumen yang berkategori rahasia tidak perlu diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan UU. Hal tersebut sudah cukup bila penjabaran tentang tata cara penyimpanan, pemberitan informasi dan masa berlakunya sebuah dokumen yang menjadi rahasia negara diatur dalam peraturan pemerintah saja, dengan tetap mengacu pada RUU Kebebasan Informasi.

“Sudah sangat tepat bahwa pemuatan substansi pengujian kerahasiaan informasi melalui pertimbangan mengutamakan kepentingan publik yang lbeih luas. Dengan begitu, kerahasiaan informasi tidak bersifat permanen atau mutlak ketika berdahapan dengan kepentingan umum yang lebih besar,” tutur Hakim.

Hakim menambahkan bahwa semua dokumen informasi yang dikategorikan sebagai rahasia memang seharusnya dimasukkan sebagai pengecualian dalam membuka informasi. “Akan tetapi pengecualian dalam hal ini perlu dirinci, mana yang benar-benar dapat dikecualikan dan mana yang tidak,” ujar Hakim.

Menurut Hakim, data-data intelijen pada pemerintahan yang lalu mengenai orang-orang atau lembaga tertentu sudah saatnya disingkap (disclose). Orang-orang yang merasa dirinya pernah diidentifikasi sebagai ekstrem kiri, ekstrem kanan atau LSM bermasalah dan sebagainya berhak untuk meminta data-data intelijen itu disingkap. Publik dapat menuntut hal yang sama agar data-data itu tidak disalahgunakan oleh pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang.

(Kompas “Tidak Perlu UU Tersendiri Tentang Kerahasiaan Negara” 4 April 2003)

17 April 2004

Dalam diskusi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Koalisi untuk Kebebasan Informasi mengusulkan cukup hanya ada satu UU yang mengatur keterbukaan informasi sekaligus kerahasiaan negara. Jika kedua hal tersebut diatur dalam UU yang berbeda, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dan kerancuan dalam implementasinya.

Koalisi berpendapat bahwa RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik tak hanya mengakui adanya informasi yang harus dibuka kepada publik; melainkan juga tentang informasi yang harus dirahasiakan atas nama pemberitan informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan nasional, fungsi-fungsi intelijen, hubungan bilateral, proses penegakan hukum serta hak asasi manusia, termasuk hak pribadi.

(Kompas “Undang-Undang tentang Informasi Cukup Hanya Satu” 21 April 2003)

20 Mei 2003

Dalam Rapat Kerja Pansus RUU KMI dengan BIN, LSN, BAIS (Badan Intelijen Strategis), Departemen Kehakiman dan HAM, Polri dan TNI yang dipimpin oleh Ketua Pansus Paulus Widianto, terungkap bahwa BIN dan LSN menilai RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik memberikan hak atau kewenangan yang terlalu luas kepada publik untuk mengakses informasi dan menilai perlu ada pembatasan akses.

“Adalah sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas apabila seluruh kebijakan publik dari lembaga dan badan pemerintah dibuka untuk umum dengan mengabaikan kerahasiaan,” tandas Wakil Kepala BIN As’at. Ketua LSN Nachrowi Ramli menegaskan bahwa UU KMI tetap harus melakukan pembatasan agar tidak kebablasan.

Beberapa pembatasan akses yang disampaikan BIN kepada Pansus di antaranya usulan perubahan pasal 4 ayat 3. Apabila sebelumnya setiap orang dalam mengajukan permintaan informasi tidak diwajibkan menyertakan alasan, BIN mewajibkan adanya alasan. Apabila sebelumnya informasi tidak dibeda-bedakan, BIN juga mengusulkan pengklasifikasian informasi menjadi sangat rahasia, rahasia dan konfidensial demi kepentingan publik. BIN pun mengusulkan penghapusan kata “wajib” pada pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat.”

(Kompas “RUU KMI Dianggap Beri Hak Terlalu Luas” 21 Mei 2003)

27 Oktober 2004

Menteri Dalam Negeri M Ma’ruf menandatangani Instruksi Mendagri no 7 tahun 2004 tentang Penegakan Tertib Kerja Aparatur Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sebagai Penjabaran Kontrak Politik Kabinet Indonesia Bersatu yang menyatakan bahwa seluruh pegawai Depdagri Depdagri harus meningkatkan disiplin kerja dengan menjaga dan tidak membocorkan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Kepala Pusat Penerangan Depdagri Ujang Sudirman, Rabu kemarin, menjelaskan, rahasia negara yang dimaksudkan adalah berbagai dokumen yang tidak boleh diketahui masyarakat sebelum waktunya. Bila rahasia negara itu bocor dan diketahui masyarakat, dikhawatirkan akan membahayakan negara. "Kalau dokumen itu sudah dijadikan keputusan atau sudah resmi, maka baru bisa disampaikan ke masyarakat. Artinya, dokumen tersebut sudah jadi milik publik," kata Ujang.

(Kompas “Instruksi Menteri Dalam Negeri: Dilarang Bocorkan Rahasia Negara” 28 Oktober 2004)

2 November 2004

Dalam kesempatan jumpa pers di Komisi Hukum Nasional, Koalisi untuk Kebebasan Informasi mendesak pemerintahan Yudhoyono segera mengambil langkah kongkret untuk mengeluarkan amanat presiden untuk menyegerakan pengesahan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Koalisi menyatakan adalah ironi ketika Mendagri M Ma’ruf justru mengeluarkan instruksi yang salah satu isinya adalah melarang pegawai membocorkan rahasia negara pada pihak lain. Status rahasia negara tersebut berpotensi diterakan secara sembarang oleh pejabat publik sehingga bakal mematikan akses publik atas informasi publik.

(Kompas “Pemerintahan Yudhoyono Belum Buka Akses Informasi Publik” 3 November 2004)

4 November 2004

Dalam acara silaturahmi dan buka bersama bersama kalangan pers, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil mengatakan bahwa definisi dan klasifikasi apa yang disebut sebuah rahasia negara akan ditegaskan dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

"Rahasia negara dalam RUU KMIP akan ada klasifikasi dan definisi apa yang disebut rahasia negara serta diatur secara tegas. Misalhnya akan diatur apa saja saja yang mengancam keselamatan negara sehingga nanti tidak bisa sembarangan mengatakan ini rahasia negara atu tidak karena sudah ada definisinya di UU itu," ujar Sofyan Djalil.

(Kompas “Definisi Rahasia Negara Akan Ditegaskan pada RUU Kebebasan Memperoleh Informasi” 5 November 2004)

10 November 2004

Dalam Rapat Kerja Menegkominfo dengan Komisi I DPR, Sofyan Djalil mengatakan bahwa pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik akan disatukan dengan RUU Kerahasiaan Negara maupun RUU Intelijen. “Dengan dijadikan satu paket, akan lebih efektif dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.

(Kompas “Anggota DPR: Prioritas 100 Hari Menneg Kominfo Mengawang-awang” 11 November 2004)

25 November 2004

Dalam jumpa pers di DPR, Koalisi mengatakan bahwa RUU KMIP diharapkan tidak dibahas bersama-sama dengan RUU Intelijen, RUU Kerahasiaan Negara dan RUU lainnya yang membatasi akses publik untuk mendapatkan informasi. Koalisi menyatakan, “Legislasi RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen harus dibahas, didahului dengan dialog publik yang representatif dan partisipasi publik mutlak diserap, karena kemarin kemunculan kedua RUU ini sangat misterius, tiba-tiba ada dan mau dibahas.” Koalisi juga menyatakan bahwa DPR dan pemerintah harus menciptakan mekanisme yang transparan dan partisipatif dalam proses pembahasan RUU KMIP.

(Kompas “Presiden Didesak Turunkan Amanat Presiden Pembahasan RUU KMIP” 26 November 2004)

15 Desember 2004

Dalam diskusi Rahasia Negara dalam Diskusi Rahasia Negara dan Kebebasan Informasi yang diselenggarakan UNESCO dan Koalisi untuk Kebebasan Informasi, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya tetap menginginkan pembahasan RUU Rahasia Negara dan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi dilakukan secara bersamaan.

(Kompas “Kebebasan Informasi Penting bagi Demokrasi” 17 Desember 2004)

28 Januari 2005

Dalam diskusi "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan SBY-Memberantas Korupsi, Tanpa Penegakan Prinsip-Prinsip Transparansi" di Gedung Dewan Pers Jakarta, Koalisi menilai, Instruksi Mendagri Nomor 7 Tahun 2004 mengenai larangan kepada jajaran Departemen Dalam Negeri membuka rahasia negara justru menjadi kontraproduktif bagi tekad pemerintah memberantas korupsi.

(Kompas “Sikap Pemerintah Hambat Proses RUU KMIP” 29 Januari 2005)

11 Februari 2005

Dalam pernyataan yang disampaikan Koalisi di Gedung MPR/DPR, Koalisi menilai Keputusan DPR untuk lebih memprioritaskan Rancangan Undang-Undang Kerahasiaan Negara ketimbang RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dinilai sebagai hal yang tidak logis dan tak masuk akal. RUU KMIP sudah melalui debat publik, pembahasan di DPR sudah pada tingkat kedua dan hanya tinggal menunggu amanat presiden. Hal itu berbeda dengan RUU Kerahasiaan Negara yang baru dalam pembahasan tingkat pertama. Merujuk draf RUU Kerahasiaan Negara, Koalisi mempertanyakan definisi kerahasiaan negara. Selain definisi yang tidak jelas, tidak ada batasan siapa yang berwenang memastikan sifat kerahasiaan sebuah informasi.

(Kompas “Prioritaskan RUU Kerahasiaan Negara, DPR Tidak Logis, 12 Februari 2005)

Friday, November 12, 2004

Komisi I DPR

Setelah RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik selesai dibahas oleh Pansus Komisi I DPR periode 1999-2004 pada bulan Juli 2004, langkah berikut adalah forum pembahasan antara Pemerintah dan DPR. Dalam forum tersebut, Pemerintah dan DPR duduk bersama untuk membahas RUU tersebut. Dalam hal ini, DPR diwakili oleh anggota Komisi I.

DPR sendiri memiliki fungsi representasi, legislasi dan pengawasan. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR berkewajiban menghasilkan aturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak publik, salah satunya adalah hak atas informasi publik. Terlebih lagi mengingat bahwa DPR periode 2004-2009 dipilih berdasarkan mekanisme pemilihan langsung pada Pemilu 2004.

Berikut nama-nama anggota Komisi I DPR. Setiap nama yang tercantum di bawah ini memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak publik melalui perannya sebagai wakil rakyat. Mari kita cermati dan awasi kinerja dari anggota-anggota parlemen ini.


DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI I DPR-RI 2004-2009

KETUA

Drs. Theo L. Sambuaga (PG)

WAKIL KETUA
Drs. Sidharto Danusubroto, SH (PDI-P)
Effendy Choirie, M, AG., MH. (KB)
Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA (PG)

ANGGOTA
Drs. Ridwan Mukti, MBA (PG)
Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen, MS (PG)
Drs. H. Mohammad Hatta, MBA (PG)
Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME (PG)
Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (PG)
Djoko Subroto (PG)
H.A. Afifuddin Thaid, SH (PG)
Yorris TH Raweyai (PG)
Drs. Made Suwendha (PG)
Suparlan, SH (PDI-P)
Drs. Effendi MS Simbolon (PDI-P)
Roy BB Janis, SH (PDI-P)
Amris Hasan ,MA (PDI-P)
Permadi, SH (PDI-P)
RK Sembiring Meliala (PDI-P)
Drs. Soewarno (PDI-P)
M. Taufiq Kiemas (PDI-P)
Drs. Cyprianus Aoer (PDI-P)
Tgk Muhammad Yus (PP)
Drs. H. Arief Mudatsir Mandan , M.Si (PP)
Usamah Muhammad Al Hadar (PP)
H. Andi M. Ghalib, SH, MH (PP)
EE Mangindaan, S.IP (Demokrat)
Juus Effendi Habibie (Demokrat)
Shidki Wahab (Demokrat)
Soetadji, SE, SIP, MM (Demokrat)
Boy MW Saut (Demokrat)
Drs H. AM Fatwa (PAN)
Abdillah Toha, SE (PAN)
Drs. Djoko Susilo, MA (PAN)
Drs. Didi Djamaluddin Malik, MSi (PAN)
Ir. Tristanti Mitayani ,MT (PAN)
Dr. Muhammad AS Hikam MA APU (KB)
H. Imam Nahrawi, S. AG (KB)
H. Ario Wijanarko SH (KB)
Suripto (PKS)
Muhammad Anis Matta (PKS)
Untung Wahono (PKS)
Hilman Rasyad Syihab (PKS)
Drs. Ali Mochtar Ngabali, M.Si (BPD)
H. Ade Daud Iswandi Nasution (PBR)
Jeffrey Johanes Massie (PDS)

Thursday, November 11, 2004

Instruksi Mendagri no 7 tahun 2004 tentang Rahasia Negara

Instruksi Menteri Dalam Negeri no 7 tahun 2004 menjadi kontroversi karena memuat klausul rahasia negara tanpa definisi yang jelas. Hal ini menyebabkan pejabat publik dapat menentukan secara subyektif, bahkan sesuka hati (!), tentang mana yang rahasia negara dan mana yang tidak. Koalisi untuk Kebebasan Informasi mengambil sikap menentang terhadap kesewenang-wenangan ini.

Berikut isi lengkap Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut.


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 7 TAHUN 2004

TENTANG

PENEGAKAN TERTIB KERJA APARATUR DEPARTEMEN DALAM NEGERI
SEBAGAI PENJABARAN KONTRAK POLITIK KABINET INDONESIA BERSATU

MENTERI DALAM NEGERI


Menimbang :
a. bahwa untuk pelaksanaan Kontrak Politik Kabinet Indonesia Bersatu, perlu dilakukan penjabarannya dalam bentuk penegakan tertib kerja aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penegakan Tertib Kerja Aparatur Departemen Dalam Negeri Sebagai Penjabaran Kontrak Politik Kabinet Indonesia Bersatu.

Mengingat :
1. Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara 3671);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran negara Nomor 3021);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3059);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1263);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 tentang Organisasi Sub Bagian, Seksi dan Sub Bidang di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Memperhatikan :
Perintah Presiden pada Sidang Paripurna Pertama Kabinet Indonesia Bersatu tanggal 22 Oktober 2004.

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA :
Para Pejabat Eselon I;
Para Pejabat Eselon II;
Para Pejabat Eselon III;
Para Pejabat Eselon IV;
Para Pejabat Fungsional; dan
Seluruh Staf di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

UNTUK
PERTAMA :
Menegakkan tertib kerja Aparatur Departemen Dalam Negeri sebagai penjabaran Kontrak Politik Kabinet Indonesia Bersatu dengan meningkatkan etos kerja, menegakkan disiplin kerja, menjaga moral dan etika jabatan, serta penegakan hukum.

KEDUA :
Pelaksanaan ketentuan tersebetu pada Diktum PERTAMA dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan etos kerja, dengan :
a. melaksanakan tugas dengan jujur, tertib, cermat dan semangat serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang kerja masing-masing.

b. memperhatikan dan sensitif terhadap kebutuhan perubahan dan melakukan penyesuaian dalam kerangka peraturan perundangan.

c. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa pamrih dan tidak diskriminatif.

e. melaksanakan tugas-tugas secara terukur dengan prinsip-prinsip responsif, transparan dan akuntabel.

f. menyiapkan diri dan bersedia apabila dibutuhkan oleh pimpinan untuk kepentingan kedinasan di luar jam kerja.

g. meningkatkan pengetahuan bagi kepentingan pelaksanaan tugas.

h. menjadi pegawai yang bersih dan bebas KKN.

i. menjadi teladan bagi masyarakat.

j. menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah atau pegawai negeri sipil.

2. Peningkatan Disiplin Kerja, dengan :

a. mentaati ketentuan jam kerja dan tidak meninggalkan tugas tanpa ijin atasan.

b. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.

c. melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil.

d. menjaga dan tidak membaocokan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

e. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.

f. mengamankan dan tidak menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara.

g. mengamankan dan tidak memindahtangankan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah.

h. mencermati hal-hal yang mengakibatkan kerugian dan tidak melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.

i. menghindarkan kepemilikan saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya baik berada di dalam maupun di luar ruang lingkup kekuasaannya.

j. meminta ijin tertulis dan pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil yang berpangkat penata tingkat I Golongan ruang III/d ke bawah yang akan melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris, perusahaan.

k. menghindarkan kegiatan usaha dagang secara resmi atau pekerjaan lainnya atau sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina/Golongan ruang IV/a keatas atau yang memangku jabatan struktur eselon I.

l. menghindarkan dan tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

m. membatasi perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali atas penugasan yang benar-benar sangat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas.

n. mencermati anasir asing yang berindikasikan merongrong kedaulatan Negara

o. menghindari pemborosan keuangan negara dalam pelaksanaan tugas.

3. Menjaga moral dan etika jabatan, dengan :

a. menjaga dan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia dan eksistensi keberlangsungan negara.

b. mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan.

c. mengutamakan kepentingan Negara dan Bangsa diatas kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

d. menghormati dan menjaga hak-hak azasi manusia.

e. menghindari dan tidak menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dan siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.

f. menjaga hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah atau pegawai negeri sipil.

g. menghindari dan tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai negeri sipil kecuali untuk kepentingan tugas.

h. menghindari dan tidak melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

i. menjauhkan diri dari obat-obatan terlarang dan tidak menyimpan, mengkonsumsi, mengedarkan, menjual, memproduksi obat-obatan terlarang.

4. Penegakan hukum, dengan :

a. melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. melaporkan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah kepada pejabat yang berwenang.

c. melaporkan penyalahgunaan jabatan kepada pejabata yang berwenang.

d. melaksanakan pengawasan melekat internal dari atasan kepada bawahan masing-masing.


KETIGA :
Bagi pejabat Eselon I, II, III, IV dan Pejabat Fungsional serta Staf Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang tidak mentaati dan melanggar ketentuan tersebut pada Diktum KEDUA, dikenai sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjadi pertimbangan dalam karir;

KEEMPAT :
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.


Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 2004
MENTERI DALAM NEGERI
H. MOH. MARUF





Tuesday, November 02, 2004

PRESS RELEASE Pemerintah SBY Belum Wujudkan Hak atas Informasi Publik

PRESS RELEASE
Pemerintahan SBY Belum Wujudkan Hak atas Informasi Publik

Jakarta, 2 November 2004

DALAM pidato perdana tanggal 20 Oktober 2004, setelah mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah secara aktif akan melancarkan program pemberantasan korupsi yang ia pimpin langsung. Di hari yang sama, Transparency Internasional Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia adalah negara kelima terkorup dari 146 negara di dunia berdasarkan hasil indeks persepsi korupsi tahun 2004.

Sungguh ironis! Sementara sejumlah negara lain berhasil melakukan upaya-upaya kongkret untuk memberantas korupsi, tahun ini Indonesia justru merosot satu peringkat. Padahal TAP MPR no VII tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara yg Bersih dan Bebas KKN sudah menggariskan sejumlah rekomendasi kelembagaan anti korupsi, salah satunya UU Kebebasan Memperoleh Informasi [Publik]. Sejak tahun lalu, Indonesia adalah salah satu dari 125 negara yang meratifikasi Konvensi PBB untuk Memerangi Korupsi yang mewajibkan penegakan sistem pemerintahan yang transparan. Namun hingga kini upaya pemberantasan korupsi cuma retorika!

Alih-alih memenuhi hak publik atas informasi publik, yang terjadi justru kemunduran berbahaya! Instruksi Mendagri no 7/ 2004 tentang Penegakan Tertib Kerja Aparatur Depdagri sebagai Penjabaran Kontrak Politik Kabinet Indonesia Bersatu yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf mewajibkan seluruh pegawai Depdagri agar tidak membocorkan rahasia negara kepada pihak lain. Menurut Kepala Pusat Penerangan Depdagri Ujang Sudirman, rahasia negara yang dimaksudkan adalah berbagai dokumen yang tidak boleh diketahui masyarakat sebelum waktunya, karena dikhawatirkan akan berbahaya apabila bila bocor dan diketahui masyarakat. Artinya, status rahasia negara bisa diberikan secara sembarangan oleh pejabat publik, ini sangat berbahaya! Partisipasi publik juga sudah pasti akan mati bila tidak ada akses terhadap informasi publik.

Yang tak kurang memalukan adalah hingga hari ini tercatat baru enam menteri yang menyerahkan Lembaran Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN) ke Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi (KPK). Tak cuma itu, akses publik terhadap LKPN sempat ditutup oleh KPK karena kevakuman hukum akibat dicabutnya kewenangan publikasi yang semula termaktub dalam pasal 10-19 UU no 28 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang diganti dengan UU no 30 tahun 2002. Bahkan sempat muncul pula argumen bahwa kekayaan pejabat publik masuk dalam ranah privasi.

Sungguh pemikiran yang keliru! Hak atas privasi bukanlah hak absolut, bagi pejabat publik hak tersebut dapat direstriksi dan dilimitasi demi kepentingan umum. Pemberantasan korupsi memiliki nilai kepentingan umum yang lebih tinggi dibandingkan hak seorang pejabat publik untuk melindungi privasinya. Oleh karena itu, demi menjamin akses publik terhadap informasi tentang kekayaannya, melalui undang-undang, kekayaan pejabat publik harus diumumkan kepada publik.

Informasi tentang kekayaan pejabat negara tersebut tidak layak dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Terlebih lagi, KPK adalah badan publik yang dibiayai oleh dana publik, maka informasi yang ada pada KPK masuk dalam domain publik. Dengan demikian Negara wajib menjamin akses siapapun atas informasi publik tersebut. Pasal 28F UUD 1945 amandemen kedua jelas-jelas mencantumkan jaminan untuk memperoleh informasi.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi menilai bahwa pemerintahan yang baru ini tidak memiliki komitmen terhadap hak publik untuk memperoleh informasi publik. Hingga saat ini saja, jaminan hukum secara penuh terhadap hak atas informasi publik tersebut masih jauh dari kenyataan. Draft RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik yang diajukan oleh Koalisi untuk Kebebasan Informasi telah ada di tangan DPR Maret 2002, pembahasannya baru dituntaskan oleh Pansus Juli 2004. Perjalanan ke depan masih akan panjang, mengingat proses berikutnya akan melibatkan pemerintahan baru yang hingga hari ini, sayangnya, bersikap konservatif!

Oleh karena itu, Koalisi untuk Kebebasan Informasi mendesak pemerintahan Yudhoyono agar mengambil langkah-langkah yang lebih konkrit untuk segera mengeluarkan Amanat Presiden untuk menyegerakan pengesahan RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Koalisi juga mendesak anggota DPR yang baru terpilih untuk menjadikan RUU ini sebagai prioritas legislasi.

Akses terhadap informasi publik sangat penting karena membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol dan menuntut akuntabilitas pemerintah, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Apabila akses terhadap informasi publik ditutup, dapat dipastikan upaya pemberantasan korupsi akan menemui jalan buntu. Sudah selayaknya apabila pemerintahan ini menunjukkan komitmennya pada kebebasan informasi.

Atas nama Koalisi untuk Kebebasan Informasi
Hanif Suranto
Koordinator Umum Koalisi untuk Kebebasan Informasi


Konferensi Pers akan digelar pada :
Hari / Tanggal : Selasa, 2 November 2004
Pukul : 16:00 WIB–selesai (ditutup buka puasa)
Tempat : Komisi Hukum Nasional (KHN)
Jl. Diponegoro 64 Jakarta

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi :
Hanif Suranto
Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
Jl. Penjernihan I Kompleks Depkeu no 16 Pejompongan Jakarta 10210
HP : 0812-846-3274 / 0815-987-4814