Thursday, November 11, 2004

Instruksi Mendagri no 7 tahun 2004 tentang Rahasia Negara

Instruksi Menteri Dalam Negeri no 7 tahun 2004 menjadi kontroversi karena memuat klausul rahasia negara tanpa definisi yang jelas. Hal ini menyebabkan pejabat publik dapat menentukan secara subyektif, bahkan sesuka hati (!), tentang mana yang rahasia negara dan mana yang tidak. Koalisi untuk Kebebasan Informasi mengambil sikap menentang terhadap kesewenang-wenangan ini.

Berikut isi lengkap Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut.


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 7 TAHUN 2004

TENTANG

PENEGAKAN TERTIB KERJA APARATUR DEPARTEMEN DALAM NEGERI
SEBAGAI PENJABARAN KONTRAK POLITIK KABINET INDONESIA BERSATU

MENTERI DALAM NEGERI


Menimbang :
a. bahwa untuk pelaksanaan Kontrak Politik Kabinet Indonesia Bersatu, perlu dilakukan penjabarannya dalam bentuk penegakan tertib kerja aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penegakan Tertib Kerja Aparatur Departemen Dalam Negeri Sebagai Penjabaran Kontrak Politik Kabinet Indonesia Bersatu.

Mengingat :
1. Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara 3671);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran negara Nomor 3021);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3059);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1263);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 tentang Organisasi Sub Bagian, Seksi dan Sub Bidang di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Memperhatikan :
Perintah Presiden pada Sidang Paripurna Pertama Kabinet Indonesia Bersatu tanggal 22 Oktober 2004.

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA :
Para Pejabat Eselon I;
Para Pejabat Eselon II;
Para Pejabat Eselon III;
Para Pejabat Eselon IV;
Para Pejabat Fungsional; dan
Seluruh Staf di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

UNTUK
PERTAMA :
Menegakkan tertib kerja Aparatur Departemen Dalam Negeri sebagai penjabaran Kontrak Politik Kabinet Indonesia Bersatu dengan meningkatkan etos kerja, menegakkan disiplin kerja, menjaga moral dan etika jabatan, serta penegakan hukum.

KEDUA :
Pelaksanaan ketentuan tersebetu pada Diktum PERTAMA dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan etos kerja, dengan :
a. melaksanakan tugas dengan jujur, tertib, cermat dan semangat serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang kerja masing-masing.

b. memperhatikan dan sensitif terhadap kebutuhan perubahan dan melakukan penyesuaian dalam kerangka peraturan perundangan.

c. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa pamrih dan tidak diskriminatif.

e. melaksanakan tugas-tugas secara terukur dengan prinsip-prinsip responsif, transparan dan akuntabel.

f. menyiapkan diri dan bersedia apabila dibutuhkan oleh pimpinan untuk kepentingan kedinasan di luar jam kerja.

g. meningkatkan pengetahuan bagi kepentingan pelaksanaan tugas.

h. menjadi pegawai yang bersih dan bebas KKN.

i. menjadi teladan bagi masyarakat.

j. menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah atau pegawai negeri sipil.

2. Peningkatan Disiplin Kerja, dengan :

a. mentaati ketentuan jam kerja dan tidak meninggalkan tugas tanpa ijin atasan.

b. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.

c. melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil.

d. menjaga dan tidak membaocokan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

e. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.

f. mengamankan dan tidak menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara.

g. mengamankan dan tidak memindahtangankan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah.

h. mencermati hal-hal yang mengakibatkan kerugian dan tidak melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.

i. menghindarkan kepemilikan saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya baik berada di dalam maupun di luar ruang lingkup kekuasaannya.

j. meminta ijin tertulis dan pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil yang berpangkat penata tingkat I Golongan ruang III/d ke bawah yang akan melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris, perusahaan.

k. menghindarkan kegiatan usaha dagang secara resmi atau pekerjaan lainnya atau sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina/Golongan ruang IV/a keatas atau yang memangku jabatan struktur eselon I.

l. menghindarkan dan tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

m. membatasi perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali atas penugasan yang benar-benar sangat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas.

n. mencermati anasir asing yang berindikasikan merongrong kedaulatan Negara

o. menghindari pemborosan keuangan negara dalam pelaksanaan tugas.

3. Menjaga moral dan etika jabatan, dengan :

a. menjaga dan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia dan eksistensi keberlangsungan negara.

b. mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan.

c. mengutamakan kepentingan Negara dan Bangsa diatas kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

d. menghormati dan menjaga hak-hak azasi manusia.

e. menghindari dan tidak menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dan siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.

f. menjaga hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah atau pegawai negeri sipil.

g. menghindari dan tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai negeri sipil kecuali untuk kepentingan tugas.

h. menghindari dan tidak melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

i. menjauhkan diri dari obat-obatan terlarang dan tidak menyimpan, mengkonsumsi, mengedarkan, menjual, memproduksi obat-obatan terlarang.

4. Penegakan hukum, dengan :

a. melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. melaporkan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah kepada pejabat yang berwenang.

c. melaporkan penyalahgunaan jabatan kepada pejabata yang berwenang.

d. melaksanakan pengawasan melekat internal dari atasan kepada bawahan masing-masing.


KETIGA :
Bagi pejabat Eselon I, II, III, IV dan Pejabat Fungsional serta Staf Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang tidak mentaati dan melanggar ketentuan tersebut pada Diktum KEDUA, dikenai sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjadi pertimbangan dalam karir;

KEEMPAT :
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.


Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 2004
MENTERI DALAM NEGERI
H. MOH. MARUF