Friday, November 26, 2004

Pernyataan Sikap

Pernyataan Sikap
Koalisi (Ornop) untuk Kebebasan Informasi

Pemerintah yang baru di bahwa pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono telah menempatkan upaya pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Pemberantasan korupsi tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan langkah-langkah konkrit dan serius, disertai dengan upaya-upaya maksimal segenap unsur pemerintah. Salah satu langkah konkrit itu adalah pengesahan UU Kebebasan Memperoleh Informasi (KMI). Produk hukum yang memberikan jaminan atas transparansi penyelenggaraan pemerintah serta jaminan atas hak-hak publik untuk mendapatkan informasi. Tanpa jaminan atas dua prinsip ini, pemberantasan korupsi, serta perwujudan good and clean governance hampir mustahil diwujudkan.

Pengesahan UU Kebebasan Inforamsi adalah salah satu tolok ukur untuk menilai keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi. Persoalannya adalah, proses legislasi atas RUU KMI yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir ini saat ini terhenti karena terjadi pergantian pemerintahan. Kelanjutan proses legislasi RUU KMI sangat tergantung pada kemauan politik pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, Koalisi (Ornop) untuk Kebebasan Informasi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut presiden untuk segera mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) untuk legislasi RUU KMIP. Agustus 2004, DPR sudah selesai merumuskan draft final RUU KMIP dan meneyrahkannya kepada presiden. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, seharusnya presiden kemudian mengeluarkan Ampres bersama DPR-RI. Tanpa keluarnya Ampres tersebut, proses legislasi RUU KMIP akan berhenti di tengah jalan.

2. Menuntut DPR untuk memprioritaskan pembahasan RUU KMI. Proses legislasi RUU KMIP oleh DPR periode 1999-2004 telah mencapai tingkatan yang hampir final. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi DPR untuk tidak menempatkan RUU KMIP pada daftar rancangan undang-undang yang akan segera diprioritaskan untuk dibahas. Terlebih lagi jika mempertmbangkan urgensi UU KMIP bagi upaya-upaya pembahasan korupsi dan perwujudan good and clean governance.

3. Menuntut kepada DPR dan Pemerintah untuk menciptakan mekanisme yang transparan dan partisipatif dalam proses-proses pembahasan RUU KMIP selanjutnya. Legislasi RUU KMIP harus semaksimal mungkin menyerap aspirasi-aspirasi yang berkembang di tingkat publii.

4. Menuntut kepada DPR dan Pemerintah untuk lebih transparan berkaitan dengan rencana-rencana untuk mengesahkan UU Kerahasiaan Negara, UU Intelijen dan RUU lain yang berpotensi membatasi akses publik atas informasi. Legislasi RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen harus dilakukan secara transparans, harus didahului dengan mekanisme dialog publik yang representatif. Partisipasi publik mutlak dilakukan karena pada akhirnya publik jugalah yang akan menanggung konsekuensi paling besar jika kedua produk hukum itu benar-benar diberlakukan.

Jakarta, Press Room DPR RI, 25 November 2004
Koalisi untuk Kebebasan Informasi