Tuesday, November 16, 2004

Rahasia Negara vs Kebebasan Informasi dalam Kronologi

Rahasia Negara vs Kebebasan Informasi dalam Kronologi
Rahasia Negara dan Kebebasan Informasi kini tengah menjadi kontroversi. Berikut rangkuman singkat perkembangan kedua isu ini secara kronologis.

31 Oktober 2000

Dalam raker Komisi I DPR dengan Lembaga Sandi Negara (LSN), Kepala LSN BO Hutagalung mengusulkan RUU Rahasia Negara ke Komisi I DPR, yang diharapkan mengatur informasi mana saja yang menjadi rahasia negara dan mana yang tidak. Komisi I DPR meminta agar RUU itu dibahas secara berdampingan dengan RUU Hak Warga Negara Memperoleh Informasi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

(Kompas “Lembaga Sandi Negara Usulkan RUU Rahasia Negara” 2 November 2000)

23 Februari 2001

Rapat Pleno Baleg DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyusun draf RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

9-11 April 2001

Anggota Panja DPR yang menyusun draf RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik melakukan sosialisasi dan mencari masukan ke berbagai daerah, termasuk ke perguruan tinggi.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

16 dan 23 Maret 2001

Panja RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik menggali informasi dari LSM, Universitas Gajah Mada dan universitas lain untuk penyempurnaan draf.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

8 Agustus 2001

Dalam kunjungan ke Kompas dalam rangka sosialisasi RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, Mas Achmad Santosa dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi mengatakan bahwa saat ini pemerintah mengajukan RUU tentang Rahasia Negara ke DPR. Semestinya rahasia negara itu menjadi bagian dari RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Hak masyarakat memperoleh informasi tak boleh dibatasi lebih dahulu dengan RUU Rahasia Negara.

(Kompas “Pemanfaatan Informasi oleh Publik Tak Boleh Dibatasi” 4 Agustus 2001)

24 Agustus 2001

Dalam diskusi tentang RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan Rahasia Negara, Deputi III LSN Wihardiyono Reksosiswoyo menyatakan draf RUU Rahasia Negara dibuat karena belum ada UU yang mengatur masalah rahasia negara. Draf tersebut disiapkan sejak tahun 1997. Selama ini aturan soal rahasia negara tersebar di berbagai UU seperti KUHP, KUHP Militer, UU no 77/1971 tentang Pokok-Pokok Kearsipan, UU no 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan UU no 36/1999 tentang Telekomunikasi.

Rahasia negara didefinisikan sebagai bahan keterangan dan benda-benda yang berkaitan dengan keselamatan negara yang tidak dapat atau tidak boleh diketahui, dan dimiliki atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berhak. Dalam pasal 12 draf RUU Rahasia Negara dirumuskan: kewenangan untuk menentukan bahan keterangan menjadi Rahasia Negara berada pada pimpinan lemabga-lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah baik departemen maupun non-departemen, pimpinan ABRI, pimpinan BUMN dan pimpinan-pimpinan badan-badan lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, rincian kewenangannya diatur dalam peraturan pelaksanaan UU Rahasia Negara.

Mas Achmad Santosa dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi mengatakan bahwa pasal-pasal soal kerahasiaan negara seyogyanya ditempatkan dalam payung RUU Kebebasan Informasi. Mas Achmad Santosa tidak menolak adanya pasal kerahasiaan negara, namun sebaiknya pasal kerahasiaan negara itu menjadi pengecualian dari UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “Kerahasiaan Negara Harus Ditempatkan dalam RUU Kebebasan Informasi” 25 Agustus 2001)

19 Februari 2002

Dalam rapat kerja tertutup antara Kepala LSN BO Hutagalung dengan Komisi I DPR, LSN menyatakan bahwa draft RUU Rahasia Negara sudah diproses lama dan sudah disosialisasikan kepada kalangan kampus, kalangan LSM dan pakar. Draf yang diterima DPR adalah draft bulan Januari 2000. LSN menyatakan bahwa draft RUU tersebut sudah hampir final dan akan diserahkan ke DPR Maret 2002.

Ketua Sub Komisi Media dan Informasi Komisi I DPR Djoko Susilo meragukan sosialisasi tersebut, “LSM yang mana, kampus yang mana, pakar yang mana? Kalau ada sosialisasi, kalangan LSM dan pers mestinya tahu, tetapi saya sendiri tidak tahu prosesnya. Saya menyesalkan cara kerja seperti ini karena mengerjakannya sembunyi-sembunyi.”

(Kompas “RUU Kerahasiaan Negara Masuk DPR Maret” 21 Februari 2002).

11 Maret 2002

Dalam Rapat Paripurna DPR, wakil Baleg (Badan Legislasi) DPR Tumbu Saraswati menyampaikan usul inisiatif RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

13 Maret 2002

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Tumbu Saraswati menyatakan belum menerima draft RUU Rahasia Negara. Tumbu Saraswati mengakui bahwa RUU Rahasia Negara itu juga merupakan usulan dari Baleg DPR sendiri dengan meminta bantuan dari Universitas Indonesia untuk membuat draft akademikinya. Menurut Tumbu Saraswati, tim UI yang meminta masukan dari lembaga-lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN, dan LSN untuk membuat draftnya.

Dalam RUU Rahasia Negara diatur bahwa hampir semua pimpinan lembaga negara dapat menentukan kategori informasi yang dianggap rahasia. Bahkan pejabat eselon dua diberi wewenang untuk menentukan kategori rahasia di kantornya. Penetapan rahasia negara itu dimaksudkan untuk menjamin “keselamatan negara”

Dalam penjelasan RUU Rahasia Negara disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “mengancam keselamatan negara” apabila kebocoran rahasia engara akan dapat mengakibatkan terancamnya: (a) tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (b) terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; (c) keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Disebutkan pula yang dimaksudkan dengan “mengganggu keselamatan negara” apabila kebocoran rahasia engara akan dapat mengakibatkan terganggunya kesinambungan pembangunan.”

Dalam RUU tersebut, ketentuan pidana berkisar 6-20 tahun. Ketentuan pidana itu umumnya ditujukan pada masyarakat luas yang dengan sengaja mengumumkan atau menyebarkan surat-surat, berita-berita, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda kepada pihak yang tidak berhak atau pihak asing.

Menurut Ketua Baleg DPR Zein Badjeber, penyusunan RUU Kerahasiaan Negara bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan dibiayai luar negeri.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi mendesak kepada DPR agar menunda pembahasan RUU tentang Kerahasiaan Negara dan meminta DPR mempercepat pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Mas Achmad Santosa dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi menyatakan bahwa pada dasarnya Koalisi untuk Kebebasan Informasi menolak tegas adanya RUU Kerahasiaan Negara.

Josi Khatarina Assegaf, juga dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi menambahkan, penolakan terhadap RUU Kerahasiaan Negara bukan berarti Koalisi untuk Kebebasan Informasi bersikap anti kerahasiaan negara. “Jadi kami tidak menolak kerahasiaan negara, karena biar bagaimanapun negara yang berdaulat perlu rezim kerahasiaan. Tetapi penerapannya tidak harus melalui undang-undang, bisa melalui peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.”

Mas Achmad Santosa dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi berpendapat bahwa tidak perlu ada UU Kerahasiaan Negara, tetapi cukup UU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

18 Maret 2002

Dalam pertemuan dengan pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, Koalisi untuk Kebebasan Informasi mengindikasikan bahwa ada keinginan pemerintah melindungi pelaku korupsi dan kejahatan hak asasi manusia dengan mengajukan RUU Rahasia Negara. Ifdhal Kasim dari ELSAM menyatakan bahwa selama ini pengadilan militer menyatakan berkas dakwaan dan replik terdakwa dinyatakan sebagai rahasia negara, walau pengadilan dinyatakan terbuka untuk hukum.

Koalisi menyoroti ayat 1 pasal 12 draf RUU yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menentukan bahan keterangan menjadi rahasia negara berada pada pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah baik departemen dan non departemen, pimpinan TNI/Polri dan pimpinan BUMN. Ayat 2 pasal yang sama menyatakan bahwa semua pimpinan lembaga negara ... dapat mendelegasikan kewenangan kepada eselon di bawahnya.

(Kompas “RUU Rahasia Negara Berpotensi Melindungi Kejahatan Korupsi” 19 Maret 2002)

20 Maret 2002

Dalam Rapat Paripurna DPR, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi ditanggapi oleh fraksi-fraksi DPR untuk selanjutnya dibahas di Badan Musyarawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan kapan akan dibahas oleh sebuah Panitia Khusus atau Komisi I DPR.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

17 Februari 2003

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Nachrowi Ramli dari LSN terungkap bahwa banyak rahasia negara, khususnya menyangkut strategi diplomasi pemerintah dengan pihak luar negeri, yang bocor karena departemen-departemen yang ada, termasuk pihak intelijen, belum mengoptimalkan teknik persandian. Kebocoran rahasia negara ini menyebabkan negara kerap kali dirugikan, terutama untuk data yang kategorinya sangat rahasia.

Tentang rahasia negara apa saja yang sempat bocor dan departemen-departemen apa saja yang belum mengoptimalkan persandian itu, sebagaimana terungkap di dalam rapat, tidak jelas karena Wakil Ketua Komisi I DPR Effendy Choirie tidak menjelaskan lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, LSN meminta dukungan Komisi I untuk menindaklanjuti pembahasan RUU Kerahasiaan Negara. Menanggapi hal tersebut, Komisi I akan segera mendesak pemerintah, khususnya Departemen Pertahanan RI agar segera memasukkan draf RUU Kerahasiaan Negara pada masa sidan DPR ke IV sehingga bisa segera dibentuk panitia khusus. Dengan dimasukkannya RUU Kerahasiaan Negara, diharapkan pembahasannya bisa seiring dengan pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “Banyak Rahasia Negara Bocor” 18 Februari 2003)

18 Februari 2003

Dalam rapat kerja dengan Pansus RUU Antiterorisme, Kepala BIN AM Hendropriyono mengusulkan agar pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti Terorisme) terintegrasi dengan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen, agar “suasana kebatinan” keempat RUU tersebut dapat disamakan dan tidak tambal sulam dalam pembahasannya.

Ketika ditanya apakah pengintegrasian pembahasan itu dalam satu pansus, Hendropriyono mengatakan bahwa bukan berarti dibahas dalam satu pansus tetapi pembahasannya terintegrasi dan tidak sendiri-sendiri. “Suasana kebatinannya mesti disamakan terlebih dahulu. Dengan begitu sekaligus mempelajarinya bersama apakah terdapat unsur-unsur sinergis dalam tiap-tiap pasal, sehingga kita bisa punya pedoman bagi pemerintah, DPR dan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

(Kompas “BIN Usul RUU Antiterorisme Terintegrasi dengan RUU KMI, RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen” 19 Februari 2003)

18 Februari 2003

Dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, para anggota DPR sepakat untuk membentuk Panitia Khusus RUU KMI dengan anggota 50 orang dari seluruh fraksi. Beberapa nama anggota pansus dari Fraksi PDIP di antaranya adalah Panda Nababan, dari Fraksi Partai Golkar, Ridwan Mukti, dari Fraksi PPP Aisyah Aminy, Effendy Choirie dari FKB, Djoko Susilo dari Fraksi Reformasi, dari Fraksi TNI / Polri Franklin Kayhatu, dari Fraksi KKI Ismawan DS, Fraksi PBB Noorbalqis dan Fraksi PDU KH Abdul Qadir Djaelani.

(Kompas “BIN Usul RUU Antiterorisme Terintegrasi dengan RUU KMI, RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen” 19 Februari 2003)

19 Februari 2003

Koordinator Tim Lobi Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Agus Sudibyo, Bimo Nugroho dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dan Ignatius Haryanto dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan menolak BIN dan Meneg Kominfo agar pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dilakukan bersama-sama dengan RUU Kerahasiaan Negara maupun RUU Intelijen.

Dikhawatirkan bila pembahasan dilakukan bersama-sama justru hak asasi untuk memperoleh informasi akan terabaikan demi kepentingan-kepentingan yang mengatasnamakan negara. Paradigma RUU Kebebasan Informasi adalah keterbukaan, transparansi dan partisipasi. Sebaliknya RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen masih menggunakan paradigma ketertutupan. Pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi telah dilakukan melalui mekanisme dialog publik yang lama, bahkan dengan melibatkan aparat negara. Sebaliknya proses pembahasan RUU Kerahasiaan Negara dilakukan tertutup dan kurang dikomunikasikan kepada publik.
(Kompas “DPR Didesak Dahulukan Bahas RUU Kebebasan Informasi” 20 Februari 2003)

28 Februari 2003

Dalam diskusi “RUU Kebebasan Memperoleh Informasi, Kebebasan Pers dan Kerahasiaan Negara” yang diselenggarakan Dewan Pers dan Asia Foundation di Jakarta, dinyatakan bahwa Koalisi untuk Kebebasan Inforamsi mengharapkan rahasia negara menjadi sub-bagian dari UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “Soal Rahasia Negara Diharapkan Hanya Jadi Sub-Bagian Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi” 1 Maret 2003)

14 Maret 2003

Dalam seminar internasonal dan workshop “Peran Penting UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan Demokratis” disampaikan bahwa Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi menilai usulan integrasi pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dengan RUU Kerahasiaan Negara, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan RUU Intelijen akan mengecilkan arti RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “UU KMI Ampuh Kikis KKN” 15 Maret 2003)

6 Maret 2003

DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum yang pertama dengan Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi.

(Kompas “Soal Rahasia Negara Diharapkan Hanya Jadi Sub-Bagian Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi” 1 Maret 2003)

1 April 2003

Dalam pendapat yang disampaikan kepada Pansus RUU Kebebasan Informasi, Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara bersama Ketua Sub-Komisi Pengkajian dan Penelitian Lies Sugondo menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berpandangan bahwa tidak perlu ada UU tersendiri yang mengatur atau mengenai kerahasiaan negara. Hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan negara cukup diatur dalam UU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

Dinyatakan bahwa dokumen yang berkategori rahasia tidak perlu diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan UU. Hal tersebut sudah cukup bila penjabaran tentang tata cara penyimpanan, pemberitan informasi dan masa berlakunya sebuah dokumen yang menjadi rahasia negara diatur dalam peraturan pemerintah saja, dengan tetap mengacu pada RUU Kebebasan Informasi.

“Sudah sangat tepat bahwa pemuatan substansi pengujian kerahasiaan informasi melalui pertimbangan mengutamakan kepentingan publik yang lbeih luas. Dengan begitu, kerahasiaan informasi tidak bersifat permanen atau mutlak ketika berdahapan dengan kepentingan umum yang lebih besar,” tutur Hakim.

Hakim menambahkan bahwa semua dokumen informasi yang dikategorikan sebagai rahasia memang seharusnya dimasukkan sebagai pengecualian dalam membuka informasi. “Akan tetapi pengecualian dalam hal ini perlu dirinci, mana yang benar-benar dapat dikecualikan dan mana yang tidak,” ujar Hakim.

Menurut Hakim, data-data intelijen pada pemerintahan yang lalu mengenai orang-orang atau lembaga tertentu sudah saatnya disingkap (disclose). Orang-orang yang merasa dirinya pernah diidentifikasi sebagai ekstrem kiri, ekstrem kanan atau LSM bermasalah dan sebagainya berhak untuk meminta data-data intelijen itu disingkap. Publik dapat menuntut hal yang sama agar data-data itu tidak disalahgunakan oleh pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang.

(Kompas “Tidak Perlu UU Tersendiri Tentang Kerahasiaan Negara” 4 April 2003)

17 April 2004

Dalam diskusi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Koalisi untuk Kebebasan Informasi mengusulkan cukup hanya ada satu UU yang mengatur keterbukaan informasi sekaligus kerahasiaan negara. Jika kedua hal tersebut diatur dalam UU yang berbeda, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dan kerancuan dalam implementasinya.

Koalisi berpendapat bahwa RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik tak hanya mengakui adanya informasi yang harus dibuka kepada publik; melainkan juga tentang informasi yang harus dirahasiakan atas nama pemberitan informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan nasional, fungsi-fungsi intelijen, hubungan bilateral, proses penegakan hukum serta hak asasi manusia, termasuk hak pribadi.

(Kompas “Undang-Undang tentang Informasi Cukup Hanya Satu” 21 April 2003)

20 Mei 2003

Dalam Rapat Kerja Pansus RUU KMI dengan BIN, LSN, BAIS (Badan Intelijen Strategis), Departemen Kehakiman dan HAM, Polri dan TNI yang dipimpin oleh Ketua Pansus Paulus Widianto, terungkap bahwa BIN dan LSN menilai RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik memberikan hak atau kewenangan yang terlalu luas kepada publik untuk mengakses informasi dan menilai perlu ada pembatasan akses.

“Adalah sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas apabila seluruh kebijakan publik dari lembaga dan badan pemerintah dibuka untuk umum dengan mengabaikan kerahasiaan,” tandas Wakil Kepala BIN As’at. Ketua LSN Nachrowi Ramli menegaskan bahwa UU KMI tetap harus melakukan pembatasan agar tidak kebablasan.

Beberapa pembatasan akses yang disampaikan BIN kepada Pansus di antaranya usulan perubahan pasal 4 ayat 3. Apabila sebelumnya setiap orang dalam mengajukan permintaan informasi tidak diwajibkan menyertakan alasan, BIN mewajibkan adanya alasan. Apabila sebelumnya informasi tidak dibeda-bedakan, BIN juga mengusulkan pengklasifikasian informasi menjadi sangat rahasia, rahasia dan konfidensial demi kepentingan publik. BIN pun mengusulkan penghapusan kata “wajib” pada pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat.”

(Kompas “RUU KMI Dianggap Beri Hak Terlalu Luas” 21 Mei 2003)

27 Oktober 2004

Menteri Dalam Negeri M Ma’ruf menandatangani Instruksi Mendagri no 7 tahun 2004 tentang Penegakan Tertib Kerja Aparatur Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sebagai Penjabaran Kontrak Politik Kabinet Indonesia Bersatu yang menyatakan bahwa seluruh pegawai Depdagri Depdagri harus meningkatkan disiplin kerja dengan menjaga dan tidak membocorkan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Kepala Pusat Penerangan Depdagri Ujang Sudirman, Rabu kemarin, menjelaskan, rahasia negara yang dimaksudkan adalah berbagai dokumen yang tidak boleh diketahui masyarakat sebelum waktunya. Bila rahasia negara itu bocor dan diketahui masyarakat, dikhawatirkan akan membahayakan negara. "Kalau dokumen itu sudah dijadikan keputusan atau sudah resmi, maka baru bisa disampaikan ke masyarakat. Artinya, dokumen tersebut sudah jadi milik publik," kata Ujang.

(Kompas “Instruksi Menteri Dalam Negeri: Dilarang Bocorkan Rahasia Negara” 28 Oktober 2004)

2 November 2004

Dalam kesempatan jumpa pers di Komisi Hukum Nasional, Koalisi untuk Kebebasan Informasi mendesak pemerintahan Yudhoyono segera mengambil langkah kongkret untuk mengeluarkan amanat presiden untuk menyegerakan pengesahan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Koalisi menyatakan adalah ironi ketika Mendagri M Ma’ruf justru mengeluarkan instruksi yang salah satu isinya adalah melarang pegawai membocorkan rahasia negara pada pihak lain. Status rahasia negara tersebut berpotensi diterakan secara sembarang oleh pejabat publik sehingga bakal mematikan akses publik atas informasi publik.

(Kompas “Pemerintahan Yudhoyono Belum Buka Akses Informasi Publik” 3 November 2004)

4 November 2004

Dalam acara silaturahmi dan buka bersama bersama kalangan pers, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil mengatakan bahwa definisi dan klasifikasi apa yang disebut sebuah rahasia negara akan ditegaskan dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

"Rahasia negara dalam RUU KMIP akan ada klasifikasi dan definisi apa yang disebut rahasia negara serta diatur secara tegas. Misalhnya akan diatur apa saja saja yang mengancam keselamatan negara sehingga nanti tidak bisa sembarangan mengatakan ini rahasia negara atu tidak karena sudah ada definisinya di UU itu," ujar Sofyan Djalil.

(Kompas “Definisi Rahasia Negara Akan Ditegaskan pada RUU Kebebasan Memperoleh Informasi” 5 November 2004)

10 November 2004

Dalam Rapat Kerja Menegkominfo dengan Komisi I DPR, Sofyan Djalil mengatakan bahwa pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik akan disatukan dengan RUU Kerahasiaan Negara maupun RUU Intelijen. “Dengan dijadikan satu paket, akan lebih efektif dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.

(Kompas “Anggota DPR: Prioritas 100 Hari Menneg Kominfo Mengawang-awang” 11 November 2004)

25 November 2004

Dalam jumpa pers di DPR, Koalisi mengatakan bahwa RUU KMIP diharapkan tidak dibahas bersama-sama dengan RUU Intelijen, RUU Kerahasiaan Negara dan RUU lainnya yang membatasi akses publik untuk mendapatkan informasi. Koalisi menyatakan, “Legislasi RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen harus dibahas, didahului dengan dialog publik yang representatif dan partisipasi publik mutlak diserap, karena kemarin kemunculan kedua RUU ini sangat misterius, tiba-tiba ada dan mau dibahas.” Koalisi juga menyatakan bahwa DPR dan pemerintah harus menciptakan mekanisme yang transparan dan partisipatif dalam proses pembahasan RUU KMIP.

(Kompas “Presiden Didesak Turunkan Amanat Presiden Pembahasan RUU KMIP” 26 November 2004)

15 Desember 2004

Dalam diskusi Rahasia Negara dalam Diskusi Rahasia Negara dan Kebebasan Informasi yang diselenggarakan UNESCO dan Koalisi untuk Kebebasan Informasi, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya tetap menginginkan pembahasan RUU Rahasia Negara dan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi dilakukan secara bersamaan.

(Kompas “Kebebasan Informasi Penting bagi Demokrasi” 17 Desember 2004)

28 Januari 2005

Dalam diskusi "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan SBY-Memberantas Korupsi, Tanpa Penegakan Prinsip-Prinsip Transparansi" di Gedung Dewan Pers Jakarta, Koalisi menilai, Instruksi Mendagri Nomor 7 Tahun 2004 mengenai larangan kepada jajaran Departemen Dalam Negeri membuka rahasia negara justru menjadi kontraproduktif bagi tekad pemerintah memberantas korupsi.

(Kompas “Sikap Pemerintah Hambat Proses RUU KMIP” 29 Januari 2005)

11 Februari 2005

Dalam pernyataan yang disampaikan Koalisi di Gedung MPR/DPR, Koalisi menilai Keputusan DPR untuk lebih memprioritaskan Rancangan Undang-Undang Kerahasiaan Negara ketimbang RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dinilai sebagai hal yang tidak logis dan tak masuk akal. RUU KMIP sudah melalui debat publik, pembahasan di DPR sudah pada tingkat kedua dan hanya tinggal menunggu amanat presiden. Hal itu berbeda dengan RUU Kerahasiaan Negara yang baru dalam pembahasan tingkat pertama. Merujuk draf RUU Kerahasiaan Negara, Koalisi mempertanyakan definisi kerahasiaan negara. Selain definisi yang tidak jelas, tidak ada batasan siapa yang berwenang memastikan sifat kerahasiaan sebuah informasi.

(Kompas “Prioritaskan RUU Kerahasiaan Negara, DPR Tidak Logis, 12 Februari 2005)