Tuesday, November 16, 2004

Tentang Rahasia Negara dan Kebebasan Informasi

Sehubungan dengan kontroversi rahasia negara dan kebebasan informasi, berikut sejumlah pemikiran mengenai kedua topik ini. Pemikiran-pemikiran tersebut dilontarkan oleh Harkristuti Harkrisnowo, Hasnan Habib, (alm) Munir dan H A Saefudding (LIN) dan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.


Kebebasan Informasi dan Pembatasan Rahasia Negara
Harkristuti Harkrisnowo
Komisi Hukum Nasional, Desember 2003


Kebebasan atas informasi yang kini tengah diupayakan agar diatur dalam perundang-undangan, merupakan suatu kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, sehingga merupakan suatu constitutional rights sebagaimana dirumuskan dalam pasal 28F Amandemen kedua UUD 1945 (yang merupakan cerminan pasal 19 ICCPR), yang berbunyi:

"…….setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia……."

Amandemen tersebut merupakan penguatan dan pengulangan atas ketentuan yang persis sama yang telah dirumuskan sebelumnya pada tahun 1999 melalui pasal 14 UU No.39 Tahun 1999. Tujuan utama adanya ketentuan yang sacara tegas mengatur kebebasan informasi adalah:

a) mendorong demokrasi dengan memastikan adanya akses publik pada informasi dan rekaman data dan informasi,

b) meningkatkan akses publik pada data dan informasi,

c) memastikan agar lembaga mematuhi jangka waktu kadaluarsa,

d) memaksimalkan kegunaan data dan informasi lembaga.



Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kebebasan itu tiada yang mutlak seperti yang dikatakan oleh bebarapa filsuf bahwa there is no absolute freedom. Demikian pula dengan kebebasan informasi. Masalahnya adalah, dimanakah batas-batas yang perlu diberikan agar kebebasan informasi ini dapat dilaksanakan dengan tetap menghormati semua orang? Dalam KUHP kini ada beberapa ketentuan yang merupakan pembatasan informasi, yang memberikan sanksi pidana bagi orang yang memberikan informasi mengenai hal tertentu, misalnya:

" Pasal 112 mengenai surat, kabar atau keterangan yang harus dirahasiakan karena kepentingan negara (pidana penjara selama-lamanya 20 tahun,

" Pasal 124 mengenai rahasia militer (pidana penjara 15 tahun),

" Pasal 322 mengenai rahasia jabatan (pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,00),

" Pasal 323 tentang rahasia perusahaan,

" Pasal 369 mengenai rahasia pribadi yang dibuka untuk memeras seseorang (sanksi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun),

" Pasal 430-434 mengenai kerahasian surat menyurat melalui kantor pos atau kerahasiaan hubungan melalui telepon umum (pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan),



Dalam ketentuan diatas sangat jelas bahwa yang diatur lebih banyak merupakan upaya memberikan informasi daripada memperoleh informasi. Namun pada dasarnya inti dapat saja bermacam-macam, baik positif maupun negatif. Bahwasanya ketentuan dalam KUHP bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum pada informasi, pemilik informasi, dan mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk memiliki informasi sudahlah jelas. Hal yang perlu dikuatkan dengan adanya UU untuk memperoleh kebebasan informasi adalah meletakkan landasan hukum bagi orang yang berkehendak memiliki informasi yang bersifat publik, hal mana berhubungan erat dengan public accountability suatu lembaga yang merupakan bagian dari good governance.

Dengan demikian sedikitnya terdapat dua masalah yang harus diperhatikan dalam menyusun UU Kebebasan Informasi, yakni

1) hak warga untuk memperoleh informasi dari lembaga publik, dan

2) hak warga dan lembaga tertentu untuk melindungi pribadinya apabila hal pertama dapat mengundang sanksi bagi pejabat publik yang menolak memberikan informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dapat diakses publik, maka hal kedua berkenaan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan atas mereka yang melanggar right to privacy seseorang ataupun lembaga yang ditetapkan UU sebagai pengecualian atas hak atas kebebasan informasi.



Dalam kaitannya dengan kebebasan informasi ini, menilik ketentuan yang ada di beberapa negara, sejumlah informasi yang dikecualikan dari akses publik dan digolongkan kedalam sembilan exemption di Amerika Serikat adalah yang menyangkut:

1) keamanan nasional (National Security) dan politik luar negeri a) rencana militer, b) persenjataan, c) data iptek yang menyangkut keamanan nasional, dan data CIA,

2) ketentuan internal lembaga,

3) informasi yang secara tegas dikecualikan oleh UU untuk dapat diakses publik,

4) informasi bisnis yang bersifat rahasia,

5) memo internal pemerintah,

6) informasi pribadi (Personal Privacy),

7) data yang berkenaan dengan penyidikan,

8) informasi lembaga keuangan, dan

9) informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya. Harus diingat bahwa kekecualian diatas bersifat diskresioner, tidak wajib, dan diserahkan pada lembaga yang bersangkutan.



Negara di Asia yang memiliki ketentuan serupa misalnya Thailand, yang memberlakukan Official Information Act pada tahun 1997. pengecualian atas informasi yang dapat di akses publik dalam negara ini, mirip dengan ketentuan yang diatur dalam Freedom of Information Act Amerika Serikat, yakni informasi yang

a) dapat membahayakan istana,

b)yang dapat membahayakan keamanan nasional, hubungan international atau keuangan nasional,

c) menghambat penegakaan hukum,

d) merupakan informasi atau nasihat dari lembaga negara yang bersifat internal,

e) yang dapat membahayakan keselamatan atau nyawa seseorang,

f) informasi pribadi atau rekam medik yang publikasinya akan mengancam the right of privacy, dan

g ) informasi resmi yang dilindungi perundang-undangan atau yang diberikan oleh seseorang dan harus dijaga kerahasiannya (pasal 14 s/d 15 ayat 6 (Official Information Act).



Keberadaan UU Kebebasan informasi, sebagai salah satu pendorong demokrasi, dengan demikian, memerlukan penjabaran yang sangat teliti, rinci dan jelas, agar tidak justru menjadikan kekacauan dalam negara karena tidak adanya rahasia maka hal pertama yang harus difahami bersama adalah bahwa:

1. tidak semua informasi merupakan bahan yang bebas dipublikasikan,

2. penjabaran mengenai informasi merupakan bahan yang bebas harus dirumuskan dengan jelas,

3. pembatasan atas kebebasan informasi menyangkut,

a. kepentingan nasional/keamanan negara (militer, ekonomi, keuangan),

b. kerahasiaan pribadi warga masyarakat,

4. pelanggaran atas pengecualian atas hak atas kebebasan informasi yang diberi sanksi pidana harus dirumuskan dengan teli dan tegas.



Kedua restriksi dalam butir 3 diatas juga diakui oleh komunitas internasional, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights yang intinya menentukan bahwa the right to freedom of expression… and information…may …be subject to certain restriction, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: a) for respects of the rights or reputation of others, b)for the protection of national security or of public order, or of public health or morals.

Kepentingan negara, merupakan salah satu kata kunci yang membatasi kebebasan informasi, dan sejumlah kebebasan lainnya pula, sebagaimana dicantumkan dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional. Makna dan cakupan kata ini sebenarnya harus mendapatkan suatu rumusan yang tegas, agar agar tidak multi-interpretable yang pada akhirnya membawa ketidak pastian hukum. Dikaitkan dengan ketentuan dalam ketentuan dalam KUHP, yang termasuk dalam kategori ini adalah pasal 112 dan 124. agar dapat menjamin kepastian hukum, melindungi hak masyarakat namun tidak membahayakan negara, maka UU atas kebebasan untuk memperoleh infromasi harus mengandung rumusan yang tegas mengenai informasi dan data yang tidak dapat diakses publik dalam kategori ini.

Dengan demikian makna ketentuan yang ada dalam UU no.7 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan harus ditinjau kembali. Pasal 11 ayat (2) UU ini memberikan sanksi pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun kepada orang yang dengan sengaja diwajibkan merahasiakan hal tersebut. Padahal pasal 1 UU ini memberikan definisi yang sangat luas mengenai arsip, yang mencakup semua naskah yang dibuat dan terima oleh lembaga negara, badan pemerintahan, swasta maupun perorangan. Dapat diduga bahwa hal ini membuat petugas arsip kesulitan dalam memberikan arsip bagi publik.



Untuk mengatasi hal ini selayaknya dibuat klasifikasi arsip yang harus dirahasiakan karena sifatnya, misalnya:

1. informasi khusus tentang militer dan persenjataannya dibuat klasifikasi lembaga ini sehingga dapat digunakan untuk melemahkan/menghancurkannya,

2. informasi mengenai system keamanan presiden dan penjabat negara lain yang perlu mendapatkan perlindungan negara,

3. informasi yang dikumpulkan negara mengenai proses peradilan pidana, yang apabila dapat diakses publik dapat menghambat berjalannya proses ini (misalnya mengenai keberadaan saksi pelapor yang menurut UU harus disembunyikan identitasnya dan dilindungi keselamatannya), atau dimanfaatkan oleh tersangka sehingga hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan,

4. informasi yang berkenaan dengan sumber-sumber alam tertentu yang dianggap penting oleh negara, yang diperoleh melalui penelitian yang rinci dan akurat dan menelan biaya besar, sehingga publikasinya dapat merugikan negara,

5. informasi mengenai test yang dipergunakan negara untuk menentukan promosi orang dalam jabatan tertentu,

6. informasi mengenai laporan tentang lembaga keuangan tertentu, dll.

Adanya pembatasan semacam ini diperlukan untuk memberikan kepastian pada warga masyarakat, dan harus disertai dengan justification yang sahih, sehingga petugas informasi dalam lembaga yang bersangkutan merasa nyaman dalam melaksanakan tugasnya dan tidak dibayangi ketentuan yang tidak perlu, sedangkan masyarakat memahami pentingnya informasi yang bersangkutan untuk dirahasiakan.

-----

Rahasia Negara / Klasifikasi Informasi
A Hasnan Habib
Catatan ringkas untuk seminar “RUU Kebebasan Informasi vs RUU Rahasia Negara” Jakarta, 24 Oktober 2002


Di Beberapa Negara Konstitusi Merupakan Dasar dari Rahasia Negara

Art. 1 Sect. 5 Konstitusi AS secara eksplisit memberi wewenang adanya rahasia pemerintah dengan rumusan “Each House shall keep a journal of its proceedings, and from time to time publish the same, excepting such parts as in their judgement require secrecy.”

Republik Moldovia sesuai dengan UU tentang Rahasia Negaranya juga menyebut bahwa legislasi mengenai rahasia negara di dasarkan atas Konstitusi Republik Moldovia.

Alasan Pemerintah Melakukan Klasifikasi Informasi

Tanggung jawab terhadap survival bangsa dan rakyat; pengklasifikasian didasarkan atas alas an-alasan kealasan keamanan (security reasons). Untuk menjamin survival negara dan bangsa, pemerintah kadang-kadang ketat memegang informasi-informasi tertentu agar tidak jatuh di tangan lawan-lawannya.

Pemerintah mengamankan informasi-informasi khusus itu dengan cara menentukan klasifikasinya, seperti misalnya “rahasia,” dan kemudian membatasi akses kepadanya dari bahagian terbesar warganya. “Hak” [Kewenangan] Pemerintah untuk merahasiakan informasi-informasi tertentu mengenai keamanan nasional dari bahagian terbesar rakyatnya sendiri diterima secara universal.

Dalam keadaan perang sewaktu survival bangsa dipertaruhkan, alasan pengrahasiaan sangat dapat difahami, pembatasan-pembatasannya sangat luas, yang dapat diterima oleh rakyat. Dalam masa damai, alasan untuk pengrahasiaan informasi-informasi adalah sangat sedikit. Pemerintah pada umumnya sngat mengurangi pengklasifikasian, dan semakin luas masyrakat (dalam suatu demokrasi) yang tidak dapat menerima pemerintahan yang merahasiakan informasi dengan alasan keamanan.

Bidang-Bidang Utama Informasi Rahasia (Dalam Suatu Demokrasi)

Biasanya terbatas pada informasi-informasi tertentu yang berkaitan dengan pertahanan nasional dan hubungan luar negeri (informasi militer dan diplomasi). Kebanyakan dari informasi itu tergolong dalam 5 bidang: (1) operasi militer, (2) teknologi senjata, (3) kegiatan diplomatik, (4) kegiatan intelijen, (5) kriptologi (persandian). Dua bidang terakhir dapat dilihat sebagai bahagian-bahagian khas dari 3 bidang terdahulu, yang berarti bahwa intelijen dan kriptologi mempunya fungsi-fungsi “pelayanan” bagi operasi-operasi militer, teknologi senjata dan kegiatan diplomatik.

Informasi Operasi Militer
· Yang sering dirahasiakan antara lain adalah kekuatan dan deployment pasukan; gerakan pasukan; tempat dan saat serangan yang direncanakan; taktik dan strategi; informasi mengenai perbekalan dan logistik.

· Informasi yang kita miliki mengenai aktivitas-aktivitas dan kemampuan-kemampuan lawan harus dipegang kerahasiaannya agar terpelihara kemampuan sendiri untuk memprediksi aktivitas-aktivitas itu atau untuk menetralisir kemampuan-kemampuan itu. Jika lawan mengetahui bahwa kita memiliki informasi-informasi itu, ia akan mengubah rencana-rencananya atau kemampuan-kemampuannya.

Teknologi Senjata
· Dirahasiakan untuk memelihara keuntungan dari pendadakan (surprise)
penggunaan pertama dari suatu senjata baru, untuk mencegah lawan dapat mengembangkan tindakan counter yang effektif terhadap sistem senjata baru itu, atau untuk mencegah lawan menggunakan teknologi itu terhadap penemu orisinil (dengan mengembangkan senjata serupa) (penting: lead time)

· Teknologi senjata meliputi informasi ilmiah dan teknikal yang terkait dengan teknologi senjata itu. Perang Dunia I menandai permulaan periode “modern” pada waktu mana ilmu dan teknologi mempengaruhi pengembangan sistem-sistem senjata yang jatuh lebih besar ketimbang periode-periode sebelumnya. Hal itu menjadi lebih berarti lagi dalam Perang Dunia II dengan hasil gilang gemilang ilmu dan teknologi: bom atom, radar. Kemajuan teknologi militer dipengaruhi secara signifikan oleh para ilmuwan, hal mana berbeda dengan sebelumnya, sewaktu kemajuan teknologi militer itu dipengaruhi oleh engineer (teknowan) atau oleh ilmuwan yang bekerja sebagai teknowan.

· Pada umumnya, informasi mengenai riset dasar (basic research) tidak dirahasiakan, kecuali jika ia merupakan suatu terobosan yang menuju kepada suatu sista yang sama sekali baru. Contoh dalam Perang Dunia II dan bebrapa tahun sesudah itu: riset dasar scientific mengenai energi atom (senjata nuklir).

Kegiatan-kegiatan Diplomatik
· Kemampuan suatu bangsa untuk mencapai hasil-hasil menguntungkan dalam negosiasi dengan negara-negara lain akan sangat berkurang jika strategi bernegosiasi dan tujuan-tujuannya diketahui sebelumnya oleh negara-negara itu.

· Negosiasi dengan negara asing memerlukan kehati-hatian. Keberhasilan sering bergangung dari kerahasiaan. Bahkan apalagi negosiasi selesai pembeberan penuh dari semua yang telah terjadi, tuntutan-tuntutan atau konsesi-konsesi yang mungkin telah diajukan ataupun dikontemplasi secara politis akan sangat tidak menguntungkan, oleh karena itu mungkin akan berpengaruhi negatif terhadap negosiasi-negosiasi selanjutnya, atau langsung dapat menimbulkan kerugian, bahkan mungkin bahaya ataupun hal yang sama sekali tidak diinginkan.

Kegiatan-Kegiatan Intelijen
· Informasi intelijen mencakup pengumpulan informasi dan operasi tertutup. Pengumpulan informasi dapat melalui sumber-sumber terbuka dan cara-cara tertutup. Ia juga dapat menggunakan agen-agen rahasia, sumber-sumber konfidensial dan lain-lain. Dalam melkaukan kegiatan-kegiatan tertutup, kerahasiaan dipegan mengenai agen-agen dan sumber-sumber, metoda-metoda dan kemampuan-kemampuan, dan tentu mengenai informasi yang diperoleh itu sendiri.

· Metode-metode yang digunakan harus dirahasiakan agar lawan tidak mengetahui tingkat keberhasilannya dan dengan tidak ada dorongan baginya untuk mengembangkan berbagai tindakan lawan (countermeasures) untuk menghentingkan arus informasi.

· Informasi intelijen dari negara-negara sahabat pada umumnya diklasifikasikan. Negara-negara sahabat akan berkurang kemauannya untuk berbagi informasi intelijen (intelligence information sharing) apabila mereka tahu bahwa informasi itu tidak dipegang kerahasiaannya.

Kriptologi
· Kriptologi mencakup metoda-metoda untuk mengirimkan berita-berita rahasia (menyandi dan mengirim) dan metoda-metoda untuk mengintersepsi dan membuka sandi (decode) berita-berita yang disandi.

· Kriptografi sudah dipraktekkan sejak beribu tahun lalu (Mesopotamia sekitar 1500 BC, Sparta mengembangkan suatu sistem kriptografi militer pada abad 5 BC, Persia).

· Informasi kriptologi harus dirahasiakan untuk mencegak lawan mengenai kemampuan kita untuk mengintersep dan membuka sandi-sandi berita-beritanya. Jika lawan mengetahui bahwa komunikasinya tidak aman, ia akan menggunakan cara lain, yang akan meminta banyak waktu untuk mengetahuinya kembali (sukses sekutu membuka sistem sandi jerman pada Perang Dunia II telah membantu mempersingkat jalannya perang. Sukses itu tetap dirahasiakan sampai tahun 1974, sekitar 39 tahun setelah sandi Jerman dapat dibuka dan 29 tahun setelah Perang Dunia II berakhir).

Klasifikasi dan Keamanan

Klasifikasi sering disebut “cornerstone” dari keamanan nasional. Klasifikasi mengidentifikasi informasi mana yang harus dirahasiakan terhadap kemungkinan terbukanya oleh fihak-fihak yang berwenang. Keamanan menentukan bagaimana melindungi informasi setelah ia diklasifikasi. Keamanan mencakup personnel security dan physical security.

Macam-macam Rahasia
Subyektif
Keputusan yang diambil pemeirntah untuk melakukan sesuatu menurut keinginannya sendiri. Selama pemerintah dapat memelihara kerahasiaan informasi yang diputuskannya itu, tidak akan lawan yang akan membukanya secara independen. Beberapa contoh: rencana-rencana militer untuk melakukan invasi atau kebijakan p olitik luar negeri mengenai suatu situasi internasional tertentu.

Rahasia-rahasia itu hanya dapat dibongkar oleh lawan melalui spionase atau terbuka tidak sengaja ataupun disengaja. Di antara karakteristik rahasia subyektif ini ilaha umumnya usianya tidak panjang; jika invasi telah dimulai, rahasia itupun sudah hilang.

Obyektif
Informasi yang kendati pemerintah ingin merahasiakannya, namun sudah diketahui atau dapat diketahui secara independen oleh negara lain. Informasi scientific termasuk dalam macam ini. Informasi ilmiah adalah suatu fakta alam, bukan rahasia. Apa yang kita ketahui, juga dapat diketahui oleh para ilmuwan negara lain.

Beberapa ciri dari “rahasia” ini antara lain difusi, biasanya dapat dimengerti oleh ilmuwan lain, tidak arbitrary, tidak dapat berubah.

Tingkat-Tingkat Klasifikasi

Sangat Rahasia
Diberlakukan terhadap informasi yang jika terbuka (disengaja atau tidak), dapat diperkirakan akan menimbulkan kerusakan sangat serius terhadap keamanan nasional.

Rahasia
Diberlakukan terhadap yang jika terbuka, dapat diperkirakan akan menimbulkan kerusakan serius terhadap keamanan nasional.

Konfidensial
Diberlakukan terhadap informasi yang jika terbuka, dapat menimbulkan kerusakan terhadap keamanan nasional.

Pada beberapa negara lain, masih ada lagi di bawah Konfidensial, yaitu Terbatas hanya bagi beberapa tingkat / lingkungan pejabat tertentu, atau terbatas hanya berlaku dalam lembaga-lembaga resmi.

Jika ada keragu-raguan mengenai perlu / tidaknya suatu informasi diklasifikasi, informasi itu harus diberlakukan sebagai diklasifikasi sampai ada ketentuan lain dari pejabat yang berhak memberi klasifikasi, paling lambat 30 hari.

Jika ada keragu-raguan mengenai tingkat yang tepat bagi klasifikasi suatu informasi, ia harus diberlakukan mempunyai klasifikasi yang lebih tnggi sampai ada ketentuan dari pejabat yang berhak memberi klasifikasi, paling lambat 30 hari.

Hak (kewenangan) Memberi Klasifikasi

Sangat Rahasia
(1) Presiden
(2) Kepala-kepala Lembaga dan pejabat-pejabat yang ditunjuk Presiden dan dimasukkan ke dalam suatu daftar tersendiri.
(3) Pejabat-pejabat yang diberi pendelegasian wewenang oleh Presiden yang jumlahnya sangat dibatasi.

Rahasia
(1) Kepala-kepala Lembaga dan pejabat-pejabat yang termask dalam daftar (lihat no. 2 di atas)
(2) Pejabat-pejabat yang berwenang menentukan klasifikasi Sangat Rahasia
(3) Pejabat-pejabat yang diberi pendelegasian wewenang oleh Presiden yang jumlahnya sangat dibatasi.

Konfidensial
(1) Kepala-kepala Lembaga dan pejabat-pejabat termasuk daftar
(2) Pejabat-pejabat yang berwenang menentukan klasifikasi Sangat Rahasia dan Rahasia
(3) Pejabat-pejabat yang diberi pendelegasian wewenang oleh Presiden yang jumlahnya sangat dibatasi.

Jangka Waktu Klasifikasi

Klasifikasi tidak bertujuan untuk menutup informasi sampai dunia kiamat. Pada
dasarnya pengrahasiaan bersifat sementara, dengan maksud menunda keterbukaannya selama pertimbangan keamanan nasional (secara rasional) masih memerlukannya. Namun demikian, selalu saja terbuka kemungkinan rahasia itu dapat diketahui oleh lawan, melalui spionase, ataupun secara tidak sadar terbuka baik dalam pembicaraan maupun dalam tulisan. Mengenai informasi ilmiah dan teknologi, lawan selalu dapat memperoleh informasi itu melalui usaha kegiatan-kegiatan ipteknya sendiri.

Jika pejabat yang berwenang dapat menentukan jangka waktu klasifikasi yang dibawah wewenangnya, ia menentukan jangka waktu yang sesingkat mungkin untuk menghindari keluarnya biaya berlebihan dalam mengamankan informasi itu. Ia harus mempertimbangkan betul-betul, agar jangan pula terlalu singkat waktunya, akrena bisa merugikan keamanan nasional. Sebagai suatu pegangan umum, suatu informasi yang dapat dipakai klasifikasi, seharusnya harus di-deklasifikasi setelah 6 tahun. Tentu ada beberapa pengecualian, tetapi pengecualian itu harus sangat dibatasi.

Jangka waktu klasifikasi dapat ditentukan berdasarkan:
· Waktu dihitung dari mulai berlakunya informasi itu (ke depan)
· Suatu event tertentu di masa depan yang harus terjadi sebelum dilakukan de-klasifikasi (misalnya suatu operasi intelijen yang dierjencakan untuk melakukan sabotase yang sangat dirahasiakan, tetapi setelah sabotase tersebut terjadi, maka rahasia operasi sabotase tersebut sudah otomatis hilang.

Pejabat-pejabat yang berwenang melakukan klasifikasi juga berwenang melakukan deklasifikasi.

Informasi dan Klasifikasi

Informasi adalah oksigen dari demokrasi. Jika warga tidak tahu apa yang terjadi dalam masyarakat, jika kegiatan-kegiatan pihak yang memerintah selalu tertutup, maka rakyat tidak mungkin dapat memberikan kontribusinya kepada masalah-masalah di dalam masyarakat itu.

Informasi tidak hanya diperlukan oleh masyarakat. Ia juga merupakan bahagian dari pemerintahan yang baik. Pemerintah yang jahat / otoriter / diktator memerlukan rahasia agar dapat survive. Pengrahasiaan itu menimbulkan inefisiensi, kemubaziran dan KKN yang semakin meluas. Ekononom pemenang Nobel, Amartya Sen, mengkonstantir bahwa dalam suatu negara demokrasi dengan pers yang relatif bebas, tidak pernah terjadi kelaparan yang subtantsial.

Namun banyak pemerintahan lebih senang melakukan kegiatannya secara rahasia. Bahkan juga pemerintahan yang demokratis ingin melakuka bahagian terbesar dari tugasnya tanpa dilihat oleh publik. Dan pemerintah selalu dapat mencari alasan-alasan untuk memelihara kerahasiaan: kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kepentingan lebih besar dari publik. Terlalu sering pemerintah memberlakukan informasi resmi sebagai milik mereka, bukan sebagai sesuatu yang dipegangnya dan pelihara atas nama rakyat.

Oleh karena itu, naskah Article 19 (diterbitkan di London, Juni 1999) merumuskan The Public’s Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation. Ada 9 prinsip yang dikemukakan dalam naskah itu sebagai berikut:
Prinsip 1 : Keterbukaan Maksimum
Prinsip 2 : Keharusan untuk Mempublisir
Prinsip 3 : Meningkatkan pemerintah yang terbuka
Prinsip 4 : Batasi sekali pengecualian
Prinsip 5 : Permudah proses untuk memperoleh akses
Prinsip 6 : Minimalisir biaya untuk memperoleh akses
Prinsip 7 : Rapat-rapat terbuka
Prinsip 8 : Utamakan kebebasan.

-----

Beberapa Catatan Soal Hak Informasi Berkaitan dengan Keamanan Nasional
Munir


Tulisan ini menggagas tentang adanya keharusan bagi pengakuan akan hak informasi bagi masyarakat sipil tentang isu keamanan nasional. Isu keamanan yang dimaksud mencakup aspek yang luas melingkupi kebijakan di bidang pertahanan maupun keamanan dalam negeri. Pengembangan prinsip-prinsip hak atas informasi pada isu keamanan adalah bagian dari kerangka membangun kapasitas kontrol sipil terhadap militer.

Penataan sistem keamanan nasional adalah merupakan produk politik otoritas sipil. Otoritas sipil yang demokratis dan mencerminkan sistem terbuka akan memungkinkan berkembangnya kebijakan keamanan yang efektif. Karenanya informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan keamanan nasional pada prinsipnya terbuka. Kecuali atas nama tujuan keamanan itu sendiri, terdapat beberapa hal yang musti dikecualikan.

Banyak negara merumuskan hal-hal yang menyangkut pembatasan terhadap berbagai informasi yang menyangkut keamanan nasional itu merujuk pada jenis informasi tertentu yang apabila dibuka pada publik, pada waktu tertentu, dapat menimbulkan kegagalan serius atas kemampuan negara membangun sistem keamanannya. Dalam konteks ini, tidak ada sistem yang sama pada setiap negara, karena jenis ancaman antas keamanan satu dengan lainnya berbeda-beda.

Dalam konteks Indonesia, isu keamanan ini masih banyak dicemari oleh berbagai sejarah oportunisme politik militer serta kecenderungan penempatan soal keamanan semata-mata urusan TNI / Polri. Memang ini dapat terjadi akibat besarnya dominasi peran militer dalam sistem politik negara, di samping adanya hegemoni militer yang demikian kuat yang berakibat banyak kalangan sipil memberikan secara sukarela persoalan itu pada kalangan militer.

Rezim-rezim otoritarian memiliki kecenderungan membatasi hak informasi masyarakat sebagai alat menjaga jarak negara dengan partisipasi rakyatnya. Aspek-aspek yang menjadi isu dari keamanan nasional campur aduk dengan kebutuhan-kebutuhan rezim kekuasaan untuk melindungi diri dari koreksi. Dalam bahasa lain, “urusan istana adalah urusan istana, dan rakyat butuh nasi dan bukan informasi.” Lebih jauh, rezim otoritarian yang ditopang oleh otoritas militer, intelijen atau polisi selalu menggunakan alasan-alasan keamanan nasional sebagai alasan untuk menutup informasi. Tidak saja inforamsi di kalangan pelaksana yang cenderung tertutup, akan tetapi juga berbagai informasi dan komunikasi di level masyarakat dibatasih bahkan dilarang. Di sini kita akan melihat bahwa aspek-aspek yang sering disebut rahasia negara adalah buruk muka kekuasaan itu sendiri.

Dalam konteks transisi politik, watak kekuasan yang membidani lahirnya satu ketentuan hukum yang mengatur hak informasi harus dilihat pada kecenderungan-kecenderungan masa depan transisi politik itu, dan bagaimana watak para aktor di dalamnya. Kita paham betul transisi politk yang sedang berlangsung saat ini, masih berada dalam lingkaran perilaku politik trandisional yang merupakan bias panjang politik otoritarian orde baru.

Sementara kalangan mengandalkan kebebasan pers untuk menyatakan ketidakmungkinan rezim otoritarian kembali ke medan laga. Sebab kebebasan pers yang ada sekarang tidak dapat digunakan sebagai alat ukur, apalagi alat ukur tunggal, untuk mengukur bahwa demokrasi telah berjalan dengan baik. Sebab kebebasan pers amatlah mudah dihantam oleh konsolidasi otoriatirian pada tingkat yang telah relatif matang.

Masa transisi jelas membutuhkan suatu proses yang memisahkan antara alat-alat negara dari interes jangka pendek para pelaku politik. Pemisahan itu sekaligus membutuhkan relasi riil di antara pelaku politik, hak-hak politik rakyat (termasuk di dalamnya soal informasi dan partisipasi), dan aturan main tentang batas-batas kekuasaan untuk mengisinya.

Merujuk kecenderungan anomali kekuasaan, maka keharusan membuka infomasi pada kekuasaan, atau membatasinya menjadi kabur dan bisa saja bertentangan dengan maksud dibentuknya ketentuan-ketentuan hak informasi bagi rakyat. Terlebih, berbagai beban penyalahgunaan masa lalu masih merupakan tabu politik yangmenjadi perebutan bagi kepentingan di level negara. Kesadaran yang realistis demikian akan membantu mengerti apa yang dapat kita pengaruhi dari produk hukum itu nantinya.

Lepas dari berbagai kekhawatiran politik di atas, kebutuhan adanya jaminan hak-hak informasi bagi rakyat dalam isu sektor keamanan adalah bersifat mutlak. Upaya menjamin berjalannya kontrol sipil atas militer, serta pentingnya keterlibatan bersama dalam meningkatnya tujuan kesalaman manusian (human security), prinspnya seluruh informasi di sektor ini haruslah terbuka.

Memang ada realitas ketidakmungkinan pada informasi tertentu untuk dibuka, karena akan mengakibatkan lemahnya kemampuan negara mewujudkan tujuan dari upaya membangun sistem keamanan itu sendir. Beberapa informasi yang dapat dikecualikan berkaitan dengan sektor keamanan, antara lain: (a) rencana kontijensi, yaitu rencana operasi apabila ada kondisi dalam situasi perang atau digelarnya satuan militer oleh preiden, (b) taktik operasi militer, yaitu kerangka teknis operasi yang memang menjadi otoritas satuan militer sendiri, yang jika dibuka justru mengakibatkan kesulitan yang serius terhadap tujuan operasi militer itu sendiri, dan (c) informasi intelijen yang bersifat non judicial, dan digunakan untuk menopang operasi ataupun kalau dibuka akan menimbuklan permasalahan politik antar negara. Pembatasan informasi itu ada yang hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, ada pula yang dibuka apabila ada persoalan hukum, ataupun diatur khusus dalam undang-undang.

Di banyak negara, justru untuk kepentingan pengembangan kapasitas sistem keamanan dibuatlah buku putih pertahanan (defend white paper) yang terpublikasi. Baik itu berisi analisis ancaman, sistem pertahanan negara yang akan dikembangkan, jumlah pasukan, kebutuhan anggaran, persenjataan dst. Ini juga menjawab adanya kebutuhan membangun hubungan saling percaya antar negara.

Dewan Keamanan PBB sendiri mengatur secara ketat keharusan menginformasikan jenis-jenis persenjataan yang digunakan oleh banyak negara, terutama untuk mengawasi penggunaan senjata kimia, nuklir ataupun senjata beracun lainnya.

-----

RUU Rahasia Negara versus RUU Kebebasan Informasi
H A Saefudin, Kepala Lembaga Informasi Nasional (LIN)
Bahan Seminar “RUU Rahasia Negara versus RUU Kebebasan Informasi” 24 Oktober 2002


LIN Menyambut baik penyelenggaraan seminar RUU Rahasia Negara versus RUU Kebebasan Informasi sebagia suatu terobosan yang signifikan dari hasil kerjasama Koalisi untuk Kebebasan Informasi dengan MPPI dan Leskud. Menurut hemat saya, seminar ini sangat penting karena erat kaitannya dengan perjuangan segenap komponen bangsa untuk menyukseskan agenda reformasi. Kita tidak boleh mundur lagi menengok ke belakang, karena di hadapan kita terbentang tantangan berat, yaitu globalisasi di semua sendi kehidupan. Kata kunci dari makna globalisasi ini tidak lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesar, termasuk di bidang informasi dan komunikasi. Terpaan informasi dan komunikasi yang demikian cepat seakan-akan mengingat dunia ini menjadi satu. Sulit rasanya masyarakat bangsa di dunia ini untuk menutup diri dan ke luar dari intervensi informasi dan komunikasi ini.

Sesungguhnya ada dua hal yang menjadi basis filosofis yang terkait dengan jaminan akses informasi: (a) hak asasi manusia (human rights) dimana informasi dapat berasal dari sumber manapun; (b) hak sipil warga negara (civil rights) dimana informasi pada dasarnya berasal dari lembaga penyelenggara negara. Ada pun landasan yuridisnya sudah jelas, tertuang dalam UUD 1945 pasal 28f. Sedangkan dalam UU no 25 tahun 2000 tentang Propenas, secara tegas mengamanatkan perumusan kebijakan tentang transparansi dan kebebasan memperoleh informasi. Dengan demikian menyangkut kebebasan informasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi sesungguhnya amanat yang seharusnya menjadi komitmen segenap komponen bangsa.

Sangat disadari bahwa di dalam era reformasi ini terjadi perubahan perimbangan hubungan, bukan lagi semata antara pemerintah versus rakyat, tetapi antara produsen informasi versus pengguna informasi. Dalam konteks kebebasan informasi ini maka tantangan yang dihadapi terletak pada (a) pembenahan tata laksana organisasi, (b) penggunaan sistem manajemen informasi publk yang baik dan terintegrasi (c) penggunaan masyarakat berbudaya informasi (d) pembentukan regulasi yang mendukung terwujudnya ketiga hal tersebut.

Pembentukan regulasi ini sesungguhnya hanya merupakan salah satu elemen pendukung bagi jaminan akses informasi publik. Pekerjaan rumah yang sesungguhnay terletak pada pembangunan sistem administrasi badan publik dan sistem manajemen informasi publik yang kondusif, efektid dan efisien, serta membantung kesadaran masyarakat tentang manfaat inforamsi bagi peningkatan kualitas hidup. Termasuk di dalamnya adalah membangun budaya p endokumentasian dan budaya bertanya. Dokumentasi dalah segala wujud fisik yang dapat memuat, menyimpan dan mendokumentasikan segala hal berkenaan dengan suatu informasi publik, baik dalam bentuk data elektronik mupun non elektronik.

Dalam konteks siapa yang berkewajiban memberi informasi publik maka telah membaginya ke dalam dua kategori, yakni (a) subyek berkewajiban mutral, dalam hal ini apabila diberlakukan UU Kebebasan informasi akan secara otomatis berlaku bagi badan-badan publik tersebut (eksekutif, legislatif dan yudikatif); (b) subyek berkewajiban terbatas, dalam hal ini berlaku setelah dilakukan pengujian terhadap tiap-tiap badan publik untuk mengetahui apakah badan publk tersebut melakukan aktivitas yang mengandung akuntabilitas terhadpa publik. Untuk selanjutnya, nama badan publik terkait akan dicantumkan dalam Daftar Badan Publik melalui suatu peraturan pelaksanaan, disertai dengan batasan jenis dan sifat informasi yang diwajibkan untuk dibuka.

Sehubungan dengan seminar ini, maka sesuai tema pasti akan banyak mewacanakan tentang keterkaitan antara RUU Rahasia Negara dengan RUU Kebebasan Informasi. Paling tidak, kita akan mempertanyakan “informasi apa yang dikecualikan dari pemberian akses?” Menurut hemat kami, informasi yang dikecualikan ini adalah informasi yang apabila diberikan dapat menimbulkan akibat yang merugikan (consequential harm), dilhat dari jenis dan sifat dari informasinya, dan / atau karena sensitivitas waktu dari informasi tersebut, yaitu informasi yang apabila dibuka secara tidak tepat waktu (terlalu awal) justru akan menimbulkan akibat yang merugikan.

Klasifikasi ini tidak berlaku otomatis, dalam arti, harus dilakukan suatu pengujian dulu, apakah suatu dampak yang merugikan akan timbul dengan dibukanya suatu informasi. Perbdedaan berdasarkan jenis / sifat informasi dan sensitivitas waktu sangat penting karena dalam praktik, ada informasi-informasi yang tidak termasuk jenis / sifat yang dapat merugikan, akan tetapi apabila dibuka terlalu awal justru akan menimbulkan dampak yang merugikan.

Terkait dengan RUU Rahasia Negara sendiri bukan di wilayah kompetensi kami. Namun untuk menjadi bahan wacana kita bersama, sesungguhnya ada tiga komponen yang perlu mendapat perhatian dan pengkajian secara mendalam, yakni (a) obyek rahasia negara (jenis rahasia negara, rumusan rahasia negara, klasifikasi rahasia negara), (b) mekanisme penyelenggaraan rahasia negara (penentuan kewenangan, batas retensi rahasia negara, pengamanan rahasia negara, (c) hal-hal yang berkaitan dengan rahasia negara.

Dalam konteks ini kami ingin menyoroti obyek rahasia negara, dan secara khsusu lagi menyangkut jenis rahasia negara. Ada tiga hal yang terkandung dalam komponen jenis rahasia negara, yakni (a) informasi, (b) kegiatan dan (c) benda. Dari ketiga komponen ini, maka yang langsung bersinggung dengan RUU Kebebasan Informasi adalah “informasi” sedang dua komponen berikutnya terkait langsung dengan rahasia negara.

Jika kita mengamati secara mendalam dan tajam terhadap ketiga komponen tersebut, maka akan sangat jelas perlunya pengaturan lebih lanjut, yang lebih deil lagi, hal-hal spesifik teknis terkait dengan rahasia negara, yang sulit untuk dirinci melalui RUU Kebebasan Informasi, karena memang core businessnya “informasi.” Banyak contoh yang bisa diungkap terkait dengan komponen “kegiatan” dan “benda” ini, misalnya dengan mendasarkan kepada rumusan rahasia negara (intelijen, militer, politik, pertahanan, keamanan, stabilitas perekonomian, pembukuan / keuangan, penyidikan perkara tindak kejahatan, proses pengambilan keputusan, privasi instansi / pemerintah, pengamanan bahan nuklir, operasi reaktor nuklir dan proses penelitiannya.

Sangat terhormat apabila melalui forum seminar ini, diperdalam lagi konsekuensi plus-minus dari kehadiran RUU Rahasia Negara yang dikaitkan dengan RUU Kebebasan Informasi. Namun menurut hemat kami, di antara keduanya mengandung makna “sama dan sebangun” karena memang ada sisi kompetensi dan nuansa yang berbeda. Dan apabila ditanyakan, mana yang harus lebih dahulu diterbitkan, maka jawabannya “sebaiknya diterbitkan bersamaan.”

Ketika ditanyakan, sampai seberapa jauh RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik ini sudah digulirkan, maka dari sisi pemerintah langkah-langkah itu telah dirintis, antara lain:

Pengkajian terhadap standarisasi pelayanan informasi
· Draft akademik RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
· Sosialisasi ke berbagai segmen / komponen bangsa di pusat dan daerah, dan hal yang sama telah banyak dilkaukan Koalisi untuk Kebebasan Informasi dimana kami juga diikutsertakan.
· Pengajuan surat dari Menteri Komunikasi dan Inforamsi kepada Menteri Kehakiman dan HAM
· Sudah mengadakan pertemuan sebanyak dua kali dengan interdep / LPND yang diprakarsai Departemen Kehakiman dan HAM, dan pada prinsipnya pemerintah menyetujui digulirkannya RUU tersebut.
· Kemudian Menteri Kehakiman dan HAM mengirim surat kepada Presiden untuk memperoleh pengesahan, siapa yang seharusnya menjadi pemrakarsa dari pemerintah.

Sikap pemerintah adalah sangat jelas, mendukung sepenuhnya digulirkannya RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Bukan hanya sekedar diamanatkan oleh UU no 25 tahun 2000 tentang Propenas, tetapi lebih jauh lagi karena memang itu adalah amanat reforrmasi yang harus dilaksanakan bersama.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami ingin menekankan tiga hal, yakni:
(a) kebebasan memperoleh informasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan good governance dan participatory development, sebagai bagian dari proses demokratisasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
(b) Peningkatan kualitas hidup harus dikaitkan dengan pencapaian tujuan nasional melalui upaya mewaujudkan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan.
(c) Penyelenggaraan kebebasan memperoleh informasi harus dilaksanakan secara komprehensif, dengan mempertimbgnakan pengembangan budaya pendokumentasian informasi publik, pembangunan sistem manajemen informasi publik yang efektif dan efisien di lingkungan badan publik, kondisi sosial budaya masyarakat, dan faktor-faktor pendukung yang diperlukan, termasuk pemberlakukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan memperoleh informasi publik yang mengandung semangat pencapaian tujuan nasional bangsa indonesia.