Wednesday, September 14, 2005

PRESS RELEASE Kekuatiran Pemerintah Mengada-ada

P R E S S R E L E A S E
Kekuatiran Pemerintah Mengada-ada

Dalam seminar Tantangan dan Peluang dalam Pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi yang diselenggarakan oleh Koalisi Kebebasan Informasi dan UNESCO, di Jakarta, 14 September 2005, disimpulkan bahwa kekuatiran pemerintah terlalu mengada-ada.

Seperti diketahui, beberapa hari sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat di DPR Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil menyampaikan kekuatiran pada RUU Kebebasan Memperoleh Informasi (KMI), khususnya pada kewajiban membuka informasi publik. Direktur Kelembagaan Komunikasi dari Departemen Komunikasi dan Informatika Subagio MS menyebut, “Apabila RUU KMI menjadi UU, maka akan terjadi kerepotan yang luar biasa bagi badan publik karena perlu persiapan panjang dan waktu yang lama.”

Padahal setidaknya ada 11 kabupaten/kota dan 1 provinsi di Indonesia yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Transparansi, yaitu Kota Gorontalo, Kab Boalemo, Kab Bolaangmongondow, Kota Kendari, Kab Gowa, Kab Solok, Kota Bandar Lampung, Kab Lebak, Kabupaten Bandung, Kab Kebumen, Kab Magelang dan Provinsi Kalimantan Barat. Ternyata pemerintah pusat masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan daerah.

Menurut Bupati Lebak Ba’i Mulyadi Jayabaya, berkat Perda Keterbukaan Transparansi dan Partisipasi (KTP), kepercayaan dari investor justru meningkat sehingga mengkatrol pendapatan asli daerah (PAD) dari 11.7 miliar menjadi 26 miliar. Padahal perda tersebut hanya menelan biaya perumusannya tak lebih dari 10 juta. Berkat peningkatan PAD tersebut, Lebak tidak lagi menjadi salah satu daerah termiskin di Jawa. “Buat Lebak, soal transparansi bukan hal yang aneh sebab bila para pejabat tidak membuka informasi, masyarakat bisa melaporkan lewat SMS,” ungkap Ba’i Mulyadi.



Sementara di Kabupaten Solok, sebelum Perda soal kebebasan informasi tersebut disahkan, jajaran eksekutif di kabupaten ini bahkan telah menandatangani pakta integritas. Menurut pengamat otonomi daerah Saldi Isra, langkah serupa bisa diterapkan di tingkat nasional. “DPR sebagai pengusung RUU ini harus menunjukkan bahwa mereka sendiri membuka informasi, ini yang menjadi kartu truf pada pemerintah,” kata Saldi Isra.

Dalam konteks Aceh, Khairiansyah Salman dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam proses rekonstruksi di Aceh dan Nias, karena ada banyak sekali lembaga lokal dan internasional yang memperhatikan proses pembangunan kembali di Aceh.

Menurut Koordinator Lobi Koalisi untuk Kebebasan Informasi Agus Sudibyo, UU in penting untuk bisa menjadi landasan hukum untuk merubah kultur birokrasi yang tertutup. Ternyata oleh pemerintah, justru RUU Rahasia Negara dan RUU Intelijen yang akan didahulukan. Menurut anggota DPR AM Fatwa, “Selain kepentingan pemerintah sangat menonjol RUU Rahasia Negara dan RUU Intelijen juga ditopang dengan anggaran yang besar.”

Dalam rekomendasi yang dirumuskan Koalisi di akhir acara, disebutkan salah satunya adalah bahwa pemerintah pusat justru dapat mengambil pelajaran dari langkah progresif di sejumlah daerah dalam hal pembuatan dan penerapan Perda tentang kebebasan informasi.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi adalah gabungan dari 40 lembaga swadaya masyarakat dan individu yang peduli yang dibentuk sejak Desember 2000 untuk mendorong legislasi RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Koalisi untuk Kebebasan Informasi,
hubungi:
Hanif Suranto, Koordinator Umum 0812-846-3274
Sulastio, Koordinator Jaringan 08111-932-86
LSPP 574-6656
Website http://kebebasan-informasi.blogspot.com